Archive for the ‘Lokalitas’ Category

Oleh : Rizky Agn Aditya

“Bagaimana jika warga Negara Indonesia menggugat World Bank ke arbitrase internasional untuk mengganti rugi atas sekian kerugian yang mereka tanggung, karena hutang yang mereka tanggung saat ini tidak pernah mereka mendapatkan uangnya, dan habis oleh tindakan korup pemerintahan orba?/ kami bisa bangkrut!! Mengapa?/ karena ini terjadi di seluruh dunia terutama Negara-negara dunia ketiga.”

(petikan dialog jefrey winters kepada auditor world bank)

Petikan dialog diatas dapat menjadi renungan kita atas sekian kondisi karut marutnya negeri ini dan dapat menjadi sebuah ukuran betapa indentiknya negeri kita yang katanya kaya raya ini dengan kejahatan kleptokrasi, hutang najis dari luar negeri[1], dan ketertundukan sebagai Negara vassal[2] yang setia memfasilitasi eksploitasi super intensif kapitalisme global. Hutang najis, vassalisasi negara dan gaya kepemimpinan kleptomania seakan telah menjadi pasangan ideal dalam pembangunan bangsa ini pasca kemerdekaan, dan juga menjadi resep jalan pintas elite-elite kekuasaan untuk kaya mendadak tanpa melalui proses panjang yang berliku. Sungguh sebuah penghianatan sejarah, dimana ribuan bahkan jutaan nyawa hilang, dan jutaan keluarga terpisah dan kehilangan saudara, harta, benda dan tempat tinggal dikala revolusi 1945 dan kini semua pengorbanan itu hanya menghasilkan elite-elite berwatak komprador[3] dengan rezim kleptokrasi[4] yang menghamba pada kekuatan modal internasional.

Mengutip pidato bung Hatta dalam KMB pada tahun 1949 “kemerdekaan Indonesia bukanlah akhir dari tujuan kita, kemerdekaan adalah jalan untuk menciptakan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera”. Dalam pidato tersebut bung hatta memiliki harapan yang tergambar jelas bahwa “kemerdekaan” adalah jalan menuju kesejahteraan dan kemerdekaan bukanlah hanya sebatas dalam wilayah politik tetapi juga secara ekonomi, social, budaya. Namun setelah 66 tahun negeri ini merdeka apakah semua harapan itu terbayarkan? Jawabanya adalah tidak! Saat ini kemerdekaan yang kita dapatkan 66 tahun lalu tidak lagi menjadi jalan kesejahteraan akan tetapi menjadi jalan perebutan kekuasaan yang di ikuti pembodohan massal oleh penguasa kepada rakyat dalam wilayah – wilayah politik, ekonomi,social, budaya, dan lainya.

Dalam pembacaan yang lebih luas, kemerdekaan semu bangsa ini akan sangat nyata terlihat ketika kita melihat betapa mudahnya tambang-tambang emas kita dikuasai Freeport, sumur minyak kita dikuasai Exxon, tambang batu bara kita dikuasai KPC Bakrie Group tanpa pernah bayar pajak, ini adalah sebuah kebodohan yang telanjang dan merendahkan akal sehat kita sebagai manusia. Bagaimana mungkin terjadi penghambaan Negara terhadap kekuatan modal jika tidak ada dari bagian penguasa yang menjadi quislings atau kolaborator penghianat yang mendapatkan keuntungan dari pendudukan sumber daya kekayaan Negara oleh modal. Disisi lain, mekanisme demokrasi maksimalis yang diharapkan mampu menjadi media balance of power antara massa dengan penguasa dan menjadi tuntutan rakyat dalam gerakan 1998 ternyata kini hanya menjadi demokrasi procedural yang menghadirkan oligarki kekuasaan yang menguntungkan elite-elite komprador penghianat rakyat yang rakus menghabisi setiap hutang najis dalam APBN Negara, hingga akhirnya kitalah, rakyatlah yang menanggung sekian hutang tersebut. Sekali lagi ini adalah sebuah penghianatan terhadap amanat rakyat dan sejarah revolusi agustus 1945. Lalu apakah benar Negara ini telah merdeka? Ketertundukan Negara dibawah modal, serta dominasi elite-elite pengidap kleptomania yang rakus menikmati hutang najis telah benar-benar menyandera laju bangsa ini dan dibiarkan untuk tetap tertinggal.

Sebagai sebuah ikhtiar penyelesaian, angkatan muda harus mampu mempelopori sebuah gerakan politik yang terdidik dengan ideology yang kuat dan musti berani turun kebawah membangun konsolidasi pada tingkat pedesaan untuk menciptakan sebuah blok masyarakat baru dengan budaya baru, semangat baru, dan ideology baru. Langkah ini musti dilakukan karena senyata-nyatanya partai politik dan segala elemen yang terkait dengan kekuasaan ternyata sudah tidak mampu lagi menciptakan sebuah perubahan berarti. Angkatan muda musti mendidik rakyat dengan pergerakan dan mendidik penguasa dengan perlawanan, serta memunculkan kritisisme massa yang telah sekian lama dininabobokan sekehendaknya, dihianati dan dimanipulasi kesadarannya. Juga menciptakan formasi social yang sehat lewat penguatan basic produktif berdasarkan perkembangan mode produksi kapital yang berlangsung dalam masyarakat.


[1] Hutang najis adalah sebuah skema hutang luar negeri yang diberikan kesebuah Negara untuk mendorong kesejahteraan rakyatnya akan tetapi dana hutang tersebut tidak digunakan untuk kesejahteraan rakyat, melainkan di korupsi oleh pejabat-pejabat yang berkuasa, dan atau digunakan untuk membayar konsultan-konsultan alokasi hutang yang berasal dari pihak kreditor. Untuk lebih jelasnya lihat di : Jhon Perkins. Conffesion of Economic Hit Man. Abdi Tandur Press. Jakarta. 2005.

[2] Negara dengan otonomi semu (Negara boneka)

[3] Komprador berasal dari bahasa portugis, yang secara bahasa artinya pembeli (buyer). Menurut ensiklopedia Britanica, istilah komprador merujuk kepada anggota kelas pedagang Cina yang membantu pedagang Barat di dalam negeri Cina pada abad ke-18 akhir, abad ke-19, dan awal abad ke-20. Mereka direkrut dengan kontrak tertentu. Para komprador itu bertanggung jawab atas para pekerja Cina spesialis pertukaran mata uang, para penerjemah, kuli dan pengawal (penjaga).  Menurut kamus Mirriam-Webster, istilah komprador itu muncul sejak tahun 1840; artinya adalah agen; orang Cina yang diikat (direkrut) oleh suatu eksistensi asing di dalam negeri Cina untuk bertanggung jawab atas para pekerja Cina dan untuk bertindak sebagai perantara di dalam urusan bisnis. Pengartian komprador dalam istilah politik mengacu pada agen yang memfasilitasi kepentingan luar negeri dalam bidang ekonomi, social, politik, dan bahkan budaya.

[4] Kleptokrasi berasal dari istilah yunani, kleptein dan kratos. Kleptein berarti mencuri dan kratos berarti pemerintahan. Kleptokrasi secara sederhana diartikan sebagai pemerintahan yang korup/pemerintahan yang di dominasi maling.

Iklan

Oleh: Rizky Agn Aditya
Tragedy Waduk Kedung Ombo. Mungkin istilah ini terdengar lawas oleh beberapa pemerhati masalah social, politik, ataupun masyarakat awam di wilayah boyolali, sragen, dan purwodadi. Akan tetapi bukankah sejarah seperti lagu lama yang bila di putar menimbulkan romantisme tersendiri, serta memiliki banyak makna yang dapat kita renungkan untuk hidup yang lebih baik. Mengutip perkataan Milan Kundera seorang novelis Cekoslovakia bahwa “perjuangan manusia melawan penindasan, adalah perjuangan ingatan melawan lupa”, perkatan tersebut juga diperkuat oleh sebuah adagium lawas “hanya keledeai yang jatuh kedua kali dilubang yang sama”. Kurang lebih seperti itulah fungsi sejarah sebagai bahan refleksi untuk melangkah di hari esok yang lebih baik.

Sejarah waduk kedung ombo adalah sejarah tragedy multidimensional. Dalam kasus kedung ombo yang begitu mencuat di tahun 1985 terdapat tragedy dehumanisasi (pelanggaran kemanusiaan dan stigmatisasi komunis bagi siapapun yang menolak digusur), tragedy depolitisasi (pembungkaman kritisisme massa dan terror negara terhadap sipil tak bersenjata), dan tragedy ekonomi (modernisme a’la pemerintahan colonial dengan uang hutang dari World Bank dan Bank Exim Jepang yang sampai kini belum terbayar serta perampasan tanah petani yang menjadikan mereka jatuh dalam kejamnya kemiskinan). Sejarah ini tidak boleh terulang lagi !!! untuk itu sejarah kedung ombo musti mampu menjadi bahan refleksi nasional dan lokalitas terutama boyolali sebagai tempat saya tinggal dan tempat tragedy kedung ombo ini terjadi.

Kasus tragedy Waduk Kedung Ombo (WKO) awalnya bermula dari rencana pemerintah orde baru untuk mendirikan bendungan raksasa seluas 6.576 hektar yang areanya mencakup bagian wilayah di tiga Kabupaten, yaitu; Sragen, Boyolali, dan Grobogan. WKO yang sedianya diperuntukan membendung lima aliran sungai, dirancang memiliki luas 6576 hektar, terdiri dari wilayah perairan yang sudah ada seluas 2.830 hektar dan sisanya yang 3.746 hektar akan di dapat melalui “pembebasan” lahan pertanian masyarakat. Program pembangunan WKO sebenarnya merupakan bagian dari program pemerintahan orde baru dibawah Soeharto untuk “me-modernisasi” pembangunan perekonomian Indonesia di sector pertanian melalui pembangunan infrastruktur irigasi yang sebenarnya juga tidak dibutuhkan oleh masyarakat mengingat perairan yang sudah ada sebelumnya dirasa telah mencukupi kebutuhan irigasi petani. Sehingga megaproyek perluasan dan pembangunan bendungan kedung ombo dirasa hanya menjadi lahan basah korupsi dan bagi-bagi proyek croni-croni Soeharto. Pendanaan megaproyek ini diambil dari hutang luar negeri senilai USD 156 juta dari Bank Dunia, USD 25,2 juta dari Bank Exim Jepang, dan APBN, dimulai tahun 1985 sampai dengan tahun 1989.

Pembangunan waduk ini diwarnai dengan perlawanan yang begitu sengit dari penduduk setempat yang tanahnya tergusur proyek pembangunan kedung ombo, mereka bersikukuh untuk tetap mempertahankan rumah dan tanah mereka. Selain berdalih ingin mempetahankan tanah leluhur ada juga yang merasa bahwa ganti rugi yang diberikan pemerintah sangat tidak layak. Pada dasarnya mekanisme ganti rugi telah di desain oleh World Bank senilai Rp.10.000/m, akan tetapi Mendagri Soeparjo Rustam menyatakan ganti rugi Rp 3.000,-/m, sedangkan yang terjadi dilapangan adalah pemaksaan kepada warga untuk menerima ganti rugi Rp 250,-/m. Disisi lain warga yang nekat bertahan mengalami terror yang di sponsori Negara berupa intimidasi dan kekerasan fisik. Sampai akhirnya pemerintah membuka bendungan beberapa sungai agar rumah dan tanah warga tenggelam dan tersapu air sehingga mereka mau direlokasi sebagai transmigran ke Sumatra. Gaya represif Negara dan mekanisme ganti rugi yang penuh muslihat ini benar-benar sebuah pelecehan terhadap kemanusiaan dan keluar dari nalar sehat.

Dalam kasus kedung ombo ini secara faktual Negara telah melakukan teror yang nyata melalui represife state apparatus (sumber kekerasan fisik Negara : polisi, tentara, dan aparat lainya) pada warga sipil yang tak bersenjata. Berikut daftar teror yang terjadi di wilayah Kedung Ombo pada masa konflik menurut keterangan penduduk desa-desa di sekitar kedung ombo yang mengakibatkan banyak kerugian secara fisik dan non fisik serta kerugian secara moril dan materiil.

Teror Fisik

  1. Penganiayaan pada warga untuk memakasa menyetujui ganti rugi yang diberikan
  2. Kurungan badan di LP untuk pemaksaan penerimaan ganti rugi

Teror Secara Moril

  1. Ancaman dan intimindasi untuk mendapatkan persetujuan ganti rugi
  2. Pemaksaan penerimaan ganti rugi yang telah ditetapkan
  3. Pemberian cap PKI pada para korban yang menolak ganti rugi
  4. Ancaman kurungan dan denda bagi korban yang menolak ganti rugi
  5. Pemblokiran areal proyek dan pengisolasian daerah proyek bagi masyarakat yang menjadi korban atau relawan yang hendak memberi bantuan
  6. Ancaman penghilangan hak atas tanah yang telah dimiliki tanpa ganti rugi
  7. Pemaksaan untuk meninggalkan rumah dengan menaikan elevasi dan debit air

Kerugian bersifat material ( harta benda )

  1. Ganti rugi tanah yang terkena proyek dengan Harga Rp.250 yang tidak sesuai dengan dana pembebasan tanah dari World Bank Rp. 10000/m
  2. Pengahancuran sawah yang sedang ditanami tanaman produksi oleh warga
  3. Hilangnya petilasan Nyi Ageng Serang (situs sejarah perjuangan Nyi Ageng Serang).

Seperti dalam sebuah kata-kata bijak jawa bahwa sugih tanpo bondo, ngluruk tanpo bolo, lan menang tanpo ngasorake (kaya bukan karena harta, berani bukan karena memiliki pasukan, dan menang tanpa menindas yang kalah) musti menjadi praktek holistik dan persepsi dalam melihat dunia agar peristiwa anti-kemanusiaan seperti tragedi WKO 1985, peristiwa anti-Tionghoa tahun 1918 di karanggede, sampai dengan peristiwa pembantaian PKI tanpa proses peradilan tahun 1966 di gunung botak dan boyolali kota tidak terulang lagi. Kasus WKO haruslah menjadi bahan renungan bersama agar kasus WKO tahun 1985 benar-benar menjadi yang terakhir dari sekian peristiwa anti-kemanusiaan yang pernah terjadi di boyolali. Semua manusia berhak diadili dalam keadaan nyawa yang melekat diraganya, karena sesungguhnya tidak pernah ada manusia yang lebih manusiawi dari manusia yang lainya.

Sumber : diolah dari berbagai tulisan dan kliping media.

Karanggede sebuah daerah di utara Kab. Boyolali adalah sebuah daerah yang secara kesejarahan sepertinya telah di takdirkan menjadi daerah pusat perdagangan. dari tahun ke tahun roda perekonomian karanggede seakan tak pernah surut dan selalu mengalami kemajuan secara ekonomis. pertumbuhan perekonomian yang cukup pesat dari daerah inipun kemudian terkenal ke berbagai daerah yang kemudian setalael tiga wang investor pun datang untuk menanamkan modalnya dan membuka usaha di wilayah karanggede. Namun dari sekian cerita keajaiban ekonomi tersebut, tidak pernah ada yang menyangka jika daerah karanggede  adalah daerah yang sejara historis memiliki cerita pilu mengenai aksi rasialism yang berupa sentimen etnis, pembunuhan dan pengusiran etnis Tionghoa pada awal abad 20 atau sekitar tahun 1910. Sikap rasialis ini bukanlah sebuah aksi sepihak yang terlepas dari causalitas (sebab-akibat) akan tetapi ada sejumlah rentetan kejadian yang mendorong aksi rasialism ini terjadi.

penelusuran sejarah rasialism di karanggede ini tidaklah mungkin terlepas dari sejarah pendirian organisasi Sarekat Dagang Islam (SDI) yang lahir di solo dan berkembang luas di seluruh karisidenan Surakarta termasuk di dalamnya adalah Kec. Karanggede. Organisasi Sarekat Dagang Islam (SDI) pada awalnya merupakan perkumpulan pedagang-pedagang Islam. Organisasi ini dirintis oleh KH. Samanhudi di Surakarta pada tahun 1905, dengan tujuan awal untuk menghimpun para pedagang pribumi Muslim agar dapat bersaing dengan pedagang-pedagang besar Tionghoa. Pada saat itu, pedagang-pedagang tersebut telah lebih maju usahanya dan memiliki hak dan status yang lebih tinggi dari pada penduduk Indiegenouse People (Pribumi Jawa). Kebijakan yang sengaja diciptakan oleh pemerintah Hindia-Belanda (sebagai alat politik pecah belah tionghoa-pribumi) tersebut kemudian menimbulkan perubahan sosial karena timbulnya kesadaran diantara kaum pribumi.

Berdirinya SDI di solo segera disambut oleh daerah – daerah lain yang ikut mendirikan cabang atau bergabung dibawah payung SDI. dan dari sinilah kemudian banyak penduduk karanggede yang bergabung kedalam SDI karena di saat itu pasar karanggede adalah pasar yang di dominasi oleh pedagang tionghoa. dari sebuah sumber yang penulis dapat, dahulu di sekitaran depan pasar karanggede atau tepatnya dari area toko berlian ke utara sampai dengan perempatan besar (patung kuda prawiro digdoyo)  dan selatan pasar karanggede adalah pertokoan yang dikuasai oleh para pedagang tionghoa. kaum tionghoa cukup dominan kala itu dalam bisnis jual-beli tembakau, candu (morfin), rempah-rempah, dan beras. dari sekian kenyataan itulah kemudian rasa sentimen etnis muncul dikalangan pribumi sehingga memutuskan untuk bergabung kedalam SDI dengan tujuan menyatukan solidaritas untuk bersaing dengan kaum tionghoa.

Seperti balon udara yang terus di pompa pasti akan meletus juga , begitu pula dengan konflik dagang pribumi – tionghoa pada akhirnya pecah juga pada sekitar tahun1918 rumah-rumah dan toko-toko milik orang Tionghoa di karanggede habis dijarah dan dirusak, perkelahian massal pun terjadi oleh massa Sarekat Dagang Islam dengan parang pedagang tionghoa. sampai akhirnya kaum tionghoa terusir ke wilayah salatiga dan daerah-daerah sekitarnya, dan tidak embali lagi ke karanggede.
Sumber : dari wawancara dengan beberapa pelaku sejarah.

Pasar tradisional adalah soko guru ekonomi riil atau yang dalam terminologi politisnya lebih populer sebagai ekonomi kerakyatan. bahkan seorang ekonom Amerika Jhon Meynard Keynes mengatakan : “pasar (pasar tradisional) adalah ekonomi yang sesungguhnya, karena pasar saham tidak beda dengan kontes kecantikan yang tidak bertujuan memilih siapa yang paling cantik tapi siapa yang memiliki kemungkinan tercantik“. perkataan J.M Keynes memiliki arti bahwa stabilitas pasar tradisional lebih tinggi dari pasar saham yang penuh dengan relatifitas, acak dan tidak stabil. Penjagaan terhadap kelestarian pasar tradisional oleh pemerintah daerah yang meliputi pembangunan pasar dengan prinsip efisiensi, efektifitas, modernisasi, dan akses permodalan yang mudah menjadi sangat penting dan wajib dilakukan.

Selain melakukan perubahan mendasar untuk menciptakan pasar tradisional yang efisien, efektif, modern, dan akses permodalan yang mudah. pemerintah juga memiliki tugas penting untuk menjaga dinamika kompetisi agar persaingan tidak berubah menjadi pembantaian sesama manusia atau yang dalam bahasa Ir. Soekarno adalah Exsplotation de il’homme par il’homme (penghisapan oleh manusia kepada manusia). Dalam hal ini tentu pendekatan ekonomi a’la adam smith mengenai pasar bebas yang diatur oleh invisible hand (tangan tak terlihat) harus dianggap tidak pernah ada, karena sejatinya pasar bebas memang tidak pernah ada. Penjagaan pasar tradisional dari kompetisi brutal (brutallity competition) ini perlu dilakukan untuk menjadikan pasar sebagai roda ekonomi yang mampu menjawab solusi permasalahan ekonomi rakyat (pengangguran, kemiskinan, kewirausahaan, dll).

Akan tetapi di boyolali hal itu sepertinya tidak begitu diperhatikan. pasar tradisional terus dibiarkan bergumul dengan keterbelakangan system managerial dan kesesatan tata-kelola. Dinas pasar yang sejatinya adalah kepanjangan tangan pemerintah untuk melakukan pengawasan dan penataan pasar, ternyata tidak mampu berbuat banyak selain penarikan restribusi pasar. sedangkan disisi lain hak-hak pedagang sebagai investor mengenai hak mendapat lingkungan yang kondusif dalam dunia usaha (termasuk di dalamnya aturan yang jelas mengenai persaingan yang tidak sehat), hak mendapat keamanan barang dagangan (termasuk didalamnya hak bebas dari pencurian dan premanisme), dan hak mendapat akses modal yang mudah tidak pernah didapatkan. pemerintah seakan-akan hanya mau dengan uang restribusi tapi menolak tanggung jawab yang harusnya menjadi hak pedagang pasar sebagai investor.

Dalam kasus persaingan yang tidak sehat. saat ini pedagang pasar tradisional karanggede sedang diresahkan oleh fenomena pasar liar di pagi buta (buka jam 2 pagi sampai dengan jam 8 pagi) yang secara signifikan telah menggerogoti omzet pedagang pasar lebih dari 50%. selain masalah pasar liar yang ilegal (karena tidak ber-restribusi dan berada diluar lingkungan pasar), pasar liar juga di dominasi pedagang-pedagang padat modal dari luar boyolali (salatiga, sragen, porwodadi) sehingga mustahil pedagang pasar tradisional karanggede mampu bersaing mengingat dari segi modal saja kalah dan terlebih pedagang pasar ilegal tidak di bebani restribusi dan kewajiban membeli los (tempat berjualan resmi). akhirnya yang terjadi pedagang pasar ilegal mampu menjual barang dengan lebih murah karena biaya produksi kecil (bebas restribusi, bebas kewajiban beli los, dan padat modal) dan disisi lain pedagang pasar tradisional karanggede yang resmi terpaksa menjual barang dengan laba kecil atau bahkan tak mengambil laba yang peting dagangan tidak busuk sambil berharap bisa terus bertahan dan terhindar dari kebangkrutan.

Dalam kasus keamanan, pedagang pasar tradisional karanggede juga mengalami nasib kurang beruntung dimana dalam setiap bulan selalu ada saja maling yang menyatroni dagangan mereka di dalam pasar dan belum lagi pungutan-pungutan liar dari para preman yang meminta dengan kasar dan tidak segan-segan mengobrak abrik dagangan jika menolak memberikan pungutan kepada sang preman. bahkan dari data yang penulis kumpulkan, seorang pedagang dengan inisial ST kerap kali mengalami kemalingan hingga jika di rata-rata hampir satu kali kemalingan per 2 bulan. padahal masih banyak ST-ST lain yang mengalami nasib yang sama. Premanism – pun yang sempat menjadi isu nasional untuk diberantas nyatanya masih ada di pasar karanggede, dengan penuh arogan dan modal tampang serem mereka melakukan pungutan liar kepada para pedagang, meskipun pegawai dinas pasar mengetahui mereka toh tak mampu berbuat banyak dan hanya diam.

Dalam hal ini saya ingin menggugat kampanye bupati-wakil bupati yang terpilih yang kebetulan mereka berangkat dari partai yang mengusung jargon “belo wong cilik” dimana mereka mengangkat isu kampanye “Boyolali pro investasi”. investasi yang dimaksud investasi yang mana??? apakah pedagang pasar itu bukan investor sehingga tidak layak dilindungi??? pedagang pasar itu juga investor karena dari mereka lah ekonomi kerakyatan itu dapat berjalan dan mampu menjadi solusi konkrit bagi permasalahan ekonomi masyarakat (pengangguran, kemiskinan, enterpreunuership).

“Karanggede Ditinggal Ngawe-awe Di Parani Marake Kere” sebuah adagium yang kurang lebih berarti “karanggede kalau ditinggal membuat rindu, tapi jika tidak ditinggal membuat miskin”. mungkin lawas terdengar dibenak anak muda sampai dengan orang tua yang tinggal di daerah karanggede (terutama desa kebonan). sebuah adagium yang lahir dari potret marjinalisasi pribumi (indiegenous people) oleh perantauan yang mendesak masyarakat asli untuk terpinggir atau bahkan merantau keluar kota.

Karanggede adalah sebuah Kecamatan yang berada di wilayah administratif Kab. Boyolali bagian utara yang berbatasan langsung dengan Kab. Semarang. Jarak antara Boyolali dengan Karanggede kurang lebih sekitar 35 KM atau 30 menit ditempuh dengan sepeda motor. Diluar Banyudono dan Boyolali kota, Karanggede adalah salah satu Kecamatan yang cukup maju di wilayah administratif Kab. Boyolali, yang pergerakan ekonominya di topang dari perdagangan dan pertanian. Secara keseluruhan terdapat 16 kelurahan/desa yang berada dibawah wilayah administratif Kec. Karanggede, yang diantaranya adalah : Bangkok, Bantengan, Dologan, Grogolan, Karangkepoh, Kebonan, Klari, Klumpit, Manyaran, Mojosari, Pengkol, Pinggir, Sempulur, Sendang, Sranten, Tegalsari. Dari sekian desa hanya desa Kebonan yang perekonomianya relatif bergantung penuh pada perdagangan di pasar tradisional dan mata pencaharian masyarakatnya pun cukup besar yang berkecimpung di dunia bisnis perdagangan. Diluar desa Kebonan masih merupakan desa yang bergantung pada pertanian dan beberapa masyarakatnya merantau ke kota untuk menjadi buruh industri, pengusaha, dll.

Secara geoekonomis, proses peng-kota-an di karanggede terpusat di desa kebonan. hal ini terjadi karena posisi daerah tersebut paling dekat dengan jalan Utama/jalan Kabupaten dan berdekatan dengan Pasar Tradisional Karanggede. Perputaran capital/modal diwilayah ini bisa dibilang cukup besar jika dibandingkan dengan desa-desa lain dan bahkan lebih besar jika dibandingkan Kecamatan-Kecamatan lain di Boyolali seperti : Kec. Klego, Kec. Wonosegoro, Kec. Guwo, dan beberapa kecamatan lainya. hal ini dapat dilihat dari munculnya ratusan pengusaha menengah kebawah yang eksis di wilayah ini, selain itu gaya hidup masyarkatnya-pun sudah tidak lagi tradisional atau dengan kata lain ke-kota-kota-an.

Seperti menjadi hukum besi dari fenomena peng-kota-an, marjinalisasi/peminggiran ikut mengiringi fenomena peng-kota-an di wilayah pusat karanggede yaitu desa kebonan. beberapa pendatang datang dari berbagai daerah untuk membangun usaha dan disisi lain masyarakat asli justru kurang memiliki jiwa enterpreuneurship yang cukup dan memilih merantau, menjadi kuli kasar/tukang parkir atau bahkan menjual tanah dengan harga tinggi kepada pendatang untuk pindah ke daerah pinggiran yang harga tanahnya relatif lebih murah. fenomena ini untuk beberapa saat cukup menguntungkan bagi masyarakat asli dimana mereka mampu memanfaatkan situasi untuk berspekulasi meningkatkan harga tanah mencapai 1.500.000/m, akan tetapi disisi lain mereka juga harus menerima konsekuensi logis untuk menjauh dari sirkuit capital (lintasan modal) yang berpusat di wilayah desa kebonan, dan untuk jangka waktu yang panjang ini adalah keputusan emosional yang tidak ekonomis. fenomena marjinalisasi inilah yang kemudian memunculkan adagium pesimistik “Karanggede Ditinggal Ngawe-awe Di Parani Marake Kere“.