Archive for the ‘Tulisan Tokoh’ Category

Presiden Prancis Nicholas Sarkozy dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair mulai berpikir. Pada sebuah simposium di Paris bulan lalu bertema “Dunia Baru, Kapitalisme Baru,” Sarkozy mengambarkan kapitalisme berbasis spekulasi finansial adalah sebuah “sistem tak bermoral” dan menunjukkan “logika murtad kapitalisme.” Dia berargumen bahwa kapitalisme membutuhkan penemuan nilai moral baru. Blair menyebut satu dasar keuangan baru berdasar “nilai lain dari maksimalisasi keuntungan jangka pendek.”

Amat mengejutkan bagaimana para politisi dari semua golongan –meski memiliki pembela ideologi pasar yang tak beraturan— menerima ide negara seharusnya menghapuskan utang sejumlah bank dan perusahaan asuransi saat mereka terjerumus dalam kesulitan. Dengan pengecualian sejumlah kecil pembela berbasis ideologi pasar bebas, beberapa lebih nyaman memilih resiko membiarkan bank-bank itu bertumbangan.

Siapa yang tahu tentang konsekuensi yang akan terjadi? Banyak yang menakutkan akan terjadi pengangguran massal, sebuah gelombang kebangkrutan, jutaan keluarga kehilangan rumah, jaminan keamanan sosial menukik ke titik nol, dan mungkin kerusuhan dan sebuah pemberontakan ekstremis politik seperti kemunculan Hitler di Jerman selama masa depresi tahun 1930.

Pilihan menyelamatkan perbankan dari resiko finansial atas kesalahan dirinya sendiri menunjukkan sebuah pertukaran nilai dari kepercayaan ke dalam kebijaksanaan pasar. Faktanya, pasar memperoleh beberapa kesalahan besar –seperti nilai dari keamanan finansial.  Namun apakah penurunan juga menghasilkan sebuah perubahan dalam nilai-nilai konsumen?

Bukan kebetulan bahwa seminar “Dunia Baru, Kapitalisme Baru” digelar di Prancis, ketika beberapa kritik atas krisis finansial global menjadi sebuah keniscayaan dan sangat akurat sebab hal ini menghasilkan perubahan nilai. Dalam surat kabar Le Figaro, sebuah berita mewartakan tentang bagaimana skala pembiayaan diprediksi akan menimbulkan “revolusi nilai” dan bahwa penduduk akan mulai melibatkan keluarga dalam bekerja. (Amerika berpikir Prancis, dengan jam kerja pendek dan libur musim panas lebih panjang, akan mulai melibatkan keluarga ke dalam kerja).

Prancis  hampir selalu suka berhutang –ketika mereka membayar dengan uang plastik, mereka lebih memilih kartu debit, mengabaikan dana yang mereka miliki dari penggunaan kartu kredit. Kini mereka melihat krisis sekarang sebagai sebuah  bentuk pertahanan diri dari nilai-nilai untuk tidak mengeluarkan uang yang tidak anda punya.

Artinya, dalam banyak kasus, terjadi pengurangan pembelian barang mewah –sesuatu yang sulit diterima mengingat Prancis adalah negara busana, parfum, dan sampanye. Namun itulah ekses dari gaya, dan banyak laporan pembelian perhiasan dan barang mewah kini merosot drastis. Richemont, perusahaan barang mewah di Swiss yang memegang merek Cartier dan Montblanc, mengatakan tengah menghadapi “situasi pasar terberat sejak perusahaan ini berdiri 20 tahun lalu.” Namun apakah ini tanda perubahan makna nilai, atau hanya penurunan sementara, karena dorongan kegagalan investasi konsumen dan ketidakpastian ekonomi?

Dalam pidato pelantikan, Presiden Barack Obama berkata, “Waktu telah datang untuk mengenyahkan sikap kekanak-kanakan” dan mendesak memilih ide luhur bahwa “semua orang sama, semua orang bebas, dan semua berhak mendapat sebuah perubahan arti sesungguhnya tentang kebahagiaan.” Mengherankan memang krisis finansial global telah memperbaiki kepekaan rasa apa yang terpenting.

Dapatkah krisis mengingatkan kita bahwa membeli barang mewah lebih karena status yang dibawanya ketimbang nilai intristik yang melekat? Dapatkah hal ini menolong kita untuk lebih menghargai pusat kebahagian kita ketimbang kemampuan kita menghabiskan uang untuk pakaian, jam mahal dan makan malam mewah?  Dapatkah hal itu, seperti yang Obama katakan, membuat kita lebih peduli pada kebutuhan mereka yang hidup miskin dan jauh lebih buruk dari kebutuhan kita, karena krisis keuangan atau tanpa krisis keuangan?

Bahaya ini berpotensi mengancam nilai-nilai perubahan nyata, seperti yang sudah sering terjadi sebelumnya,  oleh orang-orang yang melihat hal itu sebagai kesempatan mencetak uang. Desainer Nathalie Rykiel dilaporkan berencana menunjukkan koleksi Sonia Rykiel terbaru bulan Maret tapi tidak di tempat pameran, melainkan di ruang kecil butik miliknya sendiri. “Ini dimaksud mengakrabkan pembeli, dan kembali ke nilai-nilai,” katanya pada International Herald Tribune. “Kami ingin kembali ke skala kecil, satu orang menyentuh orang lainnya. Kami ingin bilang, ‘Kembalilah ke rumah saya. Lihat dan rasakan pakaiannya.’”

Ya, di dunia dengan 10 juta anak meninggal tiap tahunnya karena kemiskinan, ancaman emisi gas rumah kaca yang membuat ratusan juta orang berpotensi menjadi pengungsi, kita harus singgah di butik Paris dan merasakan busana. Jika penduduk sungguh peduli tentang nilai-nilai moral yang perlu dipertahankan, mereka tidak akan membeli semua pakaian desainer itu. Tapi apakah perubahan Nathalie Rykiel –atau kelas kaya di Prancis, Italia, atau Amerika Serikat– karena  telah mengadopsi nilai-nilai itu?

Buku baru Peter Singer,
The Life You Can Save: Acting Now to End World Poverty, akan terbit di beberapa negara mulai beberapa bulan mendatang. Hak cipta ada pada http://www.projectsindicate.org.• VIVAnews

Iklan

Beberapa orang berpikir terpilihnya Barack Obama akan membuat perubahan menyeluruh di Amerika.  Karena tidak demikian, meski undang-undang stimulus dalam jumlah besar telah diloloskan sebagai sebuah program baru untuk mengatasi sektor domestik dan beberapa rencana menstabilkan sistem keuangan, beberapa orang mulai menyalahkan Obama dan timnya.

Walau demikian, Obama, mencoba mencegah ekonomi terjun bebas, dan ia tidak mungkin dapat merubah keadaan dalam tempo singkat setelah pelantikannya.  Presiden Bush juga seperti rusa disinari lampu –lumpuh, tak bisa berbuat apa-apa— beberapa bulan sebelum meninggalkan Gedung Putih.  Sungguh melegakan bahwa Amerika akhirnya punya presiden yang bisa berbuat, dan apa yang akan dilakukannya dapat membawa perbedaan besar.

Sayangnya, apa yang sudah dia lakukan belum cukup. Paket stimulus memang besar –lebih dari 2 persen Produk Domestik Bruto/PDB setiap tahunnya- tetapi sepertiga akan digunakan untuk pemotongan pajak.  Dan, saat Amerika menghadapi soal utang yang menumpuk, secara perlahan tapi pasti angka pengangguran juga meningkat.  Termasuk kejatuhan harga aset. Mereka agaknya lebih suka menyimpan banyak melalui pemotongan pajak.

Hampir separuh stimulus akan menimbulkan efek kontraksi  pemotongan di tingkat negara. Sebanyak 50 negara bagian Amerika harus membangun keseimbangan bujet. Jumlah keseluruhan kekurangan dana jangka pendek diperkirakan mencapai $ 150 miliar selama beberapa bulan lalu; sekarang angka itu bertambah besar –termasuk, kekurangan negara bagian California sebesar $ 40 miliar.

Tabungan rumah tangga mulai bangkit, hal ini baik untuk jangka panjang kesehatan keuangan rumah tangga, tetapi bencana bagi pertumbuhan ekonomi. Sementara, bandul investasi dan ekspor akan baik-baik saja. Stabilisasi otomatis Amerika –aspek progresif dari sistem pajak kita, kekuatan dari sistem kesejahteraan kita— akan mengalami pelemahan besar, namun hal ini akan menambah beberapa stimulus, seperti defisit fiskal yang diperkirakan mendekati 10 persen  PDB.

Singkatnya, stimulus akan memperkuat perekonomian Amerika, tetapi mungkin tidak cukup kuat untuk memulihkan pertumbuhan. Inilah berita buruk bagi seluruh dunia, juga, untuk untuk perbaikan ekonomi global yang berharap dari kekuatan ekonomi Amerika.

Kegagalan nyata dari program perbaikan Obama,  bukan suatu dusta dari paket stimulus, tapi dalam upayanya memperbaiki pasar keuangan.  Kegagalan Amerika memberikan pelajaran penting bagi seluruh negara di dunia, mereka akan menghadapi persoalan yang muncul dengan bank-bank mereka:

-Menunda restrukturisasi perbankan adalah mahal, baik dari segi biaya pemotongan utang  dan dapat merusak ekonomi secara keseluruhan.

– Pemerintah tidak mau memikul seluruh biaya masalah ini, sehingga memberikan dana ke sistem perbankan cukup untuk bertahan hidup, tetapi tidak cukup untuk memulihkan kesehatan.

-Kepercayaan diri amat penting, tapi mengitirahatkannya juga merupakan hal mendasar.  Kebijakan tidak boleh berdasar dari fiksi bahwa pinjaman yang baik dapat dibuat,  dan bahwa kecerdasan bisnis dari pemimpin pasar finansial dan para regulator akan divalidasi jika kepercayaan sudah diperbaiki.

-Bankir dapat diharapkan bertindak untuk kepentingan diri sendiri atas dasar insentif.  Insentif jahat meluaskan pengambilan keputusan penuh resiko, dan bank-bank akan  runtuh  meski tidak terlalu besar untuk gagal dalam pelibatan lebih banyak pihak. Mengetahui bahwa pemerintah akan mengambil bagian jika perlu, mereka akan memundurkan hipotik dan membayar miliaran buat bonus dan dividen.

-Sosialisasi kerugian saat privatisasi mendatangkan kecemasan adalah konsekuensi dari nasionalisasi bank. Pembayar pajak Amerika akan melihat itu sebagai sebuah kesepakatan yang buruk. Dalam babak pertama infusi dana segar, mereka akan mendapat 0,67 dari aset dari setiap dolar yang diberikan (jika aset ini dinilai berlebihan dan nilainya akan jatuh secara cepat).Namun dalam injeksi dana segar sekarang,  diperkirakan Amerika akan mendapat 0,25 atau malah kurang untuk setiap dolar yang ditanamkan.  Namun satu alasan yang baik dan adil, kita dapat menjadi pemilik saham mayoritas di bank-bank utama.

-Jangan bingung membedakan antara bankir dan pemilik saham dengan bank yang diselamatkan.  Amerika mungkin akan menyelamatkan bank, namun pemilik sahamnya akan pergi, paling tidak setelah apa yang sudah mereka lakukan.

-Efek tetesan ke bawah sering kali tidak bekerja.  Menggelontorkan uang ke bank tidak akan menolong pemilik rumah untuk meneruskan pembayaran.  Membiarkan AIG bangkrut mungkin melukai beberapa isntitusi penting secara sistematis, namun melakukan ini lebih baik dari pada menjudikan uang senilai $ 150 miliar.

-Kurangnya transparansi membuat sistem keuangan Amerika terperosok dalam kesulitan.  Kurangnya transparansi tidak bisa terbantah. Pemerintah Obama berjanji akan memperbaiki kerugian  melalui hedge funds dan investor swasta lain untuk membeli aset buruk milik bank.  Tetapi ini tidak akan memunculkan “harga pasar” seperti klaim pemerintah.  Dengan kesedian pemerintah menanggung kerugian, maka harga akan terdistorsi. Kerugian bank yang sudah terjadi, dan ongkosnya kemudian adalah pengeluaran baru bagi pembayar pajak.  Membawa hedge fund sebagai pihak ketiga akan memunculkan kembali biaya tambahan.

-Lebih baik melihat ke depan dari pada ke belakang, yakni dengan memfokuskan pengurangan resiko pinjaman baru dan meyakinan injeksi dana  membuat kapasitas baru pinjaman.  Yang sudah hilang biarlah hilang. Sebagai poin acuan, $ 700 miliar disediakan untuk sebuah bank baru, menyatukan 10 menjadi 1 bank, akan dapat membiayai $ 7 triliun pinjaman baru.

Era kepercayaan bahwa sesuatu dapat diciptakan dari ketiadaan sudah seharusnya berakhir.  Reaksi jangka pendek oleh politisi – yang berharap mendapat kesepakatan lebih kecil bagi pembayar pajak dan cukup besar untuk menolong bank— hanya akan memperpanjang masalah.  Sebuah kebuntuan sudah terbayang. Lebih banyak uang akan dibutuhkan, namun Amerika tidak punya hasrat untuk menyerahkannya –setidaknya tidak pada tempo dekat.  Sumur  uang mungkin akan mengering, dan begitu halnya dengan legenda Amerika tentang optimisme dan harapan.

Joseph E. Stiglitz, profesor ekonomi Columbia University, dan penerima Hadiah Nobel  2001 untuk bidang ekonomi; bersama Linda Bilmes menulis buku The Three Trillion Dollar War: The True Costs of the Iraq Conflict. Hak cipta ada pada http://www.projectsyndicate.org
• VIVAnews

Tahun ini akan menjadi tahun terburuk bagi ekonomi global sejak Perang Dunia ke II, Bank Dunia memperkirakan ekonomi hanya akan tumbuh 2 %.  Meski negara berkembang sudah melakukan semua hal dengan benar –dan memiliki kebijakan peraturan dan kondisi makroekonomi lebih baik dari Amerika Serikat— tetapi mereka akan tetap merasakan dampaknya. Kebanyakan hasilnya adalah sebuah kejatuhan ekspor. China sepertinya  akan tetap tumbuh, namun akan tumbuh lebih lambat 11-12 % dari rata-rata pertumbuhan tahunan. Kecuali bila segera diperbaiki, krisis ini akan menyebabkan 200 juta penduduk dunia terjatuh ke jurang kemiskinan.

Krisis global sekarang menuntut respon global, namun, sayangnya, tanggungjawab untuk merespon baru sebatas tingkat nasional. Masing-masing negara tengah mencoba mendesain paket stimulus untuk memaksimalisasi dampak pada warga negaranya –namun bukan ke dampak global. Dengan menilai ukuran stimulus, negara-negara akan menyeimbangkan biaya dari bujet mereka sendiri dengan keuntungan peningkatan pertumbuhan dan tenaga kerja bagi ekonomi negara masing-masing. Sejak beberapa keuntungan akan berbunga bagi lainnya, paket stimulus sepertinya lebih kecil dan lebih miskin dari segi desain yang mereka ciptakan, sehingga kordinasi paket stimulus global tetap amat dibutuhkan.

Inilah salah satu pesan penting yang ingin dimunculkan dari Komisi Ahli PBB untuk krisis ekonomi global, di mana saya duduk sebagai ketuanya –dan dalam waktu dekat akan memberikan laporan awal ke PBB.

Laporan ini mendukung banyak hal dari inisiatif G-20, namun lebih menekankan fokus pada negara berkembang. Sebagai contoh, ketika pemahaman bahwa hampir seluruh negara mengambil upaya stimulus (‘kita semua pendukung Keynesians sekarang’), banyak negara berkembang tak memiliki sumber daya untuk melakukannya. Tidak bisa dilakukan tanpa bantuan lembaga keuangan internasional.

Namun jika kita mengindari lilitan krisis utang baru, beberapa, barangkali banyak, uang tadi harus diberikan dalam bentuk hibah. Dan, di masa lalu, asistensi ini bisa dilakukan dengan “kondisi-kondisi” tertentu, beberapa dengan mendorong kontraksi sektor moneter dan kebijakan fiskal –hanya sebagai lawan apa yang kita butuhkan sekarang— dan mendorong deregulasi finansial, yang menjadi salah satu akar penyebab krisis.

Dalam banyak bagian di dunia, terdapat stigma kuat yang berhubungan dengan Dana Keuangan Internasional (IMF), untuk alasan yang jelas. Dan terdapat rasa ketidakpuasan tidak hanya bagi para peminjam, namun juga bagi pemberi dana potensial.  Sumber dana likuid hari ini ada di Asia dan Timur Tengah, tapi mengapa negara ini mau menyumbangkan uang bagi organisasi di mana suara mereka kecil dan mereka sering ditekan kebijakan sebagai kebalikan dari nilai-nilai yang mereka percaya?

Banyak perbaikan pemerintahan didorong oleh IMF dan Bank Dunia –mempengaruhi, tidak diragukan lagi, bagaimana mereka memilih— adalah sesuatu yang tak bisa dibantah. Namun proses pembaruan ini berjalan lambat, dan krisis tak bisa menunggu terlalu lama.  Maka menjadi kewajiban untuk penyediaan bantuan melalui sebuah saluran variatif, secara khusus, bagi IMF, termasuk juga lembaga keuangan regional.

Fasilitas pinjaman baru dapat dibuat, dengan struktur pemerintahan lebih kuat pada abad ke 21.  Jika hal ini bisa dilakukan secara cepat (dan saya pikir memang dapat), fasilitas lainnya akan menjadi saluran penting pengeluaran dana.

Pada pertemuan G-20 bulan November 2008, para pemimpin mengutuk proteksionisme dan berkomitmen satu sama lain untuk tidak terlibat dengan hal itu. Sayangnya, sebuah studi Bank Dunia mencatat bahwa 17 dari 20 negara masih menerapkan aturan baru proteksionisme, terlebih lagi di Amerika dengan slogan “beli barang Amerika” yang termasuk dalam paket stimulus.

Namun tak butuh waktu lama untuk mengetahui bahwa subsidi akan berperan destruktif seperti halnya penerapan tarif. Jika hal ini terjadi di tingkat lapangan perdagangan ekonomi global, hal ini tidak akan lama lagi bertahan: subsidi massal dan penghapusan utang oleh Amerika Serikat merubah segalanya, mungkin juga soal kesopanan.

Tentu saja,  meski perusahaan di negara maju tidak menerima subsidi sebagai sebuah perlakuan yang tidak adil. Mereka dapat mengambil resiko meski yang lain tidak, mengetahui bahwa jika mereka gagal, mereka akan mendapat penghapusan utang. Saat seseorang mengerti imperatif politik domestik dapat membimbingnya mendapat subsidi dan jaminan, negara berkembang dapat mengenal konsekuensi global, dan menyiapkan asistensi kompensasi bagi negara berkembang.

Satu dari inisiatif paruh waktu penting yang didorong Komisi PBB adalah membuat sebuah dewan kordinasi ekonomi global, yang dapat menolong tak hanya kordinasi pada tingkat kebijakan ekonomi, namun juga mengatasi persoalan penilaian dan jurang antara lembaga.  Saat penurunan ekonomi lebih dalam berlanjut, sebagai contoh, banyak yang menghadapi kebangkrutan. Namun kita tak memiliki kerangka kerja untuk berunding tentang masalah ini.

Dan dengan sistem penyimpanan cadangan-keuangan dolar AS –sebagai tulang punggung sistem keuangan global masa kini— kerap menimbulkan percekcokan. China menunjukkan keprihatinannya, dan pimpinan bank sentral yang tergabung dalam Komisi PBB menyerukan sebuah sistem cadangan global baru. Komisi PBB sepakat untuk memasukan masalah lama ini –sudah muncul 75 tahun lalu melalui Keynes—sebagai isu mendasar jika kita mau perbaikan ekonomi berlangsung kokoh dan stabil.

Beberapa pembaruan memang tidak akan terjadi dalam semalam. Tetapi hal itu tidak akan berubah kecuali kerja perubahan itu dilakukan sekarang.

Joseph E. Stiglitz, profesor bidang ekonomi di  Columbia University, Ketua Komisi Ahli PBB untuk kerja reformasi sistem keuangan dan moneter internasional. Penulis buku, Making Globalization Work. Hak cipta ada pada http://www.projectsyndicate.org.

Sumber : VIVAnews

Dengan seluruh percakapan tentang “cahaya hijau” perbaikan ekonomi, bank-bank Amerika kini tengah menekan balik sebagai upaya mengatur dirinya sendiri. Ketika politisi berbicara tentang komitmen reformasi pengaturan untuk mencegah terulangnya krisis, ini adalah wilayah di mana iblis masuk dalam detail –dan bank akan memperlihatkan ototnya untuk memastikan mereka memiliki ruang untuk meneruskan perbuatannya di masa lalu.

Sistem lama bekerja baik untuk para bankir (jika tidak untuk pemegang saham), jadi mengapa harus melakukan perubahan memalukan? Lagi pula, upaya penyelamatan atas diri mereka sangat sedikit pasca krisis sistem finansial yang kita butuhkan untuk mengakhiri sebuah sistem perbankan yang kurang kompetitif, dengan bank-bank besar yang semakin besar semakin mudah roboh.

Sudah diketahui secara umum bahwa bank-bank Amerika terlalu besar untuk  jatuh dan terlalu besar untuk diatur. Inilah salah satu alasan bahwa performa beberapa dari mereka terlihat lebih suram. Karena pemerintah menyediakan asurasi deposito, ini memainkan peran penting dalam restrukturisasi (tidak seperti sektor lain).

Normalnya, saat sebuah bank gagal, teknokrat di pemerintahan akan melakukan langkah restrukturisasi keuangan; jika tidak menaruh uang, tentu menambah tiang pancang di masa depan. Para pejabat paham jika mereka menunggu terlalu lama, zombi atau bank zombie akan seperti menuju “perjudian atau pemberontakan.” Jika mereka menaruh taruhan  terlalu besar dan menang, mereka akan berjalan terus dengan proses ini. Jika mereka gagal pemerintah yang akan mengambil alih.

Ini bukan cuma teori. Ini pelajaran yang kita alami, sebuah pengeluaran besar, selama krisis penyimpanan dan peminjaman pada tahun 1980an. Ketika mesin ATM berkata, “dana tidak efisien,” pemerintah tidak menginginkan arti itu pada bank lebih dari rekening anda, pengeluaran uang, dan pemilik pinjaman menjadi pemegang saham baru. Terkadang, pemerintah harus menyiapkan dana khusus; terkadang mereka mencari investor untuk mengambil alih bank yang gagal.

Pemerintah Obama, biar bagaimana pun, memperkenalkan sebuah konsep baru: terlalu besar untuk melakukan restrukturisasi keuangan. Pemerintah berargumen bahwa semua akan mengalami kerugian seandainya mengikuti aturan biasa untuk menghadapi bank-bank besar. Pasar akan panik. Maka, tak hanya kita tak bisa menyentuh penerima pinjaman, kita juga tak akan mendapat pemegang saham  –meski kebanyakan nilai saham yang ada mencerminkan perjudian penghapusan utang dari pemerintah.

Saya pikir ini putusan yang salah. Saya pikir pemerintah Obama mengalah pada tekanan politik dan panik karena kebesaran bank-bank itu. Sebagai hasilnya, pemerintah kebingungan menghapus utang para bankir dan pemilik saham dengan menolong bank tersebut.

Restrukturisasi memberi bank sebuah kesempatan buat awal yang baru: investor baru potensial (meski menggunakan utang sebagai saham) akan memberi kepercayaan lebih, bank-bank lain akan mau memberi pinjaman, dan mereka akan lebih mau memberi pinjamaran pada lainnya. Penerima pinjaman akan mendapat lebih dari arahan restrukturisasi, dan jika nilai aset benar lebih besar dari kepercayaan pasar (dan analisis luar), mereka akan mendapat imbalan.

Namun sudah jelas bahwa strategi Obama sekarang dan di masa depan memakan ongkos sangat tinggi  –dan sejauh ini, belum didapat pembatasan tujuan untuk memulai pinjaman. Para pembayar pajak harus mengeluarkan milyaran, dan menjaminkan milyaran dana itu sebagai jaminan    –seperti undang-undang baru di masa depan.

Menulis ulang aturan ekonomi pasar –dalam sebuah jalan yang lebih menguntungkan yang menyebabkan lebih banyak luka pada ekonomi secara global-  lebih buruk ketimbang pembiayaan secara finansial. Kebanyakan pandangan Amerika tumbuh soal ketidakadilan, khususnya setelah mereka melihat bank-bank menggelapkan milyaran untuk membayar upah di luar bonus dan dividen. Menyobek kontrak sosial adalah sesuatu yang bisa dilakukan secara ringan.

Tapi ini adalah bentuk kapitalisme semu, yang hilang karena sosialisasi dan privatisasi profit,  sebuah melapateka kegagalan. Kata insentif telah terdistorsi. Tidak ada lagi disiplin pasar. Bank-bank yang terlalu besar untuk direstrukturisasi tahu mereka bisa berjudi dengan pengampunan –dan, dengan pemberian Federal Reserve dengan tingkat bunga hampir mendekati nol, tetap ada dana yang bisa dipermainkan.

Beberapa orang menyebut hal ini sebagai rejim ekonomi baru “sosialisme dengan karakter Amerika.” Tetapi sosialisme amat peduli pada hak-hak istimewa individu. Sebagai gambaran kontras, Amerika hanya menolong sedikit untuk jutaan penduduk yang kehilangan rumah. Para buruh yang kehilangan pekerjaan hanya menerima 39 pekan dana tunjangan, dan mereka harus bisa berusaha sendiri. Dan, ketika mereka kehilangan pekerjaan, kebanyakan dari mereka juga kehilangan asuransi kesehatan.

Amerika tengah memperluas jaminan keamanan perusahaan melalui jalan yang tak pernah diduga, dari komersial bank ke bank investasi, lalu ke asuransi, dan sekarang ke perusahaan otomotif, tanpa berupaya melihat sedikit pun. Bila bicara kebenaran, ini bukan sosialisme namun perluasan masa hidup perusahaan sejahtera. Kaum kaya dan berkuasa kini membutuhkan bantuan pemerintah, padahal banyak orang hanya mendapat sedikit perlindungan sosial.

Kita harus menghentikan bank-bank yang terlalu besar untuk gagal; tidak ada bukti nyata mereka memberi keuntungan sosial dalam ongkos perlakuan yang mereka perbuat. Dan jika kita tidak berhenti menolong mereka, kita kemudian tak punya batasan untuk terus menolong. Mereka tidak bisa dibiarkan untuk melakukan perbuatan di masa lalu –berjudi untuk sejumlah pengeluaran.

Problem lain akan muncul dengan bank-bank terlalu besar untuk gagal, atau bank-bank yang terlalu besar untuk direstrukturisasi: di sini secara politik mereka terlalu kuat. Upaya lobi mereka bekerja dengan baik, pertama untuk membuat deregulasi, dan kemudian memiliki uang pembayar pajak untuk dimainkan. Mereka berharap hal ini akan bekerja kembali sehingga membuat mereka bebas seperti sebelumnya, tanpa mempertimbangkan resiko pada pembayar pajak dan dunia ekonomi. Jelas, kita tak bisa berdiam diri membiarkan hal itu terjadi.

Joseph E. Stiglitz, Professor Ekonomi di Columbia University, Ketua Komisi Ahli yang bertanggungjawab pada Ketua Umum PBB untuk reformasi keuangan internasional dan sistem finansial. Penulis buku Making Globalization Work. Hak cipta ada pada http://www.projectsyndicate.org
Sumber : VIVAnews

Data terakhir menunjukkan kondisi pasar tenaga kerja masih saja buruk di Amerika Serikat (AS) maupun di negara maju lainnya. Di Amerika, angka pengangguran sekarang 9,5 persen, dan kemungkinan akan naik menjadi 10 persen. Angka itu diperkirakan akan naik 11 persen pada tahun 2010 dan akan bertahan di kisaran 10 persen untuk waktu lama. Tingkat pengangguran juga akan berada pada 10 persen di negara-negara maju.

Data mentah ini mengambarkan tingkat kehilangan pekerjaan, secara aktual memperlihatkan kelemahan di dunia pasar tenaga kerja.  Jika anda termasuk karyawan dan pekerja yang meninggalkan angkatan kerja di AS, angka pengangguran akan naik menjadi 16,5 persen.  Stimulus keuangan dan pajak di kebanyakan negara menunjukkan makin menurunnya tingkat pengangguran kerja. Sebagai hasilnya, pendapatan dari seluruh tenaga kerja –produk jam kerja rata-rata yang berkaitan dengan upah— jatuh secara dramatis.

Lebih jauh lagi, banyak pengusaha, dalam upaya membagi rasa sakit akibat resesi dan menurunkan tingkat pemecatan, kini meminta para pekerja menerima pemotongan jam kerja dan upah per jam. British Airways, sebagai contoh, telah meminta karyawan untuk bekerja tanpa upah bulanan. Sebagai akibat resesi untuk pendapatan pekerja, jam dan pengurangan upah akan kian besar.

Sebuah kontraksi tajam dalam pekerjaan dan pendapatan pekerja memiliki banyak konsekuensi negatif untuk pasar keuangan dan ekonomi. Pertama, jatuhnya pendapatan pekerja menyebabkan penurunan komsumsi rumah tangga, yang sekarang tengah menerima hantaman keras karena berkurangnya tingkat kemakmuran  (saat nilai ekuitas dan rumah juga jatuh) dan sebuah peningkatan tajam pada rasio utang mereka. Dengan penghitungan komsumsi 70 persen dari GDP di AS, dan sebuah tingkat persentase tinggi di negara ekonomi maju, hal ini berimplikasi bahwa resesi akan berjalan lebih panjang, dan perbaikan ekonomi ini pada tahun depan akan menjadi kurang tenaga  (pertumbuhan kurang dari 1 persen di AS dan sebuah tingkat pertumbuhan rendah di Eropa dan Jepang).

Kedua, kehilangan pekerjaan akan membuat lebih banyak proteksi dan resesi perumahan, saat pengangguran dan menurunnya pendapatan menjadi faktor kunci pembayaran utang yang jatuh tempo dan penyitaan. Akhir tahun ini sekitar 8,4 juta penduduk AS dengan surat gadai akan menjadi pengangguran yang membuat mereka tak bisa melunasi surat utang mereka.

Ketiga, jika tingkat rata-rata penggangguran 10 persen sampai 11 persen dimasukkan ke dalam model kegagalan pembayaran utang, anda akan mendapatkan gambaran buruk  tak hanya bagi surat utang penghuni rumah (baik prime dan subprime), tetapi juga untuk penjualan perumahan, kartu kredit, pinjaman mahasiswa, kredit mobil, dan sebagainya. Lalu, kerugian bank atas aset-aset beracun dan kebutuhan modal diperkirakan akan lebih besar dari yang diduga, yang menyebabkan makin memburuknya pemberian kredit.

Keempat, naiknya tingkat kehilangan kerja akan menyebabkan tuntutan lebih besar bagi perlakuan proteksionis, saat pemerintah ditekan untuk menyelamatkan pekerja domestik. Ancaman ini akan merusak kontraksi menyakitkan dalam perdagangan global.

Kelima, makin tingginya tingkat pengangguran, memperbesar kemungkinan defisit pendapatan, sebagai stabilisasi otomatis pengurangan pendapatan dan naiknya pengeluaran. Maka, hal ini akan menyebabkan tahun fiskal di AS menjadi tidak stabil, dengan defisit bujet di atas 10 persen dari GDP, dan utang publik diperkirakan akan meningkat dua kali lipat pada tahun 2014.

Hal ini membawa sebuah dilema kebijakan: peningkatan angka pengangguran dapat digunakan politisi baik di AS dan negara lain untuk mendorong program situmulus pajak menyusul jatuhnya permintaan pada tenaga kerja. Namun, meski tekanan deflasi akan datang 2010, menambah defisit bujet, biaya penghapusan utang yang memakan pembiayaan tinggi, melanjutkan defisit keuangan, dan tingkat ketidakstabilan utang publik pada akhirnya akan memicu tingkat inflasi –dan akan meningkatkan suku bunga, yang akan menahan perbaikan permintaan dari pihak swasta.

Maka,  saat stimulus fiskal diyakini sebagai cara perlindungan dari  sebuah resesi yang berlarut-larut, pemerintah di seluruh dunia dapat merasakan kesakitan ini: mereka akan celaka jika melakukan dan akan celaka pula bila tak melakukan. Jika, seperti Jepang pada akhir 1990 dan Amerika tahun 1937, mereka menerima ancaman makin besarnya defisit secara serius dan peningkatan pajak serta memotong biaya pengeluaran secepat mungkin, ekonomi mereka kemungkinan akan jatuh dalam resesi. Tapi resesi akan menjadi hasilnya jika defisit terus dibiarkan terus memburuk, atau peningkatan dengan stimulus tambahan untuk mendorong pekerjaan dan pertumbuhan, karena pasar-utang kemungkinan akan mendorong biaya peminjaman lebih tinggi.

Juga, meski jumlah kehilangan kerja akan menekan komsumsi, harga rumah, keseimbangan perbankan, dukungan untuk pasar bebas, dan keuangan publik, ruang bagi kebijakan stimulus lebih jauh akan makin terbatas. Di dalamnya, tak hanya pemerintah menjalankan pajak keluar sebagai gelombang utang, namun kebijakan moneter hanya memiliki sedikit  daya tarik dalam ekonomi yang menderita akibat –tidak hanya likuiditas— problem kebangkrutan. Situasi tetap memburuk, dalam medium perputaran uang yang akan menimbulkan resiko inflasi secara signifikan.

Keajaiban kecil, kemudian, bahwa kita sekarang memiliki kesaksian sebuah koreksi signifikan pada kewajaran, kredit dan pasar komoditi. Hal irasional  kesuburan yang menjatuhkan tiga-bulan ketersediaan pasar dalam musim dingin sekarang memberi jalan untuk sebuah realisasi bijaksana antara investor bahwa resesi global tidak akan berakhir tahun ini. Bahwa upaya perbaikan akan melemah dan berada di bawah tren, dan bahwa resiko resesi ganda tengah mencuat.

Nouriel Roubini adalah Professor Ekonomi di Stern School of Business, New York University, dan Ketua  RGE Monitor (www.rgemonitor.com). Hak cipta artikel ada pada http://www.projectsyndicate.org.
Sumber : VIVAnews

Peristiwa 11 September 2001, yang dikenal dengan Tragedi 9/11, merupakan ulah Al-Qaeda untuk mencederai Amerika Serikat. Tentu saja, niat itu berhasil. Namun, Osama bin Laden tak pernah membayangkan efeknya. Reaksi Presiden AS ketika itu, George W. Bush, menodai prinsip dasar negeri Paman Sam, menggerogoti perekonomian bangsa itu, serta melemahkan keamanan.

Serbuan ke Afghanistan pasca serangan teroris masih bisa dipahami. Tapi, invasi ke Irak sungguh tak ada kaitannya dengan Al-Qaeda – bagaimanapun kerasnya Bush berupaya mencari-cari hubungannya. Kemudian, perang AS melawan Irak menjadi amat mahal – yang pada awalnya membutuhkan lebih dari US$60 miliar (Rp551,5 triliun).

Ketika saya dan Linda Bilmes menghitung biaya perang yang mesti dikeluarkan AS tiga tahun lalu, angka kasar berada di kisaran US$3-5 triliun. Sejak itu, anggaran kian meningkat. Dengan nyaris 50 persen jumlah tentara yang kembali dan bisa menerima santunan cacat tubuh dan lebih dari 600 ribu veteran yang menjalani perawatan medis, kami menduga bahwa uang bagi tentara yang cacat dan biaya kesehatan akan mencapai sekitar US$600-900 miliar.

Di luar itu, biaya sosial yang muncul seperti tindakan bunuh diri yang diambil oleh para veteran perang (yang beberapa tahun belakangan menyentuh 18 kejadian per hari) dan retaknya rumah tangga tak bisa dihitung secara pasti.

Bahkan, jika Bush mendapatkan maaf atas jasanya menyertakan AS dan negara-negara lain dalam perak melawan Irak, tak ada ampun bagi Bush atas cara yang ia pilih untuk membiayai perang. Sepanjang sejarah, perang Bush itu adalah satu-satunya yang dibiayai sepenuhnya dari pinjaman. Pada saat AS tengah berperang, dengan defisit yang kian meningkat setelah pemotongan pajak di tahun 2001, Bush memutuskan bahwa golongan kaya di negeri itu pantas mendapatkan keringanan pajak.

Hari-hari ini, AS tengah berkutat dengan pengangguran dan defisit. Ancaman yang bisa menjatuhkan AS di masa mendatang dapat dilacak hingga perang di Afghanistan dan Irak. Melonjaknya belanja pertahanan, bersamaan dengan pemotongan pajak, merupakan faktor kunci yang menguak penyebab mengapa AS beringsut dari yang mulanya mencetak keuntungan fiskal hingga 2 persen dari PDB ketika Bush terpilih menjadi dirongrong utang. Belanja langsung pemerintah untuk kedua perang itu mencapai kira-kira US$2 triliun – US$17.000 per keluarga.

Selain itu, saya dan Bilmes menegaskan dalam buku kami yang berjudul “The Three Million Dollar War” (Perang Tiga Juta Dolar) bahwa perang di Afghanistan dan Irak telah melemahkan ekonomi makro AS dan memperuncing defisit serta utang. Kini, gejolak di Timur Tengah memicu membubungnya harga minyak. Bangsa Amerika dituntut mengeluarkan uang lebih banyak demi mengimpor minyak. Padahal, mereka bisa memakai uang itu untuk membeli lebih banyak produk domestik.

Namun, Bank Sentral AS (Federal Reserve) menyembunyikan keburukan itu dengan menciptakan gelembung kredit perumahan yang akhirnya mendorong ledakan konsumsi. Butuh bertahun-tahun untuk mengatasi masalah itu.

Kacau Balau

Ironisnya, perang itu telah bikin keamanan AS (dan dunia) kacau-balau lagi-lagi dengan cara yang tak pernah dibayangkan oleh Bin Laden. Perang yang tak populer akan menyulitkan perekrutan tentara. Tapi, selagi Bush mencoba mengakali Amerika tentang biaya perang, ia tak memberikan sokongan dana cukup bagi para prajurit.

Ia menolak memberikan pengeluaran standar yang dibutuhkan untuk, misalnya, kendaraan lapis baja yang anti-ranjau guna melindungi pasukan. Atau, setidakya, menyediakan cukup tunjangan kesehatan bagi para veteran. Ada pengadilan di AS yang baru-baru ini menyatakan bahwa hak-hak para veteran telah dilanggar. (Hebatnya, pemerintahan Obama meminta bahwa hak veteran mengajukan banding mesti dibatasi!)

Kegagalan militer telah memunculkan kecemasan atas penggunaan kekuatan militer. Dan hal ini cenderung mengancam keamanan Amerika. Namun, kekuatan Amerika yang sejati adalah, melebihi ketangguhan militer dan ekonomi, kekuatan lunaknya: otoritas moral.

Dan, yang satu itu pun telah dilemahkan: seketika setelah AS melanggar hak asasi manusia yang mendasar seperti hak untuk tak mengalami siksaan, dunia sontak mempertanyakan komitmennya kepada hukum internasional.

Di Afghanistan dan Irak, AS dan sekutu-sekutunya tahu bahwa untuk mendapatkan kemenangan jangka panjang, hati dan pikiran harus dicuri. Namun, kesalahan demi kesalahan yang dilakukan pada awal perang memperumit perang yang telah pelik itu.

Efek samping yang ditimbulkannya dahsyat: lebih dari satu juta warga Irak tewas, langsung atau tak langsung, akibat perang. Menurut beberapa kajian, sekitar 137.000 warga sipil tewas dengan mengenaskan di Irak dan Afghanistan dalam 10 tahun terakhir. Di antara bangsa Irak sendiri, 1,8 juta pengungsi mencari tempat aman dan 1,7 juta lainnya kehilangan tempat tinggal.

Tak semua konsekuensi berujung bencana. Defisit yang dialami Amerika agaknya akan menimbulkan kendala anggaran. Belanja militer AS nyaris menyamai belanja militer dunia jika disatukan dua dekade setelah era Perang Dingin berakhir.

Beberapa peningkatan belanja anggaran ditujukan ke Irak, Afghanistan dan Perang Global Melawan Terorisme. Namun, banyak dana yang terbuang sia-sia demi senjata akan dipakai untuk membinasakan musuh, yang jelas-jelas tak ada. Kini, dana itu akan didistribusikan ulang, dan AS kiranya akan mengeluarkan biaya lebih kecil untuk mengusahakan keamanan dalam negerinya.

Al-Qaeda tak lagi jadi menyembul jadi ancaman besar setelah peristiwa 11 September 10 tahun silam. Namun, harga yang harus dibayar begitu besar. Kita akan hidup dengan warisan yang ditinggalkannya dalam waktu lama. Berpikir sebelum bertindak memang ternyata penting.

Joseph E. Stiglitz adalah Profesor di Columbia University, peraih Nobel di bidang ekonomi, serta pengarang “Freefall: Free Markets and the Sinking of the Global Economy”.

Artikel ini diterjemahkan dari laman http://www.project-syndicate.org

Sumber : VIVAnews

Tentang “Lengser Keprabon”

Ben Anderson
(INDONESIA-L)
(Date: Tue, 25 Nov 1997)

Ben Anderson adalah guru ilmu politik di Cornell. Kami mulai wawancara panjang ini dengan membahas keadaan sekarang, lalu coba melihat pidato “Lengser Keprabon” itu dalam konteksnya. Menurut Pak Ben, “Kalau Suharto ngomong secara spontan selalu yang nampak adalah kejawennya. Dari mulut dan benaknya keluar konsep-konsep yang sama sekali tidak berhubungan dengan jaman modern. Kalau mau pakai bahasa kasar, dia itu lagi kebadaran.”

JAMAN GELISAH

T: Sejak bulan Agustus 97 lalu ada tiga krisis di Indonesia: krisis ekonomi, kebakaran hutan dan kekeringan. Bagaimana Pak Ben memahami keadaan sekarang ini?

J: Keadaan sekarang ini menunjukkan banyak hal. Tapi buat saya yang penting itu, ternyata banyak orang merasa bahwa pembangunan yang selama ini digembar-gemborkan kepada masyarakat itu sedang goncang. Lalu pendapat umum — pokoknya asal ikut pemerintah, asal tunduk atau baik-baik saja, maka kemajuan dan kemakmuran akan datang dengan sendirinya — itu jadi goyah.

Malahan ternyata goncangnya bukan hanya di Indonesia saja, tetapi juga di banyak negara lain. Lalu masyarakat ini semuanya shock. Shocknya itu karena merasa sudah enak, sudah bisa beli ini-itu, bisa melancong kesana-kemari, eh tahu-tahu kok semuanya macet? Orang Indonesia, orang Thai, orang Pilipina — khususnya orang-orang yang berada — seperti sedang enak-enak mimpi, eh tahu-tahu dibangunin mimpi buruk.

Sebenarnya sudah lama ada frustrasi dalam masyarakat Indonesia, yang terus meningkat selama 6-7 tahun belakangan ini. Dibuktikan dari banyaknya pemogokan, dari munculnya huru-hara di sana-sini. Tapi selama ini angin seolah-olah terus di belakang pemerintah. Maka kejadian-kejadian itu tidak menjadi ombak. Tapi setelah ngliat bahwa pemerintah sekarang sudah kena musibah — akibat kolusi, korupsi, jatuhnya rupiah, dan macem-macem hal lain — maka orang merasa bahwa percik-percik yang munculnya sendiri-sendiri itu ada kemungkinan bisa berkembang menjadi suatu api. Semua gejala ini sudah nongol di media massa dan saban hari ada berita baru tentang peristiwa ini, tentang peristiwa itu. Akibatnya timbul suasana seolah-olah orang lagi menunggu gong.

T: Pak Ben membuat penelitian tentang Jaman Revolusi 1944-46. Pada akhir Jaman Jepang dan selama Jaman Revolusi itu keadaan ekonomi juga sulit luar biasa. Menurut orang tua kami banyak orang pakai karung goni karena nggak punya pakaian. Jaman Jepang itu makan nasi sudah termasuk mewah karena mayoritas rakyat sudah makan bubur, makan tiwul, makan gaplek, makan bekicot, daun singkong, dsb. Ratusan ribu romusha mati atau hilang begitu saja. Kalau mengingat penelitian tentang Jaman Jepang dan Jaman Revolusi itu lalu membandingkannya dengan keadaan sekarang, apa catatan Pak Ben? Apa yang sama, apa yang berbeda?

J: Jauh berbeda. Jaman Jepang itu adalah jaman yang penuh penderitaan yang nyata, bukan penuh impian buruk doang. Dan penderitaan tidak dengan sendirinya menimbulkan kegelisahan. Kalau orang diculik menjadi romusha, atau sedang setengah mati karena kelaparan, dia tak sempat menjadi gelisah.

Kegelisahan itu timbul justru dari suasana yang penuh ketidak-tentuan. Yaitu ketika orang merasa bahwa sesuatu sedang terjadi dengan cepat sekali dengan hasil akhir yang sama sekali tidak jelas. Jadi orang merasa terpaksa coba-coba untuk berbuat sesuatu supaya tidak kelewatan arus, atau tenggelam di dalamnya. Kegelisahan di Jaman Jepang baru timbul pada titik terakhirnya ketika orang-orang mulai mengerti bahwa Jepang sedang mau kalah. Lalu apa yang akan terjadi? Situasi seperti itu yang mendorong para pemuda untuk bergerak supaya ‘Indonesia Merdeka’ cepat-cepat terjadi dari puing-puingnya rejim Jepang. Dan sebelum Belanda, Inggris, dan Amerika masuk.

T: Bagaimana kalau dibandingkan dengan kegelisahan menjelang Peristiwa 65?

J: Saya kira agak berbeda. Karena Peristiwa 65 itu timbul dalam suasana ekonomi yang sudah merosot bertahun-tahun dan khususnya ketika uang rupiah sudah tak ada harga lagi akibat inflasi yang dahsyat. Pada tahun 65 itu cari orang kaya di Indonesia itu sudah sulit. Lagipula, konflik-konflik politik makin lama makin tajam. Peristiwa l Oktober 65 memang suatu shock ketika itu terjadi. Tetapi setelah terjadi orang siap melihatnya hanya sebagai kulminasi dari suatu krisis yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Orang kiri bisa menilai peristiwa itu sebagai lanjutan dari konspirasi lama yang disiapkan para jendral dan CIA. Orang kanan bisa menilainya sebagai bukti terakhir dan terserem dari konspirasi lama yang digodok PKI dan para cokin. Bukannya impian buruk. Tidak banyak orang ketika itu yang perasaannya shock seperti sekarang. Eh, sudah biasa mewah kok nggak bisa mewah lagi? Dulu sering dapat proyek, wah sekarang sudah nggak gampang lagi.

KEPERCAYAAN RAKYAT

T: Rapim Golkar mencalonkan kembali Suharto sebagai presiden. Menyambut pencalonan kembali ini pada tanggal 19 Oktober 97 Suharto pidato dengan banyak kata-kata dalam bahasa Jawa. Pidato tanpa teks ini cukup panjang, banyak topik yang dia bahas. Kami akan tanyakan empat topik saja: kepercayaan rakyat, lengser keprabon, madeg pandito dan ‘ojo-ojo’ itu.

Di bagian pertama Suharto bilang, “Memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, harus mawas diri atau ngulad sariro hangroso wani,” dst. Lalu dia bertanya, “Apakah benar-benar rakyat masih mempercayai saya?” Bagaimana Pak Ben menafsirkan bagian pertama ini? Apa yang Suharto maksud dengan “mengucapkan puji-syukur, mawas diri dan kepercayaan rakyat” itu?

J: Ini semacam sopan-santun atau basa-basi politik saja. Karena semuanya itu cuman omongan klise yang bisa diucapkan setiap waktu. Kalau ingin tahu maksud Suharto yang sebenarnya, lihat saja apa yang terjadi dalam Peristiwa 27 Juli. Bagaimana dia menggulingkan Megawati dan merusak solidaritasnya PDI. Dari peristiwa itu jelas bahwa dia berusaha keras supaya Mega dan massanya dihancurkan sebelum pemilu. Jadi mawas diri itu sama sekali ‘ora ono.’

Mengapa Suharto omong seperti ini sekarang? Sedangkan tahun lalu, waktu Peristiwa 27 Juli, tidak. Itu karena dia tahu bahwa sekarang Indonesia sedang dilanda kebakaran hutan, kelaparan dan krisis ekonomi yang sangat nyata. Jadi dia cukup mengerti bahwa dia tidak bisa omong seolah-olah semuanya berjalan lancar. Artinya dia harus omong seolah-olah emangnya rendah hati, mau mawas diri, dsb.

Jadi ini cuman omongan yang biasanya muncul dari seorang boss yang sebenernya galak. Tapi karena ternyata ada skandal besar di keluarganya dan di kantornya maka paling sedikit dia harus pura-pura rendah hati. Walaupun maksud yang sebenarnya adalah siapa yang berani melawan bakal saya gebugin. Ini cuma sandiwara. Tapi sandiwara yang dicocokkan dengan keadaan yang menakutkan.

T: Beberapa orang menafsirkan “kepercayaan rakyat” yang diomongin Suharto itu dengan cara berpikir modern. Seperti bikin referendum, bikin polling, dsb. Apakah dalam alam pemikiran raja-raja Jawa kepercayaan rakyat itu memang penting? Apa yang dimaksud raja dengan kepercayaan rakyat itu?

J: Raja jaman dulu jelas tidak banyak mikirin pendapat rakyat yang hampir semuanya buta huruf, hidup di desa-desa yang terisolir, dan umurnya rata-rata tidak lebih dari 30 tahun. Secara sadar raja Jawa tidak memikirkan kepentingan rakyat. Tapi kalau kita lihat kejadian-kejadian dalam sejarah Dinasti Mataram, jelas kepercayaan rakyat itu penting pada saat tertentu. Bukan kepercayaan bahwa si raja itu baik, karena itu sangat jarang. Yang penting itu apakah rakyat percaya bahwa si raja itu masih punya wahyu. Kalau rakyat merasa wahyunya si raja sudah pindah, ya sulit untuk ditarik kembali. Dan kalau begitu kesetiaan rakyat bisa lenyap dalam waktu yang singkat. Dari keadaan demikian si calon raja yang baru bisa mendapat sokongan dalam banyak bentuk. Jadi masalahnya adalah psikologi masyarakat. Itu penting jaman dulu dan saya kira tetap masih ada efeknya sampai sekarang. Tapi sampai kemana ini bakal berpengaruh dalam bulan-bulan mendatang, saya nggak bisa pastikan.

LENGSER KEPRABON

T: Di bagian lanjut pidatonya Suharto mengatakan seandainya rakyat tidak percaya lagi maka dia, “Akan menempatkan diri dalam falsafah suksesi pewayangan.” Katanya, falsafah itu adalah, “Lengser keprabon, madeg pandito.” Kalau raja tidak lagi memimpin kerajaan, dia bisa menjadi pendeta. Bagaimana memahami ‘falsafah suksesi’ versi Suharto itu?

J: Apa memang ada satu falsafah pewayangan? Apalagi falsafah tentang suksesi. Jangan lupa bahwa suksesi itu kata Barat. Saya nggak tahu apakah ada padanannya dalam bahasa Jawa. Tetapi kalau kita lihat di pewayangan dan di babad-babad, konsep suksesi sebagai suatu proses konstitusional yang diatur oleh hukum, itu sama sekali tidak ada. Kalau ada raja baru nongol, itu atas dasar hubungan darah atau dengan kekerasan.

Menarik bahwa Suharto omong tentang falsafah pewayangan dan tidak bicara tentang falsafah babad-babad. Padahal babad-babad itu adalah sejarah yang sebenarnya dari dinasti-dinasti Jawa sepanjang jaman. Sebenarnya, suasana dan moralitas yang nampak di wayang dan di babad itu berbeda jauh. Di dunia wayang, sampai batas tertentu, norma-norma moralitas satria sejati lumayan terbukti. Tetapi babad-babad itu penuh dengan pengkhianatan, dengan kudeta, dengan tipu muslihat, dengan guna-guna, dan segala macam kebusukan dan kekejaman yang mengerikan.

Dalam babad-babad sulit dicari tokoh seperti Arjuna atawa Yudistira. Sedangkan dalam dunia wayang kita tidak akan ketemu tokoh bangsanya Ken Arok, Pakubuwono X, dsb. Dan sepengetahuan saya, dalam Babad Tanah Jawi tidak pernah ada raja yang lengser keprabon. Kalau di-lengser-keprabon-kan itu ada, dan sering.

Lengser keprabon di dunia wayang, misalnya Mahabharata, yang saya ingat cuma sekali terjadi. Paling-paling Abiyoso. Dan Eyang Abiyoso gagal sama sekali dalam madeg panditonya. Sebagai akibat pilih kasih antara putra-putranya — yang nota bene semuanya ada cacat — pada akhirnya cucu dan cicitnya saling membunuh secara mengerikan dalam perang Brotoyudo. Jadi, repot kalau Mbah Byoso yang dijadikan tauladan.

Dan itu satu-satunya kasus. Jadi kalau dikatakan lengser keprabon itu adalah falsafah suksesi wayang, itu sama sekali tidak benar! Saya juga nggak pasti apakah klise ‘lengser keprabon madeg pandito’ adalah sesuatu yang betul-betul kuno atau sesuatu yang dibikin-bikin pada akhir jaman kolonial.

T: Apakah pemikiran Suharto ini cocok dengan pikiran Pak Ben tentang, “The idea of power in Javanese culture.” Misalnya tentang wahyu, sepi ing pamrih, halus, dsb?

J: Pidato itu bisa diartikan sebagai usaha seorang raja yang menghadapi kesulitan yang berat. Lalu dia cari jalan supaya masih tetap berkuasa. Jaman dulu orang merasa kalau ada gempa bumi, kalau ada letusan gunung api, ada penyakit menular, semuanya itu pratanda bahwa wahyu sedang pindah. Dan pasti cukup banyak orang masih punya perasaan seperti itu. Karena mereka lihat banyak peristiwa yang tidak baik selama dua tahun belakangan ini bisa timbul gagasan bahwa masa-jayanya Suharto sedang berakhir. Dan memang, banyak orang menilai bahwa mataharinya Orde Baru sedang terbenam. Jadi dalam hal itu bisa cocok juga dengan the Idea of Power in Javanese Culture.

T: Bayangan Suharto tentang pemerintahan itu sederhana sekali. Katanya, “Kerajaan yang dipimpin oleh Sang Nata Batara, Sang Prabu. Kemudian dibantu oleh Patih yang bertindak sebagai Perdana Menteri. Disampingnya itu ada Pandita yang mendampingi Sang Nata dalam rangka perjuangan spiritual.” Udah, cuma segitu!

J: Dari ucapan Suharto kami juga bisa lihat betapa dia tidak punya konsep yang jelas tentang kepresidenan. Seolah-olah “presiden” itu suatu konsep yang kosong atau semu. Sedangkan “raja” bagi dia itu konsep yang cocok dengan ide-idenya tentang kebudayaan dan tradisi Jawa.

Kalau Suharto berpidato resmi semua ucapannya penuh istilah dan bahasa yang kebarat-baratan: pembangunan yang berkesinambungan, konstitusi, pertumbuhan ekonomi, dsb. Itu memang pidato-pidato yang ditulis oleh stafnya di Sekneg. Tapi kalau dia ngomong secara spontan cara bicaranya berobah 100%. Ingatlah ledakan marahnya di Pekan Baru, wejangannya yang aneh-aneh didepan KNPI, dimana dia melepaskan diri dari bahasa resmi.

Kalau dia ngomong secara spontan selalu yang nampak adalah kejawennya. Dari mulut dan benaknya keluar konsep-konsep yang sama sekali tidak berhubungan dengan jaman modern — umpamanya pentingnya Hanacaraka. Kalau mau pakai bahasa kasar, dia itu lagi ‘kebadaran.’

Suharto ini orang yang complicated. Dia seorang yang dilahirkan dan dibesarkan dalam masa peralihan dari dunia lama ke dunia modern itu. Selain itu jangan lupa bahwa pada jaman raja-raja dulu tidak ada pemilu, tidak ada parpol, tidak ada LSM, tidak ada pers. Jadi sikon sekarang ini sulit dibandingkan dengan jaman baheula.

Bagaimana memahami pidato Suharto itu dalam konteksnya, ketika Indonesia dilanda krisis ekonomi, kebakaran, kekeringan dan kelaparan? “Mau tidak mau Suharto mengerti bahwa banyak bencana dibawah kediktatorannya yang sangat panjang itu. Bencana-bencana itu dus menyangkut kepemimpinannya baik dari sudut kejawen maupun dari sudut modern.”

MADEG PANDITO

T: Setelah menjelaskan falsafah suksesi itu, Suharto menjelaskan apa tugas seorang pandito, “Pertama, mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Kuasa. Yang kedua, mengasuh anak cucu dan cicit supaya menjadi orang yang berguna bagi negara dan bangsa. Kepada masyarakat akan memberi saran-saran, atau ‘wur-wur sumbur.’ Kepada penguasa, tut wuri handayani.” Bagaimana Pak Ben memahami tugas pandito versi Suharto ini?

J: Ini sebenarnya agak lucu. Karena dalam dunia wayang pandito itu kan orang yang dihormati karena pengalamannya dan kewicaksanaannya. Nah, kalau setelah lengser keprabon, si pandito baru merasa harus mendekatkan diri pada Tuhan Yang Maha Kuasa, yah seolah-olah selama hidupnya dia justeru lumayan jauh dari Tuhan. Jadi ini seperti bau-baunya orang menjelang mati, coba tobat dikit dong! Apakah ini contoh yang bagus? Lagipula, perhatikan kata-katanya secara terperinci. Si pandito itu ingin lebih dekat dengan sifat Tuhan yang mana? Ee, kok Tuhan Yang Maha Kuasa. Bukankah sebaiknya dan malahan perlu selalu didekatin itu Yang Maha Pengasih dan Yang Maha Pemaaf?

Kalau yang kedua, mengasuh anak-cucu dan cicit. Ya, itu jelas sudah lama Suharto kerjakan dengan rajin. Tapi kalau diasuh sampai menjadi orang yang berguna bagi negara dan bangsa, wah itu masih jauh. Perlu dicatat juga pada jaman dulu konsep ‘berguna bagi bangsa’ itu nggak ada. Ketidak-adaan ini bisa dilihat dari memoarnya Pangeran Diponegoro yang menulis bahwa targetnya adalah “menaklukkan seluruh tanah Jawa.” Bukannya berguna bagi bangsa Jawa. Jadi pikiran “tradisional” Suharto tentang madeg pandito sama sekali tidak ada hubungan dengan tradisi yang sebenarnya. Kalau soal tut wuri handayani, itu ajaran Ki Hajar yang muncul pada akhir jaman kolonial. Asalnya, filsafat birokrat priyayi jaman Belanda, yaitu “perintah halus.” Sama sekali tidak berhubungan dengan dunia wayang, apalagi dengan Babad Tanah Jawi.

Dari pikirannya tentang madeg pandito ini bisa dilihat bahwa Suharto punya mentalitas yang beraneka-warna. Ada unsur mental priyayi kecil jaman kolonial, ada unsur dari wayang, ada unsur Makiavelistis dari Babad Tanah Jawi, ada sedikit ajaran Ki Hajar Dewantoro, ada sisa nasionalisme jaman revolusi, ada pengaruh sistim militer yang semula diciptakan oleh tentara Prusia, dsb. Jadi ini semacam gado-gado. Justru karena itu, orangnya menarik.

T: Dalam cerita wayang banyak tokoh raja atau prabu. Misalnya ada Sri Rama, Arjuna Sasrabahu, Dasamuka, Subali, Yudistira, Kresna, Baladewa, Suyudana, Parikesit, dll. Masing-masing punya ciri khasnya sendiri. Pak Ben pernah bikin buku tentang tokoh-tokoh wayang ini. Kira-kira siapa tokoh cerita wayang yang sifatnya agak mirip dengan Suharto?

J: Saya kira tidak ada. Karena dalam cerita wayang saya tidak ingat ada tokoh yang berjiwa dingin. Tapi kalau di Babad Tanah Jawi itu mungkin ada. Ya, bangsanya Senopati itulah. Kalau ingin mencari Suharto, bagusnya dicek dalam Babad Tanah Jawi. Jangan dicari-cari dalam dunia pewayangan.

Kita juga harus ingat juga bahwa dunia wayang itu diselimuti dengan suasana tertentu. Yang penting, dan ini berulang-ulang diucapkan oleh Ki Dalang, semua yang terjadi itu terjadi karena pada akhirnya sudah ditakdirkan oleh para dewa. Kalau Kresna tidak jujur atau membohongi Kurawa, itu tidak salah dan tidak perlu dimaafkan atau dijelaskan secara politik. Karena bagaimanapun Bratayuda ditakdirkan harus terjadi. Dan tokoh ini atau tokoh itu harus mampus di lapangan waktu perangnya terjadi. Suasana kosmologis seperti itu sedikit sekali dalam babad-babad.

T: Selama 30 tahun Suharto berkuasa ini, keadaannya mendekati keadaan dalam Babad Tanah Jawi atau mirip ideal wayang?

J: Orang Jawa pada umumnya mengira bahwa dunia wayang adalah dunia yang realistis tentang masyarakat Jawa di jaman “sangat dulu.” Ada semacam kepercayaan bahwa Pendowo itu emangnya orang Jawa priyayi, bangsawan Jawa yang sempurna. Orang biasa tidak sadar bahwa Mahabharata sebenarnya diciptakan oleh seorang penyair Keling. Dan Arjuna versi aslinya bermukim ditepi Kali Gangga, bukannya di pinggir Bengawan Solo.

Selain itu “sangat dulu” berarti Orang Jawa jelas membedakan antara dunia wayang dan dunia babad, yang terakhir ini malahan “agak dekat.” Cerita wayang bukan cerita yang diciptakan oleh si penyair ini itu, dan bukan sesuatu yang perlu dicek kebenarannya. Tapi Orang Jawa mengerti bahwa babad adalah ciptaan manusia, dan ditulis oleh si Anu di keraton Anu. Mereka sadar juga bahwa babad-babad itu adalah semacam sejarah, yang nota bene ditulis oleh Orang-orang Jawa sendiri, bukan oleh Belanda. Justru karena asalnya babad demikian, si penulis tidak segan-segan menggambarkan segala macam kejelekan yang dilakukan oleh raja-raja. Kecuali raja seorang itu yang kebetulan menjadi Gustinya — tentu saja!

OJO-OJO

T: Bagaimana memahami pemikiran Suharto dibagian akhir pidato ini. Dari soal suksesi mendadak dia pindah topik, kasih petuah tentang “ojo dumeh, ojo gumunan, ojo kagetan” itu.

J: Mengapa dia pakai bahasa klise itu? Saya kira pertama, karena dia memang percaya bahwa klise itu punya makna. Kedua, Suharto ini orang yang biasanya tertutup. Untuk manusia macam ini klise-klise berguna untuk menyembunyikan perasaannya.

Kalau Suharto omong betul-betul spontan, seolah-olah dia nongol di depan umum cuma pakai celana kolor saja. Seolah-olah topeng kepresidennya bisa tercopot. Lalu kliatan aslinya. Dugaan saya, di balik topeng itu dia ini mungkin orang Jawa yang paling dingin. Dinginnya bukan main.

T: Dingin dalam arti bagaimana?

J: Dingin dalam arti semuanya diperhitungkan. Kalau kejam, tidak karena marah tetapi karena pasang strategi. Dia orang yang hati-hati, curiga, jarang bertindak secara spontan. Kalau dia mencoba ramah, kita tidak merasa ada kehangatan, malahan ngliat kiri-kanan dimana itu batu? Jangan-jangan ada udang dibaliknya?

T: Bagaimana Pak Ben memahami pidato Suharto itu dalam konteksnya. Dalam keadaan kekeringan, kebakaran, kelaparan ini?

J: Mau tidak mau Suharto mengerti bahwa banyak bencana dibawah kediktatorannya yang sangat panjang itu. Bencana-bencana itu dus menyangkut kepemimpinannya baik dari sudut kejawen maupun dari sudut modern. Saya ingat pada waktu asap kebakaran menghilangkan matari bukan hanya di Kalimantan dan Sumatra tapi juga sudah menyebar di Malaysia, Muang Thai dan Filipina, untuk pertama kali Suharto merasa terpaksa minta maaf. Bukan pada bangsa dewek, tetapi hanya kepada bangsa-bangsa tetangga.

Toh minta maaf macam ini sebelumnya tidak pernah terjadi. Tapi minta maaf ini artinya rada semu. Karena dia tidak langsung mikul tanggungjawab secara pribadi. Kan pengrusakan di Kalimantan akibat kerakusan Bob Hasan dkk yang dikasih hutan begitu luas justru karena teman main golfnya sang presiden, dan ‘Oom’nya anak-anak.

Kita harus ingat Suharto bisa bertahta selama 30 tahun justru karena dia memang lihai dan pinter main politik. Saya kira pidato ini sekali lagi menunjukkan sifat itu. Dia mengerti kapan dia harus seolah-olah rendah hati dan mawas diri. Tapi itu tidak berarti bahwa dia tidak ingin terus pegang kekuasaan sampai dipanggil Yang Maha Kuasanya.

REAKSI-REAKSI

T: Bagaimana memahami reaksi para pendukungnya yang mengatakan, “Pak Harto demokrat sejati, negarawan, sangat konstitusional, sangat bijaksana,” dsb?

J: Memang pendukungnya harus omong begitu. Itu tiada berarti apa-apa. Mereka akan bilang apa saja. Dan tidak perlu digubris.

T: Kenapa orang-orang yang bukan pendukungnya masih berusaha untuk menganggap ucapan-ucapan Suharto ini sesuatu yang serius, atau berhubungan dengan politik modern. Kenapa mereka nggak bilang itu omong kosong, titik!

J: Saya kira ada dua penjelasan. Pertama, mental kelas menengah di Indonesia yang bagaimanapun dalam hati kecilnya masih merasa bahwa Suharto itu “Pak Harto.” Kalau secara angan-angan mereka “melawan” suatu rejim yang dianggapnya kelewat korup dan kejam, tapi pemimpin dari rejim itu masih disebut “Pak Harto,” itu menunjukkan bahwa dalam hati kecil mereka masih merasa dekat dengan penguasa. Siapa tahu nanti bisa dipanggil menjadi menteri.

Saya sudah lama mengatakan kepada anak muda kalau mau betul-betul menjadi oposisi harus merubah beberapa sikap mental dan kebiasaan sehari-hari. Pertama, masalah penyebutan terhadap Suharto. Bisa disebut presiden Suharto karena dia memang presiden. Bisa dikatakan Suharto saja, karena memang itu namanya. Bisa dikatakan mantan Jenderal Suharto karena memang dia mantan jenderal. Bisa juga disebut Haji Mohammad Suharto, karena memang pernah naik haji dengan pesawat terbang bersama keluarganya dan masuk TV. Tapi kalau sebutan “Pak Harto, Mbak Tutut, Mas Bambang,” yaitu bahasa akrab yang semu, dan itu keluar dari mulut seorang oposan, yah itu menjengkelkan! Juga menunjukkan bagaimana orang-orang ini, yang ngaku dirinya oposan, sebenarnya dalam banyak hal cuma seperti anak kecil yang awe-awe dari jauh. Minta supaya diperhatikan oleh orang tuanya. Itu penjelasan pertama.

Kedua, karena hal yang lebih praktis. Kalau seorang profesor atau politikus diserbu wartawan lalu ditanya, “Bagaimana komentar tentang apa yang dikatakan Pak Harto?” Mereka tidak akan berani bilang bahwa omongan itu nonsense, atau basa-basi kosong. Jadi yang keluar dari bibirnya cuma yah, ‘musti konstitutional,’ dsb itu. Jadi ini sebagian juga akibat keadaan pers. Selama beberapa tahun kita lihat bahwa pers itu isinya bukan informasi penting, tapi banyak wawancara dan pidato. Maka itu membosankan banget.

T: Dalam wawancara dengan TEMPO Online (34/02, 25 Okt 97) Emha Ainun Nadjib mengajukan interprestasi begini, “Ia minta ijin, karena dia merasa sudah waktunya lengser keprabon. Jadi bukan salahnya sendiri kalau ada orang mencalonkannya. Dia ingin menciptakan lakon dimana seolah-olah dia diminta oleh rakyat lewat MPR.” Apa pendapat Pak Ben tentang interprestasi ini?

J: Saya kira itu benar. Ingat bahwa rakyat tidak pernah bisa bersuara lewat MPR. Dari 1000 anggotanya nggak ada yang tidak diangkat oleh presiden dan bisa dicopot oleh presiden. MPR itu bikinan Suharto. Jadi ini MPR sandiwara. Emha cukup mengerti itu.

Selain itu Suharto merasa bahwa mulai tahun lalu, dengan nongolnya Megawati, seolah-olah arwah Bung Karno sudah kembali lagi untuk menghadapinya. Lalu nampak bagaimana Suharto dipukul dalam pemilu yang belakangan ini. Hasilnya diluar rencana dan tidak memuaskan. Karena itu baik Hartono maupun Harmoko dilengserken. Boleh dikatakan hancurnya PDI resmi di pemilu itu berarti kebangkitan semacam golput yang berhasil.

Jadi untuk pertama kali selama Orde Baru skenario yang diciptakan oleh penguasa untuk pemilu berantakan. Di DPR sekarang cuman tinggal dua partai saja yang berarti. Padahal itu justru sesuatu yang mau dicegah selama Orde Baru. DPR makin nampak sebagai wayang-wayangan saja. Justru karena itu, status dan gengsinya MPR harus lebih ditingkatkan lagi, maka itu mesti sering-sering ditonjolkan.

PERAN GANDA

T: Pidato “lengser keprabon” ini disiarkan seluruh jaringan TV di Indonesia, dan bikin banyak orang jadi bengong. Terutama anak mudanya. Mereka kaget. Katanya presiden, kok ngomongnya seperti ini? Kok melihat dirinya sebagai raja? Bagaimana Suharto bisa menjalankan peran ganda ini? Sebagai raja dan juga sebagai presiden?

J: Ini bisa dibandingkan dengan sepak terjangnya sebagian anak-anak muda dari Indonesia, Muang Thai atau Pilipina yang ditaroh menjadi pelajar atau mahasiswa di Amerika. Tipenya anak konglomerat atau pejabat yang bodo kemudian disekolahkan di sekolah “lunak” di Boston dan LA. Yang paling rajin mereka pelajari adalah harga segala macam barang di mall, dan gosip paling anget tentang bintang-bintang film, bintang-bintang musik, bintang-bintang basket ball, dsb. Mereka rajin juga mengikuti pertandingan football lalu bisa teriak keras-keras, “Touchdown!” Maksud kerajinan ini ialah supaya di mata temen-temennya mereka bisa kliatan paling maju, paling tahu, paling ngetren.

Menyolok bahwa anak-anak ini nggak ada hasrat untuk berhubungan akrab dengan orang Amerika atau untuk betul-betul mengerti masyarakat Amerika yang sangat beranekawarna. Kemodernan mereka itu nggak dalam. Tetapi bisa dipakai sebagai senjata terhadap orang Indonesia lain. Mereka tidak bener-benar masuk dunia modern di Amerika. Mereka cuma ngambil kulit-plastiknya untuk bisa pamer kepada bangsa dewek. Kamu kan belum punya ini? Kamu belum tahu itu kan? Aduuuuh kasihaaaan. Jadi untuk nongol di panggung saja. Nah mentalnya presiden mungkin sedikit mirip dengan mentalnya anak-anak penggede yang konyol itu.

Buat Suharto dunia yang nyata adalah dunianya di Indonesia. Ya, dia memang bikin perjalanan jangka 10 hari ke luar negeri. Tapi saya tidak percaya dia punya orang asing yang betul-betul jadi temannya. Karena seluruh mentalnya itu terarah kedalam negeri. Dan dia tahu bahwa untuk menguasai Indonesia dia juga harus kliatan modern. Kalau mesti pidato di TV, atau ketemu direktur IMF, bossnya Caltex atau duta besar, dia harus bisa bicara lancar soal anggaran berimbang, defisit anggaran berjalan, pendapatan perkapita, pemilihan umum, globalisasi. Mobnas termasuk. Tapi apakah dia betul-betul yakin atas lembaga kepresidenan diantara sekian banyak kepresidenan di dunia ini? Apa dia yakin betul pada UUD-45? Saya tidak percaya itu. Mungkin hanya sebagai senjata.

Satu contoh saja. UUD-45 dianggap sakral, tak boleh dirobah atau diganggu-gugat. Tapi UUD-45 ini secara eksplisit mengatakan bahwa daerah Indonesia adalah daerah bekas Hindia Belanda. Kalau gitu, pencaplokan Tim Tim jelas melanggar UUD-45. Tapi penguasa senyum-senyum saja, nggak peduli.

Jangan lupa bahwa Suharto adalah seorang yang dibesarkan di desa, lalu ikut KNIL. Tingkat pendidikannya cuma MULO dan Muhammadiyah di Jaman Belanda. Lalu pada tahun 1967 bisa jadi presiden. Jadi, ya mungkin dia sendiri heran. Kok saya bisa jadi presiden? Terus mungkin kaget. Emangnya aneh. Berbeda dengan sejarahnya Ken Arok. Dia itu seorang bajingan desa yang tahu-tahu jadi raja Singosari, suatu desa dikaki Gunung Kawi. Lumrah, kan? Tapi kalau si Ken Arok jadi presiden, ya itu luar biasa.

T: Apakah pidato Suharto ini bakal dipercaya oleh pemuda jaman sekarang. Apa mereka bisa mengerti maksud Suharto dan kemudian menuruti kemauan Prabu Suharto?

J: Wah, saya nggak bisa jawab. Karena sudah begitu lama nggak ke Indonesia. Tapi saya kurang percaya kalau kebanyakan anak muda bisa dikelabuhin oleh pidato yang beginian. Apalagi banyak anak muda melihat sendiri apa yang terjadi tahun lalu, dalam Peristiwa 27 Juli. Setidaknya mereka juga ingat bahwa selama ini Suharto tidak merasa bertanggung-jawab secara pribadi atas bencana-bencana besar yang sudah terjadi.

Kalau rupiah jatuh, itu bukan salah dia. Kalau ada kebakaran di Kalimantan dan Sumatra, lalu jutaan orang menderita, itu juga bukan salah dia. Seolah-olah dia sama sekali tidak punya salah. Saya kira cari orang muda yang betul-betul percaya pidato ini mungkin sulit. Tapi saya tidak bisa buktikan itu. Ini perlu ditanyakan kepada orang-orang di lapangan.

Salah satu gejala menyolok dalam berbagai krisis sekarang ini adalah karena jenderal-jenderal itu dieem saja. Mengapa? “Mereka nggak bisa menemukan dalangnya, karena dalangnya itu punya bintang lima. Kalau mau “tembak di tempat,” ya ayo cepat-cepat ke istana, kan? Jadi mereka agak kesulitan.”

BIKIN DINASTI

T: Banyak orang mengamati nepotisme dalam MPR yang baru diangkat. Bukan hanya karena tokoh-tokohnya itu orang-orang yang dekat dengan Suharto. Karena selain adik-adiknya, anak-anak dan menantu, ada juga pengawal, ajudan, dsb. Tetapi banyak tokoh yang juga memakai kesempatan dekat dengan presiden ini untuk mengangkat istrinya atau anak-anak mereka sendiri untuk duduk di MPR. Misalnya Ginanjar membawa 3 adik dan satu anaknya. Wiranto membawa istri dan anaknya yang baru berumur 21 tahun. Beberapa gubernur (Sumbar, Kaltim, Sumsel, Jambi) datang dengan istrinya. Beberapa menteri juga datang dengan istri mereka. Seperti Hartono, Harmoko, Feisal Tanjung, Yogie, Sjarifuddin Baharsyah. Menurut Ketua Golkar, “Nggak ada nepotisme. Mereka punya prestasi.” Menurut Pak Ben gimana?

J: Kita harus ingat bahwa enggak ada orang yang duduk di MPR kalau tidak disetujui oleh Suharto. Jadi kalau bininya Sjarifuddin Baharsyah dicalonkan tapi Suharto bilang “no,” ya tidak bisa naik. Begitu juga anaknya Wiranto yang umurnya 21 tahun itu. Ini semacam sifat dari sistim patronagenya Suharto. Karena kamu baik, maka saya kasih tempat untuk kamu sama anakmu dan binimu. Dus punya anak-bini di MPR cuman salah satu atribut bagi orang-orang yang untuk sementara disenangi oleh penguasa. Tapi jangan lupa kalau mulai bikin jengkel si penguasa, maka setiap saat siapa saja bisa direcall. Ingat kasus Sri Bintang, Marzuki Darusman, Bambang WK, Aberson, dsb.

Kita bisa mengerti semuanya dari sudut patronage. Presiden sendiri tahu bahwa di mata banyak orang, termasuk juga orang luar negeri, rejimnya dianggap nepotis. Karena Keluarga Besarnya — yang emangnya lumayan besar — ikut-ikutan berkuasa dan ambil untung. Nah, mungkin dia ingin kasih lihat seolah-olah itu hal yang normal di Indonesia. Bukan hanya dia saja, tapi semua orang Indonesia juga begitu. Anak orang lain juga “punya prestasi.” Tidak hanya Tommy yang gede prestasinya kan.

Sebenarnya gejala ini sudah lama dan banyak terjadi di Asia Tenggara pada umumnya. Di Kongres Pilipina juga banyak muncul dinasti. Kalau suami jadi gubernur lalu istrinya menjadi wakil di DPR, itu dianggap lumrah. Dalam politik di Muangthai itu bini dan anak juga masuk DPRnya atas dasar kekuasaan lokal, duit, senapan, dsb. Kalau gejala ini makin meluas di Indonesia itu mungkin berarti semacam proses Pilipinisasi atau Thailanisasi dari politik Indonesia dalam rangka semangat ASEAN. Bisa saza masuk ‘Asian Values,’ lho.

TOKOH-TOKOH

T: Beberapa tokoh dalam masyarakat menjadi lebih keras suaranya. Misalnya Amien Rais. Dalam diskusi di LBH, ketika didesak Permadi apakah dia berani mencalonkan diri sebagai presiden, Amien bilang, “Insya Allah saya berani karena kita mempunyai cita-cita sama” (D&R 4 Okt). Kemudian dalam wawancara dengan D&R Amien mengajukan beberapa isu penting. Misalnya soal demokrasi, kejujuran seorang pemimpin, keberagaman masyarakat, visi ke depan, mampu bekerjasama, dsb. Ada tiga soal yang dianggap paling penting oleh Amien. Soal pengelolaan kekayaan alam, soal pemerintahan yang bersih dan soal kualitas sumber daya manusia. Bagaimana Pak Ben memahami pemikiran Amien Rais ini?

J: Saya kurang mengerti pertanyaan ini. Karena yang Amien Rais omongin itu boleh dikatakan klise. Ribuan orang sudah membicarakan itu selama puluhan tahun. Saya tidak melihat ada apa-apa yang istimewa atau yang baru. Omongan seperti itu sangat umum, sangat moralistis. Ya, baik juga. Tapi saya tidak melihat ada apa-apa yang luarbiasa.

Kita harus bisa membedakan antara omongan dan tindakannya. Kalau dia bilang presiden harus dipilih, ini omongan yang saya anggap klise. Kalau dia bilang saya bersedia untuk dicalonkan sebagai presiden karena saya jelas bersih, baik, demokratis, jujur, dsb. Itu bagus. Tetapi itu masih omongan. Yang penting kan tindakan? Lihat saja nanti apakah dia akan meneruskan omongan dengan tindakan? Insyallah.

T: Tapi pendapat Amien Rais ini menjadi berita besar. Mengapa?

J: Kalau dengan omongan begitu saja lalu jadi heboh di koran, itu cuman karena pers di Indonesia begitu dikekang. Pers haus berita tapi banyak berita tak boleh diterbitkan. Omongan seperti ini sama sekali tidak akan menjadi berita di negara yang persnya agak terbuka. Akan dianggap, ya biasa-biasa saja.

T: Apa Pak Ben mengamati kata-kata atau ucapan menarik dari tokoh lain dalam lakon “Lengser Keprabon” ini? Apa ada ide atau ucapan yang sudah Pak Ben catat dari Habibie, Gus Dur, Megawati, Sarwono, Siswono, Mar’ie, Wiranto, Agum Gumelar, Prabowo, atau yang lainnya?

J: Sama sekali tidak ada.

JENDERAL-JENDERAL

T: Salah satu hal yang kami amati selama berbagai krisis terjadi adalah hampir tidak terdengar suara jenderal yang biasanya galak. Tidak ada jenderal yang ngomong keras atau membuat analisa tajam tentang kebakaran hutan, kekeringan atau krisis ekonomi. Biasanya kalau ada apa-apa jenderal-jenderal lalu mencari, “Siapa di belakangnya?!” Atau mereka ngumpulin wartawan lalu membanggakan analisanya yang sudah berhasil, “Menemukan dalangnya.” Atau ada jenderal yang akan mengeluarkan perintah yang lebih buas lagi, “Tembak ditempat!” Sekarang mereka dieeem saja. Mengapa?

J: Mereka nggak bisa menemukan dalangnya, karena dalangnya itu punya bintang lima. Kalau mau “tembak di tempat,” ya ayo cepat-cepat ke istana, kan? Jadi mereka agak kesulitan. Apalagi ini masalah yang luar biasa besarnya. Kebakaran hutan, krisis ekonomi, dan kekeringan ini bukan masalah 30 anak muda bikin demonstrasi di Surabaya. Bukan beberapa orang Dayak ngamuk di Pontianak. Ini masalah yang para jenderal sendiri tidak bisa bereskan. Mereka tidak bisa mengatasi kebakaran hutan. Mereka tidak mengerti seluk beluknya krisis ekonomi. Jadi yang paling aman mereka tutup mulut saja. Apalagi mereka pasti sedang nunggu-nunggu, apa yang akan terjadi dalam situasi krisis ini? Kalau sekarang salah langkah bisa-bisa mencilakakan karir selanjutnya.

T: Diemnya itu karena memang nggak ngerti masalah atau untuk menyelamatkan diri?

J: Ya mereka mau cari aman. Karena keadaan sekarang ini sama sekali tidak bisa disalahkan kepada PRD, “es-krim” kiri-kanan, dsb. Masak PRD bisa bikin kebakaran di Kalimantan? Yang bener aja. Atau masa ‘bahaya laten’ bisa borong bermilyar-milyar dolar, bikin krisis ekonomi? Tidak masuk akal kan?

T: Dalam wawancara dengan D&R (27 Sept) Arief Budiman mengatakan, “Kalau bicara tentang ABRI, kita bicara ABRI sebagai siapa dulu. Kalau orang-orang yang menduduki posisi strategis, saya kira mereka setuju (dengan naiknya Pak Harto) karena mereka tergantung pada Pak Harto. Tapi ABRI kan ada macam-macam: ada bawahannya dan ada orang-orang sempalan yang nggak puas di ABRI.” Selanjutnya kata Arief, “ABRI sempalan ini menunggu momentum atau saat yang baik.” Setuju nggak?

J: Itu sulit diterka. Saya dapat kesan sekarang ada semacam tawar-tawaran antara Suharto dengan “Kaum Serdadu.” Karena kita lihat kelompok Wiranto seolah-olah “boleh” menggeser Prabowo dkk. Lalu ada kemungkinan Wiranto bakal jadi Pangab. Mungkin juga ada semacam tawar-tawaran tentang siapa yang akan menjadi wapres.

Kalau ada kelompok-kelompok sempalan, itu saya percaya. Tapi kita nggak tahu mereka itu nggak puasnya sejauh mana. Dan pasti ketidak-puasan tahun lalu berbeda dengan ketidak-puasan tahun ini. Karena krisis ekonomi sekarang ini sudah memukul setiap warganegara. Setiap tentara, termasuk jenderalnya, juga kena.

T: Apa ada dasar atau alasan kuat yang membuat elite tentara itu pecah?

J: Saya lihat faktor yang mungkin bisa membuat mereka pecah adalah kalau Prabowo dan ‘geng’nya dikasih kesempatan yang luar biasa. Tentara bakal lihat ada faktor nepotisme di pimpinan angkatan bersenjata. Itu bisa jadi sumber perpecahan di militer. Kalau seandainya pemerintah ingin mempertajam lagi masalah abangan lawan santri, itu juga bisa menjadi sumber perpecahan. Tapi saya lihat belakangan ini seolah-olah ICMI sudah masuk tempat sampah politik. Dalam pemilu umpamanya — seolah-olah 100% absen. Jadi mereka sudah tidak lagi bikin jengkel tentara.

Kalau tentang masalah kaya dan miskin dikalangan tentara? Yang menarik selama 10 tahun belakangan ini kita jarang sekali mendengar tentang jenderal yang bilyuner. Jaman jenderal yang super kaya seperti Ibnu Sutowo dkk itu sudah jauh lewat. Kalau pada tahun 70-an orang Indonesia ditanya siapa orang yang paling kaya, semuanya tahu jawabannya. Kalau bukan Suharto, ya tentu Ibnu Sutowo. Belakangan ini keadaannya sama sekali lain. Pasti bukan baju-ijo.

ISU SARA

T: Dalam salah satu seminar Rudini (LPSI) dan Adi Sasono (CIDES) mengajukan ide untuk, “membuat undang-undang khusus untuk membatasi aset yang dikuasai pengusaha non-pri.” Pernyataan ini mengejutkan banyak pihak. Kemudian dalam “Dialog Nasional” tentang pri-nonpri yang diadakan oleh CIDES dan Republika tgl 28 Oktober 97 lalu banyak tokoh diundang untuk bicara. Misalnya Sayidiman, Sofyan Wanandi, Jusuf Kalla, ZA. Maulani, Onghokham, A. Dahana, dll. Mengapa soal SARA ini muncul kembali pada saat ini?

J: Pertama, yang menarik itu, Rudini dan Adi Sasono kok tidak ditangkep karena menimbulkan isu SARA. Padahal ini jelas suatu usul yang berbau rasialis. Syukur alhamdulillah mereka aman-aman saja. Kedua, saya kira isu ini timbul dalam suasana dimana ketegangan antara pri dan non-pri makin terasa. Dan dalam suasana dimana semua orang yang sadar politik mengerti bahwa biang keladi dari kebakaran yang menimpa Indonesia dan negara-negara tetangga itu di antara tokoh utamanya justru orang-orang non-pri bangsanya Bob Hasan, Prayogo Pangestu, dkk.

Sikap Bob Hasan selama kebakaran juga kliatan sombong sekali. Dan itu menjengkelkan banyak orang. Dia sama sekali tidak mau ambil tanggung-jawab, malahan secara gendheng menyalahkan orang-orang Dayak atau petani dan transmigran miskin. Padahal foto satelit dan malahan Menteri Perhutanan sudah membuktikan bahwa dia sendirilah salah seorang biangkeladinya. Kesombongan dari kelompok kecil konglomerat non-pri itu memang tidak kalah dengan kesombongan keluarga istana. Jadi ini suatu isu yang setiap waktu bisa meletus dan bisa dipakai oleh kelompok tertentu untuk kepentingan politiknya.

Tapi kalau Rudini dan Adi Sasono mengajukan ide ini saya kira mereka sedang cari angin untuk masa depannya sendiri. Boleh dikatakan dalam setiap krisis bakal ada orang yang kerjanya mencari kambing hitam sambil memancing di air keruh. Dan mengkambing- hitamkan non-pri itu gampang. Tapi bukan hanya non-pri yang bisa dijadikan kambing hitam. Banyak!

T: Mungkin juga ada keinginan jadi pahlawan dalam suasana kacau ini?

J: Iya, pasti. Rudini mungkin hendak menempatkan diri sebagai orang yang secara tidak langsung berani ngritik Suharto. Seolah-olah Rudini bilang kalau jadi presiden saya akan lebih baik dari yang sekarang. Tidak akan tergantung pada konglomerat non-pri. Kalau Adi Sasono harapan jadi presiden itu kecil. Jadi ini mungkin bisa diartikan sebagai usaha mencari pengaruh dalam kelompok-kelompok Islam yang saling bersaing.

T: Dalam majalah D&R 18 Okt dan 25 Okt ada debat antara Hikam dari LIPI dengan Achmad Sumargono, Ketua Pelaksana Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam atau KISDI. Yang diperdebatkan adalah kasus somasi (panggilan ke pengadilan) KOMPAS yang diajukan oleh KISDI. Setelah disomasi oleh KISDI itu KOMPAS bagi-bagi duit, pasang iklan dimana-mana, bayar ke si ini, bayar ke si itu. Bagaimana Pak Ben memahami perdebatan Hikam itu? Dan bagaimana tentang kasus somasinya?

J: Hikam bilang ada sekelompok elite yang mengangkat diri mewakili umat Islam sekaligus jadi polisi kebenaran dengan dalih membela kepentingan umat. Di mata Hikam tindakan macem ini jelas tidak benar. Sedangkan Sumargono jawab mustahil ada orang yang benar-benar mewakili umat Islam Indonesia. Ini bukan jawaban terhadap apa yang dikatakan Hikam. Seharusnya Margono bilang KISDI itu tidak mewakili umat dan bukan lembaga yang pakai dalih membela kepentingan umat. Tapi apa bisa dia?

Kesan saya, yang lebih penting, kasus somasi ini menunjukkan ada semacam — ya, istilahnya mungkin agak keras — ‘premanisasi’ di kalangan Islam. Seolah-olah KISDI mengancam KOMPAS seperti seorang ‘debt collector’ mengancam cukong. KOMPAS ada dalam posisi seorang konglomerat atau businessman. Dari pada susah-susah, kasih aja duitnya! Terus preman-preman itu ambil duitnya. Dan, ya sudah, masalahnya selesai. Tapi sekali waktu preman macam begini akan datang lagi karena mereka pernah sukses besar dengan begitu gampang.

Saya kira pendapat Hikam betul. Kedua belah pihak — baik KOMPAS maupun KISDI — tidak benar. Jakob memang betul-betul mainkan peranan konglomerat non-pri. Sedangkan kelompok KISDI ini mainkan peranan ‘tukang tagih’ macem Yapto atau Yoris. Kasus ini tidak bagus untuk kepentingan umum. Apalagi untuk kepentingan umat dalam jangka panjang.

T: Ketika krisis ekonomi melanda Asia Tenggara Mahathir menuduh Soros dan konglomerat Yahudi sebagai biang keladinya. Walaupun dia satu-satunya tokoh Asia Tenggara yang mengatakan ini tetapi banyak orang yang percaya. Tokoh yang lain — Chavalit, Ramos, Goh Chok Tong dan Suharto — tidak punya pikiran seperti ini. Mengapa ide seperti ini muncul? Dan mengapa banyak pendukungnya?

J: Kalau Mahathir punya pikiran demikian, itu tidak mengherankan. Kalau baca buku “The Malay Dilemma” yang dia terbitkan pada tahun 50-an di Malaysia, kita bisa lihat bahwa mentalnya dari dulu penuh dengan prasangka-prasangka rasialis. Kerangka berpikir dia dalam menghadapi masalah adalah “ras ini begini, ras itu begitu.” Bukunya penuh kecurigaan dan konspirasi khayalan. Ini buku ditulis 40 tahun yang lalu dalam situasi yang jauh berbeda dengan jaman sekarang. Tapi saya lihat memang Mahathir orangnya begitu. Jadi nggak aneh juga kalau dia omongin makar Yahudi se-Dunia. Tapi sebenarnya itu tidak penting, karena bagaimanapun dia itu cuman seorang perdana menteri dari suatu negara kecil yang dalam konteks global sebenarnya nggak banyak artinya.

Apa dia punya banyak pendukung? Itu saya masih belum lihat. Mungkin saya kurang mengikuti koran-koran dan majalah-majalah. Tapi saya tidak melihat banyak orang langsung membela Mahathir. Malah ada beberapa pejabat Malaysia yang secara tidak langsung memperlihatkan rasa malu atas gegabahnya mereka punya boss.

T: Sejauh mana peranan konglomerat Yahudi dan Tionghoa dalam krisis ekonomi Asia Tenggara? Karena mereka ini memang orang-orang yang betul-betul punya duit banyak dan juga punya jaringan internasional.

J: Ini bukan masalah suku atau ras. Masalahnya orang-orang spekulator! They come from all over the world. Tidak hanya Yahudi atau Tionghoa. Everybody has been speculating. Yang mula-mula menimbulkan krisis — mereka yang bikin begitu banyak hutang — ada konglomerat Tionghoanya, tapi banyak juga yang pribumi. Dan bukan orang-orang gede saja.

Di Muangthai, umpamanya, selama 10 tahun belakangan ini saya lihat siapa saja yang punya duit sudah ikut spekulasi di sektor properti. Banyak orang yang bangun gedung-gedung tinggi, kemudian gedung-gedung itu kosong karena nggak ada penyewanya. Atau beli kondo dengan harapan dua bulan lagi bisa dijual dengan harga dua kali lipat. Yang “bikin gara-gara” adalah seluruh kelas menengahnya. Di Indonesia juga mirip kan? Bupati itu, bini pejabat ini, seluruh kelas menengah itu mau cepet kaya dengan spekulasi, bukan dengan produksi. Malaysia juga begitu. Jadi siapa biangkeladi yang sebenarnya? Yah, bangsa dewek.

NASIONALISME SUHARTO

T: Kami sering mendengar Suharto memperjuangkan kepentingan nasional. Misalnya dengan munculnya proyek mobil nasional, motor nasional, pesawat terbang nasional. Tapi disisi lain kami lihat nasionalisme itu tipis. Misalnya dengan hutang nasional yang sudah mencapai rekord nasional. Menurut Econit, setelah pinjaman IMF yang baru ini maka total hutang sudah sampai US$145 milyar. Untuk bayar bunga dan cicilannya saja sudah bakal bikin repot seluruh rakyat. Kami lihat juga boss-boss itu tidak banyak peduli dengan jutaan penduduk yang terkena bencana “asap nasional” itu. Suharto sendiri cepat sekali “minta petunjuk IMF” ketika ekonomi nasional kacau. Bagaimana memahami nasionalisme Suharto ini?

J: Saya nggak begitu jelas dengan pertanyaan ini. Prinsip mobil nasional itu saya tidak anti. Tapi kalau mobil nasional dibikin oleh orang Korea, itu kan dagelan saja. Tapi ini bukan di Indonesia saja. Di Malaysia juga yang dianggap mobil nasional itu nggak mungkin jadi kalau bukan Jepang yang urus. Kalau pinjam duit di luar negeri, ya nggak apa-apa asal bisa bayar pada waktunya. Masalahnya karena mereka sudah minjem lalu tidak mau bertanggung jawab. Mau seenaknya pinjam tanpa memikirkan kemungkinan krisis ekonomi di kemudian hari.

Kalau perkara bencana asap nasional saya merasa sukar membayangkan kalau boss-boss itu memang perduli. Bagaimana kalau besok pagi Bob Hasan nongol di TVRI dan nangis mikirin nasib anak-anak suku Dayak yang ‘diasep’ itu. Siapa akan percaya? Apa ini tidak lebih konyol lagi? Mungkin lebih baik mereka pura-pura tidak peduli.

Nasionalisme Suharto saya kira ada. Bagaimanapun juga dia produk dari revolusi. Cuma itu suatu nasionalisme yang sangat konservatif. Dan dia tidak membedakan antara kepentingan bangsa dan kepentingan dirinya sendiri.

ARUS TUNGGAL

T: Pak Ben pernah menulis makalah untuk seminar tentang “Demokrasi di Indonesia” di Universitas Monash tahun 92. Waktu menutup makalah itu Pak Ben bilang, “We do not exactly feel today that we are in an Age in Motion, but we are in an era where there is a stronger sense of a single ‘arus’ than at any time in the last half century.” Apa yang Pak Ben maksud dengan ‘arus’ itu? Apakah sekarang arus itu semakin jelas?

J: Pada waktu menulis itu maksud saya bukan kata ‘arus’ yang harus digaris-bawahi. Tapi kata ‘single.’ Sampai tahun 60-an masih banyak orang di dunia percaya bahwa kapitalisme akan hancur. Bahwa sosialisme adalah masa depan manusia. Tapi sejak 10 tahun belakangan ini banyak orang merasa sebaliknya. Karena amblesnya Uni Soviet, selesainya perang dingin, dan suksesnya Tiongkok Komunis menjadi juara No. 2 di dunia dalam rangkaian korupsi besar setelah Indonesia yang terkenal anti-Komunis. Dengan selesainya Perang Dingin orang semakin merasa bahwa kapitalisme itu adalah satu-satunya masa depan.

Kalau sekarang ditanyakan gimana maunya negara-negara Dunia Ketiga ini? Rasanya tidak bakal banyak menimbulkan perdebatan. Saya tertarik pada apa yang diucapkan oleh si Jiang, anak emasnya Deng Xiao Ping, waktu barusan mengunjungi Amerika. Dia cepet-cepet ke Wall Street, ke Harvard dan bilang, “Kami juga mau demokrasi, lho. Kami juga menghormati ini-itu, kok.” Yang menyolok dalam kalimat ini adalah kata ‘juga.’

Kita lihat perbedaan besar dengan yang diucapkan oleh tokoh-tokoh politik dunia pada tahun 50-an. Misalnya di PBB Bung Karno pernah bilang, ayo kita rame-rame “Membangun Dunia Kembali.” Ada juga yang ngomongin, “Ayo kita hapuskan itu penghisapan manusia oleh manusia,” dsb. Sekarang ini jarang sekali kita denger omongan begitu. Memang ada satu usaha untuk bikin arus baru yang sedikit menyimpang dari kemonotonan global, yaitu dicetuskannya konsep “Asian Values.” Tapi nggak laku.

T: Nggak laku di Asia atau nggak laku untuk dunia pada umumnya?

J: Saya kira semua tahu, “nilai-nilai Asia” ini cuma omongan penguasa-penguasa otoriter untuk memperkokoh rejimnya dan omongan kawan se’geng’ di lapangan internasional. Orang di Asia pada umumnya tidak merasa dirinya ‘Orang Asia.’ Mereka baru menjadi Orang Asia kalau ada di Amerika atau di Eropa. Dan itu biasanya hanya atas dasar warna kulit, bentuk mata, dan potongan badan saza di tengah orang-orang bule yang belum tahu Indonesia atau Laos itu dimana letaknya. Kalau orang Indonesia mangkalnya di Blitar, dia tidak merasa diri sebagai “Orang Asia.”

Asian Value” itu cuman fantasi dari segelintir pejabat, dan hanya dipamerkan di luar negeri. Nilai-nilai yang sebenarnya hidup dalam masyarakat Asia, ya nilai-nilai beriman, nilai-nilai Budha, Islam, Kristen, Katolik, dsb. Dan itu bukan nilai-nilai Asia.

KEBADARAN

T: Dalam wawancara tahun lalu (Apakabar, 11 Juli 96), Pak Ben memakai istilah ‘malihan’ untuk menggambarkan raksasa jahat yang bisa merubah dirinya menjadi satria yang halus dan baik budi. Tapi pada titik terakhir lakon raksasa malihan ini topengnya jatuh. Itu disebut ‘kebadaran.’ Apakah keadaan sekarang ini masih cocok dengan lakon “satria malihan yang kebadaran” itu?

J: Masih. Cuma belum sampai goro-goro. Tapi Togog dan Bilung1) sudah masuk di ‘kelir,’ sudah nongol di layar.

Kalau Suharto bicara spontan terlihat sebenarnya raja ini tidak paham sejarah, tidak paham tradisi etniknya sendiri, tidak paham agamanya sendiri, dsb. Mengapa begitu banyak orang bisa ketipu, begitu banyak orang pinter yang sempet dibodo-bodoin? Dan mengapa bisa ditipu begitu lama? Dimana rahasia ‘kesaktian’nya Prabu Suharto ini? Menurut Pak Ben, “Saya kira orang Indonesia pada umumnya ndak tertipu, mereka tahu siapa Suharto. Buat mereka yang penting adalah ekonomi yang diciptakannya, bedil yang dipergunakannya, dan ketiduran-pasca-trauma besar yang diaturnya.” Dan apa rahasia Dinasti Mataram yang bisa berumur panjang (400 tahun)?

KELUARGA RAJA

T: Untuk mempertahankan kekuasaan raja jaman dulu mau mengorbankan orang tuanya sendiri, anaknya, menantunya, sahabatnya, dsb. Apakah gejala itu juga terlihat dalam sejarah raja Suharto ini?

J: Yah, lakonnya Suharto belum selesai. Selama 30 tahun belakangan ini justru dia selalu berusaha untuk menjaga kepentingan Keluarga Besarnya. Baru sekarang timbul gejala pencekalan terhadap Probo, Bambang cs dalam situasi yang kepepet. Tapi nasibnya si Sigit memperlihatkan bagaimana akibatnya kalau ‘putra mahkota’ bikin jengkel si sinuhun.

Yang lebih penting adalah fakta bahwa Presiden adalah jabatan yang sangat berlainan dengan jabatan Raja. Presiden adalah jabatan modern, yang berdasarkan UUD dan hukum yang sedang berlaku, plus ‘mewakili’ bangsa. Raja-raja dulu tak pernah merasa menjadi wakil bangsanya.

Jaman dulu di Eropa seorang raja bisa menambah luasnya kerajaan dengan kawin dengan putri raja lain yang membawa sebagian dari kerajaan babenya sebagai, yah semacam ‘mahar.’ Pada jaman nasionalisme modern itu tidak mungkin lagi. Sehingga perkawinan pembesar menjadi hal pribadi, tanpa efek politik. Jaman dulu dianggap lumrah kalau putra-putra si raja dikasih jabatan penting, dan putri-putrinya didagangkan ke raja lain atawa bangsawan yang tinggi. Itu semua bagian dari ‘seni’nya menjadi raja yang sukses. Itu lumrah. Makanya pada jaman dulu konsep nepotisme yang negatip itu tidak ada dalam kamus Jawa, Sunda, Batak dan lainnya. Tetapi jaman sekarang praktek-praktek tadi dicap sebagai nepotisme dan dianggap irrasional dan anti-demokrasi.

Selain itu, Asia diluar cengkeraman agama Kristen dengan tabiat resminya yang monogami. Raja-raja Asia biasa berbini banyak, sehingga anak-anaknya bisa jadi ratusan. Padahal ‘warisan’ si Babe itu terbatas dan harus dibagi-bagi. Bagaimana caranya supaya anak-anak tidak jadi tengkar mati-matian? Nggak ada! Makin berbiak, makin seru persaingan diantara keturunannya. Apalagi ketika Belanda masuk dan berangsur-angsur menarik bagian-bagian dari pulau Jawa menjadi bawahan Batavia. Dengan demikian ‘warisan’ tadi makin lama makin ciut. Jadi tambah serulah kompetisi. Diponegoro semula berontak karena tak kebagian yang semestinya. Dan pada akhirnya raja-raja Jawa terpaksa hidup dari subsidi-subsidi dari pusat, dari Kumpeni. Mirip gubernur-gubernur sekarang harus hidup dari subsidi yang dibagi-bagi Pusat, biar mereka jinak.

T: Kalau tentang sabahat-sahabatnya?

J: Hubungan pertemanan itu kan hubungan yang setara, tidak ada yang lebih atas atau lebih bawah. Karena raja — orang yang berkuasa mutlak — merasa dirinya wakil atau utusan atau titisan dewa, maka dia anggap tidak ada orang yang setara atau sama dengan dia. Selain itu, karena tidak ada hukum, konstitusi, dsb, maka raja merasa setiap saat dia bisa saja dilengserkan. Karena itu dia selalu penuh kecurigaan. Dalam babad-babad kata ‘teman’ itu juga tidak pernah nongol. Raja-raja di Eropa juga tidak punya teman. Apa Suharto punya sahabat? Saya belum pernah dengar.

BONEKA ‘ARUS TUNGGAL’

T: Begitu ekonomi mau ambruk, cepat sekali IMF datang dan memberi utang baru U$23 milyar. Kalau ditambah dengan bantuan negara-negara donor, utang barunya mendekati U$40 milyar. Mengapa IMF begitu murah hati? Dan apakah gejala ini juga terlihat dalam hubungan antara Dinasti Mataram dengan Kumpeni dan pemerintah Hindia Belanda?

J: Yah jelas. IMF dan World Bank sama sekali nggak punya maksud untuk menggulingkan Suharto atau menggoyangkan stabilitas negara-negara di Asia Tenggara. Mereka cuman ingin supaya Jakarta taat pada peraturannya, menjadi “anak baek-baek.” Mereka sendiri tidak tahu bagaimana jadinya Indonesia nanti kalau mereka terlalu keras.

Jaman Kumpeni lain. Belanda juga berniat memakai raja-raja kecil bawahannya demi Rust en Orde, kalau dipribumikan sekarang menjadi ‘kamtib,’ keamanan dan ketertiban itu. Raja-raja itu baru digulingkan kalow ‘mbalelo.’ Dan sikap mbalelo jarang nongol. Tapi pada jaman itu Kumpeni punya banyak kartu yang baik. Dan Kumpeni tahu, kalau raja ini-itu ditumbangkan, masyarakat yang 95% petani buta huruf itu tak akan banyak tahu-menahu atawa peduli. ‘Masa depan’ Jawa pada masa itu jauh lebih terang di mata si bule, daripada masa depan Indonesia sekarang ini.

T: Dinasti Mataram umurnya 400 tahun. Sejak didirikan oleh Senopati sekitar 1584 sampai Hamengku Buwono-10, Paku Buwono-12, dsb sekarang ini. Mengapa dinasti ini bisa bertahan begitu lama? Misalnya kalau dibandingkan dengan Dinasti Majapahit yang cuma 200 tahun. Majapahit mulai sejak didirikan Raden Wijaya 1293 s/d Brawijaya-5 yang dikabarkan ‘mukso’ atau ‘menghilang’ di puncak G. Lawu tahun 1520.

J: Mataram bisa panjang umur karena bersedia menjadi hamba Kumpeni. Seharusnya dinasti ini habis dengan larinya Amangkurat-I ke Tegalarum mencari bantuan dari Kumpeni. Atau habis ketika kraton Kartasura diporak-porandakan oleh Geng Cokin yang berani anti-Belanda. Tapi Belanda melihat bahwa dinasti ini tak punya watak yang jantan. Mereka gampang diperalat asal dikasih subsidi, dibangunin kraton-kraton baru, asal ada basa-basi dikit. Lama-lama raja ini menjadi boneka doang. Dan boneka emangnya bisa hidup lama.

KESAKTIAN SANG PRABU

T: Kalau dia bicara spontan terlihat sebenarnya Suharto tidak paham sejarah, tidak paham tradisi etniknya sendiri, tidak paham agamanya sendiri, dsb. Mengapa begitu banyak orang bisa ketipu? Mengapa begitu banyak orang pinter yang sempet dibodo-bodoin? Dan mengapa bisa ditipu begitu lama? Dimana rahasia ‘kesaktian’nya Prabu Suharto ini?

J: Kita harus ingat bahwa saat ‘kebadaran’ ini hanya sekali-sekali terjadi. Biasanya Suharto bicara dengan suara seorang Presiden, bukannya dengan suara sinuhun. Bahwa Suharto dan isterinya punya mental pingin-menjadi-sinuhun sebenarnya sudah lama ketahuan. Lihat saja bakal kuburannya di Mangadeg yang seolah-olah bersaing dan mau mengatasi bangsanya Imogiri dan kuburan-kuburan Mangkunegaran. Bandingkan dengan Bung Karno, yang tak pernah bikin gituan. Tapi orang diem-diem ketawa saja, tak dianggap serioes.

Pernah kedengaran saudagar kecil di Solo kasih komentar tentang Mangadeg dengan nada sinis, “Kok koyo kuburan Cino?” Emangnya megah, tapi pada suatu hari bisa saja digusur. Saya kira orang Indonesia pada umumnya ndak tertipu, mereka tahu siapa Suharto. Buat mereka yang penting adalah ekonomi yang diciptakannya, bedil yang dipergunakannya, dan ketiduran-pasca-trauma besar yang diaturnya. Kalau diem-diem dia merasa diri seperti raja, yah biarlah.

T: Rakyat Indonesia yang ‘non-Jawa’ itu lebih banyak. Selain yang di luar Jawa, di P. Jawa sendiri ada suku Sunda dan Madura. Apakah mereka juga terpengaruh oleh konsep “raja yang punya wahyu” itu?

J: Apakah ada dalam budaya tetangga – Sunda, Bali, Madura? Saya kurang tahu. Tapi diluar Jawa belum pernah saya dengar tentang konsep wahyu. Di daerah sana, teknik menjadi raja besar agak lain. Silahkan baca umpamanya Hikayat Hang Tuah dari Melayu. Tapi dimana-mana raja berusaha untuk meyakinkan masyarakat bahwa dia mewakili, diutus, inkarnasi, titisan, atawa punya ‘bekking’ dari Dewa. Dan Dewa ini bisa macam-macam, tergantung jaman, agama, dan situasi.

Jadi pada dasarnya sama dengan Jawa. Begitu juga dengan raja-raja Eropa jaman dulu. Ingatlah “The Divine Right of Kings.” Di Eropa agama Kristen cukup dinodai oleh kongkalikong pemimpinnya dengan nonsens macem ini. Mau saja para uskup menobatkan raja-raja di gereja. Memalukan! Di Timur Tengah, jabatan Kalifah — artinya penerus dari Nabi Muhammad SAW — plus Sultan diperkokoh oleh apa yang diajarkan oleh sebagian ulama. Padahal Nabi Muhammad SAW tidak pernah mau dijadikan seorang sultan alias prabu. Sehingga masalah lengser keprabon dereng wonten pada Jaman Mas itu.

BAHASA DAN KEKUASAAN

T: Bung Karno juga suka memakai istilah-istilah dalam Bahasa Jawa. Misalnya gotong royong, ganyang, gontok-gontokkan, holopis kuntul baris, sontoloyo, dsb. Apa ada bedanya istilah-istilah yang dipakai BK dengan yang dipakai Suharto?

J: Bung Karno suka memakai kata-kata Jawa — dengan bentuk potong-potongan, bukan kalimat — karena dia menikmati lezatnya, ‘hidup’nya kata-kata itu sebagai semacam bumbu untuk masakan bahasa Indonesianya. Jarang beliau pakai klise-klise yang membosankan. Dan orang non-Jawa merasa ikut nikmat sehingga kata-kata Jawa seperti ganyang, gotong-royong, dsb bisa cepat masuk kamus sehari-harinya. Tapi Jawanya Suharto kebanyakannya berupa kalimat, seolah-olah pepatah. Tak masuk diakal bahwa ‘lengser keprabon madeg pandito’ akan dipakai sehari-hari oleh orang non-Jawa kecuali sebagai lelucon politik. Satu-satunya kata Jawa yang diperkenalkan oleh Suharto dan menjadi populer adalah: gebug!

JIWA BIROKRAT

T: Dalam sejarah Indonesia modern banyak tokoh hebat yang juga dari suku Jawa. Misalnya Bung Karno yang satu generasi diatas Suharto. Pramoedya yang hampir seumur dengan Suharto, Pram lahir 1925, Suharto lahir 1921. Dan Gus Dur, satu generasi dibawah Suharto. Mereka nggak punya ide bahwa presiden itu mirip raja. Mereka nggak kedengeran memakai klise-klise kuno seperti Ojo Dumeh, dsb. Mereka juga nggak tergila-gila dengan konsep Tut Wuri Handayani, dsb. Mereka beda dengan Suharto! Mengapa?

J: Kita ingat tokoh Sastro Kassir di novel-novelnya Pram yang dinamakannya karya Buru. Dia bersedia berbuat apa saja ‘demi jabatan.’ Menarik bahwa orang-orang yang disebut tadi sebagai tokoh Jawa yang hebat tak ada diantaranya seorang pegawai negeri, baik sipil maupun militer. Mereka orang merdeka, dan dua diantaranya memang orang pergerakan. Sedangkan Suharto sepanjang hidup menjadi birokrat. Semula sebagai bintara di KNIL, terus masuk polisi dan kemudian PETA bikinan Jepang selama pendudukan Jepang, dan setelah itu masuk ABRI. Selama jaman kolonial dan pendudukan Jepang sama sekali tak ada bukti bahwa dia menjadi oposan atau aktivis. Malah sebaliknya, dia berhamba kepada KNIL dan Gunseikanbu. Tentu saja tidak sendirian. Ratusan ribu orang Jawa lain demikian.

Seumur hidup saya belum ketemu dengan birokrat di negara manapun juga yang punya jiwa yang merdeka dan kreatip. Mereka dilatih untuk melaksanakan perintah atasannya dan tidak mbalelo. Waktu masih muda harus membiasakan diri untuk sering kena semprot atasannya dengan harapan ‘mulia’ bahwa setelah 20 tahun naik pangkat terus akhirnya berkesempatan nyemprotin bawahannya. Oya, ojo dumeh bukan klise. Itu bahasa sehari-hari dan maksudnya hanya sebagai teguran: jangan, asal mumpung, jadi angkuh. Kata itu juga banyak disebut dalam pembelaannya Disman di depan Mahmilub.

KEKEJAMAN DAN KEKUASAAN

T: Kekejaman raja-raja jaman dulu itu terjadi bukan hanya di Jawa. Kami sudah nonton film Braveheart, tentang pemberontakan rakyat Skotland terhadap kesewenang-wenangan raja Inggris, Edward-1, pada tahun 1297. Waktunya kira-kira sama dengan jamannya Raden Wijaya, cicitnya Ken Arok, mendirikan Majapahit pada tahun 1293. Pemimpin pemberontakan itu, William Wallace (dimainkan oleh Mel Gibson) tertangkap. Dia disiksa dengan kejam sekali. Badannya diiris-iris, lalu dipotong jadi empat dan dikirim ke empat penjuru negeri. Kepalanya ditanam di London Bridge. Kekejaman itu dilakukan untuk membuat takut rakyat. Budaya Jawa dan Inggris itu beda sekali. Toh kebuasan raja terjadi juga. Apakah ini terjadi karena budaya atau karena tidak ada kontrol dalam ‘sistim politik’nya?

J: Itu kebiasan di mana-mana di jaman pra-industri. Raja-raja merasa perlu ditakutin dan disegani. Tetapi mereka nggak punya polisi yang besar dan teratur, apalagi tentara tetap dan profesional. Tidak punya badan inteljen strategis. Tak punya alat penyadap tilpon karena tilpon belum ada. Penjara modern tidak ada, malahan yang primitif juga relatif jarang. Jadi hampir semua peralatan negara modern yang bisa dikerahkan untuk nakutin orang itu belum ada. Maka, satu-satunya alat yang ampuh adalah siksaan spektakuler dan eksekusi yang mengerikan yang justru dipertontonkan kepada masyarakat.

Jaman sekarang siksaan dan eksekusi tetap banyak tetapi dijalankan diem-diem di belakang pintu tebal, dan masyarakat tak boleh menyaksikannya. Horornya Hitler hanya mungkin atas dasar modernitas dan jaman industri. Gulagnya Stalin begitu juga. Jadi ini bukan perkara kebudayaan, tapi perkara jaman dan dasar ekonomi.

Orang-orang buas ada di sepanjang jaman dan dalam setiap kultur. Tapi dasar ekonomi-teknologi berubah sehingga sekarang ada perbedaannya. Dalam Perang Vietnam, Amerika sempat membunuh kira-kira 3 juta manusia di Vietnam, Kamboja dan Laos, sebagian besar dengan bom dan alat supermodern, sedangkan orang Amerika yang mati ‘cuman’ 48 ribu manusia. Toh kalah. Sebaliknya, pada tahun 65-66 di Indonesia ketika lebih dari setengah juta orang Indonesia mati, alat sembelehnya jauh lebih sederhana, karena tingkat ekonomi Indonesia emangnya sederhana: golok, tombak, klewang, clurit, bedil, bukannya gas racun atawa bom.

T: Dalam negara modern seperti di AS ini, ‘raja’nya juga bisa kejam luar biasa. Misalnya Nixon (film sejarah “Nixon” sudah dibuat oleh Oliver Stone, Nixon dimainkan oleh Anthony Hopkins). Ini orang yang membom Kamboja, Vietnam dan Laos. Korbannya jutaan orang, dan penderitaan rakyat di sana — karena bom-bom beracun, ranjau darat, dsb — masih terjadi sampai sekarang. Nixon membohongi rakyatnya sendiri. Dia baru apes gara-gara bandit swasta yang dia sewa untuk ngobrak-abrik sarang partai lawannya di hotel Watergate itu ketangkep. Supaya bisa terus kuasa, dia tega mengorbankan teman-teman dekatnya sendiri seperti Bob Haldeman (White House Chief of Staff), John Ehrlichman (Counsel to the President), John Mitchell (Attorney General). Mengapa Nixon — orang yang sangat terdidik lalu menjadi presiden suatu negara modern, dengan penduduk yang terdidik, dengan lembaga-lembaga negara yang modern — toh tindakannya tidak lebih beradab dibandingkan raja-raja jaman dulu?

J: Nixon memang bejat. Tapi ada perbedaan yang menyolok dengan raja-raja dulu baik di Eropa maupun di Jawa: dia tidak akan terlalu berani bunuh bangsa dewek. Ingatlah krisis besar ketika empat mahasiswa di Universitas Kent State dibunuh polisi ketika lagi protes perang Vietnam. Di Indonesia selama Orde Baru ngabisin nyawa mahasiswa — seperti di Ujung Pandang tahun lalu — yah, itu dianggep perkara kecil dan tak pernah menggoncangkan pemerintah. Emangnya mbalelo, lantas semestinya digebugin, kan? Sedangkan yang banyak dibunuh Nixon itu, yah orang asing yang kampungnya jauh dari Amerika. Dan ini semua dengan dalih ‘perang.’ Sepanjang sejarah manusia, perang menyucikan segalanya. Asal tentara lagi perang, tidak dianggap kriminal kalau membunuh manusia lain.

Sedangkan raja-raja dulu biasanya minta korban bangsanya sendiri. Pertama, karena mereka dianggap ‘hamba’nya, atau ‘kawula’nya, bukan warganegara. Kedua, karena ketika itu nggak ada pers dan TV. Dan ketiga, alat pembunuh jarak-jauh — pembom dahsyat B-52, peluru kendali ICBM, dllnya — belum ada. Seandainya si raja dulu ingin menyaingi Hitler dalam perlombaan menjadi juara “Orang paling kejam sedunia,” mana bisa menang! Alatnya masih kurang canggih.

Sepanjang sejarah raja-raja kuno di Jawa, maupun sejarah Kumpeni, tak pernah ada penguasa yang sempat ngabisin setengah juta pribumi dalam beberapa bulan saja seperti yang terjadi tahun 65-66. Bukan karena mereka itu lebih manusiawi, bukan.2) Tapi karena birokrasi-maut dan alat-alat teror lain waktu itu belum terbayangkan apalagi diciptakan. Kata Walter Benjamin, “Every document of civilization is at the same time a document of barbarism.” (Habis, wawancara tgl 3 dan tgl 20 Nop 1997).***

Catatan:

  1. Catatan editor: Togog dan Bilung (adiknya, kadang-kadang disebut juga Sarawita) adalah punakawan satria yang jahat. Sifat mereka itu tidak setia dan suka pindah-pindah majikan.

  2. Ini sebagai contoh : Kumpeni pernah membantai hampir semua penduduk pulau Banda di 1621 [red.:lih. buku Willard A. Hanna & thesis H.G. Aveling “Bandanese Culture and society, about 1600” hal.16 ttg Jan Coen] – Untuk raja Jawa ambil saja sejarah Genghiz Khan tanah Java, Sultan Agung. Dalam 1620-1625 saban usai musim panen Surabaya dan sekitarnya itu menjadi kubangan serdadu Mataram yang merampok dan membunuhi orang. Di 1936 Balambangan ditaklukkan dan hampir seluruh penduduknya dibuang. [red.:lih. Sembah-Sumpah … hal.21, khususnya catatan kaki 23-24]

PUSTAKA UNTUK WAWANCARA

  1. Kompas, 20/10/97, “Renungkan Kembali,” (Memuat pidato presiden Suharto tentang “lengser keprabon” di depan Rapim Golkar tgl 19/10/97)

  2. Coedes, G., 1968, “The Indianized States of Southeast Asia.” The East-West Center Press, Honolulu (Buku ini banyak mengutip Negarakertagama karangan Prapancha, (th. 1365), Pararaton (akhir abad-15). Kisah singkat Ken Angrok juga dari sini).

  3. Hefner, Robert W., 1990, “The Political Economy of Mountain Java. An Interpretive History,” University of California Press, Los Angeles (Informasi tentang akhir Majapahit sekitar tahun 1520, kemudian jatuh ke bawah kepemimpinan politik dan spiritual Demak)

  4. Soetarno AK, Drs. R., 1987 “Ensiklopedia Wayang,” Dahara Prize, Semarang, h 261, 290 (Tentang Togog dan Sarawita).

  5. Halliday, F.E., 1995, “England, a concise history,” Thames and Hudson, New York, h 58 (Tentang Edward-1 dan William Wallace).
  6. Maclean, Fitzroy, 1996, “Scotland, a concise history,” Thames and Hudson, New York, h 37, 38 (Tentang Edward-1 dan William Wallace).

  7. Aitken, Jonathan, 1993, “Nixon, a life,” Regnery Publishing, Inc., Washington D.C., Chapter 17, 18 dan 19 (Tentang Nixon, pemboman Vietnam dan skandal Watergate).

  8. Indonesian Banda : colonialism and its aftermath in the Nutmeg Islands / by Willard A. Hanna.

  9. Sembah-sumpah (Courtesy and Curses): The politics of Language and Javanese Culture / by Benedict R. Anderson, dalam “Change and Continuity in Southeast Asia” ed. by Roger A. Long & Damaris A. Kirchhofer.

  10. Mythology and the tolerance of the Javanese / by Benedict R. O’G. Anderson – edisi terbaru terbitan Cornell Modern Indonesia Project, Southeast Asia Program, Cornell University, 1996.

  11. Film “Bravehart”

  12. Film “Nixon”

G.R. Knight

(Dalam Hamza Alavi et.all (eds.), Capitalism and Colonial Production, Croom Helm, London & Canberra, 1982)

Sebuah pandangan yang dipertahankan luas mengatakan bahwa perkembangan produksi pasar dunia pada abad ke-19 oleh Jawa telah diiringi dengan (serta didasarkan pada) tingkat kebekuan (petrifaksi) yang hebat dari struktur-struktur sosial dan ekonomi yang ada di pedesaan. Pada saat yang sama, karena struktur-struktur tersebut diterima sebagai mempunyai esensi yang non-kapitalis dalam wataknya, dengan demikian konsep yang ditarik adalah bahwa kolonialisme Belanda, dan secara khusus industri gula yang bertambah besar dibawah pengayomannya selama abad ke-19, selain melumpuhkan perkembangan kapitalisme asli (indigenous) di daerah pedesaan Jawa menggerakkan proses ‘involusi’ dengan mana tata-tertib tradisional sendiri ikut terlibat dan begitu memperkeras perekonomian moderen dibawah pengawasan Barat. Kemudian inilah yang menuntun eksplanasi dualistis dari ‘keterbelakangan’ Jawa, atas dasar kegagalan kapitalisme mentransfer dirinya dengan sukses dari satu ke lain sektor. Konklusi yang ditarik dari semua ini, bahkan juga dari penulis-penulis yang tampaknya tidak setuju dengan teori ‘involusi’, adalah bahwa kapitalisme asli merupakan suatu perkembangan pasca-kolonial bagi daerah pedesaan Jawa. terutama dikaitkan dengan perkembangan-perkembangan pedesaan sejak tahun 1965 dibawah pengayoman Orde Baru.

Meskipun sifat argumennya berpengaruh, dan secara khusus konsep inti ‘involusi’ seperti yang diuraikan dengan terperinci oleh Clifford Geertz, ia berjalan bukan tanpa tantangan sebagai sebuah penjelasan yang memuaskan dari jalan perkembangan sosio-ekonomi Jawa. Khususnya pada tahun-tahun terakhir, telah bertambah kecaman tajam atas ‘involusi’dari peneliti-peneliti yang skeptis pada kemampuan aplikasinya untuk Indonesia moderen. Tulisan ini mencoba mencari bukti dan mengembangkan kritik dengan memusatkan perhatian pada apa yang dianggap akar-akar ‘involusi’ di abad ke-19 dan melalui pengembangan sebuah couter-argumen atas kemunculan kapitalisme asli di pedesaan selama masa jayanya kekuasaan kolonial Belanda.

Ada dua masalah pokok yang dilibatkan dari pendekatan seperti itu. Pertama, pembahasan sekitar konseptualisasi masyarakat desa Jawa lama yang ada (eksis) di awal sistem tanam paksa, nama yang diberikan pemerintah kolonial untuk memaksa cepat bertambahnya produksi pasar dunia yang diresmikan Gubernur Jendral van den Bosch pada tahun 1830. Kedua, menghubungkan denmgan analisis sifat perubahan yang ditempatkan pada masyarakat Jawa karena beroperasinya sistem baru tersebut di masa jayanya pertengahan abad ke-19. Dalam mendiskusikan semua itu, saya akan mempergunakan contoh-cojntoh yang diambil dari sejarah sosio-ekonomi keresidenan-keresidenan pantai Utara Jawa (pasisir) abad ke=-19, khususnya keresidenan Pekalongan yang kecil tapi padat penduduknya, sebelah Barat Semarang. Sejauh mana penemuan-penemuan tersebut relevan untuk keseluruhan Jawa, tentu saja, tetap merupakan persoalan terbuka. Meskipun menonjolkan keunikan pengalaman provinsial selama periode kolonial, bagaimanapun jua, saya tetap yakin bahwa diskusi bermanfaat bisa diteruskan dengan mengusulkan sejumlah tema-tema umum. Dalam konteks argumen yang ada, adalah sebagai berikut. Satu: Diferensiasi sosial dan produksi barang dagangan telah cukup berkembang di pedesaan Jawa sebelum sistem tanam paksa karena itu masuk akal untuk berbicara suatu kepotensilan perkembangan kapitalis. Masyarakat ‘lama’ tidak berada pada arah yang merintangi perkembangan kapitalis. Saya sangat skeptis, karena perkembangan di atas, terhadap daya aplikasi konsep-konsep seperti ‘cara produksi Asia’ di sini. Dua: Perubahan-perubahan yang berlangsung di masyarakat Jawa selama masa jaya sistem tanam paksa pertengahan abad ke-19 adalah jenis kapitalis ketimbang ‘involusional’. Sebuah embrio kapitalismne asli terbukti dengan jelas di daerah-daerah pedesaan, yang diekspresikan dari segi produksi barang dagangan yang meluas (generalised commodity production), buruh upahan serta perkembangan lebih lanjut melalui pembelahan sosio-ekonomi diantara kaum tani. Adalah kesalahan mendasar untuk berusaha menggambarkan masyarakat ini dengan terminologi non-kapitalis (yaitu sebagai ‘feodal’ atau ‘tradisional’) serta mengatakan bahwa ‘transformasi’ kapitalisnya belum terjadi. Tiga: karena itulah, saya menolak gagasan bahwa pada produksi pasar dunia abad ke-19 Jawa kerkoeksistensi dengan pengerasan tata-tertib ‘tradisional’. Sebaliknya, dengan penolakan pada dualisme gaya-lama maupun yang dimodifikasi, variasi Geertzian, saya ingin menekankan semua aspek perubahan selama era sistem tanam paksa yang jelas menunjukkan kemunculan kapitalisme asli. Singkatnya, penjelasan saya mencoba mengidentifikasi awal-awal kapitalisme asli di pedesaan Jawa terutama melalui proses tumbuhnya produksi pasar dunia dan khususnya dengan industri gulanya.

Pengorganisasian Produksi Pertanian di Pasisir Awal Abad ke-19

Produksi pertanian di daerah pasisir Utara Jawa di sekitar tahun 1800 bisa dimengerti sebagai pengorganisasian dua tingkat yang berkaitan erat: kaum tani dan lingkungan supra-desa yang terdiri dari gentri (priyayi), orang Cina serta Belanda. Di sini produksi pertanian telah lama berhenti bagi pemenuhan konsumsi lokal belaka. Setidak-tidaknya sejak saat Belanda mengambil-alih pasisir pertengahan abad ke-18 baik kaum tani maupun priyayi telah tertarik (meskipun tidak langsung) kedalam usaha menghasilkan (the business of producing) demi pasar dunia. Kompeni Belanda, yang sistemnya tetap efektif di dekade kedua abad ke-19, memaksakan dua jenis permintaan. Pertama adalah terhadap tenaga kerja, terutama untuk pengangkutan barang-barang serta menyelenggarakan gudang dan fasilitas-fasilitas pelabuhan yang didirikan di sepanjang pantai Utara. Kedua terhadap sejumlah tertentu hasil pertanian, terutama beras, tapi juga indigo, kapas benang, dan sedikit gula. Semua ini ditetapkan melalui ‘perjanjian’ dengan penguasa-penguasa lokal, bupati, yang disebut Belanda para regent. Urusan bagaimana produksi diorganisir sesungguhnya dibiarkan di tangan-tangan bupati. “Dengan satu perkataan”, tercatat dalam laporan singkat Semarang tahun 1812, “pemerintah tidak kenal dan berbicara dengan siapapun kecuali dia”.

Sesungguhnya, bukanlah menjelang tahun-tahun terakhir abad ke-18 para pejabat kolonial mulai begitu memperhatikan apa yang sesungguhnya berlangsung di pedesaan, hanya di bawah rejim-rejim Daendels serta Raffles, antara 1808 hingga 1816, penyelidikan-penyelidikan mendasar serta sistematis mulai dilakukan terhadap masyarakat serta perekonomian desa. Konsekuensinya adalah bahwa gambaran kaum tani maupun gentri pantai Utara Jawa (karena muncul dalam keterangan-keterangan orang Eropa) secara tidak terelakkan merupakan sesuatu yang berasal dari periode ketika produksi pasar dunia berada di bawah pengayoman kolonial telah mulai memberikan dampak tertentu. Hanya melalui usaha-usaha melaksanakan landrente Raffles sesudah tahun 1813, pemerintah mulai secara langsung, sistematis dan merupakan persoalan kebijaksanaan melibatkan dirinya dalam peristiwa-peristiwa desa di bawah tingkat bupati. Selain itu, bukan menjelang tahun 1823 diadakannya sistem laporan tahunan yang teratur dari keresidenan-keresidenan kepada pemerintah pusat, yang memiliki potensialitas untuk memperoleh banyak detail mengenai penduduk desa dan priyayi. Meskipun begitu, penyelidikan-penyelidikan tersebut terus-menerus digagalkan oleh sejumlah besar faktor, termasuk keengganan-keengganan sebagian _bupati_ untuk memberikan informasi yang bisa membahayakan tuntutan-tuntutannya sendiri terhadap kaum tani. Dengan cara begitulah, misalnya, (soal) tanah maupun penduduk seringkali disembunyikan dari intipan mata kolonial, dalam banyak kasus selama beberapa dekade.Karena itulah, dengan dasar latar belakang dari informasi yang sifatnya fragmentaris dan seringkali bisa dipersoalkan ini maka sebuah analisis produksi pertanian dari beberapa dekade langsung sebelum sistem tanam paksa semestinya dibuat.

Kaum Tani Pasisir

Para penghasil langsung di keresidenan-keresidenan pantai Utara Jawa awal abad ke-19 terutama adalah para cultivator yang menanam padi selama musim hujan dan berbagai tanaman kedua (berbagai jenis kacang-kacangan, tepung jagung, daun nila, dan kadangkala kapas serta tembakau) selama musim kering. Karenanya penduduk desa tidak secara eksklusif sibuk dalam pertanian. Kerajinan tangan untuk konsumsi lokal serta perdagangan regional dikenal luas, dan beberapa diantara ‘orang kebanyakan’ (common people) pedesaan sesungguhnya adalah nelayan, pedagang dan spesialis penghasil kerajinan tangan. Meskipun begitu perekonomian didominasi oleh pengusahaan pertanian.Tanah dikuasai kaum tani atas dasar jasa kerja (labour services) yang disediakan untuk priyayi, yang juga menarik sebagian panen jadi cultivator. Ada beberapa perubahan setelah tahun 1813 dari ketentuan-ketentuan ini karena menyesuaikannya dengan syarat-syarat formal sistem landrente yang diintrodusir tahun tersebut, tapi hubungan erat antara pemegang tanah dengan kewajibannya melakukan jasa kerja bagi yang berwenang tetap tidalk berubah.Tidak semua kaum tani menguasai tanah. Sebaliknya, hubungan-hubungan produksi yang ada di antara kaum tani pasisir awal abad ke-19 dikarakterisir dengan distingsi tajam antara pemegang tanah dan yang tak bertanah. Ini bukanlah kebetulan belaka dari sosio-ekonomi desa, tapi bagian integral daripadanya. Tak dapat disangkal, bahwa ada sejumlah kesukaran dengan konsep seperti itu. Di satu pihak, sebenarnya tidak mungkin menaksir berapa besar proporsi tenaga kerja desa yang sama sekali tidak menguasai tanah atau, yang sekurang-kurangnya, sama sekali tidak menguasai sawah yang merupakan sumber utama pertanian petani. Hal yang sama, meskipun jelas bahwa ketiadaan tanah merupakan kondisi permanen kehidupan desa sejak saat keterangan-keterangan paling awal orang Eropa (veteran Jan Knops, misalnya, menulis dalam 1812 mengenai mereka yang “tidak memegang saham dalam lahan-lahan sawah“) adalah tidak jelas apakah yang tidak bertanah itu sendiri merupakan satu kelas permanen, keturunan. Sungguhpun ada sekumpulan bukti bahwa dalam dekade-dekade awal abad ke-19 tidak selalu ada distingsi antara mereka yang menguasai tanah dengan yang tidak secara mutlak. Pernyataan sejaman yang barangkali paling jelas tentang ini diberikan oleh residen Semarang Pieter le Clercq, yang menggambarkan situasi penguasaan tanah tahun 1813 yang ia percayai berlaku di keresidenannya sebelum introduksi sistem landrente delapan belas tahun sebelumnya. Le Clercq menjelaskan bahwa tanah telah dibagi secara adil di antara anggota kaum tani sebagai balasan penyelenggaraan jasa kerja di dalam dan di atas desa. Orang-orang ini disebut sikep-sikep dan:

“Setiap sikep mempunyai djoeroe-sawah atau pembantu. Adalah yang terakhir inilah yang, bila kekurangan sikep-sikep untuk jasa kerja terhadap negeri (negara), direkrut untuk menjadi anggota. Para sikep berbagi hasil lahan yang diberikan padanya dengan djoeroe-sawahnya, karena saling berbagi ongkos penanaman.

Bilamana para sikep telah menguasai sawahnya selama setahun, mereka harus menyerahkan sawah tersebut pada para kerik, (“orang-orang yang tidak menguasai lahan”) yang kemudian menurut gilirannya mengolahnya selama setahun atau sekali panen. Djoeroe-sawah atau para pembantu punya pilihan dalam penggantian sikep-sikep atau dalam melepaskan kedudukan mereka untuk para kerik atau mempertahankan pelayanan (sebagai penguasa tanah). Peralihan ini berlangsung untuk keseluruhan penduduk, sehingga setiap orang pada gilirannya harus melakukan jasa kerja bagi negeri dan sebagai konsekuensi menguasai sawah, sebab itu ia disebut sikep“.Ini bukanlah sebuah pernyataan yang terisolasi. Lebih awal dalam abad itu observasi serupa telah dilakukan Knops dan P. H. van Lewick van Pabst pada sebuah laporan panjang tentang jabatan gubernur lama pantai Utara-Timur yang berangka tahun 1812. Menurut laporan tersebut, “orang biasa” (common man) hanya menguasai bagian sawah selama setahun sebelum melepaskan pada orang lain, “dengan suatu perkiraan bahwa seluruh massa penduduk desa sama-sama menikmati sebagian dari sawah“.

Pada saat yang sama, ada banyak bukti bahwa pola-pola penguasaan tanah yang berlaku di antara kaum tani pasisir awal abad ke-19 tidak begitu saja sederhana atau egaliter seperti yang biasanya diduga. Di satu pihak, tidak semua sawah petani merupakan subyek redistribusi periodik seperti cara yang telah digambarkan. sawah yang dikembangkan kemudian, dikecualikan dari susunan tersebut dan disediakan untuk mereka yang telah membukanya. Sekitar tahun 1820 di Pekalongan, misalnya, dikatakan bahwa hak-hak para pembuka sawah (developer’s rights) beralih dari satu generasi pada yang berikut untuk daerah-daerah pegunungan yang jarang penduduknya, tapi untuk dataran rendah yang banyak penduduknya hilang setelah generasi pertama. Di tetangganya Semarang residen H. J. Domis menggambarkan situasi yang pada dasarnya mirip.

Juga dalam konteks ini penting untuk mengingat bahwa tidak semua tanah petani merupakan sawah. Sekurang-kurangnya, lahan-lahan desa yang diirigasi ini ditambah dengan semacam tanah ‘kering’ atau lainnya, yang lazim dikenal tegal atau gogo. Knops, dalam membicarakan situasi Semarang tahun 1813, mengatakan bahwa “orang Jawa yang membuka tanah tersebut…..serta mengubah hutan belantara agar cocok untuk pertanian, menganggap dirinya sebagai pemiliknya” dan begitulah juga kasus tanah yang ditanami pohon-pohon yang berbuah.

Singkatnya, ada kemungkinan bahwa sejumlah tanah yang dianggap produktif tetap di luar beroperasinya mekanisme redistributif yang ada yang merupakan karakterisasi kaum tani keresidenan-keresidenan pantai Utara.Mekanisme-mekanisme ini, realokasi beberapa bagian lahan untuk setahun atau setidak-tidaknya periodik, memang meluas, dan di mata orang Barat telah menolong menjawab sejumlah tujuan. Residen Rembang H. T. van der Werff, misalnya, tahun 1812 menjelaskan bahwa:

“Tanah-tanah yang sekali setahun beralih tersebut, baik tanah yang tandus maupun yang subur, yaitu mereka yang tanahnya subur tahun kini diharuskan di tahun berikutnya menerima tanah yang tandus… dengan penempatan tanah seperti itu seseorang tidak mengeluh terhadap orang lain”.

Knops membuat point yang sama untuk distrik-distrik pantai Utara secara keseluruhan: “Setiap orang secara bergilir menerima bagian dari produktivitas yang lebih besar atau yang lebih kurang”. Dia mengindikasi, betapapun, bahwa tekanan penduduk berperan dalam redistribusi. Sawah harus diputar karena tidak cukup untuk dibagi-bagikan. Di distrik-distrik dimana permintaan tanah besar (dia khususnya menyebut keresidenan Semarang), tuntutan-tuntutan pada dasarnya hanya bisa terpenuhi selama bertahun-tahun.

Redistribusi periodik merupakan juga tanggapan atas fluktuasi permintaan jasa kerja dari para pejabat. Sebagaimana Raffles katakan selama periode ia menjabat gubernur pulau ini;

“Di lingkungan kekuasaan yang despotis, tentu bisa diperkirakan bahwa permintaan jasa kerja yang terus-menerus serta tidak terbatas, dan bersesuaian dengan permintaan atas tanah, menimbulkan perubahan terus-menerus dalam distribusinya. Dalam banyak kasus lebih dari separuh penduduk desa terus-menerus dipertahankan dalam keadaan siap untuk pekerjaan pemerintah, sementara tanah-tanahnya dibagikan diantara sisanya: ini bergilir berganti-ganti di setiap akhir tahun. Selain itu, ada peraturan mutlak bagi kepala desa untuk membagi secara adil pada tiap individu penanam bagian tanahnya selama setahun, sesuai instruksi-instruksi bupatinya…

Pendistribusian tanah, betapapun juga, berlangsung atas dasar yang jauh dari aktualitas. Domis pada awal tahun 1820-an melihat bahwa meskipun secara nominal didasarkan pada semacam “hak yang sama atas lahan-lahan, tapi kedudukan para cultivator sangat menentukan kuantitasnya”.Jelasnya para kepala desa dan ‘orang-orang tua’ yang terbaik dalam halini. Domis menjelaskan bahwa adalah mereka yang:

“Dengan bergiliran, ada yang selama setahun, dua tahun atau di tempat-tempat lainnya selama tiga tahun, menguasai tanah yang terbaik yang dimiliki desa-desa yang bersangkutan. Cultivator-cultivator yang lebih muda hanya mempunyai tuntutan atas lahan-lahan jenis kedua, dan para janda serta orang asing… diberikan kategori lahan sawah yang ketiga atau tertandus”.

Knops, juga, memperjelas bahwa adalah kepala desa yang mengambil bagian sawah desa yang terbaik. Menulis tepat sepuluh tahun sebelum Domis, ia menghitung bahwa sebagai peraturan yang umum lurah (kepala desa) menguasai sekitar satu sampai dua jonk dari setiap tanah, sebaliknya ‘orang kebanyakan’ hanya menerima seperemnpat atau paling banyak setengah jonk. Khususnya di Semarang, ia menghitung bahwa 12 persen lebih dari keseluruhan area sawah dikuasai lurah. Meski ada terdapat sedikit informasi dari apa yang dilaporkan dengan baik para pengamat Barat tersebut, angka-angka jenis ini tidak bisa menjadi lebih daripada taksiran yang sangat kasar. Namun demikian, adalah menarik untuk memahami bahwa dim keresidenan yang sama sekitar pertengahan abad itu usaha-usaha dilakukan untuk membatasi penguasaan tanah para kepala desa tidak lebih dari delapan persen tanah yang bisa ditanami.gambaran rangkap (two-fold) kaum tani daerah pasisir Utara Jawa pada tahun-tahun permulaan abad ke-19 mulai muncul. Di satu pihak, para cultivator yang bertanah yang didalamnya dibedakan atas dasar kuantitas serta kualitas sawah yang dikuasai. Di pihak lain, sekelompok petani tak bertanah yang tak berbentuk (beberapa diantara mereka tampaknya bergantian mengolah tanah) yang berbatas pada serangkaian susunan luas, termasuk upah serta bagi hasil, bagi mereka yang memiliki hak atas tanah. Dalam pandangan Knops adalah lazim bagi mereka yang tak bertanah untuk melakukan beberapa jasa kerja yang terbebankan pada para pemegang tanah, sebaliknya karena itu mereka menerima bagian sawah.

Hal ini secara kasar sesuai dengan kata-kata yang dikutip dari Le Clercq mengenai hubungan antara petani-petani bertanah dengan para pembantunya di atas. Akan tetapi di Pekalongan residen F. E. Hardy tahun 1812 melaporkan tentang apa yang dengan tegas ia rasa sebagai bagi hasil sederhana, yang jelas umum di desa-desa:

“….setengah panen merupakan ganjaran para cultivator, setengah yang lainnya tetap berada pada pemilik tanah. Bibit diurus bersama, dan juga contingent (yaitu bagian panen untuk bupati) yang meskipun begitu para cultivator menanggung semua tuntutan yang mengikuti tugasnya”.

Bagi hasil juga dilaporkan dari Semarang oleh Knops pada tahun yang sama, seiring dengan penjelasannya mengenai seluk-beluk redistribusi tanah. Mereka yang tidak mempunyai sawah:

“….menyewanya dari yang lain, dimana harga ditentukan menurut hasilnya, atau jumlah hasil tertentu, ataupun juga dengan pembagian, seorang memberikan lahan sawahnya, yang lain kerbau-kerbau untuk membajaknya dan mengerjakannya, yang lain atau pemilik, padi untuk disebarkan, semua itu sesuai dengan persetujuan yang dilakukan sebelumnya, tapi pada umumnya sepertiga untuk yang urunan kerbau-kerbau dan mengerjakannya, dan dua pertiga untuk pemiliknya”.

Penyebutan tegas sewa sawah merupakan juga referensi yang jauh dari ketertutupan (sudah barang tentu tidak harus terbatas pada hubungan-hubungan tanah dengan ketiadaan tanah). Misalnya terjadi di dua keresidenan berbeda sekitar Jepara, dalam tahun yang sama, 1812. Raffles mengatakan bahwa di keresidenan Kudus, para cultivator “secara tetap menjual tanahnya demi uang”, dan residen Doornick mengamati bahwa “tanah sawah yang dibagikan pada A mungkin dibiarkan untuk disewa B, dalam hal ini mereka berdua menghadap kepala desanya dan melaporkan perjanjian yang mereka buat”.

Mengenai tibulnya upah dan kerja harian, jelas tidak mungkin mengkuantifikasikan, tapi bisa dikatakan telah menjadi hal yang lumrah. Tahun 1820-an misalnya, ketika residen Cornelis Vos memamerkan untuk memperlihatkan apakah kaum tani Pekalongan bisa mengharapkan memperoleh penghasilan dari panen kedua (musim kering), dalam hitungannya memasukkan kesimpulan tegas terhadap upah-upah (loonen) dan juga penyewaan kerbau.

Dengan tingkat yang kurang spesifik point yang sama diperoleh J. I. van Sevenhoven, seorang pejabat paling berpengalaman dan senior dalam pemerintahan Hindia, pada dekade berikutnya, yang menganalisis masyarakat pedesaan Jawa dari kategori yang terendah yang dikenal sebagai “menoempang” serta yang tidak memiliki lahan sendiri meskipun begitu adalah “orang yang bekerja sebagai pengrajin, terlibat dalam perdagangan atau yang bekerja sebagai buruh harian (para boedjang)”.

Tentu saja gegabah menganggap apa yang diacu sebagai kerja harian mestinya dibayar secara tunai. Kadangkala, kerja memanen setidak-tidaknya jelas dibayar dengan hasil bumi.

Meskipun begitu, perekonomian pedesaan telah cukup dimonerisir pada awal abad ke-19 membuat upah-tunai bisa dipraktekkan secara sempurna.

Priyayi, Orang Cina dan Belanda

Suatu analisis struktur sosial ekonomi supra-desa keresidenan-keresidenan pantai Utara awal abad ke-19 haruslah mengingat tidak saja ‘gentri’ Jawa, tapi juga para pedagang Cina serta ‘Arab’ dan wiraswasta-wiraswasta serta pejabat-pejabat Belanda (hanya ada sedikit pengusaha perkebunan orang Eropa yang aktif di sepanjang pantai Utara sebelum tahun 1830). Ketiga kelompok tersebut semuanya terlibat dalam penyedotan surplus petani, melalui berbagai mekanisme, dan tingkat ketergantungan berbeda-beda satu dengan yang lain.’Gentry’ pantai Utara terdiri dari bupati, wedana atau kepala distrik serta para pejabat satelitnya. Orang-orang ini merupakan pengganti pejabat pengumpul upeti negara Jawa lama yang kesetiaannya telah berpindah pada gubernur Semarang ketika Belanda mendapatkan pengawasan atas pasisir pertengahan abad ke-18. Bahkan seabad kemudian, betapapun, menurut residen Pekalongan, ‘gentri’ distriknya masih menganggap Solo ketimbang Batavia sebagai pusat dunianya.

Mereka bukanlah pemegang jabatan turun-temurun (meski pada umumnya Belanda mengangkat anaknya untuk menggantikan ayahnya) dan mereka tidaklah tepat digambarkan sebagai tuan tanah (landlords). Pada negara Jawa lama, bupati adalah orang yang diangkat kesultanan, dan merupakan poros pengambilan produk serta tenaga petani untuk pemakaian istana kerajaan. Mereka terus, dibawah kekuasaan kompeni, memenuhi peran serupa demi Belanda. Singkatnya, mereka merupakan ‘gentri’ yang penghasilannya berasal dari apa saja dalam merencanakan memelihara hak-hak atas beras serta tenaga yang diberikan para cultivator untuk negara.Menurut Knops dan Lawick van Pabst di tahun 1812, ada pembagian kaum tani menjadi rangkap untuk tujuan permintaan tenaga. Mereka dikategorikan sebagai orang ‘depan’, ‘tengah’ serta ‘belakang’. Sementara yang pertama dan kedua harus melakukan jasa kerja untuk negara (yaitu kekuasaan kolonial Belanda), kategori terakhir dicadangkan untuk pemakaian bupati. Pembagian sawah secara adil untuk menciptakan jasa kerja, tentu saja, merupakan bagian integral, susunan tersebut.

Mengenai orang-orangnya bupati, situasi yang ada di salah satu daerah keresidenan Rembang bisa dijadikan sebagai contoh yang khas sekali:

“….bupati Lassum mempekerjakan 322 keluarga untuk pemakaiannya sendiri, mendukungnya dengan lahan-lahan sawahnya sendiri, diberikan pada mereka yang tidak memiliki lahan-lahan sawah, dan mereka yang merupakan pengrajin, pemusik serta buruh-buruh sawah, ketiganya menerima 1/4 hasil panen. Pelayan rumahnya berjumlah 75…”.

Meskipun demikian, berapa banyak permintaan ‘gentry’ atas tenaga sebenarnya tidak dapat dihitung. Kesukaran-kesukaran cara penyelidikan seperti itu dengan rapi diringkas residen Jepara tahun 1812:

“….Dalam arti kata yang paling tepat bupati tidaklah punya hak menerima prerogatif atas poenduduk pribumi pada umumnya….Tapi para bupati, yang merupakan orang Jawa yang terkenal baik sifat pemarahnya, dan sangat percaya ia tertantang untuk tidak mengeluh agar tekanan mau-tidak mau menjadi tidak memperolehdukungan, tahu sejauh mana mereka harus bertindak, dan menggunakan sejumlah muslihat untuk mempertahankannya dalam kepatuhan. Para penduduk pribumi tetap diam, dan banyak residen yang sangat memperhatikan tidak bisa menemukan apa yang sebenarnya terjadi. Tidaklah mungkin, meskipun dengan cara memberikan hadiah, untuk meminta orang Jawa menemukan prejudisial bupatinya sendiri, walau yang terakhir ini menindasnya dengan kerja bakti dan pemerasan”.

Berapa jumlah panen padi kaum tani yang diambil para bupatinya (suatu proporsi yang diberikan padanya untuk Belanda sebagai bagian dari ‘contingent’) juga merupakan masalah yang sulit untuk menilainya. Knops dan Pabst menghitung bahwa di bawah kekuasaan kompeni itu berjumlah tiga per lima atau dua pertiga panen, tapi ditambahkan bahwa ada sistem yang amat kecil serta banyak sekali variasi lokalnya sehingga jumlah yang tepat sangat sukar ditentukan. Selain pajak atas panen ini, bupati juga mengadakan berbagai permintaan lain terhadap sumber-sumber kaum tani. Itu bisa berupa tunai maupun hasil bumi. Sumbangan-sumbangan untuk rumah tangga bupati harus diadakan pada hari-hari pesta (misalnya berupa ayam), penarikan pajak kepala serta kerbau, kayu bakar serta bambu diambil dengan harga di bawah tarif pasar yang berlaku.Dalam beberapa kasus, bupati kelihatan telah mengorganisir eksploitasi langsung terhadap beberapa distrik yang berada di bawah pengawasannya. Di karesidenan Semarang tahun-tahun permulaan abad itu, misalnya, bupati mengadakan penetapan susulan atas pengolahan tanah sebanyak 13 setengah jonk:

bupati memberi kerbau-kerbau, alat-alat kerja; negeri, untuk mengatakan, distrik keseluruhan, memberi bantuan. Selama pengolahan, bupati menyediakan makanan-makanan. Ia juga menyediakan bibit tanaman. Ia tidak bekerja apa-apa. Keseluruhan hasi 13 setengah jonk diserahkan padanya; mereka menerima bagian istimewa karena menyumbang penuaian, yaitu seperlima”.

Tentu saja itu jumlah tanah yang agak kecil. Susunan yang lebih umum untuk pengeksploitasian sumber-sumber distrik yang berada di bawah pengawasan bupati adalah menyewakan desa-desa dan keseluruhan distrik pada wiraswasta-wiraswasta Cina. Di seluruh gubernuran pantai Utara tahun 1803, 9% desa-desa dikatakan ditanami dengan cara tersebut. Bagaimanapun juga, prakteknya jauh dari seragam; di karesidenan Pekalongan 307 dari kira-kira 2.000 desa keseluruhannya ditanami oleh Cina, sementara tetangganya Tegal hanya 9 desa yang terpengaruh.

Penyewaaan desa-desa pada orang-orang Cina dilarang pada waktu rejim Belanda kembali tahun 1816, dan pada saat yang sama, sebagai konsekwensi pelaksanaan sistem pajak tanah, akar perubahan-perubahan yang luas telah dibuat dalam hal bagaimana surplus petani diambil. Jasa-jasa kerja tetap menjadi landasan dari bangunan dasar kolonial sampai akhir abad ke-19, dab bupati tetap menjadi agen karena mereka dibutuhkan. Meskipun secara formal bupati dipaksa melepaskan tuntutannya atas pajak panenan dalam rangka pajak yang ditarik langsung dari para cultivator oleh negara.

Apa yang sesungguhnya terjadi tak disangsikan lagi sangat bervariasi dari satu ke karesidenan lainnya. Di Pekalongan (untuk menyebut suatu daerah dimana Belanda khususnya menjumpai tentangan keras dari bupati) administrasi kolonial sangat tergantung pada para bupati serta keluarganya dalam pengaturan sehari-hari karesidenan. Tidak ada pemegang kuasa alternatif di pedesaan pada siapa Belanda bisa beralih; tak ada pengganti potensial disekitar keluarga-keluarga bupati yang sedang menjabat. Bersama-sama dengan itu, kebnayakan Residen Belanda yang menjabat di sana sampai awal tahun 1830-an cenderung menangguhkan ataupun sama sekali tidak berunding mengenai hubungannya dengan ‘gentry’ tersebut. Selama Perang Jawa (1825-1830), di samping itu, kekuasaan kolonial telah dilumpuhkan oleh ancaman bahwa apapun bupati yang menggusarkan sakit hati itu akan mengakibatkan rencana perluasan pertempuran dari Jawa Tengah menuju pasisir (hal ini sungguh-sungguh terjadi secara singkat di semarang tahun 1826). Konsekuensinya, terjadilah gap besar antara apa yang kelihatan dengan apa yang menjadi realitas landrente yang dimulai menjelang tahun 1830-an.

Muslihat perlengkapan dengan jalan mana gentri itu terus mengambil bagian besar panen para cultivator beralih menjadi sebuah ‘persetujuan’ yang dipaksakan untuk membayar landrente ini menjadi luas, dan sangat dimudahkan oleh kenyataan bahwa kebanyakan pemungut aktual landrente (dalam istilah kolonial Ondercollecteurs) itu sendiri anggota keluarga bupati. Di Pekalongan ditemui suatu ikatan erat yang luar biasa antara dua orang bupati dengan para pedagang lokal orang Cina dan ‘Arab’ (yaitu muslim non-Jawa). Mereka sangat mudah terlihat dalam susunan ‘gentri’ untuk melancarkan landrente, seperti tampak dari sebuah laporan Belanda tahun 1834:

“Diterima bahwa jika seseorang mengambil-alih dalam membayar landrente para cultivator maka orang tersebut punya hak setengah panen. Itu tidak berlaku di sini walaupun dengan persetujuan cultivator, seperti di keresidenan-keresidenan lain. Tidak! Penduduk di sini telah memilih cara lain, yaitu sebagai berikut. Bila panen tiba, sejumlah tertentu penduduk, wanita maupun laki-laki, termasuk para pengikut gentry, dan juga orang Cina serta Arab, pergi ke lahan-lahan, memilih bagian-bagian yang hasilnya terbaik, dan mengatakan pada pemiliknya bahwa mereka akan membayar landrentenya sebagai penukar setengah panen. Petani miskin menyetujui hal ini, dan kadang-kadang dipaksa membawa padi itu ke rumah-rumah orang-orang itu. Kemungkinan lain, ia memiliki (pengalaman pahit) dari tindakan pengambil-alihan sebagian panennya yang segera dijual sebanyak itu pula atau bahkan sebanyak dua kali dari jumlah landrentenya. upati Batang mengatur persoalan itu agak sedikit berbeda, karena menetapkan hak istimewa ini hanya untuk anggota-anggota keluarganya sendiri dan bagi… orang Cina serta ‘Arab’.

Meskipun sebelum sistem tanam paksa pemajakan atas panen padi serta pengambilan tenaga menjadi bentuk-bentuk utama dengan mana surplus petani diambil di keresidenan-keresidenan pantai Utara, semua itu tidak merupakan kesatuan tunggal. Pabrik-pabrik ukuran kecil dalammanufaktur indigo yang berproduksi dari daun yang ditanam di tanah petani (biasanya selama musim panas) serta sejumlah penggilingan gula bertebaran di sekitar dataran rendah. Yang paling lama umumnya berasal dari tahun-tahun permulaan abad ke-18. Penggilingan gula secara eksklusif dijalankan wiraswasta-wiraswasta Cina, dengan memanfaatkan maksud rekruitmen di desa-desa yang mereka sewa dari para bupati untuk menanam tebu. Pabrik-pabrik indigo tampaknya secara langsung dikelola bupati (sebagian hasilnya bisa merupakan alat pembayaran contingent tahunan pada Belanda dan berjalan dengan tenaga kerja petani yang diambil begitu saja.

Informasi yang tersedia untuk ini sangat sedikit sehingga sukar untuk melewati observasi-observasi yang sangat dangkal mengenai bagaimana produksi diorganisir. Meskipun begitu, terjadi perubahan-perubahan di daerah produksi ini bahkan sebelum pelaksanaan sistem tanam paksa. Yang terpenting adalah pada industri indigo yang berpusat di keresidenan Pekalongan, dimana beberapa wiraswasta besar Eropa mulai terlibat, sebelum kehadiran van den Bosch di akhir tahun 1820-an.

Tidak seperti pabrik-pabrik lama yang dijalankan bupati, manufaktur-manufaktur indigo baru tersebut dijalankan (secara normalnya) dengan buruh harian bebas yang menerima upah tunai. Sepanjang susunan-susunan penanaman daunnya dengan mana bahan celupan dibuat diperhatikan, praktek umumnya kelihatannya memberikan pembayaran landrente rumah-tangga rumah tangga yang setuju untuk menanamnya. Dalam perjanjian-perjanjian semacam ini pun melibatkan penyuapan untuk jasa-jasa kerja yang dipaksakan pemerintah. Karena tak dikenalnya susunan seperti itu, semua itu bergerak cukup jauh dari sistem produksi ‘lama’ maka jelas menimbulkan kemarahan penguasa-penguasa lokal Jawa. Kesukaran dengan ‘gentry’ serta kepala desa adalah pada pelanjutan industri yang baru tumbuh itu dalam era sistem tanam paksa.

Sekarang kita adakan tinjauan bagaimana produksi pedesaan secara keseluruhan diorganisir di keresidenan-keresidenan pantai Utara pada dekade-dekade awal abad ke-19, sebelum sistem tanam paksa. (a) Tidak disangsikan lagi, ‘gentri’ lah (dan melalui mereka orang Cina serta Belanda) yang memperoleh banyak tenaga tak dibayar serta memajak sebagian besar panen padi kaum tani tanpa sebaliknya ada pembayaran tunai bagi para cultivator. Dalam arti inilah, landasan sebagian produksi pertanian pedesaan adalah paksaan non-ekonomis atas produser-produser langsung oleh bupati serta pejabat-pejabat bawahannya. (b) Dengan demikian maksud pengambilan surplus diajukan adalah rangkap dua. Di satu pihak, beras, indigo/nila, benang kapas dan lain sebagainya, dengan mana para bupati memajakinya dari distrik-distriknya sebagian diserahkan pada Belanda (sebelum tahun 1813) dan melalui cara itulah memasuki perdagangan dunia. Setelah perubahan-perubahan karena sistem landrente, surplus pedesaan makin bertambah menemukan caranya menuju pasar dunia melalui keagenan kaum menengah Cina. Peranan penting untuk hal ini tetap dimainkan gentri, yang terus menggunakan ‘pengaruh’-nya atas para cultivator untuk menghasilkan beras (khususnya), yang seringkali demi keuntungan para sejawatnya orang Cina serta ‘Arab’. Meskipun begitu, sejumlah besar surplus yang ditarik dari kaum tani dipergunakan untuk menutupi biaya-biaya rumah tangga bupati sendiri. Dalam hal ini termasuk pemeliharaan keluarga bupati yang seringkali luas, dan persediaan sejumlah besar bujang. Misalnya bupati Pekalongan yang dikukuhkan tahun 1812 dengan 24 pembawa pancangan, 22 pesuruh, 22 pembawa perhiasan, 100 pelayan rumah, 54 pemusik dan 20 penari serta pemain wayang.

Upacara serta penghormatan jelas mengkonsumsikan sebagian besar kekayaan bupati. Deskripsi Van Doren tentang pelantikan bupati baru Semarang tahun 1822, misalnya, memasukkan acuan yang luas pada kuda-kuda berhias yang amat mahal serta pakaian kebesaran yang mewah, kebanyakan daripadanya keluarga bupati, yang mengambil bagian dalam pertandingan-pertandingan yang mengiringi upacara tersebut.

Ada alasan untuk menduga bahwa gentri pantai Utara di awal abad ke-19 seringkali hidup melewati batas penghasilannya, pada kaus bupati-bupati Pekalongan kedudukannya menjadi lebih buruk karena hutang-hutang perjudiannya. Sebaliknya, ini memberikan sedikit penjelasan mengenai kekuasaan orang Cina terhadap mereka, dan melalui mana mereka secara tegas ditarik kedalam kegiatan produksi pasaran dunia untuk sementara antara akhir contingent kompeni dengan awal-awal sistem tanam paksa.

(c) Bagaimanapun jelas bahwa tidak keseluruhan penarikan surplus pedesaan sebelum sistem tanam paksa berlangsung atas dasar hak-hak gentri yang sudah berjalan lama atas jasa kerja yang tidak dibayar serta sebagian panen. Ini pernah tampak dari deskripsi orang-orang seperti residen Semarang Domis misalnya, pada awal tahun 1820-an, tentang “orang Cina serta yang lainnya yang merupakan merupakan pemborong hasil produksi dengan mengelilingi desa-desa”. Seringkali hal ini mengarah pada apa yang dikarakterisir Domis sebagai pembagian “boros” kebanyakan panen padi cultivator segera setelah panenan. Di Semarang, setidak-tidaknya, ini sering kali nampak menjadi sebuah transaksi tunai, barter khususnya untuk daerah perbukitan serta penjualan barang-barang dalam ukuran yang sangat kecil.

Di Pekalongan, di lain pihak, di sekitar periode yang sama, para pedagang Cina dikatakan mengelilingi desa-desa membawa garam, gambir, besi, pakaian serta kain kasar “untuk, sejauh mungkin, mengadakan perdagangan barter”.

Kompleksitas dan monetisasi hubungan-hubungan di antara kaum tani telah diuraikan pada awal tulisan ini. Untuk wawasan selanjutnya, bagaimanapun juga, telah diberikan oleh eksplanasi residen Pekalongan tahun 1823 tentang mengapa ia tidak mengumpulkan pembayaran pertama seperlima sewa tanah sesuai dengan undang-undang. Ini dikarenakan:

“Para cultivator sangat kekurangan uang tunai sebelum panen, sebagai akibatnya untuk pembayaran sementara bisa memaksanya menggadaikan alat-alat pertaniannya pada individu-individu pelepas uang atau kalau tidak meminjam uang atas dasar panen dengan suku bunga yang tinggi”.

Singkatnya, disamping serta meliputi sistem produksi pertanian yang berdasarkan paksaan ekstra-ekonomi terhadap para cultivator, terdapat produksi barang dagangan dengan uang serta barter yang distimulir oleh aktivitas-aktivitas para pedagang Cina serta ‘Arab’ dan pengorganisasian dalam kaum tani atas dasar distingsi luas antara yang bertanah dengan yang tidak bertanah.

Kaum Tani dan Sistem Tanam Paksa pada Pertengahan Abad Ke-19

Apa yang tetap harus dilihat adalah bagaimana ekspansi cepat produksi pasar dunia, yang diusahakan di Jawa oleh pemerintah kolonial Belanda sejak 1830 dan seterusnya, mempengaruhi tata tertib sosial dan ekonomi ‘lama’ di pedesaan. Pertama-tama pada kaum tani, point krusialnya adalah bahwa sampai pertengahan abad itu mereka telah menjadi sasaran beberapa dekade beroperasinya apa yang disebut sistem tanam paksa. Sebagai nama yang diberikan terhadap serangkaian muslihat, diresmikan gubernur jenderal van den Bosch tahun 1830, dengan mana administrasi kolonialnya sendiri mulai mengorganisir produksi pertanian yang cocok untuk ekspor. Di dataran rendah pasisir Utara Jawa, “tanaman pemerintah” (government cultivations) ini sebagian besar terbatas pada daun indigo (dari mana bahan celup dimanufaktur) serta gula, pemerintah kolonial menyediakan kapital untuk para kontraktor Eropa yang sedikit lebih banyak dibanding satu dekade kemudian, telah berhasil menciptakan jaringan bagi sekitar seratus pabrik gula di Jawa Tengah serta Jawa Timur. Untuk keresidenan Pekalongan, fokus kajian tulisan ini, semuanya ada tiga pada pertengahan abad ke-19: Sragie, Kalimatie dan, yang terbesar, Wonopringo. Jika para manufakturnya, maka, urusan penanaman tebu serta penyediaan tenaga kerja untuk pabrik-pabrik gulanya secara eksklusif dibebankan pada orang Jawa.Seperti dimanapun juga di pasisir, produksi gula di Pekalongan didasarkan pada penanaman tebu di tanah petani lewat kerja yang diambil dari dalam kalangan kaum tani itu sendiri. Beban penanaman langsung ditimpakan pada para penduduk desa yang menguasai tanah, yang atas perintah pejabat-pejabat keresidenan tanahnya diambil dan dijadikan satu menjadi sebuah kompleks ‘perkebunan’ besar. Kemudian para penguasa tanah serta buruh-buruh yang bergantung padanya diharuskan mengolah ‘perkebunan’, dengan menggunakan alat-alat serta binatang pembajaknya sendiri. Saluran yang diduga melalui mana permintaan tanah maupun tenaga ini berlangsung adalah eksistensi pemegang kuasa lokal Jawa, priyayi atau ‘gentri’. Seperti yang akan kita lihat nanti, maka perannya dalam pengorganisasian produksi aktual untuk pasaran ekspor tengah berubah, hingga pertengahan abad disangsikan apakah mereka masih memiliki peran krusial yang diberikan padanya oleh van den Bosch dua puluh tahun sebelumnya.Maka argumen pertama untuk dampak sistem tanam paksa adalah pada para cultivator ketimbang para pembesar pedesaan Jawa, serta memusatkan hakekat perubahan yang dihasilkan pada struktur sosial dan ekonomi kaum tani karena beratnya penanaman-penanaman yant dipaksakan, mengakibatkan pembongkaran distingsi ‘lama’ pedesaan antara keluarga batih, orang-orang desa yang menguasai tanah serta rekannya yang besar, mereka yang tak bertanah. Agak paradoks, pemerataan inipun telah diambil untuk memperlihatkan bahwa sistem tanam paksa mulai membekukan serta memperkuat tata-tertib sosial desa yang ada yang menghasilkan ‘involusi pertanian’. Ataupun juga, pengaruh-pengaruh sistem tanam paksa pada petani diinterpretasikan sebagai lebih menahan perkembangan kapitalisme agraria di desa-desa serta mempertahankan formasi kelas pengusaha tani ‘yeomen’.

Argumen tulisan ini untuk hal tersebut sangat berlawanan dan bahwa hipotesa pemerataan mengalami kesukaran-kesukaran serius bila diuji dengan pengetahuan kita yang tengah berkembang mengenai bagaimana sistem tanam paksa berjalan dan apa saja pengaruh-pengaruhnya.Untuk soal pengaruh pemerataan secara sosial sistem tersebut masalahnya dengan sangat baik telah didekati melalui uraian baru yang ringkas serta berhati-hati akhir-akhir ini dalam halaman-halaman pertama Kultuurstelsel en Koloniale Baten Profesor Fasseur. Ia membuat dua point pokok terhadap penguasaan tanah petani dan sistem tanam paksa:

(a) Bahwa pemilikan tanah di desa pada dasarnya ditentukan oleh apa yang disebut Dorpsbeschikingsrecht (hak desa untuk membagi). Ini mengekspresikan… komunitas desa mempunyai sejumlah tertentu keinginan dalam pembagian/pemindahan (vervreemding) tanah garapan desa. Dalam hal-hal mendesak, ini bisa dimanfaatkan untuk menguasakan pembagian baru sawah yang dimiliki desa di antara para penduduk desa yang memiliki bagian atas tanah (yang disebut penduduk desa inti), ditambah atau tidak dengan mereka kemudian dikeluarkan dari pembagian lahan-lahan.

(b) Menurut kebiasaan (adat), hanya para penduduk desa yang mempunyai bagian atas tanah garapan desa yang harus melakukan (jasa kerja)… Di bawah tekanan sistem tanam paksa, tanah garapan seringkali dibagi secara baru atas persil-persil yang lebih kecil, untuk menambah jumlah penguasa tanah dan konsekuensinya jumlah mereka yang menjadi sasaran jasa kerja. Pembagian baru tanah juga diperlukan ketika… desa harus menyerahkan sawah untuk dipakai tanaman-tanaman pemerintah… Perkembangan-perkembangan bisa berlangsung terutama atas biaya kebanyakan para cultivator yang amat banyak dalam desa.

Ini menimbulkan sejumlah masalah. Terutama berkaitan dengan tanggapan para petani penguasa tanah terhadap bertambahnya permintaan-permintaan yang dikeluarkan untuk jasa kerja mereka dibawah sistem tanam paksa. Fasseur menyatakan cultuurdiensten (jasa kerja pada penanaman) dipakai untuk tumbuhan yang dipanen (crop-growing), dan jelas bahwa kita memerlukan lebih banyak riset terhadap hakekat tanggapan petani atas bertambah beratnya hal tersebut. Namun, sejumlah penyelidikan terakhir menyimpulkan bahwa tumbuhan yang dipanen (tebu gula khususnya) membawakan keuntungan finansial yang lumayan bagi para petani pemilik tanah, terutama mungkin di tahun-tahun berikutnya dari sistem itu.

Kita akan sangat tergesa-gesa untui menyimpulkan apakah para penduduk ini merasakan sebuah tekanan yang tak dapat ditahan untuk mengalokasikan kembali sawahnya demi ‘mengurangi bebannya’? Tentu saja, cultuurdiensten bukan satu-satunya jasa yang dilakukan kaum tani, ada juga apa yang orang Belanda sebut heerendiensten, dibawah mana kebanyakan rubrik kampanye tenaga (yaitu waktu manufakturan) di lahan serta pabrik dilakukan hingga tahun 1860-an. Beban tenaga ini, yang bisa dipastikan amat berat, juga dirasakan sebagian besar petani pemilik tanah. Tapi tanggapannya, seperti yang setidak-tidaknya cukup diperlihatkan beberapa distrik gula pantai Utara, pastilah bukan hanya meluasnya beban karena re-alokasi _sawah_, serta perluasan kelompok penguasa tanah. Sangat berlawanan, tenaga selama ‘kampanye’ diorganisir di antara kaum tani yang dasarnya mengindahkan diferensiasi sosio-ekonomi yang ada, ketimbang mengabaikannya. “Para penduduk desa utama tak pernah melakukan heerediensten dengan dirinya”, begitulah laporan residen Pekalongan tahun 1850-an. Sebaliknya, mereka menyewa seseoramg yang berasal dari kelompok tidak bertanah di desa ataupun minta mengirimkan salah satu buruhnya.

Point-point mengenai tanggapan-tanggapan petani atas tuntutan-tuntutan sistem tanam paksa ini mengusulkan perlunya meninjau kembali penerimaan luas argumen mengenai pengaruh pemerataan dari sistem itu di pedesaan pasisir. Ini bahkan menjadi lebih kelihatan bila asal-usul historis konsep pemerataan dipertimbangkan. Professor Fasseur menyebut tanpa kurang wibawa daripada negarawan senior kolonial J. C. Baud (walau ada kekhawatiran Baud pada apa yang mungkin terjadi ketimbang penegasan apa yang telah terjadi). Meskipun begitu, banyak bukti yang menyangga tampak berasal dari Eindresume van het….Onderzoek naar de Rechten van den Inlander op den Grond yang terkenal itu, (yaitu kesimpulan dari penyelidikan dari penyelidikan atas hak-hak tanah pribumi), yang disebut W. B. Bergsma antara tahun 1876 sampai 1896. Bagaimanapun juga Eindresume agaknya perlu dilihat dengan hati-hati.

Dari permulaan, penemuan-penemuannnya diberikan warna tertentu oleh tekad Bergsma untuk mempertunjukkan bahwa sistem tanam paksa telah merusakkan kaum tani pemegang tanah kecil Jawa serta menciptakan tempatnya masyarakat pedesaan dengan penguasaan tanah komunal desa yang merupakan ciri dominan. Ini menuntunnya pada mis-konsepsi yang besar terhadap hakekat penguasaan tanah petani di Jawa abad ke-19 dan mengarah pada apa yang Fasseur, diantaranya, karakterisir sebagai suatu “pertempuran khayal” antara tuntutan-tuntutan “penguasaan tanah yang turun-temurun” dengan “pemilikan komunal”. Tapi itu tidak begitu serius mengurangi harga yang sangat tinggi bahan yang dihasilkan Eindresume, yang kebanyakan dari penelitian Belanda yang diadakan sampai tahun 1860-an.

Namun apakah keterangan bahan ini mengarah pada dugaan pengaruh pemerataan sistem tanam paksa? Misalnya yang dinyatakan dalam Eindresume (2, hal. 346) bahwa sebagai akibat penanaman-penanaman yang dipaksakan, “bukan pemilik tanah yang membayar pajak tenaga, tetapi ada yang melakukan (beban) pajak tenaga yang karena itu memperoleh hak sebagian tanah subur”. Dengan ini Bergsma sendiri implisit sadar bahwa tidak semua penduduk desa adalah pemilik tanah. Bahkan, penelitian-penelitian Belanda dari akhir tahun 1860-an dan seterusnya mengungkapkan jumlah ketiadaan tanah yang sangat besar di daerah pedesaan, dimana Bergsma tidak seharusnya mengabaikan begitu saja. tapi penguasaan tanah itu sendiri telah menjadi subjek perubahan terus-menerus sebagaimana jelas maksudnya usulan Bergsma? Keragu-raguan timbul, misalnya, jika Eindresume dibandingkan dengan penemuan-penemuan yang dikenal dengan Komisi Umbgrove, berasal dari tahun 1850-an. Ini merupakan sebuah penyelidikan pejabat Belanda, diketuai Inspektur Penanaman G. Umbgrove, terhadap kondisi-kondisi beroperasinya 95 pabrik gula yang mengerjakan kontrak pemerintah di pulau itu. Simpati yang besar Umbgrove, betapapun, menjamin untuk menjadikan penelitian itu meliputi keseluruhan kehidu[pan desa di distrik-distrik di mana pabrik mengambil tebu dan tenaganya. Penemuan-penemuannya menceritakan banyak hal. Misalnya menjelaskan bahwa sekurang-kurangnya di beberapa keresidenan pasisir pada tahap-tahap akhir sistem tanam paksa bertahan sebuah “kelas” petani pemilik tanah yang turun-temurun (erfelijk) berlanjut pada famili berikutnya, asal mereka bersedia menerima kewajiban-kewajiban yang menyertai kelas tersebut”.

Kalau ketidak-stabilan susunan penguasaan tanah sebagai yang dikesankan dalam Eindresume bisa dipersoalkan, begitu juga anggapan Bergsma bahwa sistem tanam paksa menyebabkan pencairan penting kelompok penguasa tanah dalam kaum tani. Pada bagian-bagian awal Eindresume (1, hal. 63) tampak komentar bahwa “yang terpenting, adalah akibat dari cultuurdiensten sehingga para maron tanah dimudahkan dalam kebanyakan desa”. Namun demikian dalam halaman-halaman Eindresume anggapan ini hanya begitu sedikit mendapat dukungan. Di keresidenan Pekalongan hanya didasarkan dari penelitian sekitar 26 desa. Tidak dapat dipercayanya Eindresume dalam hal tersebut (serta kesukaram-kesukaran inheren para pejabat kolonial untuk bersoal-jawab dengan kepala-kepala desa Jawa?) bisa diukur dari penemuan-penemuannya di distrik Batang Pekalongan. Di sana, kita diberitahu karena “pengenalan perkebunan gula yang dipaksakan… pada saat itu juga tanahnya dibagi-bagikan diantara mereka semua”. Tentu saja itu mungkin kasus utamanya: karena sampai tahun 1850-1 arsip-arsip keresidenan jelas mempertunjukkan bahwa disana telah berlangsung konsolidasi hebat penguasaan tanah desa diantara beberapa orang yang ber-hak istimewa.

Lebih lanjut ada konflik yang berkaitan dengan timbulnya re-alokasi sawah di antara kaum tani. Penilaian Eindresume bahwa ini merupakan pertambahan menyolok tuntutan-tuntutan sistem tanam paksa setelah tahun 1830. Beberapa keraguan terlempar untuk hal itu, karena dari bukti yang disebutkan di awal tulisan ini tentang lazimnya re-distribusi tanah di antara kaum tani pasisir pada dekade-dekade awal abad ke-19. Di tahun 1850-an, sebaliknya, informan-informan Umbgrove tampaknya merasa re-alokasi sawah tahunan sebagai suatu inovasi yang asal-usulnya baru-baru saja, dikaitkan dengan perluasan produksi pasaran dunia oleh Belanda. Di Pekalongan misalnya:

“Hanya ini yang bisa diterima dengan pasti, bahwa pada awalnya tidak ada pembagian lahan-lahan sawah tahunan, yang karenanya tiap sikep bisa terjamin dapat mengolah sebidang tanah yang sama tiap tahun. Dimulainya penanaman-penanaman yang dipaksakan, dan khususnya penanaman untuk gula, menyebabkan perubahan hal itu, bagi para penduduk desa yang ambil bagian penanaman tebu tidak lagi punya alternatif selain menghibur dirinya dengan pembagian (tanah) tahunan, sementara yang lainnya, baik dengan pemilihan maupun melalui dorongan pemerintah, telah menyesuaikan”.

Point utama untuk memahami, karenanya, adalah bahwa re-alokasi macam ini tidak harus merupakan sebuah proses pemerataan. Sebaliknya kelihatannya terutama menjadi sebuah susunan diantara pemegang tanah untuk menampung tuntutan-tuntutan industri gula yang besar, bergabung menjadi perkebunan-perkebunan agar tebu bisa ditanam. Ini, seperti Umbgrove tunjukkan, mengganggu susunan penguasaan tanah yang ada. Tapi itu tidak sinonim dengan penciptaan kaum tani yang secara mendasar homogen.

Jauh daripada itu, sebagai jelas dalam penemuan-penemuan Umbgrove, kaum tani pasisir tetap dikarakterisir dengan pembelahan yang menyusur garis sosial-ekonomi.

Di Keresidenan Pekalongan, yang tampaknya sangat tipikal dalam hal ini, masyarakat petani pada pertengahan tahun 1850-an secara njlimet didiferensiasi dari segi aksesnya terhadap tanah. Yang mendominasi desa dari segi penguasaan tanah adalah kepala desa dan anggota pemerintahan desa. Kemudian ada pembagian utama antara para penguasa sawah (sikep-sikep) dengan kebanyakan cultivator yang tidak menguasai sawah dan ditunjuk sebagai menoempang. Mereka tinggal di rumah tangga penguasa tanah, dan mereka sendiri bisa menjadi sikep sekiranya sawah ada tersedia. Tapi mereka merupakan satu-satunya bagian tenaga kerja desa yang tak bertanah. Di samping itu boedjangboedjang, kebanyakan laki-laki tidak menikah yang juga tinggal di rumah tangga sikep dan bekerja sebagai buruh-buruh dengan upah tunai maupun hasil bumi. Juga buruh-buruh yang disebut wong boeroeh, yang umumnya orang-orang luar desa. Kerja upahan bukan satu-satunya cara dengan mana hubungan-hubungan antara yang bertanah dengan tidak bertanah diartikulasi: berbagai bentuk bagi hasil serta penyewaan tanah juga dikenal. Sebelum memeriksa lebih teliti aspek perekonomian petani ini, bagaimanapun juga, adalah perlu untuk mencoba menjelaskan isu ketiadaan tanah di antara kaum tani, berdasarkan bukti Umbgrove.

Hanya saja masalah penghitungan berapa jumlah rumah tangga serta berapa banyak sawah yang sebenarnya ada di keresidenan-keresidenan pasisir sekitar pertengahan abad ke-19 amat pelik, dan sangat tidak mungkin menganalisanya disini. Meskipun begitu, penemuan-penemuan Umbgrove yang mengenai daerah-daerah yang langsung dieksploitasi pabrik-pabrik gula dimana para manajer serta pengawas (dan personil keresidenan) memiliki lebih banyak minat untuk mendapat keterangan pasti apa yang sesungguhnya berlangsung. Ini tidak mengatakan bahwa mereka telah melakukan hal itu, kecuali mengusulkan bahwa penemuan-penemuan Umbgrove barangkali lebih unggul daripada kebanyakan yang tersedia untuk periode itu. Dari distrik-distrik yang ditentukan bagi tiga pabrik gula besar Pekalongan pertengahan abad ke-19, Umbgrove menjumpai disana 9.169 keluarga penguasa tanah berhadapan dengan 2.238 yang tak bertanah. Diantara keluarga-keluarga tak bertanah ini tidak disangsikan ada beberapa yang bukan petani – para tukang dan sebagainya. Berapa jumlahnya tidak mungkin dihitung dari data Umbgrove, tapi tak mungkin sangat besar. Tapi jumlah yang tak bertanah tak termasuk pekerja-pekerja ‘temporer’ dari luar desa.

Arti adanya diferensiasi sosio-ekonomi yang luas dan terus-menerus diantara kaum tani tentu saja tidak terbatas pada adanya sejumlah besar petani yang tak bertanah di desa-desa pasisir pertengahan abad ke-19. Ia meluas pada beberapa ciri lain produksi pertanian pertanian yang dalam implikasinya sama dengan kapitalis, yang bisa diringkaskan sebagai berikut:

Tumbuhnya Konsentrasi Kekuasaan dan Kekayaan dalam Genggaman Kelompok Kecil, yang ber-hak ‘Istimewa’ di dalam Kaum Tani. Sejak tahun 1850-an Inspektur Penanaman Van der Poel telah berkata bahwa di banyak keresidenan pantai Utara lahan-lahan yang terbaik diterima kepla desa dan sahabat-sahabatnya, dan bahwa “lahan-lahan yang tandus terus-menerus menjadi bagian kelas pekerja kasar”.

Beberapa tahun kemudian, Komisi Umbgrove untuk kasus Pekalongan melihat bahwa repartisi sawah berlangsung dengan model yang arbriter, “seringkali karena kepentingan-kepentingan para anggota pemerintahan desa maka merupakan kerugian bagi sikep. Mereka memilih tanah yang terbaik, mengambil bagian yang lebih besar dibanding haknya atau mengerjakannya sendiri (dengan) pertolongan keluarga-keluarganya sendiri…”.

Sejauh mana hal ini berlangsung diilustrasikan oleh laporan residen Pekalongan mengenai perkembaangan-perkembangan distrik Batang akhir tahun 1850-an:

“Dalam kebiasaan yang ada, yang merupakan pemegang bagian sawah hanyalah paracultivator yang mengambil bagian dalam penanaman gula. Untuk itu para kepala desa membuat peraturan yang menetapkan tiap bau (bouw) tebu gula hanya untuk empat orang laki-laki, tanpa menghiraukan jumlah orang yang tersedia. Semua sawah yang ada dibagi di antara orang-orang ini, dan mereka yang tidak terlibat dalam jasa kerja pada penanaman-penanaman bisa menyewa sawah jika mau. Karena itu jelas bahwa hanya yang ber-hak istimewa yang punya bagian dalam penanaman gula serta menikmati keuntungan ganda, dari sawah dan gula.Orang-orang yang terlibat dalam jasa kerja pada penanaman-penanaman inilah satu-satunya yyang dianggap sebagai para cultivator (landbouwers), dan penduduk lainnya dianggap orang-orang pariah, yang harus berkawan dengan penduduk desa kaya melalui tenaganya”.

Tapi ini bukanlah contoh disparitas penguasaan tanah diantara kaum tani yang terisolasi di pasisir karena kira-kira pada saat yang sama diperkuat bukti dari keresidenan Jepara. Kebanyakan kepala desa disana menguasai antara empat sampai enam belas (bahkan lebih) bau sawah, sementara para cultivator ‘biasa’ menguasai tidak lebih dari satu bau.

Banyak yang dilibatkan dalam poses diferensiasi ini daripada hanya penguasaan tanah. Keputusan mengenai penggantian-penggantian para pemegang tanah yang yang tidak mau atau tidak bisa melakukan sendiri tuntutan-tuntutan jasa kerja yang dibebankan padanya dibawah sistem tanam paksa juga menambah meningkatnya kekayaan kepala-kepala desa serta sekutu-sekutunya. Misalnya kesaksian observasi seorang administrator Eropa atas fabriek gula Wonopringo Pekalongan yangbesar itu Maret 1859:

“…penyediaan kuli-kuli untuk fabriek memberikan para pemimpin kecil suatu kesempatan untuk memanfaatkan kuli-kuli itu untuk maksud tujuannya sendiri… Ada… lalu lintas kuli-kuli yang diselenggarakan para loerah. Kadang kala orang yang tidak ingin bekerja sebagai kuli mengirim sebanyak-banyak setengah rupee pada loerah, yang untuk mendapatkan penggantinya barangkali ia harus memberikan 10 doit, mencadangkan 40 doit untuk komisinya”.

Penyewaan Tanah. Menurut Eindresume, penyewaan tanah (huur en verhuur) luas digunakan diantara kaum tani kebanyakan keresidenan-keresidenan pasisir kira-kira tahun 1870. Berlangsung atas dasar tunai, dan biasanya tidak lebih dari se-tahun. Eindresume jelas membedakan itu dengan bagi-hasil, yang juga “amat lazim”. Laporan mengenai praktek-praktek penguasaan tanah di Batang yang sudah disebut dengan spesifik menyebutkan “penyewaan (verhuren) sawah” oleh para penguasa tanah distrik tersebut, yang karenanya mereka cukup memperoleh uang untuk membeli tenaga pengganti untuk melakukan jasa kerja yang diharuskan sistem tanam paksa.

Tanah Sebagai Barang Dagangan Yang Bisa Dijual. Penjualan tampaknya lumrah di Jawa Barat pada pertengahan abad ke-19. Di Jawa Tengah, bagaimanapun juga, dimana perngkat institusi sosial dan ekonomi yang berlaku secara menyeluruh berbeda, hal itu rupa-rupanya jarang tapi bukan tidak dikenal. Kesimpulan Eindresume adalah bahwa dimana itu terjadi, ia dibatasi pada para cultivator dalam desa yang yang sama, dan akibat dari ketidakmampuan petani membayar landrente atau karena telah tua.

Bukti dari Pekalongan yang berasal dari pertengahan 1850-an menyatakan baik penjualan tanah maupun cara-cara untui membatasi larangan ‘adat’ mengenai hal itu. Menurut Kultuur Verslag keresidenan selama 1856:

“Di sini hidup suatu penyalah-gunaan yang mulai timbul selama setahun ini, yaitu pemagaran (ompaggeren) sawah dan menamakannya kebun-kebun, yang, betapapun juga, kebanyakan tetap dinamai dengan padi.Tujuan tata-cara ini, menurut residen, adalah untuk menghindari pembayaran landrente serta untuk memudahkan penjualan tanah,

“karena penyalah-gunaan yang mulai timbul ini menganggap bidang rumah (house-plot) serta tanah pertanian seperti itu sebagai hak milik pribadi, yang menjadi penyimpangan dari semua institusi-institusi orang Jawa”.

Buruh Upahan. Eksistensi buruh upahan diantara kaum tani telah dicatat pada tahun-tahun pertama abad ke-19. Banyak ditegaskan oleh sumber-sumber pertengahan abad itu seperti Komisi Umbgrove. Tapi yang terpenting adalah bertambahnya penggunaan buruh upahan yang bebas oleh pabrik-pabrik gula pasisir menjelang tahun 1860-an. Ini adalah buruh yang diambil dari kaum tani (meski tidak selalu dari kaum tani distrik-distrik sekitar penggilingannya). Tetapi makin tersedianya buruh upahan pada saat-saat terakhir sistem tanam paksa telah dijadikan pula untuk menyoroti perlunya mempertimbangkan industri gula serta kaum tani sebagai sama-sama menjadi batas sebuah struktur sekonomi tunggal, yang daripadanya dibagi menjadi sektor-sektor ‘modern’ dan ‘tradisional’. Desa Jawa tidak berdampingan, mengeras karena dasar-dasarnya tidak dirubah oleh meluasnya produksi pasaran dunia, disebelah penggilingan-penggilingan gula yang dikelola orang Eropa. Karena dari sebuah contoh penting, permintaan air industri gula selama musim kering (terutama untuk bekerjanya alat penghancur tebu yang digerakkan air maupun untuk mengairi tebu yang baru ditanam) telah merusakkan pertanian desa dan memaksa segolongan tenaga kerja desa memasuki orbit penggilingan-penggilingannya.Sebagaimana telah kita lihat di tahap awal analisis ini, eksistensi tenaga kerja desa tak bertanah adalah sesuatu yang telah mengkarakterisir produksi pertanian di bagian Jawa ini sejak awal abad ke-19. Pengawasan terhadap tenaga kerja ini sejak tahun 1830-an telah diperebutkan antara penggilingan-penggilingan gula di satu pihak dengan kaum tani yang lebih kuat, kepala-kepala desa serta priyayi di pihak lain. Selama awal-awal bulan kampanye akses terhadap buruh merupakan isu yang paling suka dipertengkarkan, karena berkonfliknya kepentingan-kepentingan berbagai kelompok yang menginginkan jasa-jasa para menumpang serta pekerja pertanian yang tak bertanah lainnya. Para petani yang lebih kuat menginginkan mereka bekerja dalam panen padi dan penanaman tanaman kedua; para kepala desa serta priyayi memerlukannya untuk menyusun perencanaan lahan-lahan tebu musim berikutnya, sementara fabriek begitu kampanye dimulai membutuhkan sebanyak mungkin orang. Pada tahun 1860-an, kelihatan bahwa setidak-tidaknya di Pekalongan fabriek mulai memenangkan pertempuran itu. Salah satu sebab terpentingnya adalah berkurangnya hasil pertanian ‘desa’ yang mebelakangi industri gula. Menurunnya panen-panen beras, sukarnya memperluas daerah sawah yang ada serta berkurangnya kesempatan-kesempatan untuk tanaman kedua mempengaruhi ‘kemerdekaan’ segolongan tenaga kerja desa yang sampai sekarang direkrut dengan paksa untuk bekerja hanya melalui kampanye dengan landasan yang sulit serta labil. Orang-orang tak bertanah pedesaan yang bergantung pada pekerjaan lapangan tidak lagi bisa merasa hidup dalam desa, dan dipaksa untuk mencoba bekerja di pabrik-pabrik gula selama kampanye. Ini jelas dirasakan baik oleh pejabat-pejabat pemerintah maupun manajer-manajer fabriek saat itu. Ada persamaan yang amat dipahami antara produksi dengan petani dengan rekruitmen buruh pabrik yang mudah dalam industri gula: panen beras yang berhasil, seorang manajer melaporkan dari Kendal keresidenan Semarang tahun 1867, “berarti bahwa penduduk punya sedikit keinginan untuk bekerja…” Sebaliknya, di tetangganya Pekalongan sepuluh tahun lebih awal, dikatakan oleh pemilik pabrik lainnya bahwa “penduduk ingin sekali pindah pekerjaan… yang mungkin karena bertambahnya kegagalan panen beras”. Pada tahun 1870-an, di pabrik Pekalongan yang sama, para pekerja setiap hari tertahan sejak di peintu-pintu pabrik, amat banyak jumlahnya yang mengalir dari desa-desa selama musim kering. Seperti kata-kata direksinya yang amat tepat, “tontonan yang mengasyikkan” melihat mereka semua berkerumun di luar pabrik pada saat perubahan regu, setiap orang mencoba meyakinkan bahwa ialah yang harus diterima. Singkatnya, sebuah kelas buruh bebas, yang sebagian besar mata pencahariannya bergantung pada hasil upah industri gula, sedang dalam proses formasinya di pedesaan pasisir sampai tahun 1870.

Produksi Barang Dagangan Pangan. Para pengamat Eropa yang berkedudukan baik dari permulaan telah melihat bahwa sistem tanam paksa yang kemungkinan besar menciptakan pasaran internal beras di Jawa. Misalnya John Palmer, pemilik _absentee estate_ Cikandi Ilir di Jawa Barat, menyatakan pada agen Batavianya tahun 1832 bahwa bagaimanapun juga skema-skema Van den Bosch keliru, mereka sangat percaya pada keuntungan estateestate beras seperti yang dilakukannya, karena “beras tidak pernah memerlukan pasaran melalui pertambahan penduduk dan pemanfaatan (devotion) tanah yang beralih pada bidang-bidang pertanian lain”.

Kenyataannya, sampai pertengahan abad itu jelas bahawa sistem tanam paksa telah menimbulkan pertambahan yang sungguh-sungguh dalam lalu lintas beras dari satu ke lain keresidenan karena produksi beras secara lokal dibatasi oleh penanaman-penanaman yang dipaksakan. Keresidenan Pekalongan sendiri, yang pernah menjadi eksportir beras, telah mengalami defisit daerah berasnya pada tahun 1850-an, sebagian, setidak-tidaknya, sebagai konsekuensi beroperasinya industri gula. Pertambahan penduduk merupakan faktor yang relatif kecil di sini. Bahkan di beberapa distrik gula utama keresidenan tersebut sama sekali hampir tidak ada faktor itu. Di daerah yang melayani pabrik besar Wonopringo, misalnya, sedikit sekali arti pertambahan penduduk sampai delapan belas enam puluhan. Adalah tuntutan-tuntutan industri gula yang merupakan faktor pokok mendasar defisitnya beras, seperti yang dengan sangat terbuka diakui pejabat-pejabat keresidenan. Tapi situasi itu di mata mereka seluruhnya dijustifikasi denagn jumlah uang yang diperoleh para petani karena bekerja pada industri gula. Misalnya, menurut Kultuurverslag residen untuk tahun 1857, pendapatan tunai dari gula lebih banyak dari pada perolehan potensial panen padi dan tanaman kedua yang dijadikan satu, dan memberikan uang lebih dari cukup untuk membeli beras yang diimpor dari tempat lain.

Hakekat melayani sendiri analisis ini (residen menikmati sebagian prosentase keuntungan gula, tapi tidak bisa menarik ekstra panen padi) jelas kelihatan, karena sangat mengabaikan elaborasi hubungan-hubungan produksi yang ada dalam kaum tani dan adanya kerumitan yang amat sangat dalam kalkulasi realistis keuntungan dan kerugian. Meskipun begitu mengandung kebenaran pokok: tekanan sistem tanam paksa telah membawa ke arah perkembangan produksi barang dagangan yang meluas (generalised) dalam bahan makanan di desa Jawa menjelang paruh kedua abad ke-19.

Priyayi, Pejabat-Pejabat Kolonial serta Pabrik-pabrik Gula

Meskipun buruh upahan yang bebas mulai memperlihatkan kehadirannya di industri gula tahun 1860-an, sebagian peran dalam pengorganisasian produksi pasaran dunia melalui paksaan ekstra-ekonomi atas kaum tani yang dijalankan olef ‘gentri’ masih tetap bertahan. Walaupun demikian, di banyak keresidenan pantai Utara kekuasaan bupati dan pegangan mereka atas para cultivator telah mengalami sejumlah perubahan penting selama tahun-tahun terakhir sistem tanam paksa. Sebagaimana telah ditunjukkan, erosi keberdikarian desa dalam bahan makanan telah mengurangi arti priyayi dalam menjamin pengawasan atas tanah serta tenaga priyayi. Pada saat yang sama, tumbuhnya kekuasaan serta pengaruh administrasi kolonial dan pabrik-pabrik gulanya artinya adalah bupati serta bawahan-bawahannya kini beroperasi dalam lingkungan yang amat berbeda dibanding yang ada tiga puluh tahun sebelumnya. Menggambarkannya sebagai kelas ‘feodal’ atau sebagai penguasa-penguasa ‘tradisional’ pedesaan menjadi kurang mengungkapkan realitas kecuali mengaburkan perubahan-perubahan yang tengah berlangsung.

Analisis dibawah ini hampir secara eksklusif mengenai keresidenan Pekalongan. Karena itu penting untuk menyadari bahwa ini adalah daerah pasisir dimana Belanda mendapatkan kesukaran tertentu dalam pensuksesan pelaksanaan sistem tanam paksa, sama sekali bukan karena permusuhan berlarut-larut dari priyayi yang dipimpin keluarga bupati Batang. Bupati tua, Soero Adiningrat, yang diberhentikan tahun 1836, dan anaknya yang menggantikannya ternyata sekaligus menjadi lawan yang paling efektif dan bisa bertahan terhadap petrluasan kekuasaan Belanda. Yang khas misalnya dalam tahun 1837 seorang asisten-residen yang ditunjuk untuk istana bupati dengan maksud sesungguhnya mengamatinya lebih dekat, orang malang ini telah dipermalukan dan dipecat dalam beberapa bulan karena tampaknya bersekutu dengan bupatinya melawan keresidenannya! Meskipun situasi Pekalongan pelik, ia menjadi sangat efektif untuk menyoroti apa yang tengah terjadi pada priyayi di sepanjang pasisir karena ekspansi produksi pasaran dunia yang ada dibawah pengayoman sistem tanam paksa.Asumsi bahwa Perluasan Produksi Pasaran Dunia Bisa Diperoleh atas Perantaraan Penguasa-penguasa ‘Tradisional’ Ternyata Tidak Benar. Bupati serta bawahannya (kepala-kepala distrik atau wedana) disangka menjadi ujung tombak (the lynch-pin) sistem tanam paksa. Adalah melalui pemanfaatan pengaruhnya di pedesaan sehingga kaum tani bisa diorganisasikan serta ditertibkan untuk urusan penanaman tanaman ekspor. (Ada bagian dalam skema Van den Bosch bagi insentif para cultivator, namun dalam prakteknya sedikit). Maka oposisi atau ketidak-acuhan priyayi merupakan pukulan utama harapan-harapan kesuksesan sistem tersebut di keresidenan. Tampaknya sikap mereka didasarkan pada dua pertimbangan. Di pihak pertama, sistem itu mengancam untuk merusak hubungan-hubungan produksi yang ada di pedesaan dimana priyayi serta koneksi-koneksi Cina dan Arabnya merupakan pewaris utama. Belanda amat sembrono dalam tekadnya memeras sebanyak mungkin hasil dari sawah keresidenan, dan memulainya dengan hasrat ‘penemuan’ penduduk, tanah bahkan kadang-kadang seluruh desa. Tentu saja hal ini membahayakan pajak-pajak panen serta pemanggilan jasa-jasa kerja (sebagai ‘cara-cara lama’) yang bertahan dibawah permukaan landrente.

Pertimbangan kedua adalah bahwa priyayi rupa-rupanya telah menghitung kesempatan-kesempatan suksesnya sistem baru tersebut jelas sedikit. Van den Bosch berharap berhasil membujuk mereka dengan memberi mereka prosentase keuntungan penanaman-penanaman yang dipaksakan. tapi ini di Pekalongan anehnya tidak punya daya tarik untuk selama beberapa tahun setelah 1830. Bahkan pada tahun 1850-an (pada waktu sistem tersebut mulai dikenal di keresidenan), pertumbuhan yang berarti cultuurprocenten dua bupati Pekalongan lebih rendah dibanding yang dinikmati bupati-bupati keresidenan-keresidenan tetangganya.

Hasilnya adalah bahwa priyayi gagal memberikan tingkat kooperasi yang diperlukan sistem agar sukses dalam pelaksanaannya. Pada tahun 1844 misalnya, tentang wedana Pekalongan dikatakan bahwa ia “tampaknya mengenyampingkan begitu saja semua tata aturan yang berkenaan dengan tugas pemerintahan, apapun sifatnya”. Ini barangkali kasus penyimpangan yang terkecuali, meskipun menandakan pengabaian penanaman-penanaman yang dipaksakan yang tersebar di antara priyayi. Bupati Batang sendiri memberi sebuah contoh yang tak ada bandingnya. Sebuah pemeriksaan atas keadaan perkebunan-perkebunan gula yang jelek di daerah ini pada bulan Juli 1844, misalnya, menghasilkan informasi bahwa makin lama makin sedikit petani yang menjadi pengolah tanah gula, yang pagi-pagi sekali datang dan pergi menjelang sore hari, sehingga banyak tebu yang baru ditanam telah dipenuhi rumput-rumput liar. Dalam masalah itu, seorang kontroleur Belanda mengadu pada residen, bupati tidak menggerakkan bantuan untuknya. Meskipun permohonan-permohonan ini diulangi (dan mengancam akan dilaporkan pada residen), hasilnya paling-paling adalah:

“bahwa sejauh ini saya tidak bisa melihat sedikitpun perbaikan dalam pelaksanaan kerja lamban yang sehari-harinya dilakukan, paling tidak dalam hal mendatangkan buruh-buruh”.

Berhadapan dengan keadaan yang bersifat melawan macam ini, akhirnya Belanda dalam tahun 1848 mengambil tindakan untuk mematahkan kekuatan para bupati. Pada waktu masa jabatan kedua tengah berjalan bupati dipecat dari jabatannya, dengan alasan-alasan yang tidak ada kaitan langsung dengan kegagalan penanaman-penanaman yang dipaksakan tapi hanya dimengerti sepenuhnya atas dasar kejengkelan Belanda yang sudah terpendam lama terhadap ketidak-mampuannya membujuk priyayi keresidenan untuk mengambi pada sistem. Dengan hal itu langkahnya sukses. Setelah pertengahan abad bupati yang baru dilantik beserta bawahannya kebanyakan lebih tanggap terhadap tekanan Belanda dibanding sebelumnya, dan pada umumnya berhati-hati untuk patuh pada peraturan-peraturan. Misalnya pada tahun 1855 residen bisa melaporkan bahwa “penghisapan gentry mulai menjadi hal masa lalu”. Sepuluh tahun kemudian, hampir tanpa kecuali, kepala-kepala distrik bisa digambarkan sebagai “orang yang paling cocok”, sementara pada tahun 1870 residen merasa yakin mengatakan bupati orang yang “sikapnya terhadap pemerintah patuh tanpa menginginkan sesuatu”.

Perubahan Peran Priyayi di dalam Organisasi Produksi. Setelah pertengahan abad jelas bahwa bupati dan wedana dengan amat sangat efektif mulai bekerja sama dengan pejabat residen di dalam organisasi produksi pasaran dunia dibanding keadaan sebelumnya. Kekuasaan serta pengaruhnya meskipun begitu telah mengalami erosi sampai sedemikian luas hingga deskripsinya sebagai ‘penguasa-penguasa tradisional’ menjadi semakin palsu.

Bupati didemoralisir juga tak punya kewenangan. Ini begitu jelas terbukti dari laporan-laporan keresidenan tahun 1850-an yang salah satu diantaranya baik dikutip dengan agak panjang. Misalnya dalam tahun 1857 dikatakan bahwa bupati Pekalongan telah mengasingkan dirinya pada tempat candu (opium-taking), sementara rekannya di Batang sama sekali diasyikan dengan masalah-masalah keuangan dan rumah tangga.

“Di pihak lain, meski tidak dilupakan bahwa tak ada bupati-bupati yang mewarisi ayah-ayahnya dalam garis suksesi sesungguhnya, tapi dari pemecatan atau mengganti (bupati-bupati) yang terdahulu, yang terpilih karena penempatan tugas pemerintah. Karena itu mereka, boleh dikatakan, tak ada yang bisa memapankan dirinya sendiri, dan pada saat pengangkatannya juga diisyaratkan awal kebangkrutan… Tidaklah perlu mengatakan bahwa kewibawaannya terancam sebagai akibat hal ini. Pameran serta kemegahan luarnya masih tetap sebagai orang yang menyangga secara kokoh kewibawaan penguasa-penguasa pribumi… kekuasaannya maka dari itu… nihil, dan keduanya dianggap tidak lebih tinggi dari pada pejabat pribumi lainnya oleh… penduduk propinsi ini. Seluruh prestisenya sebagai pemimpin hilang.

Melemahnya kedudukan bupati bersamaan di antara priyayi secara keseluruhan. Di mata penduduk biasa mereka merupakan pegawai-pegawai yang digaji, yang melaksanakan tugas: “pada umumnya, prestise keturunan tidak ada di sini”.

Meskipun keterangan ini memberikan pernyataan yang kadarnya agak berlebihan (residen-residen yang berikut agak lebih dipercaya analisisnya), hampir tidak bisa disangsikan bahwa watak penguasa-penguasa ‘tradisional’ pedesaan tengah berubah dalam tingkat yang penting dibawah tekanan kekuasaan kolonial.Proses ini sesungguhnya dibantu oleh makin bertambahnya tekanan Belanda untuk mengurangi jumlah jasa kerja yang diminta priyayi dari kaum tani dan untuk menjamin berfungsinya landrente seperti yang diharapkan, karena di subversi bupati serta kepala-kepala distrik. Tentunya ini yang menghasilkan konsekuensi pertama menggeser priyayi dari kedudukannya sebagai pengambil surplus petani. kejelasan lainnya, itu hanya bisa berjalan atas dasar pengetahuan Belanda mengenai hal-ihwal tanah serta sumber-sumber tenaga pedesaan secara tepat. Ini membuka daerah keraguan yang besar terhadap tingkat efektifitas maksud tujuan Belanda. Misalnya tahun 1859 seorang residen cenderung percaya bahwa hanya ada satu kepala distrik yang tetap menarik upeti beras dari kaum tani sebagai pengganti pembayaran landrente, tapi pada dekade yang sama usaha-usaha untuk ‘mengorganisasikan kembali’ jasa-jasa kerja telah difrustasikan karena kurang bisa diandalkannya statistik-statistik kependudukan.

Tetapi Belanda masih tetap gigih dan menjelang akhir tahun 1860-an sebuah Opname (pengukuran) penting telah diselesaikan di sebuah keresidenan. Sampai tahun 1870 pejabat-pejabat kolonial dengan cukup keyakinkan berbicara tentang “penyusutan besar-besaran heerediensten, khususnya pelayanan personal pada pejabat-pejabat pribumi” sebagai hal yang tengah terjadi.

Kedudukan priyayi di dalam pengorganisasian produksi pasaran dunia di Pekalongan setelah tahun 1850 tak diragukan lagi disamping berubah juga kompleks. Di satu pihak, sepanjang penanaman tebu terus diadakan atas dasar buruh paksaan (yaitu sampai setelah’berakhirnya’ secara tuntas sistem itu tahun 1870), kelihatannya itulah yang menjadi bagian vital operasinya. Suatu intisari dari dagboek seorang kontroleur Pekalongan pada tanggal 6 Mei 1858, misalnya, dengan amat gamblang memperlihatkan bagaimana juga bupati sendiri merupakan alat yang mengatur perkebunan-perkebunan secara langsung:

“Berkuda bersama bupati ke fabriek Wonopringo. Meninjau lahan yang ditanami tanaman (tebu) baru. Memakai kesempatan ini untuk menekan bupati agar menginstruksikan wedono serta para mantri untuk menjamin pem-bajak-an tanah dilakukan lebih dalam dibanding sebelumnya. Bupati langsung menurutinya.

Tapi dalam bidang produksi inipun, merangkak beberapa keberatan tertentu terhadap kedudukan priyayi. Sampai tahun 1870 para pemilik pabrik Wonopringo itu juga bisa dengan serius merenungkan penanaman sekitar 400 bau tanah secara ‘bebas’, “yang menyusunnya bersama dengan para pemegang tanah” dan “tanpa campur tangan para pemimpin pribumi”.

Untuk kampanyenya sendiri (musim pemanufakturan berlangsung dari bulan mei hingga September/Oktober) ada banyak indikasi yang jelas bahwa menjelang tahun-tahun terakhir sistem tanam paksa priyayi tidak begitu lagi diperlukan. Dari peristiwa yang ada, kedudukan yang dipegangnya dalam proses produksi pasaran dunia telah mengalami transformasi yang berarti. Tahun 1856 di Pekalongan, seorang wedana merasa cukup yakin untuk memberitahukan administratur fabriek gula Wonopringo bahwa tidak ada manfaatnya bagi pabrik untuk mengadakan rekruitmen buruh atas dasar namanya. “Orang kecil hanya akan patuh padanya”.

Namun kurang dari sepuluh tahun, para pekerja berkumpul di luar pintu-pintu pabrik menunggu diterima bekerja. Disini point utamanya adalah bahwa pada pertengahan tahun 1860-an penyediaan buruh paksaan yang direkrut pejabat-pejabat kolonial untuk bekerja selama kampanye untuk sbagian besar Pekalongan telah dihapuskan setahap demi setahap. Ada beberapa sengketa mengelilingi buruh ‘bebas’ yang menggantikannya. Ada banyak bukti, seperti misalnya, priyayi serta para kepala desa yang tetap menyediakan buruh untuk pabrik-pabrik sebagaimana layaknya, dengan perbedaan bahwa sekarang hal ini hasil rancangan swasta yang dibuat langsung dan hati-hati bersama dengan fabriek, atas dasar kerja sama secara diam-diam dengan pejabat-pejabat keresidenan. Saya nyaris tidak perlu memberitahukan anda”, tulis administratur Wonopringo pada majikannya di Batavia tahun 1863, “bahwa disini segala sesuatu hampir seperti diwajibkan”.

Namun hanya dalam beberapa tahun saja telah terjadi perubahan-perubahan penting, baik di Pekalongan maupun tetangganya Semarang. Sebagaimana telah disebutkan, bertambahnya ketidak-mampuan kaum tani untuk mengadakan mata pencahariannya sendiri dari pertanian desanya telah memaksa segolongan tenaga kerja desa langsung memasuki orbit perusahaan penggilingan tebu. Dalam hal ini, peran priyayi tampaknya menjadi orang menertibkan buruh ketimbang perekrut. Kewibawaannya penting untuk mempertahankan petani pada kontrak-kontraknya.

Yang pasti baik priyayi maupun kepala desa menerima pembayaran tunai dari pabrik-pabrik gula. Tapi, ini bisa diperdebatkan, kebanyakan pembayaran ini merupakan kompensasi karena kehilangan buruhnya sehingga mendorong peranmereka menjadi broker buruh. Di keresidenan Semarang bagian Kendal tahun 1860-an, misalnya, kesukaran-kesukaran yang dialami manufaktur-manufaktur gula untuk mendapatkan buruh selama ‘kampanye’ dikatakan berhubungan dengan:

“Kesewenang-wenangan serta oposisi para pemimpin pribumi, yang sebanyak mungkin berusaha menekan perkembangan tenaga kerja bebas di antara orang Jawa karena bertentangan dengan kepentingan-kepentingan dan prestisenya sendiri, sementara hingga kini mereka memahami jasa-jasa kerja wajib untuk penduduk menjadi sumber sesungguhnya kewibawaan dan penghasilan”.

Tapi pada tahun 1866 dikatakan bahwa “kekerasan hati, manajemen yang baik dan pembayaran-pembayaran yang berlebihan” telah mengakhiri oposisi pejabat-pejabat lokal Jawa. Rekruitmen buruh bebas kini bisa berjalan tanpa gangguan baik dari kepala desa maupun priyayi.

Pabrik-pabrik Gula Mulai Melibatkan Dirinya dalam Produksi Tebu. Bagaimanapun juga tidaklah mudah begitu saja mengatakan bahwa priyayi tengah dipaksa untuk melepaskan pengawasannya atas organisasi produksi hingga derajat tertentu. Di dataran rendah Pekalongan yang ditanami gula, juga ditempat lain di tempat pasisir, ada faktor baru dalam situasinya: fabriek gula yang dikelola orang Eropa, yang menjadi ciri pedesaan dimanapun juga. Penetapan industri gula dibawah sistem tanam paksa diduga untuk tebu yang ditanam kaum tani dibawah pengawasan kepala-kepala desa serta priyayi, dan untuk urusan pemanenan serta penggilingan tebu (dan hanya) menjadi kekuasaan fabriek, yang sebagian besar dikelola para kontraktor Eropa.

Dikotomi produksi ini menyebabkan sejumlah masalah bagi perusahaan penggilingan dan segera tertinggal dalam praktek. Hasil gula, dan karenanya laba kontraktor, sangat berkaitan dengan kualitas tebunya. Teknologi pabrik hanyalah pertimbangan sekunder.

Dalam keadaan-keadaan inilah, tak lama kemudian fabriek mulai mengawasi organisasi penanaman tebu. Di Wonopringo, yang terbesar dari tiga penggilingan gula utama Pekalongan di pertengahan abad ke-19, administratur fabriek pada awal tahun 1850-an telah mengatur, inspeksi bulanan ke lahan-lahan tebu yang jelas yakin bahwa rekomendasi-rekomendasinya akan dilaksanakan. Kenyataannya bahwa kontroleur Belanda di distrik dekat Wonopringo berteriak-teriak setiap minggu yang barangkali untuk mempermudah hal itu. Mendekati sepuluh tahun terakhir fabriek telah menempatkan beberapa pengawas pada perkebunan-perkebunan sendiri, yang memperkenalkan metode-metode pembajakan lebih dalam dan penanaman yang baru dan dengan hati-hati membujuk wedana.

Singkatnya, fabriek tidak berdiri terlepas dari susunan-susunan penanaman tebu. Sebaliknya, lama sebelum berakhir masa sistem tanam paksa, ia menjadi amat terlibat di semua aspek produksi.

Konklusi: Kapitalisme di Pedesaan Jawa Bagian terbesar tulisan ini tercurah pada diskusi masyarakat serta perekonomian pedesaan Jawa seperti yang hidup di pertengahan abad ke-19 sebelum dan selama masa sistem tanam paksa. Sebagaimana saya lihat, penjelasan (argument) dasar berkisar di sekitar dua isu utama. Pertama menyangkut jenis struktur-struktur sosio-ekonomi yang memberi watak pedesaan Jawa awal abad ke-19, dan kedua berkenaan dengan hakekat perubahan-perubahan yang terjadi karena akselerasi produksi pasaran dunia setelah tahun 1830. Seluruh pendirian saya adalah bahwa tenaga untuk perkembangan jenis kapitalis ada di pedesaan Jawa pada dasawarsa-dasawarsa pertama abad ke-19, dan bahwa perkembangan-perkembangan yang berikut, jauh dari gambaran petrifaksi struktur-struktur ‘pra-kapitalis’, menampakkan meresapnya pertumbuhan hubungan-hubungan serta tujuan-tujuan kapitalis. Tentu di wilayah-wilayah hubungan-hubungan serta tujuan-tujuan produksi ini inti percekcocan ditempatkan. Jika pemahaman saya tepat (dan argumennya memang mudah sekali berubah-ubah tekanan karena interpretasi) posisi involusi pertanian adalah bahwa produksi petani terutama tetap bersifat subsistensi, sementara produksi pasar dunia melahirkan sektor ‘modern’, yang dikuasai Barat. Pada saat yang sama, hubungan-hubungan produksi di antara kaum tani tetap ‘tradisional’ dan terbaik dipahami dalam istilah bukan kelas. Dalam bagian bukunya yang terkenal itu, Geertz berbicara tentang masyarakat desa yang berusaha mempertahankan suatu “derajat homogenitas sosial dan ekonomi yang cukup tinggi melalui pembagian kue (pie) ekonomi hingga menjadi potongan-potongan kecil yang terus-menerus bertambah banyak”. Bisa agak disangsikan pandangan Geertz yang mengatakan kue ini bukan kapitalis. Adalah kepastian, satu pakan kapitalis yang baru mulai menjadi pengacau involusi pertanian ‘borjuis desa’ yang baru nampak bentuknya, sebagai pemilik-pemilik tanah utama dan perantara-perantara penggilingan gula berhadapan dengan sebagian besar kaum tani. Tapi yang jelas bahwa Geertz melihat perkembangan ini sebagai penyimpangan jangka pendek dari keseluruhan pola ‘involusi’ dan hal yang digugurkan karena Depresi tahun 1930-an.

Karakteristik lebih jauh masyarakat Jawa ini dalam jangka panjang merupakan pelanjutan dan penguatan eksistensi rangkaian mekanisme re-distributif yang merupakan dasar “kemiskinan yang dibagi” (shared poverty). Konsekuensinya, menurut Geertz, adanya disparitas penguasaan tanah yang hidup di dalam kaum tani yang sesungguhnya bukan berpedoman pada diferensiasi sosio-ekonomi. Munculnya kelas-kelas di dalam kaum tani dihalang-halangi oleh susunan-susunan bagi hasil, kereja panen dan lain sebagainya yang pada dasarnya bersifat lunak, yang menghasilkan komposisi kaum tani yang terdiri dari “cukupan dan kekurangan” (just enoughs and no-quite enoughs) ketimbang “kaya dan miskin” (haves and have-nots). Singkatnya, kaum tani Jawa yang ‘terinvolusi’ itu digambarkan sebagai sesuatu yang lain daripada kapitalis, baik dalam terminologi maupun dalam konsep. Pandangan ini sama sekali bukan khas pada involusi pertanian, meskipun begitu, dan terasa ekspresinya pada sejumlah penulis yang berhutang budi pada Geertz meski tak kentara sama sekali. Dalam sebuah kertas kerja baru yang meninjau ekonomi politik Jawa, misalnya, Dr. Dick Robison mengatakan (inter-alia) bahwa dengan akselerasi produksi pasaran dunia pada pertengahan abad ke-19, “cara-cara pra-kapitalis terbeku” dan bahwa konsekuensinya “hubungan-hubungan produksi pertanian Jawa yang ada” telah dikonsolidasikan.

Seraya akan menjadi jelas, argumen tulisan ini berlangsung dengan amat bertentangan. Di satu pihak, sifat tulisan Geertz yang bersemangat mengenai Jawa pada dua puluh lima tahun terakhir adalah sesuatu yang hampir tidak bisa dinilai terlalu tinggi. Sekalipun begitu apakah hipotesa cemerlang _involusi pertanian_ masih tepat, dan itu akan disayangkan jika ia salah menduga untuk beberapa hal. Dalam tulisan ini saya mencoba mempertunjukkan sebuah pandangan yang agak berebeda mengenai apa yang sesungguhnya terjadi di Jawa abad ke-19 yang bisa dipertahankan, didukung oleh data sejarah yang makin menjadi tersedia.

Saya sampai pada konklusi ini karena sejumlah pertimbangan. Pertama lahir karena penolakan terhadap eksplanasi ‘dualis’ perkembangan ekonomi Jawa di masa kolonial. rgumen yang ada di sini menegaskan tidak bisanya dibagi hubungan-hubungan antara kaum tani, ‘gentry’ dan industri gula. Hal yang paling penting adalah perusakan keberdikarian kaum tani dalam bahan makanan sebagai akibat tuntutan-tuntutan industri gula atas tanah, air dan buruh. Konsejuensi daripada hal ini, dan juga perkembangan-perkembangan penting lainnya yang berhubungan dengan penduduk desa maupun priyayi, telah diuraikan dalam analisis terdahulu. Hasilnya, jauh dari gambaran pembekuan organisasi produksi yang ada, menggambarkan penarikan perekonomian dan masyarakat desa secara kuat ke dalam orbit perusahaan kapitalis. Dalamproses ini, mereka menjadi bagian integral sistem produksi kapitalis.

Tingkat inytegrasi ini bahkan menjadi lebih kelihatan ketika pengaruh-pengaruh akselerasi produksi pasaran dunia pada hubungan-hubungan sosial dan ekonomi yang berlaku di dalam kaum tani diperiksa agak lebih terperinci. Saya telah menunjukkan bagaimana gambaran dunia usaha tani petani desa yang ‘tradisional’ dan sebagian besar homogen yang kurang lebih secara eksklusif dikerjakan oleh tenaga keluarga itu memperdayakan. Suatu laporan sejarah masyarakat desa ‘tradisional’ pasisir dengan susah payah hanya bisa ditahan sampai tahun 1800. Apa yang terungkap selama dekade-dekade awal abad ke-19 adalah bahwa produksi pertanian diorganisasikan di antara kaum tani atas dasar diferensiasi tajam antara penguasa tanah dengan yang tidak menguasai tanah. Meskipun diferensiasi ini bisa disangsikan karena tekanan-tekanan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat kolonial pada tahun-tahun pertama sistem tanam paksa, setiap indikasi yang ada menegaskan dan memperkuat bahwa pada akhirnya keuntungan-keuntungan dari sistem ini diambil kelompok-kelompok penguasa tanah yang lebih besar, yang ber–‘privelege‘ di dalam kaum tani. ‘Kaum tani besar’ tak hilang dari pedesaan Jawa pada abad ke-19 sebagai konsekuensi pengaruh sistem tanam paksa yang diduga merata. Sebaliknya, justru kelompok inilah yang diantaranya menjadi penerima warisan.

Sebagai akibatnya, produksi pertanian terus-menerus diorganisasikan di antara kaum tani atas dasar susunan bagi hasil, sewa-menyewa tanah dan buruh harian antara penguasa tanah dan yang tidak bertanah. Adalah juga mereka yang tidak bertanah yang ditarik karena dasarnya makin ‘sukarela’ ke dalam industri gula sebagai penebang tebu dan “kuli-kuli pabrik”. Yang pasti, dalam kasus ini mereka tidak bisa digambarkan sebagai telah diproletariatkan sepenuhnya. Hubungan-hubungan yang ada di antara mereka dengan para petani penguasa tanah jelas dikhaskan oleh sesuatu yang lebih daripada hubungan ekonomi murni. Misalnya, pertuanan (clientage) yang memiliki berbagai-bagai dimensi ekstra-ekonomi. Juga (seperti yang Geertz amati) mayoritas pekerja Jawa di industri gula hanyalah musiman, yang kembali ke desa setelah kampanye.

Namun memandang tenaga kerja kampanye itu sebagai pada dasarnya ‘setengah kaum tani’ adalah mengabaikan kenyataan bahwa kaum tak bertanah desa makin menjadi bertambah tergantung pada apa yang mereka bisa peroleh di industri gula. Dengan berkurangnya hasil pertanian ‘desa’ karena dampak produksi tanaman ekspor (setelah pertengahan abad disatukan dengan sejumlah tanaman) berarti bahwa mereka yang dulunya menemukan sebagian besar mata pencaharian di dalam desa tidak lagi mendapatkannya dengan mudah. Melalui satu atau lain cara mereka telah digiring ke arah ketergantungan yang makin kentara pada pabrik-pabrik gula. Karena keadaan-keadaan seperti itu, pendiriannya bahwa mereka tidak ‘diproletarisasikan sepenuhnya’ yang menjadi resiko akan menjadi alat yang suka menonjolkan keahliannya belaka. Tuntutan serupa mungkin juga dilancarkan terhadap desakan pentingnya faktor-faktor ekstra-ekonomi dalam menentukan hubungan antara penguasa tanah dengan yang tidak bertanah di antara kaum tani. Kedua argumen tentang bukan perkembangan kapitalis di pedesaan Jawa selama periode kolonial tersebut didasarkan pada paradigama mengenai apa yang merupakan perkembangan kapitalis sehingga amat menyesatkan. Adalah paradigma yang berusaha mencocokkan, begitulah kita katakan, hubungan-hubungan antara mesin-mesin besar dengan tenaga kerja pabriknya, tapi sama sekali tidak cukup menggambarkan hubungan-hubungan kompleks, di masa lalu maupun di saat sekarang ini, yang umumnya diterima sebagai kapitalis. Bentuk-bentuk pertuanan (clientage), misalnya, ada dan terus ada di dalam kerangka produksi kapitalis. Yang bisa saja dipakai mengaburkan pengertian apa yang tengah berlangsung di Jawa masa kolonial dengan bersikeras bahwa kehadirannya bisa dibuktikan menyingkirkan kemungkinan perkembangan kapitalis secara serempak.

1

TAKASHI SHIRAISHI TENTANG DIGUL (1/5)

“Berpuluh kawan di tiang gantungan, beratus-ratus melayang jiwanya.
Laki dan istri dalam buangan, beribu-ribu di dalam penjara.
Ya! ya! ya! Itulah yang akan, mendatangkan dunia kemerdekaan.
Ayo, lawan kawan kita semua. Hancurkanlah si penjajah durhaka!”

Itu sebagian dari lagu “12 Nopember” yang menceritakan Pemberontakan PKI
tahun 1926. Setelah pemberontakan itu para pemimpinnya dibuang ke Digul.
Beberapa tahun kemudian tokoh-tokoh PARI, PNI, PARTINDO, PERMI, PSII, dll juga
dijebloskan ke Digul. Wawancara ini tentang “Laki dan istri dalam buangan” itu
dan tentang arti Digul dalam politik kolonial pada tahun 30-an.
Wawancara ini kami adakan untuk menghormati teman-teman aktivis yang sedang dipenjara
oleh Suharto. Takashi Shiraishi adalah guru sejarah di Universitas Kyoto.
Oleh murid-muridnya dia biasa dipanggil sinsei, artinya guru dalam bahasa
Jepang.

EXORBITANTE RECHTEN
T: Dalam majalah “Indonesia” April 1996, Sinsei menulis artikel “The Phantom World of Digul,” tentang kamp tahanan politik Digul di Irian Barat. Kami ingin tahu lebih banyak tentang Digul ini. Pertama, apa dasar hukumnya pemerintah kolonial Belanda waktu itu membuang para pemberontak 1926 ke Digul?

J: Waktu itu ada hak istimewa dari Gubernur Jenderal yang namanya Exorbitante Rechten. Siapa saja yang ditunjuk oleh Gubernur Jenderal sebagai orang yang mengancam keamanan dan ketertiban, atau rust en orde, dari pemerintah Hindia Belanda, tidak boleh tinggal di Hindia Belanda atau ditunjukkan tempat dimana dia harus tinggal. Itu dasar hukumnya Digul didirikan.

T: Sebelum pemberontakan 1926 itu sudah ada beberapa tokoh yang dibuang. Seperti Pak Sorontiko Samin yang dibuang ke Sumatra Barat tahun 1907. Dr Cipto, Douwes Dekker, Ki Hajar dibuang ke Belanda tahun 1913. Haji Misbach dibuang ke Manokwari tahun 1924, tokoh-tokoh PKI seperti Semaun, Darsono, Tan Malaka, dll, juga dibuang pada awal tahun 20-an. Setelah pemberontakan 1926 itu ada begitu banyak orang yang dibuang ke suatu tempat yang sama. Dan ide untuk membuang itu keluarnya begitu cepat. Pemberontakan terjadi tgl 12
Nopember, 18 Nopember sidang pertama Dewan Hindia. Tgl 19 Nopember sidang kedua, saat itu diputuskan untuk membuat kamp Digul. Jadi cuma seminggu setelah pemberontakan, sudah diputuskan untuk membuat kamp Digul. Dari mana munculnya ide Digul itu? Dan mengapa prosesnya bisa begitu cepat?

J: Saya kira ada dua hal yang pelu diperhatikan. Nomer satu, idenya sudah ada sebelum pemberontakan. Saya kira ide itu pertama kali diungkapkan oleh kakaknya Schrieke, saya lupa jabatannya. Tapi ada dua Schrieke. Satu yang menjadi sosiolog, yang menulis buku dan juga menulis laporan mengenai pemberontakan di Sumatra Barat. Dan satu lagi itu kakaknya, saya kira dia orang nomer satu di bidang hukum waktu itu dan dia yang mengusulkan supaya ada satu tempat khusus didirikan sebagai tempat buangan.

Karena orang-orang macam ini, terutama orang komunis waktu itu, mereka kerjanya keluar dan masuk penjara. Kalau melanggar hukum mereka ditangkap lalu dimasukkan kedalam penjara selama satu tahun atau satu tahun setengah, lalu dikeluarkan lagi. Aktif selama setengah tahun, lalu dimasukkan lagi ke penjara. Menurut Schrieke ini ‘kasihan.’ Lebih baik ditunjukkan tempat dimana mereka bisa mendapat kehidupan yang tentram, tidak diganggu oleh mimpi-mimpi
untuk merdeka atau untuk mendirikan masyarakat komunis. Jadi ide itu sudah ada pada tahun 1925 tapi tetap dipertahankan sebagai ide saja. Sekonyong-konyong, waktu pemberontakan terjadi, ide itu dijalankan. Ini saya kira satu penjelasan.

Tapi dalam konteks yang lebih besar, saya kira perlu diperhatikan satu fakta bahwa Belanda adalah kekuatan kolonial yang minor. Bukan yang nomor satu tetapi nomor tiga, setelah Inggris dan Perancis. Koloni satu-satunya yang mereka punya dan berarti adalah Hindia Belanda. Lain dari Inggris. Karena Inggris punya koloni di Afrika, Australia, India, dan di banyak tempat
lagi. Kalau umpamanya ada orang di Birma yang jadi nakal dan harus dibuang, mereka bisa ditempatkan umpamanya ke Ceylon atau ke Afrika. Tapi karena di Hindia Belanda nggak ada tempat lain, kemana orang-orang macam ini bisa dibuang? Jadi pejabat tinggi Hindia Belanda pada tahun 1926 menyimpulkan bahwa lebih baik mendirikan satu tempat di Hindia Belanda, dimana lebih dari seribu orang bisa dibuang. Saya kira ini penjelasan yang kedua.

T: Bagaimana pemerintah kolonial waktu itu menjual ide Digul ini kepada masyarakat Hindia Belanda maupun kepada masyarakat Belanda sendiri? Apa alasan yang mereka pakai?

J: Pertama, saya kurang tahu apakah mereka memang perlu menjual ide itu. Karena masyarakat Belanda atau masyarakat orang putih di Hindia Belanda begitu paranoid, begitu takut terhadap gerakan apapun dari bumi putera. Jadi barangkali pemerintah tidak perlu menjual ide itu. Masyarakat orang putih senang sekali kalau orang komunis, nasionalis, dll, semua dibuang atau
dibunuh. Selain itu saya kira Gubenur Jenderal De Graeff waktu itu masih percaya dengan kemungkinan untuk membangun Niugini sebagai koloni yang baru. Karena waktu itu Niugini atau Irian Barat memang belum dibangun sama sekali. Jadi De Graeff percaya akan ada kesempatan untuk mendirikan suatu koloni yang baru, yang makmur dan tenteram untuk orang-orang komunis, dan sekaligus juga akan menjadi koloni yang baik untuk Hindia Belanda.

T: Apa ada pengaruh pemikiran orang-orang intel — misalnya kepala polisi rahasia PID — waktu itu? Kalau jaman sekarang urusan kayak gini kan pasti kerjaannya orang intel.

J: Saya kira kepala polisi rahasia waktu itu, namanya Van Der Lely, tidak terlibat dalam keputusan untuk mendirikan Boven Digul. Karena dia pangkatnya nggak begitu tinggi. Saya lupa berapa jumlah orang yang terlibat dalam decision making ini. Tapi ini diputuskan oleh Gubernur Jenderal bersama Raad van Indie atau Dewan Hindia yang merupakan semacam Dewan Pertimbangan Agung kepada Gubernur Jenderal.

T: Ada begitu banyak pulau lain di Hindia Belanda, dan pada waktu itu begitu banyak daerah yang belum pernah dibuka untuk koloni baru. Mengapa justru Digul yang dipilih?

J: Ini pertanyaan yang baik. Saya sendiri belum jelas kenapa Digul yang dipilih. Yang paling penting diperhatikan adalah tempat pembuangan itu harus terisolasi 100%. Dan orang yang diutus mencari tempat pembuangan yang baru itu adalah gubernur propinsi Maluku. Karena Niugini juga termasuk dalam propinsi Maluku orang ini mengusulkan Boven Digul yang paling baik. Atas usulan dari gubernur Maluku itu Dewan Hindia lalu menentukan Boven Digul sebagai tempat
buangan.

Barang kali ada tempat-tempat yang lain. Tapi menurut gubernur propinsi Maluku, Boven Digul itu ideal sebagai tempat buangan karena 100% terisolasi. Jaraknya dari muara sungai Digul itu 455 km ke arah hulu, ke pedalaman. Itu sama dengan jarak Jakarta ke Semarang atau dari Amsterdam ke Paris. Tapi semuanya hutan lebat, rawa-rawa yang banyak nyamuk Malaria dan di sungainya banyak buaya. Banyak penduduk aslinya yang masih ‘head hunter,’ atau masih
kanibal, masih suka makan orang.

RESIDEN DAN POLISI RAHASIA
T: Pemberontakan mulai tgl 12 Nopember 1926 di Banten dan kemudian bulan Januari 1927 di Sumatra Barat. Secara militer pemberontakan itu dengan mudah ditumpas. Kemudian 13 ribu orang ditangkap dan 4500 yang dipenjara setelah diadili. Bagaimana pemerintah kolonial memilih siapa yang mesti dibuang dan siapa yang tidak dibuang?

J: Ini sepenuhnya diserahkan kepada residen dan kepala polisi, terutama polisi rahasia (PID) setempat. Umpamanya di Jawa Tengah, di keresidenan Surakarta, orang yang dibuang saya kira jumlahnya tidak begitu banyak, sekitar 70 orang. Jumlah ini cukup kecil dibandingkan dengan orang yang aktif di pergerakan nasional, terutama pergerakan rakyat pada tahun 20-an di Surakarta. Padahal dari Ujung Pandang, dan dari Sumatra Timur dan daerah sekitar Medan,
jumlah yang dibuang jauh lebih besar, saya kira lebih dari 100 orang. Padahal aktifitas pergerakan rakyat di Ujung Padang dan Sumatra Timur itu nggak sebesar yang di keresidenan Solo. Jadi saya kira ini tergantung pada residen yang mengusulkan siapa yang harus dibuang. Kalau orangnya sudah diusulkan oleh residen, usulannya hampir 100% disahkan oleh Gubernur Jenderal.

T: Bagaimana prosedur pembuangan ini?

J: Kalau dibandingkan dengan prosedur pembuangan sebelum itu, pembuangan sesudah pemberontakan ini menjadi sangat rutin. Waktu Cipto Mangunkusumo dibuang pada awal tahun 20-an, dia tidak boleh tinggal di daerah yang berbahasa Jawa. Jadi dia terpaksa  tinggal di Bandung. Untuk itu prosedurnya cukup panjang. Mula-mula dia harus menjawab banyak pertanyaan. Dan semua pertanyaan yang harus dijawab oleh Cipto itu disusun oleh kepala polisi
rahasia. Kemudian residen mengajukan pertanyaan-pertanyaan itu kepada Cipto.
Sesudah itu Dewan Hindia kumpul untuk membicarakan masalah pembuangan Cipto.
Tapi prosedur semacam ini sama sekali tidak diambil sesudah pemberontakan. Pokoknya, kalau orangnya sudah diusulkan residen supaya dibuang, terus dia dibuang beneran. Dan pertanyaan itu semuanya sama, tidak disesuaikan dengan kasus perseorangan.

T: Jadi yang sangat menentukan adalah residen?

J: Residen dan polisi rahasia. Karena di setiap karesidenan ada PID. Kepalanya
biasanya polisi profesional yang menjadi pembantu residen.

T: Setelah diputuskan, setelah yang mau dibuang sudah ada daftarnya, lalu kan harus dibangun kamp-nya. Siapa yang mendirikan kamp di tengah-tengah hutan rimba itu?

J: Yang diperintah itu Kapten Becking, orang KNIL. Dia yang memimpin pasukan menumpas pemberontakan di Banten. Kurang jelas kenapa dia yang dijadikan komandan untuk membangun Boven Digul. Barangkali dia dipandang sebagai orang yang mengerti pribumi, yang bisa mengambil hati orang pribumi, saya kira itu alasannya. Dan rupanya dia cukup disukai. Bukan saja disukai oleh para serdadu dari Ambon, tapi juga oleh sebagian dari orang dibuang. Itu bisa dilihat dari  emoarnya Chalid Salim (bersambung-2/5)._
TAKASHI SHIRAISHI TENTANG DIGUL (2/5)

MAU ATAU TIDAK MAU BEKERJA
T: Tahanan pertama datang bulan Maret 1927. Apa mereka kemudian dipisahkan menurut suku-sukunya? Dalam artikel ini Sinsei bilang ada kampung Sumatra — yang isinya orang Minang, Aceh, Lampung. Ada Kampung Banten yang isinya orang-orang Banten saja, dsb.
J: Kediaman itu disusun berdasarkan suku. Tapi saya kira ini bukan atas perintah dari pemerintah, tapi secara alamiah. Umpamanya orang Banten suka kumpul sama orang Banten sebagian karena bahasanya sama.
T: Jadi pemisahan berdasarkan suku-suku itu bukan keputusan pemerintah?

J: Itu bukan keputusan pemerintah. Kalau sudah dimasukkan kedalam kamp semua orang cukup bebas memilih dimana mereka mau tinggal.
T: Sejak tahun 1927 pimpinan kamp mengeluarkan peraturan apakah mau atau tidak mau bekerja sama dengan pemerintah. Kalau mau bekerja sama mereka mendapat bayaran selain 72 sen perhari ditambah dengan 40 sen. Yang tidak mau bekerja sama hanya dapat bayaran 72 sen perhari. Apakah sebagai tapol mereka itu dibayar?
J: Ya. Mereka dibayar sedikit, dikasih makan dan juga logistik. Karena idenya mereka bukan orang kriminal, bukan penjahat. Mereka cuma dipandang sebagai orang yang mengancam keamanan dan ketertiban, rust en orde. Jadi begitu dibuang dan sudah dimasukkan kedalam kamp mereka menjadi orang bebas lagi. Dan sebagai orang bebas, kalau kerja harus dibayar. Itu idenya. Tapi kalau tidak mau kerja tentu mereka tidak dibayar.

T: Dengan adanya pilihan mau bekerja atau tidak mau bekerja ini, apakah
menimbulkan perpecahan di kalangan tapol?
J: Ya, memang. Ini saya kira cukup masuk akal. Bekerja atau tidak mau bekerja itu pilihan, terserah kepada orang di kamp. Kalau pendirian pemerintah,ya terserah kepada orang-orang itu. Kalau mereka mau bekerja – pemerintah tentu satu-satunya lembaga yang bisa memberi pekerjaan — ya mereka akan dibayar. Tapi kalau tidak mau bekerja, ya boleh juga.
T: Pada tahun-tahun pertama ini para tapol berusaha berorganisasi dengan membentuk dewan di setiap kampung, lalu ada Dewan Pusat atau Centraal Raad Digoel. Apa tujuan mereka membentuk CRD itu?
J: Disini saya kira ada dua kelompok. Kelompok yang pertama, umpamanya orang
A, tidak mau bekerja untuk pemerintah, itu sudah merupakan salah satu bentuk perlawanan terhadap pemerintah. Tapi lalu ada dua kelompok, satu kelompok mereka yang tidak mau kerja tapi dia itu juga tidak berbuat apa-apa untuk melawan pemerintah, ya pokoknya tidak mau kerja saja. Disini ada kelompok yang self-employed, kerja sendiri, bukan kerja untuk pemerintah. Mereka mau bekerja umpamanya jadi tukang cukur, atau tukang cuci pakaian untuk sesama teman yang dibuang. Mereka mendapat uang dari sesama orang yang dibuang.
Satu kelompok lagi yang bukan saja tidak mau kerja untuk pemerintah tapi mencoba menyusun perlawanan dalam bentuk yang lain. Saya kira kelompok ini yang mendirikan organisasi untuk pemerintahan sendiri dan mereka tentu dipandang oleh pejabat di Boven Digul sebagai musuh.
T: Selain dengan mengorganisir diri itu — dengan memilih kepala desa sendiri, mendirikan CRD, dsb — apa lagi usaha perlawanannya?
J: Perlawanannya macam-macam. Salah satu bentuk tentu mencoba mendirikan administrasi sendiri. Tapi ada juga orang juga yang merusak jembatan yang didirikan oleh orang-orang yang mau bekerja untuk pemerintah, melakukan pengrusakan atau semacam sabotase. Dan ada juga orang yang tidak mau bicara sama pejabat pemerintah atau orang yang mau bekerja pada pemerintah, semacam boikot. Ya, bentuk perlawanannya macam-macam.
TANAH MERAH DAN TANAH TINGGI
T: Bagaimana usaha pemerintah untuk mematahkan perlawanan para tapol ini?
J: Pemerintah di Boven Digul memandang orang yang secara aktif mencoba menyusun perlawanan sebagai musuh nomer satu. Pada permulaan mereka dipisahkan, dibuang ke tempat lain yang namanya Gudang Arang. Letaknya dekat dengan kamp Tanah Merah, dekat dengan kali Digul. Tapi sesudah itu mereka dibuang ke kamp Tanah Tinggi, itu kamp baru yang didirikan.
T: Tahun berapa Tanah Tinggi didirikan?
J: Saya kira sekitar 1928. Kamp Tanah Tinggi ini jauh dari Tanah Merah, masih 55 km ke arah hulu, sekitar 5 jam dengan motorboat.
T: Apa teknik-teknik biasa — seperti memasang mata-mata dan segala macam teknik sejenis itu — dikerjakan oleh pemerintah Digul?
J: Di Tanah Merah, iya. Untuk mengawasi orang-orang di kamp pemerintah daerah merekrut orang yang kerjanya sebagai mata-mata, sebagai polisi, sebagai klerk, dll. Orang mengerti kalau mereka kerja sebagai mata-mata atau polisi nanti kemungkinan untuk diperbolehkan pulang bisa lebih besar. Jadi cukup banyak yang mau kerja untuk pemerintah.
T: Bagaimana umumnya mentalitas penghuni Tanah Merah itu? Apa bedanya dengan yang di Tanah Tinggi?
J: Kalau yang di Tanah Tinggi orangnya sudah nekad. Mereka tidak mau membangun jalan, mereka sama sekali tidak mau bicara dengan orang pemerintah, dll. Jadi mereka sama sekali nekad. Tapi kalau yang di Tanah Merah ada dua kelompok. Satu kelompok yang sebagaimana saya bilang tadi, orang-orang yang mau kerja untuk pemerintah. Mereka tentu berharap diperbolehkan pulang ke tempat asalnya. Sesudah orang Belanda yang namanya Hillen datang ke Boven Digul, sebagian memang mulai diperbolehkan pulang. Jadi sesudah itu satu-satunya harapan untuk mereka adalah pulang ke kampung asalnya.
Kelompok yang kedua adalah mereka yang tidak mau kerja. Mereka tentu tahu tidak bisa berharap pulang ke kampung asalnya. Tapi mereka mencoba mempertahankan kesadaran. Ya, pokoknya berusaha supaya tidak menjadi gila. Misalnya coba konsentrasi mengerjakan sesuatu.
Umpamanya Chalid Salim, dia itu penulis buku yang sangat bagus tentang Digul.
Setiap hari dia kerjanya cari nyamuk, maksudnya supaya punya kesibukan supaya bisa tetap waras. Setiap hari kesibukannya, ya cari nyamuk. Pokoknya cari kesibukan supaya tidak memikirkan pulang ke kampung. Dia itu selalu sibuk supaya tidak jadi gila. Ini strateginya. Dan saya kira ini sangat penting karena orang yang dibuang ke Digul sama sekali tidak tahu apakah mereka bisa pulang atau tidak? Dan seandainya bisa, kapan juga tidak tahu. Jadi masa depannya sama sekali tidak jelas, dan ini menambah rasa rindunya. Banyak orang yang hancur mentalnya karena putus asa.
Di tempat pembuangan ini sama sekali tidak ada kekejaman secara fisik.
Sama sekali tidak ada. Orangnya bisa bebas, dan pemerintah bilang kepada semua orang kalau mereka mau bekerja untuk pemerintah itu boleh dan dibayar. Kalau tidak mau, ya boleh juga. Orang yang tidak mau bekerja untuk pemerintah punya banyak sekali waktu untuk memikirkan hal-hal lain. Lalu bisa kurang sehat mentalnya. Banyak sekali orang yang menjadi sangat rindu dan putus asa.
Itu semacam siksaan mental. Tentu orang Belanda tahu apa yang sedang terjadi.
T: Tapol bisa bergerak bebas? Apa tidak ada kawat berduri?
J: Seluruh kamp tidak dikelilingi kawat berduri. Sama sekali tidak ada. Yang dikelilingi kawat berduri justru ‘tangsi’ atau kompleks militernya. Alasannya supaya tentara itu tidak bisa dipengaruhi oleh tawanannya.
T: Bagaimana dengan kegiatan keagamaan?
J: Ya, biasa saja. Ada mesjidnya, ada gereja, ada pendeta dan ulamanya, dsb. Tidak kekurangan ulama. Banyak ulama dari Banten, Sumatra Barat, dll.
T: Gimana dengan hiburan atau kegiatan kesenian dan olah raga? Apakah mereka diberi kesempatan?
J: Banyak sekali kegiatan, terutama pada awalnya. Menurut Salim yang paling penting itu kelompok musik. Orang Jawa main gamelan, orang dari Batavia main keroncong, dll. Dan satu hal yang saya masih ingat adalah Xarim MS, yang nanti menjadi pemimpin dari revolusi sosial di Medan. Dia menjadi pemimpin dari jazz band. Rupanya dia orang yang sangat menarik. Dia memilih bekerja untuk pemerintah, entah menjadi apa, tapi pokoknya mau kerja sama dengan pemerintah.
Tapi dia juga mendirikan kelompok jazz dan rupanya dia sangat aktif pada akhir 20-an dan awal 30-an lalu diperbolehkan pulang pada tahun 1934-35. Ya, banyak kegiatan kebudayaan terutama musik dan teater seperti ketoprak, wayang orang, dll. Tapi kesan saya lama kelamaan banyak orang putus asa, lalu kegiatan itu menjadi jarang.
T: Kelompok yang di Tanah Tinggi menurut Sinsei terbagi atas tiga kelompok lagi: kelompok Ali Archam, kelompoknya Sarjono, dan kemudian orang-orang didikan Moskow. Mengapa ini bisa terjadi? Apa yang memisahkan mereka?
J: Saya kira ada dua alasan. Pertama, yang sangat penting — dan ini memisahkan orang yang dilatih di Moskow dari orang-orang yang lain – adalah mereka sangat yakin bahwa cuma merekalah orang yang paling mengerti Marxisme dan Leninisme. Mereka belajar di Moskow, jadi mereka tahu ‘bahasa suci’nya dari Marxisme. Jadi mereka sama sekali tidak percaya pada tulisan-tulisan Marxisme atau Komunisme dalam bahasa Melayu. Mereka jadi sombong dan tidak mau bergaul dengan orang-orang lain kalau orang-orang lain itu tidak patuh pada kepercayaannya.
Kalau perpecahan antara kelompok Sarjono dan kelompok Ali Archam, saya kira ini tergantung pada bagaimana penilaian masing-masing tentang pemberontakan. Tapi ini kurang jelas, ya. Ini cuma dugaan saya, karena bukti-buktinya kurang. Saya menduga orang-orang yang ikut Ali Archam kebanyakan adalah orang yang nanti menjadi orang Murba, yang kemudian ikut Tan Malaka. Kelompok ini orangnya kebanyakan mengalami hari-hari permulaan dari PKI atau ISDV, pada akhir tahun 10-an dan awal 20-an, waktu PKI masih dipimpin oleh Semaun, Tan Malaka, dll. Sedangkan orang yang masuk kelompok Sarjono adalah mereka yang datang sesudah itu, sesudah markas besar PKI dipindah dari Semarang ke Batavia. Jadi saya kira perpecahan ini semacam cerminan dari sejarah PKI sendiri. Karena PKI jaman Semarang dan PKI jaman Batavia dan Bandung itu cukup lain.
T: Lain bagaimana?
J: Nomer satu, pemimpin PKI di Semarang secara representatif adalah Semaun dan Tan Malaka. Mereka mengerti pergerakan secara umum dan mereka juga cukup lama dan cukup banyak aktifitasnya di dunia pergerakan. Mereka bukan saja kenal sesama orang komunis tapi juga kenal baik dengan mereka yang menjadi lawan politiknya, umpamanya Cokroaminoto, Agus Salim, dll. Umpamanya Semaun, dia kenal baik dengan Cokroaminoto, Agus Salim, Suryopranoto, dll.
Sedangkan orang-orang yang menjadi pemimpin PKI di Batavia dan Bandung itu, pertama mereka lebih muda. Kedua, mereka mulai aktif di dunia pergerakan pada awal 20-an, sesudah Serikat Islam pecah. Jadi mereka secara umum memandang Cokroaminoto dll itu betul sebagai lawan. Karena nggak mengalami jaman ketika mereka masih berteman. Jadi mereka lebih sektarian dari pada orang-orang Semarang atau orang yang ikut Ali Archam, Semaun, Tan Malaka, dll, yang masih ingat jaman pergerakan sebelum PKI lahir pada tahun 1920.
T: Tahun berapa PKI Batavia dan Bandung mulai aktif?

J: Mereka mulai sangat aktif sesudah 1922. Terutama sesudah pemogokan VSTP, Serikat Buruh Kereta Api, yang kalah pada tahun 1923. Tapi saya sendiri benar-benar kurang tahu apakah Sarjono ikut disitu. Sarjono saya kira guru dari Surabaya. Tapi umpamanya yang menjadi teman Sarjono, yaitu Budi Sutjitro, dia orang Semarang, kemudian pindah dari Semarang ke Batavia. Lalu ada Winanta, tokoh buruh kereta api di Bandung. Mereka jadi sangat radikal sesudah pemogokan kalah. Kelompok mereka yang mengambil kepemimpinan dari kelompok Semarang.
T: Apa tiga kelompok itu kemudian bisa bersatu lagi?
J: Nggak juga. Kalau dilihat dari tulisan-tulisan yang mereka tinggalkan sesudah mereka kembali ke Jawa dan tulisan mereka pada akhir tahun 50-an dan awal 60-an, akhirnya mereka tetap jalan sendiri-sendiri