Arsip Penulis

Di El Salvador, untuk pertama kalinya di Amerika Latin, sebuah bekas organisasi politik militer mencoba berkuasa tidak melalui berondongan senjata namun melalui kotak suara. Meski Front Sandinista di Nikaragua memenangkan pemilu 1984, mereka baru meraih kursi kekuasaan lima tahun lebih setelah penggulingan diktaktor Somoza. Tahun 2006, saat Daniel Ortega terpilih kembali, Front Sandinista lama yang terbentuk tahun 1979 sudah sulit dikenali.

Front Pembebasan Farabundo Marti (FMLN) di El Salvador dibentuk tahun 1980, melalui fusi dari lima kelompok gerilya yang didukung Kuba dan Nikaragua. FLMN mencalonkan seorang kandidat aktraktif, Maurico Funes, pada pemilu presiden hari Minggu. Dan, Funes nampaknya memimpin 10 poin saat penghitungan pemilu malam hari, menunjukkan sebuah kemenangan telak.

Partai konservatif ARENA, yang telah memerintah El Salvador sejak 10 tahun setelah perang sipil berakhir tahun 1992, melakukan segala cara untuk mencegah kemenangan FMLN. Salah satunya dengan cara, sekali lagi, mengenakan cap merah seperti tertuang di buku tipuan. Menurut kampanye negatif ARENA, kemenangan FMLN akan membawa negara itu ke komunisme, dan membawa Hugo Chavez dan Catro bersaudara ke El Salvador.

Tapi taktik menakut-nakuti itu tidak ampuh saat ini. Ini merupakan pelajaran berharga yang bisa dipetik gerakan politik sayap kiri dan kelompok gerilya di Amerika Latin. Partai Sosialis di Chile,  Partai Buruh di Brasil, Front Umum di Uruguay, termasuk juga Chavez di Venezuela dan PRD dan FSLN di Mexico dan Nikaragua. Mereka dapat melihat bahwa, setelah bertahun-tahun menanti, kelompok sayap kiri dapat memenangkan pemilu di Amerika Latin.

Perbedaan antara kemenangan kelompok kiri dan FMLN El Salvador akan dikenang saat karakter lama FMLN sebagai sebuah gerakan bersenjata berubah dalam keseharian saat mereka mulai memerintah. Meski Maurico Funes bukan gerilyawan tua, wakil presidennya, Salvador Sanchez Caren, dan kebanyakan pimpinan FMLN adalah pimpinan gerilyawan dan kader Castro. Merekalah, bukan Funes, yang mengontrol organisasi FMLN.  Pimpinan FMLN yang berpikir terbuka, demokratis, modern dan cerdas  –Facundo Guardado, Joaquin Villalobos, Salvador Samayoa, Ana Guadalupe Martinez, dan Ferman Cienfuegos– telah meninggalkan partai itu.

Kekhawatiran kedua adalah hubungan FMLN dengan Kuba dan Venezuela. Setidaknya setahun lalu, setiap orang yang mendatangi markas besar FMLN di San Salvador untuk wawancara, sebagai contoh, akan menemui Ceren, sang sekretaris jendral, yang berdandan mirip  Chavez: kaos merah, baret merah, lengkap dengan kutipan ajarannya.

Chavez menolong FMLN dengan memberi minyak murah dan gratis di cabang-cabang utama negara, dan kemungkinan (karena belum bisa dibuktikan) penyaluran dana,  meski jumlahnya kecil, untuk biaya pemilu. Kehadiran Kuba juga kuat, meski situasi politik sekarang dengan Raul Castro membuat orang sulit mengetahui secara persis siapa bekerja untuk siapa. Ramiro Abreau, orang yang “menjalankan” Departemen Kuba untuk El Salvador di Amerika Latin tahun 1980 dan 1990an, masih tetap aktif. Tapi sekarang dia lebih menjadi pebisnis dan negarawan senior ketimbang sebagai seorang pimpinan operasi Kuba.

Namun pengaruh Kuba atas pimpinan tua FMLN tetap utuh.  Keterlibatan Kuba dan Venezuela dalam partai politik di Mexico atau Brasil, sebagai contoh, tidak terbantahkan, tetapi tidak kemudian amat relevan. Di sini terdapat negara besar dengan skala ekonomi besar, di mana konspirasi dan rejim boneka tidak efektif.  Tetapi El Salvador, seperti Nikaragua, Bolivia dan Ekuador, adalah cerita lain.

Faktor ketiga menimbang dalam keseimbangan analisis bahwa pemerintah FMLN dalam jangka pendek akan mengantarkan krisis ekonomi di kawasan Amerika Latin. Untuk sesaat, amat tidak mungkin menerima ketika resesi dapat memprovokasi sebuah radikalisasi kiri di kawasan, yang dipromosikan oleh Chavez, atau menginduksi moderasi melalui pengunduran diri – ini, adalah sebuah tujuan revolusioner yang berangkat dari kondisi ekonomi yang tidak menguntungkan. Hal ini akan kita ketahui sebentar lagi.

Namun konsekuensi yang lebih penting dari kemenangan FMLN barangkali efeknya akan menipu sebagian Amerika Tengah dan Mexico. Presiden Honduras Manuel Zelaya, karena masalah kenyamanan dan pertimbangan demagogi, tengah bergerak ke lingkaran  Chavez; Ortega di Nikaragua menjadi bagian lingkaran, sebagaimana kedekatan penduduk dengan Alvaro Colom di Guatemala.  Jika kita memasukkan El Salvador ke daftar ini, hanya Kosta Rika dan Panama di bagian selatan yang tertinggal, meninggalkan Mexico di utara yang semakin terekspos.

Tentu saja negara-negara Amerika Tengah tidak mempunyai pengaruh besar di Mexico; jika ada pun, ini di luar perhitungan. Tetapi kelompok kiri Mexico, tidak lagi lemah setelah kekalahannya tahun 2006, dan tengah membutuhkan sebuah model pembangunan. Simpati lebih besar akan didapatkan Chavez, Presiden Bolivia Evo Morales, Kuba, Sandinista, dan sekarang FMLN ketimbang kelompok kiri moderat di Chile, Brasil, Uruguai dan Peru.mMereka akan membaca kemenangan Fune sebagai satu lagi contoh kebangkitan “rakyat” dan pencabutan lagi rambut Paman Sam. Membatalkan kemenangan historis FMLN sebagai sebuah tindakan keadilan seperti halnya kembali ke jaman terbelakang alias sebuah tindakan sembrono.

Jorge G. Castañeda, mantan Menteri Luar Negeri Mexico (2000-2003),  Profesor Ilmu Politik dan Amerika Latin di Universitas New York.

• VIVAnews

Iklan

Presiden Prancis Nicholas Sarkozy dan mantan Perdana Menteri Inggris Tony Blair mulai berpikir. Pada sebuah simposium di Paris bulan lalu bertema “Dunia Baru, Kapitalisme Baru,” Sarkozy mengambarkan kapitalisme berbasis spekulasi finansial adalah sebuah “sistem tak bermoral” dan menunjukkan “logika murtad kapitalisme.” Dia berargumen bahwa kapitalisme membutuhkan penemuan nilai moral baru. Blair menyebut satu dasar keuangan baru berdasar “nilai lain dari maksimalisasi keuntungan jangka pendek.”

Amat mengejutkan bagaimana para politisi dari semua golongan –meski memiliki pembela ideologi pasar yang tak beraturan— menerima ide negara seharusnya menghapuskan utang sejumlah bank dan perusahaan asuransi saat mereka terjerumus dalam kesulitan. Dengan pengecualian sejumlah kecil pembela berbasis ideologi pasar bebas, beberapa lebih nyaman memilih resiko membiarkan bank-bank itu bertumbangan.

Siapa yang tahu tentang konsekuensi yang akan terjadi? Banyak yang menakutkan akan terjadi pengangguran massal, sebuah gelombang kebangkrutan, jutaan keluarga kehilangan rumah, jaminan keamanan sosial menukik ke titik nol, dan mungkin kerusuhan dan sebuah pemberontakan ekstremis politik seperti kemunculan Hitler di Jerman selama masa depresi tahun 1930.

Pilihan menyelamatkan perbankan dari resiko finansial atas kesalahan dirinya sendiri menunjukkan sebuah pertukaran nilai dari kepercayaan ke dalam kebijaksanaan pasar. Faktanya, pasar memperoleh beberapa kesalahan besar –seperti nilai dari keamanan finansial.  Namun apakah penurunan juga menghasilkan sebuah perubahan dalam nilai-nilai konsumen?

Bukan kebetulan bahwa seminar “Dunia Baru, Kapitalisme Baru” digelar di Prancis, ketika beberapa kritik atas krisis finansial global menjadi sebuah keniscayaan dan sangat akurat sebab hal ini menghasilkan perubahan nilai. Dalam surat kabar Le Figaro, sebuah berita mewartakan tentang bagaimana skala pembiayaan diprediksi akan menimbulkan “revolusi nilai” dan bahwa penduduk akan mulai melibatkan keluarga dalam bekerja. (Amerika berpikir Prancis, dengan jam kerja pendek dan libur musim panas lebih panjang, akan mulai melibatkan keluarga ke dalam kerja).

Prancis  hampir selalu suka berhutang –ketika mereka membayar dengan uang plastik, mereka lebih memilih kartu debit, mengabaikan dana yang mereka miliki dari penggunaan kartu kredit. Kini mereka melihat krisis sekarang sebagai sebuah  bentuk pertahanan diri dari nilai-nilai untuk tidak mengeluarkan uang yang tidak anda punya.

Artinya, dalam banyak kasus, terjadi pengurangan pembelian barang mewah –sesuatu yang sulit diterima mengingat Prancis adalah negara busana, parfum, dan sampanye. Namun itulah ekses dari gaya, dan banyak laporan pembelian perhiasan dan barang mewah kini merosot drastis. Richemont, perusahaan barang mewah di Swiss yang memegang merek Cartier dan Montblanc, mengatakan tengah menghadapi “situasi pasar terberat sejak perusahaan ini berdiri 20 tahun lalu.” Namun apakah ini tanda perubahan makna nilai, atau hanya penurunan sementara, karena dorongan kegagalan investasi konsumen dan ketidakpastian ekonomi?

Dalam pidato pelantikan, Presiden Barack Obama berkata, “Waktu telah datang untuk mengenyahkan sikap kekanak-kanakan” dan mendesak memilih ide luhur bahwa “semua orang sama, semua orang bebas, dan semua berhak mendapat sebuah perubahan arti sesungguhnya tentang kebahagiaan.” Mengherankan memang krisis finansial global telah memperbaiki kepekaan rasa apa yang terpenting.

Dapatkah krisis mengingatkan kita bahwa membeli barang mewah lebih karena status yang dibawanya ketimbang nilai intristik yang melekat? Dapatkah hal ini menolong kita untuk lebih menghargai pusat kebahagian kita ketimbang kemampuan kita menghabiskan uang untuk pakaian, jam mahal dan makan malam mewah?  Dapatkah hal itu, seperti yang Obama katakan, membuat kita lebih peduli pada kebutuhan mereka yang hidup miskin dan jauh lebih buruk dari kebutuhan kita, karena krisis keuangan atau tanpa krisis keuangan?

Bahaya ini berpotensi mengancam nilai-nilai perubahan nyata, seperti yang sudah sering terjadi sebelumnya,  oleh orang-orang yang melihat hal itu sebagai kesempatan mencetak uang. Desainer Nathalie Rykiel dilaporkan berencana menunjukkan koleksi Sonia Rykiel terbaru bulan Maret tapi tidak di tempat pameran, melainkan di ruang kecil butik miliknya sendiri. “Ini dimaksud mengakrabkan pembeli, dan kembali ke nilai-nilai,” katanya pada International Herald Tribune. “Kami ingin kembali ke skala kecil, satu orang menyentuh orang lainnya. Kami ingin bilang, ‘Kembalilah ke rumah saya. Lihat dan rasakan pakaiannya.’”

Ya, di dunia dengan 10 juta anak meninggal tiap tahunnya karena kemiskinan, ancaman emisi gas rumah kaca yang membuat ratusan juta orang berpotensi menjadi pengungsi, kita harus singgah di butik Paris dan merasakan busana. Jika penduduk sungguh peduli tentang nilai-nilai moral yang perlu dipertahankan, mereka tidak akan membeli semua pakaian desainer itu. Tapi apakah perubahan Nathalie Rykiel –atau kelas kaya di Prancis, Italia, atau Amerika Serikat– karena  telah mengadopsi nilai-nilai itu?

Buku baru Peter Singer,
The Life You Can Save: Acting Now to End World Poverty, akan terbit di beberapa negara mulai beberapa bulan mendatang. Hak cipta ada pada http://www.projectsindicate.org.• VIVAnews

Beberapa orang berpikir terpilihnya Barack Obama akan membuat perubahan menyeluruh di Amerika.  Karena tidak demikian, meski undang-undang stimulus dalam jumlah besar telah diloloskan sebagai sebuah program baru untuk mengatasi sektor domestik dan beberapa rencana menstabilkan sistem keuangan, beberapa orang mulai menyalahkan Obama dan timnya.

Walau demikian, Obama, mencoba mencegah ekonomi terjun bebas, dan ia tidak mungkin dapat merubah keadaan dalam tempo singkat setelah pelantikannya.  Presiden Bush juga seperti rusa disinari lampu –lumpuh, tak bisa berbuat apa-apa— beberapa bulan sebelum meninggalkan Gedung Putih.  Sungguh melegakan bahwa Amerika akhirnya punya presiden yang bisa berbuat, dan apa yang akan dilakukannya dapat membawa perbedaan besar.

Sayangnya, apa yang sudah dia lakukan belum cukup. Paket stimulus memang besar –lebih dari 2 persen Produk Domestik Bruto/PDB setiap tahunnya- tetapi sepertiga akan digunakan untuk pemotongan pajak.  Dan, saat Amerika menghadapi soal utang yang menumpuk, secara perlahan tapi pasti angka pengangguran juga meningkat.  Termasuk kejatuhan harga aset. Mereka agaknya lebih suka menyimpan banyak melalui pemotongan pajak.

Hampir separuh stimulus akan menimbulkan efek kontraksi  pemotongan di tingkat negara. Sebanyak 50 negara bagian Amerika harus membangun keseimbangan bujet. Jumlah keseluruhan kekurangan dana jangka pendek diperkirakan mencapai $ 150 miliar selama beberapa bulan lalu; sekarang angka itu bertambah besar –termasuk, kekurangan negara bagian California sebesar $ 40 miliar.

Tabungan rumah tangga mulai bangkit, hal ini baik untuk jangka panjang kesehatan keuangan rumah tangga, tetapi bencana bagi pertumbuhan ekonomi. Sementara, bandul investasi dan ekspor akan baik-baik saja. Stabilisasi otomatis Amerika –aspek progresif dari sistem pajak kita, kekuatan dari sistem kesejahteraan kita— akan mengalami pelemahan besar, namun hal ini akan menambah beberapa stimulus, seperti defisit fiskal yang diperkirakan mendekati 10 persen  PDB.

Singkatnya, stimulus akan memperkuat perekonomian Amerika, tetapi mungkin tidak cukup kuat untuk memulihkan pertumbuhan. Inilah berita buruk bagi seluruh dunia, juga, untuk untuk perbaikan ekonomi global yang berharap dari kekuatan ekonomi Amerika.

Kegagalan nyata dari program perbaikan Obama,  bukan suatu dusta dari paket stimulus, tapi dalam upayanya memperbaiki pasar keuangan.  Kegagalan Amerika memberikan pelajaran penting bagi seluruh negara di dunia, mereka akan menghadapi persoalan yang muncul dengan bank-bank mereka:

-Menunda restrukturisasi perbankan adalah mahal, baik dari segi biaya pemotongan utang  dan dapat merusak ekonomi secara keseluruhan.

– Pemerintah tidak mau memikul seluruh biaya masalah ini, sehingga memberikan dana ke sistem perbankan cukup untuk bertahan hidup, tetapi tidak cukup untuk memulihkan kesehatan.

-Kepercayaan diri amat penting, tapi mengitirahatkannya juga merupakan hal mendasar.  Kebijakan tidak boleh berdasar dari fiksi bahwa pinjaman yang baik dapat dibuat,  dan bahwa kecerdasan bisnis dari pemimpin pasar finansial dan para regulator akan divalidasi jika kepercayaan sudah diperbaiki.

-Bankir dapat diharapkan bertindak untuk kepentingan diri sendiri atas dasar insentif.  Insentif jahat meluaskan pengambilan keputusan penuh resiko, dan bank-bank akan  runtuh  meski tidak terlalu besar untuk gagal dalam pelibatan lebih banyak pihak. Mengetahui bahwa pemerintah akan mengambil bagian jika perlu, mereka akan memundurkan hipotik dan membayar miliaran buat bonus dan dividen.

-Sosialisasi kerugian saat privatisasi mendatangkan kecemasan adalah konsekuensi dari nasionalisasi bank. Pembayar pajak Amerika akan melihat itu sebagai sebuah kesepakatan yang buruk. Dalam babak pertama infusi dana segar, mereka akan mendapat 0,67 dari aset dari setiap dolar yang diberikan (jika aset ini dinilai berlebihan dan nilainya akan jatuh secara cepat).Namun dalam injeksi dana segar sekarang,  diperkirakan Amerika akan mendapat 0,25 atau malah kurang untuk setiap dolar yang ditanamkan.  Namun satu alasan yang baik dan adil, kita dapat menjadi pemilik saham mayoritas di bank-bank utama.

-Jangan bingung membedakan antara bankir dan pemilik saham dengan bank yang diselamatkan.  Amerika mungkin akan menyelamatkan bank, namun pemilik sahamnya akan pergi, paling tidak setelah apa yang sudah mereka lakukan.

-Efek tetesan ke bawah sering kali tidak bekerja.  Menggelontorkan uang ke bank tidak akan menolong pemilik rumah untuk meneruskan pembayaran.  Membiarkan AIG bangkrut mungkin melukai beberapa isntitusi penting secara sistematis, namun melakukan ini lebih baik dari pada menjudikan uang senilai $ 150 miliar.

-Kurangnya transparansi membuat sistem keuangan Amerika terperosok dalam kesulitan.  Kurangnya transparansi tidak bisa terbantah. Pemerintah Obama berjanji akan memperbaiki kerugian  melalui hedge funds dan investor swasta lain untuk membeli aset buruk milik bank.  Tetapi ini tidak akan memunculkan “harga pasar” seperti klaim pemerintah.  Dengan kesedian pemerintah menanggung kerugian, maka harga akan terdistorsi. Kerugian bank yang sudah terjadi, dan ongkosnya kemudian adalah pengeluaran baru bagi pembayar pajak.  Membawa hedge fund sebagai pihak ketiga akan memunculkan kembali biaya tambahan.

-Lebih baik melihat ke depan dari pada ke belakang, yakni dengan memfokuskan pengurangan resiko pinjaman baru dan meyakinan injeksi dana  membuat kapasitas baru pinjaman.  Yang sudah hilang biarlah hilang. Sebagai poin acuan, $ 700 miliar disediakan untuk sebuah bank baru, menyatukan 10 menjadi 1 bank, akan dapat membiayai $ 7 triliun pinjaman baru.

Era kepercayaan bahwa sesuatu dapat diciptakan dari ketiadaan sudah seharusnya berakhir.  Reaksi jangka pendek oleh politisi – yang berharap mendapat kesepakatan lebih kecil bagi pembayar pajak dan cukup besar untuk menolong bank— hanya akan memperpanjang masalah.  Sebuah kebuntuan sudah terbayang. Lebih banyak uang akan dibutuhkan, namun Amerika tidak punya hasrat untuk menyerahkannya –setidaknya tidak pada tempo dekat.  Sumur  uang mungkin akan mengering, dan begitu halnya dengan legenda Amerika tentang optimisme dan harapan.

Joseph E. Stiglitz, profesor ekonomi Columbia University, dan penerima Hadiah Nobel  2001 untuk bidang ekonomi; bersama Linda Bilmes menulis buku The Three Trillion Dollar War: The True Costs of the Iraq Conflict. Hak cipta ada pada http://www.projectsyndicate.org
• VIVAnews

Tahun ini akan menjadi tahun terburuk bagi ekonomi global sejak Perang Dunia ke II, Bank Dunia memperkirakan ekonomi hanya akan tumbuh 2 %.  Meski negara berkembang sudah melakukan semua hal dengan benar –dan memiliki kebijakan peraturan dan kondisi makroekonomi lebih baik dari Amerika Serikat— tetapi mereka akan tetap merasakan dampaknya. Kebanyakan hasilnya adalah sebuah kejatuhan ekspor. China sepertinya  akan tetap tumbuh, namun akan tumbuh lebih lambat 11-12 % dari rata-rata pertumbuhan tahunan. Kecuali bila segera diperbaiki, krisis ini akan menyebabkan 200 juta penduduk dunia terjatuh ke jurang kemiskinan.

Krisis global sekarang menuntut respon global, namun, sayangnya, tanggungjawab untuk merespon baru sebatas tingkat nasional. Masing-masing negara tengah mencoba mendesain paket stimulus untuk memaksimalisasi dampak pada warga negaranya –namun bukan ke dampak global. Dengan menilai ukuran stimulus, negara-negara akan menyeimbangkan biaya dari bujet mereka sendiri dengan keuntungan peningkatan pertumbuhan dan tenaga kerja bagi ekonomi negara masing-masing. Sejak beberapa keuntungan akan berbunga bagi lainnya, paket stimulus sepertinya lebih kecil dan lebih miskin dari segi desain yang mereka ciptakan, sehingga kordinasi paket stimulus global tetap amat dibutuhkan.

Inilah salah satu pesan penting yang ingin dimunculkan dari Komisi Ahli PBB untuk krisis ekonomi global, di mana saya duduk sebagai ketuanya –dan dalam waktu dekat akan memberikan laporan awal ke PBB.

Laporan ini mendukung banyak hal dari inisiatif G-20, namun lebih menekankan fokus pada negara berkembang. Sebagai contoh, ketika pemahaman bahwa hampir seluruh negara mengambil upaya stimulus (‘kita semua pendukung Keynesians sekarang’), banyak negara berkembang tak memiliki sumber daya untuk melakukannya. Tidak bisa dilakukan tanpa bantuan lembaga keuangan internasional.

Namun jika kita mengindari lilitan krisis utang baru, beberapa, barangkali banyak, uang tadi harus diberikan dalam bentuk hibah. Dan, di masa lalu, asistensi ini bisa dilakukan dengan “kondisi-kondisi” tertentu, beberapa dengan mendorong kontraksi sektor moneter dan kebijakan fiskal –hanya sebagai lawan apa yang kita butuhkan sekarang— dan mendorong deregulasi finansial, yang menjadi salah satu akar penyebab krisis.

Dalam banyak bagian di dunia, terdapat stigma kuat yang berhubungan dengan Dana Keuangan Internasional (IMF), untuk alasan yang jelas. Dan terdapat rasa ketidakpuasan tidak hanya bagi para peminjam, namun juga bagi pemberi dana potensial.  Sumber dana likuid hari ini ada di Asia dan Timur Tengah, tapi mengapa negara ini mau menyumbangkan uang bagi organisasi di mana suara mereka kecil dan mereka sering ditekan kebijakan sebagai kebalikan dari nilai-nilai yang mereka percaya?

Banyak perbaikan pemerintahan didorong oleh IMF dan Bank Dunia –mempengaruhi, tidak diragukan lagi, bagaimana mereka memilih— adalah sesuatu yang tak bisa dibantah. Namun proses pembaruan ini berjalan lambat, dan krisis tak bisa menunggu terlalu lama.  Maka menjadi kewajiban untuk penyediaan bantuan melalui sebuah saluran variatif, secara khusus, bagi IMF, termasuk juga lembaga keuangan regional.

Fasilitas pinjaman baru dapat dibuat, dengan struktur pemerintahan lebih kuat pada abad ke 21.  Jika hal ini bisa dilakukan secara cepat (dan saya pikir memang dapat), fasilitas lainnya akan menjadi saluran penting pengeluaran dana.

Pada pertemuan G-20 bulan November 2008, para pemimpin mengutuk proteksionisme dan berkomitmen satu sama lain untuk tidak terlibat dengan hal itu. Sayangnya, sebuah studi Bank Dunia mencatat bahwa 17 dari 20 negara masih menerapkan aturan baru proteksionisme, terlebih lagi di Amerika dengan slogan “beli barang Amerika” yang termasuk dalam paket stimulus.

Namun tak butuh waktu lama untuk mengetahui bahwa subsidi akan berperan destruktif seperti halnya penerapan tarif. Jika hal ini terjadi di tingkat lapangan perdagangan ekonomi global, hal ini tidak akan lama lagi bertahan: subsidi massal dan penghapusan utang oleh Amerika Serikat merubah segalanya, mungkin juga soal kesopanan.

Tentu saja,  meski perusahaan di negara maju tidak menerima subsidi sebagai sebuah perlakuan yang tidak adil. Mereka dapat mengambil resiko meski yang lain tidak, mengetahui bahwa jika mereka gagal, mereka akan mendapat penghapusan utang. Saat seseorang mengerti imperatif politik domestik dapat membimbingnya mendapat subsidi dan jaminan, negara berkembang dapat mengenal konsekuensi global, dan menyiapkan asistensi kompensasi bagi negara berkembang.

Satu dari inisiatif paruh waktu penting yang didorong Komisi PBB adalah membuat sebuah dewan kordinasi ekonomi global, yang dapat menolong tak hanya kordinasi pada tingkat kebijakan ekonomi, namun juga mengatasi persoalan penilaian dan jurang antara lembaga.  Saat penurunan ekonomi lebih dalam berlanjut, sebagai contoh, banyak yang menghadapi kebangkrutan. Namun kita tak memiliki kerangka kerja untuk berunding tentang masalah ini.

Dan dengan sistem penyimpanan cadangan-keuangan dolar AS –sebagai tulang punggung sistem keuangan global masa kini— kerap menimbulkan percekcokan. China menunjukkan keprihatinannya, dan pimpinan bank sentral yang tergabung dalam Komisi PBB menyerukan sebuah sistem cadangan global baru. Komisi PBB sepakat untuk memasukan masalah lama ini –sudah muncul 75 tahun lalu melalui Keynes—sebagai isu mendasar jika kita mau perbaikan ekonomi berlangsung kokoh dan stabil.

Beberapa pembaruan memang tidak akan terjadi dalam semalam. Tetapi hal itu tidak akan berubah kecuali kerja perubahan itu dilakukan sekarang.

Joseph E. Stiglitz, profesor bidang ekonomi di  Columbia University, Ketua Komisi Ahli PBB untuk kerja reformasi sistem keuangan dan moneter internasional. Penulis buku, Making Globalization Work. Hak cipta ada pada http://www.projectsyndicate.org.

Sumber : VIVAnews

Dengan seluruh percakapan tentang “cahaya hijau” perbaikan ekonomi, bank-bank Amerika kini tengah menekan balik sebagai upaya mengatur dirinya sendiri. Ketika politisi berbicara tentang komitmen reformasi pengaturan untuk mencegah terulangnya krisis, ini adalah wilayah di mana iblis masuk dalam detail –dan bank akan memperlihatkan ototnya untuk memastikan mereka memiliki ruang untuk meneruskan perbuatannya di masa lalu.

Sistem lama bekerja baik untuk para bankir (jika tidak untuk pemegang saham), jadi mengapa harus melakukan perubahan memalukan? Lagi pula, upaya penyelamatan atas diri mereka sangat sedikit pasca krisis sistem finansial yang kita butuhkan untuk mengakhiri sebuah sistem perbankan yang kurang kompetitif, dengan bank-bank besar yang semakin besar semakin mudah roboh.

Sudah diketahui secara umum bahwa bank-bank Amerika terlalu besar untuk  jatuh dan terlalu besar untuk diatur. Inilah salah satu alasan bahwa performa beberapa dari mereka terlihat lebih suram. Karena pemerintah menyediakan asurasi deposito, ini memainkan peran penting dalam restrukturisasi (tidak seperti sektor lain).

Normalnya, saat sebuah bank gagal, teknokrat di pemerintahan akan melakukan langkah restrukturisasi keuangan; jika tidak menaruh uang, tentu menambah tiang pancang di masa depan. Para pejabat paham jika mereka menunggu terlalu lama, zombi atau bank zombie akan seperti menuju “perjudian atau pemberontakan.” Jika mereka menaruh taruhan  terlalu besar dan menang, mereka akan berjalan terus dengan proses ini. Jika mereka gagal pemerintah yang akan mengambil alih.

Ini bukan cuma teori. Ini pelajaran yang kita alami, sebuah pengeluaran besar, selama krisis penyimpanan dan peminjaman pada tahun 1980an. Ketika mesin ATM berkata, “dana tidak efisien,” pemerintah tidak menginginkan arti itu pada bank lebih dari rekening anda, pengeluaran uang, dan pemilik pinjaman menjadi pemegang saham baru. Terkadang, pemerintah harus menyiapkan dana khusus; terkadang mereka mencari investor untuk mengambil alih bank yang gagal.

Pemerintah Obama, biar bagaimana pun, memperkenalkan sebuah konsep baru: terlalu besar untuk melakukan restrukturisasi keuangan. Pemerintah berargumen bahwa semua akan mengalami kerugian seandainya mengikuti aturan biasa untuk menghadapi bank-bank besar. Pasar akan panik. Maka, tak hanya kita tak bisa menyentuh penerima pinjaman, kita juga tak akan mendapat pemegang saham  –meski kebanyakan nilai saham yang ada mencerminkan perjudian penghapusan utang dari pemerintah.

Saya pikir ini putusan yang salah. Saya pikir pemerintah Obama mengalah pada tekanan politik dan panik karena kebesaran bank-bank itu. Sebagai hasilnya, pemerintah kebingungan menghapus utang para bankir dan pemilik saham dengan menolong bank tersebut.

Restrukturisasi memberi bank sebuah kesempatan buat awal yang baru: investor baru potensial (meski menggunakan utang sebagai saham) akan memberi kepercayaan lebih, bank-bank lain akan mau memberi pinjaman, dan mereka akan lebih mau memberi pinjamaran pada lainnya. Penerima pinjaman akan mendapat lebih dari arahan restrukturisasi, dan jika nilai aset benar lebih besar dari kepercayaan pasar (dan analisis luar), mereka akan mendapat imbalan.

Namun sudah jelas bahwa strategi Obama sekarang dan di masa depan memakan ongkos sangat tinggi  –dan sejauh ini, belum didapat pembatasan tujuan untuk memulai pinjaman. Para pembayar pajak harus mengeluarkan milyaran, dan menjaminkan milyaran dana itu sebagai jaminan    –seperti undang-undang baru di masa depan.

Menulis ulang aturan ekonomi pasar –dalam sebuah jalan yang lebih menguntungkan yang menyebabkan lebih banyak luka pada ekonomi secara global-  lebih buruk ketimbang pembiayaan secara finansial. Kebanyakan pandangan Amerika tumbuh soal ketidakadilan, khususnya setelah mereka melihat bank-bank menggelapkan milyaran untuk membayar upah di luar bonus dan dividen. Menyobek kontrak sosial adalah sesuatu yang bisa dilakukan secara ringan.

Tapi ini adalah bentuk kapitalisme semu, yang hilang karena sosialisasi dan privatisasi profit,  sebuah melapateka kegagalan. Kata insentif telah terdistorsi. Tidak ada lagi disiplin pasar. Bank-bank yang terlalu besar untuk direstrukturisasi tahu mereka bisa berjudi dengan pengampunan –dan, dengan pemberian Federal Reserve dengan tingkat bunga hampir mendekati nol, tetap ada dana yang bisa dipermainkan.

Beberapa orang menyebut hal ini sebagai rejim ekonomi baru “sosialisme dengan karakter Amerika.” Tetapi sosialisme amat peduli pada hak-hak istimewa individu. Sebagai gambaran kontras, Amerika hanya menolong sedikit untuk jutaan penduduk yang kehilangan rumah. Para buruh yang kehilangan pekerjaan hanya menerima 39 pekan dana tunjangan, dan mereka harus bisa berusaha sendiri. Dan, ketika mereka kehilangan pekerjaan, kebanyakan dari mereka juga kehilangan asuransi kesehatan.

Amerika tengah memperluas jaminan keamanan perusahaan melalui jalan yang tak pernah diduga, dari komersial bank ke bank investasi, lalu ke asuransi, dan sekarang ke perusahaan otomotif, tanpa berupaya melihat sedikit pun. Bila bicara kebenaran, ini bukan sosialisme namun perluasan masa hidup perusahaan sejahtera. Kaum kaya dan berkuasa kini membutuhkan bantuan pemerintah, padahal banyak orang hanya mendapat sedikit perlindungan sosial.

Kita harus menghentikan bank-bank yang terlalu besar untuk gagal; tidak ada bukti nyata mereka memberi keuntungan sosial dalam ongkos perlakuan yang mereka perbuat. Dan jika kita tidak berhenti menolong mereka, kita kemudian tak punya batasan untuk terus menolong. Mereka tidak bisa dibiarkan untuk melakukan perbuatan di masa lalu –berjudi untuk sejumlah pengeluaran.

Problem lain akan muncul dengan bank-bank terlalu besar untuk gagal, atau bank-bank yang terlalu besar untuk direstrukturisasi: di sini secara politik mereka terlalu kuat. Upaya lobi mereka bekerja dengan baik, pertama untuk membuat deregulasi, dan kemudian memiliki uang pembayar pajak untuk dimainkan. Mereka berharap hal ini akan bekerja kembali sehingga membuat mereka bebas seperti sebelumnya, tanpa mempertimbangkan resiko pada pembayar pajak dan dunia ekonomi. Jelas, kita tak bisa berdiam diri membiarkan hal itu terjadi.

Joseph E. Stiglitz, Professor Ekonomi di Columbia University, Ketua Komisi Ahli yang bertanggungjawab pada Ketua Umum PBB untuk reformasi keuangan internasional dan sistem finansial. Penulis buku Making Globalization Work. Hak cipta ada pada http://www.projectsyndicate.org
Sumber : VIVAnews

Data terakhir menunjukkan kondisi pasar tenaga kerja masih saja buruk di Amerika Serikat (AS) maupun di negara maju lainnya. Di Amerika, angka pengangguran sekarang 9,5 persen, dan kemungkinan akan naik menjadi 10 persen. Angka itu diperkirakan akan naik 11 persen pada tahun 2010 dan akan bertahan di kisaran 10 persen untuk waktu lama. Tingkat pengangguran juga akan berada pada 10 persen di negara-negara maju.

Data mentah ini mengambarkan tingkat kehilangan pekerjaan, secara aktual memperlihatkan kelemahan di dunia pasar tenaga kerja.  Jika anda termasuk karyawan dan pekerja yang meninggalkan angkatan kerja di AS, angka pengangguran akan naik menjadi 16,5 persen.  Stimulus keuangan dan pajak di kebanyakan negara menunjukkan makin menurunnya tingkat pengangguran kerja. Sebagai hasilnya, pendapatan dari seluruh tenaga kerja –produk jam kerja rata-rata yang berkaitan dengan upah— jatuh secara dramatis.

Lebih jauh lagi, banyak pengusaha, dalam upaya membagi rasa sakit akibat resesi dan menurunkan tingkat pemecatan, kini meminta para pekerja menerima pemotongan jam kerja dan upah per jam. British Airways, sebagai contoh, telah meminta karyawan untuk bekerja tanpa upah bulanan. Sebagai akibat resesi untuk pendapatan pekerja, jam dan pengurangan upah akan kian besar.

Sebuah kontraksi tajam dalam pekerjaan dan pendapatan pekerja memiliki banyak konsekuensi negatif untuk pasar keuangan dan ekonomi. Pertama, jatuhnya pendapatan pekerja menyebabkan penurunan komsumsi rumah tangga, yang sekarang tengah menerima hantaman keras karena berkurangnya tingkat kemakmuran  (saat nilai ekuitas dan rumah juga jatuh) dan sebuah peningkatan tajam pada rasio utang mereka. Dengan penghitungan komsumsi 70 persen dari GDP di AS, dan sebuah tingkat persentase tinggi di negara ekonomi maju, hal ini berimplikasi bahwa resesi akan berjalan lebih panjang, dan perbaikan ekonomi ini pada tahun depan akan menjadi kurang tenaga  (pertumbuhan kurang dari 1 persen di AS dan sebuah tingkat pertumbuhan rendah di Eropa dan Jepang).

Kedua, kehilangan pekerjaan akan membuat lebih banyak proteksi dan resesi perumahan, saat pengangguran dan menurunnya pendapatan menjadi faktor kunci pembayaran utang yang jatuh tempo dan penyitaan. Akhir tahun ini sekitar 8,4 juta penduduk AS dengan surat gadai akan menjadi pengangguran yang membuat mereka tak bisa melunasi surat utang mereka.

Ketiga, jika tingkat rata-rata penggangguran 10 persen sampai 11 persen dimasukkan ke dalam model kegagalan pembayaran utang, anda akan mendapatkan gambaran buruk  tak hanya bagi surat utang penghuni rumah (baik prime dan subprime), tetapi juga untuk penjualan perumahan, kartu kredit, pinjaman mahasiswa, kredit mobil, dan sebagainya. Lalu, kerugian bank atas aset-aset beracun dan kebutuhan modal diperkirakan akan lebih besar dari yang diduga, yang menyebabkan makin memburuknya pemberian kredit.

Keempat, naiknya tingkat kehilangan kerja akan menyebabkan tuntutan lebih besar bagi perlakuan proteksionis, saat pemerintah ditekan untuk menyelamatkan pekerja domestik. Ancaman ini akan merusak kontraksi menyakitkan dalam perdagangan global.

Kelima, makin tingginya tingkat pengangguran, memperbesar kemungkinan defisit pendapatan, sebagai stabilisasi otomatis pengurangan pendapatan dan naiknya pengeluaran. Maka, hal ini akan menyebabkan tahun fiskal di AS menjadi tidak stabil, dengan defisit bujet di atas 10 persen dari GDP, dan utang publik diperkirakan akan meningkat dua kali lipat pada tahun 2014.

Hal ini membawa sebuah dilema kebijakan: peningkatan angka pengangguran dapat digunakan politisi baik di AS dan negara lain untuk mendorong program situmulus pajak menyusul jatuhnya permintaan pada tenaga kerja. Namun, meski tekanan deflasi akan datang 2010, menambah defisit bujet, biaya penghapusan utang yang memakan pembiayaan tinggi, melanjutkan defisit keuangan, dan tingkat ketidakstabilan utang publik pada akhirnya akan memicu tingkat inflasi –dan akan meningkatkan suku bunga, yang akan menahan perbaikan permintaan dari pihak swasta.

Maka,  saat stimulus fiskal diyakini sebagai cara perlindungan dari  sebuah resesi yang berlarut-larut, pemerintah di seluruh dunia dapat merasakan kesakitan ini: mereka akan celaka jika melakukan dan akan celaka pula bila tak melakukan. Jika, seperti Jepang pada akhir 1990 dan Amerika tahun 1937, mereka menerima ancaman makin besarnya defisit secara serius dan peningkatan pajak serta memotong biaya pengeluaran secepat mungkin, ekonomi mereka kemungkinan akan jatuh dalam resesi. Tapi resesi akan menjadi hasilnya jika defisit terus dibiarkan terus memburuk, atau peningkatan dengan stimulus tambahan untuk mendorong pekerjaan dan pertumbuhan, karena pasar-utang kemungkinan akan mendorong biaya peminjaman lebih tinggi.

Juga, meski jumlah kehilangan kerja akan menekan komsumsi, harga rumah, keseimbangan perbankan, dukungan untuk pasar bebas, dan keuangan publik, ruang bagi kebijakan stimulus lebih jauh akan makin terbatas. Di dalamnya, tak hanya pemerintah menjalankan pajak keluar sebagai gelombang utang, namun kebijakan moneter hanya memiliki sedikit  daya tarik dalam ekonomi yang menderita akibat –tidak hanya likuiditas— problem kebangkrutan. Situasi tetap memburuk, dalam medium perputaran uang yang akan menimbulkan resiko inflasi secara signifikan.

Keajaiban kecil, kemudian, bahwa kita sekarang memiliki kesaksian sebuah koreksi signifikan pada kewajaran, kredit dan pasar komoditi. Hal irasional  kesuburan yang menjatuhkan tiga-bulan ketersediaan pasar dalam musim dingin sekarang memberi jalan untuk sebuah realisasi bijaksana antara investor bahwa resesi global tidak akan berakhir tahun ini. Bahwa upaya perbaikan akan melemah dan berada di bawah tren, dan bahwa resiko resesi ganda tengah mencuat.

Nouriel Roubini adalah Professor Ekonomi di Stern School of Business, New York University, dan Ketua  RGE Monitor (www.rgemonitor.com). Hak cipta artikel ada pada http://www.projectsyndicate.org.
Sumber : VIVAnews

Peristiwa 11 September 2001, yang dikenal dengan Tragedi 9/11, merupakan ulah Al-Qaeda untuk mencederai Amerika Serikat. Tentu saja, niat itu berhasil. Namun, Osama bin Laden tak pernah membayangkan efeknya. Reaksi Presiden AS ketika itu, George W. Bush, menodai prinsip dasar negeri Paman Sam, menggerogoti perekonomian bangsa itu, serta melemahkan keamanan.

Serbuan ke Afghanistan pasca serangan teroris masih bisa dipahami. Tapi, invasi ke Irak sungguh tak ada kaitannya dengan Al-Qaeda – bagaimanapun kerasnya Bush berupaya mencari-cari hubungannya. Kemudian, perang AS melawan Irak menjadi amat mahal – yang pada awalnya membutuhkan lebih dari US$60 miliar (Rp551,5 triliun).

Ketika saya dan Linda Bilmes menghitung biaya perang yang mesti dikeluarkan AS tiga tahun lalu, angka kasar berada di kisaran US$3-5 triliun. Sejak itu, anggaran kian meningkat. Dengan nyaris 50 persen jumlah tentara yang kembali dan bisa menerima santunan cacat tubuh dan lebih dari 600 ribu veteran yang menjalani perawatan medis, kami menduga bahwa uang bagi tentara yang cacat dan biaya kesehatan akan mencapai sekitar US$600-900 miliar.

Di luar itu, biaya sosial yang muncul seperti tindakan bunuh diri yang diambil oleh para veteran perang (yang beberapa tahun belakangan menyentuh 18 kejadian per hari) dan retaknya rumah tangga tak bisa dihitung secara pasti.

Bahkan, jika Bush mendapatkan maaf atas jasanya menyertakan AS dan negara-negara lain dalam perak melawan Irak, tak ada ampun bagi Bush atas cara yang ia pilih untuk membiayai perang. Sepanjang sejarah, perang Bush itu adalah satu-satunya yang dibiayai sepenuhnya dari pinjaman. Pada saat AS tengah berperang, dengan defisit yang kian meningkat setelah pemotongan pajak di tahun 2001, Bush memutuskan bahwa golongan kaya di negeri itu pantas mendapatkan keringanan pajak.

Hari-hari ini, AS tengah berkutat dengan pengangguran dan defisit. Ancaman yang bisa menjatuhkan AS di masa mendatang dapat dilacak hingga perang di Afghanistan dan Irak. Melonjaknya belanja pertahanan, bersamaan dengan pemotongan pajak, merupakan faktor kunci yang menguak penyebab mengapa AS beringsut dari yang mulanya mencetak keuntungan fiskal hingga 2 persen dari PDB ketika Bush terpilih menjadi dirongrong utang. Belanja langsung pemerintah untuk kedua perang itu mencapai kira-kira US$2 triliun – US$17.000 per keluarga.

Selain itu, saya dan Bilmes menegaskan dalam buku kami yang berjudul “The Three Million Dollar War” (Perang Tiga Juta Dolar) bahwa perang di Afghanistan dan Irak telah melemahkan ekonomi makro AS dan memperuncing defisit serta utang. Kini, gejolak di Timur Tengah memicu membubungnya harga minyak. Bangsa Amerika dituntut mengeluarkan uang lebih banyak demi mengimpor minyak. Padahal, mereka bisa memakai uang itu untuk membeli lebih banyak produk domestik.

Namun, Bank Sentral AS (Federal Reserve) menyembunyikan keburukan itu dengan menciptakan gelembung kredit perumahan yang akhirnya mendorong ledakan konsumsi. Butuh bertahun-tahun untuk mengatasi masalah itu.

Kacau Balau

Ironisnya, perang itu telah bikin keamanan AS (dan dunia) kacau-balau lagi-lagi dengan cara yang tak pernah dibayangkan oleh Bin Laden. Perang yang tak populer akan menyulitkan perekrutan tentara. Tapi, selagi Bush mencoba mengakali Amerika tentang biaya perang, ia tak memberikan sokongan dana cukup bagi para prajurit.

Ia menolak memberikan pengeluaran standar yang dibutuhkan untuk, misalnya, kendaraan lapis baja yang anti-ranjau guna melindungi pasukan. Atau, setidakya, menyediakan cukup tunjangan kesehatan bagi para veteran. Ada pengadilan di AS yang baru-baru ini menyatakan bahwa hak-hak para veteran telah dilanggar. (Hebatnya, pemerintahan Obama meminta bahwa hak veteran mengajukan banding mesti dibatasi!)

Kegagalan militer telah memunculkan kecemasan atas penggunaan kekuatan militer. Dan hal ini cenderung mengancam keamanan Amerika. Namun, kekuatan Amerika yang sejati adalah, melebihi ketangguhan militer dan ekonomi, kekuatan lunaknya: otoritas moral.

Dan, yang satu itu pun telah dilemahkan: seketika setelah AS melanggar hak asasi manusia yang mendasar seperti hak untuk tak mengalami siksaan, dunia sontak mempertanyakan komitmennya kepada hukum internasional.

Di Afghanistan dan Irak, AS dan sekutu-sekutunya tahu bahwa untuk mendapatkan kemenangan jangka panjang, hati dan pikiran harus dicuri. Namun, kesalahan demi kesalahan yang dilakukan pada awal perang memperumit perang yang telah pelik itu.

Efek samping yang ditimbulkannya dahsyat: lebih dari satu juta warga Irak tewas, langsung atau tak langsung, akibat perang. Menurut beberapa kajian, sekitar 137.000 warga sipil tewas dengan mengenaskan di Irak dan Afghanistan dalam 10 tahun terakhir. Di antara bangsa Irak sendiri, 1,8 juta pengungsi mencari tempat aman dan 1,7 juta lainnya kehilangan tempat tinggal.

Tak semua konsekuensi berujung bencana. Defisit yang dialami Amerika agaknya akan menimbulkan kendala anggaran. Belanja militer AS nyaris menyamai belanja militer dunia jika disatukan dua dekade setelah era Perang Dingin berakhir.

Beberapa peningkatan belanja anggaran ditujukan ke Irak, Afghanistan dan Perang Global Melawan Terorisme. Namun, banyak dana yang terbuang sia-sia demi senjata akan dipakai untuk membinasakan musuh, yang jelas-jelas tak ada. Kini, dana itu akan didistribusikan ulang, dan AS kiranya akan mengeluarkan biaya lebih kecil untuk mengusahakan keamanan dalam negerinya.

Al-Qaeda tak lagi jadi menyembul jadi ancaman besar setelah peristiwa 11 September 10 tahun silam. Namun, harga yang harus dibayar begitu besar. Kita akan hidup dengan warisan yang ditinggalkannya dalam waktu lama. Berpikir sebelum bertindak memang ternyata penting.

Joseph E. Stiglitz adalah Profesor di Columbia University, peraih Nobel di bidang ekonomi, serta pengarang “Freefall: Free Markets and the Sinking of the Global Economy”.

Artikel ini diterjemahkan dari laman http://www.project-syndicate.org

Sumber : VIVAnews

Oleh Demos Indonesia 25 Agustus 2011 15:24:00

Di sore hari yang berangin Senin 22 Agustus 2011 lalu, sedikitnya ada 65 orang dengan latar belakang profesi dan organisasi yang beragam, seperti pengusaha muda, mahasiswa, aktivis LSM, aktivis partai, pengamat sosial politik, pekerja HAM, akademisi, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) dan keluarga korban kekerasan politik negara, berkumpul menghadiri acara Diskusi Terbuka yang diselenggarakan oleh Perkumpulan DEMOS.

Diskusi ini mengambil bertempat di teras kantor Perkumpulan DEMOS, yang berada di lantai 3 Gedung Griya Upakara – Cikini, Jakarta Pusat. Diskusi yang terbuka untuk umum ini diadakan di teras dinding terbuka dengan tenda knock-down bertiang balutan kain putih. Semilir angin sore itu sangat terasa turut ‘meramaikan’ acara curah pendapat dan gagasan diantara pembicara dan peserta diskusi. Diskusi ini diselenggarakan sebagai upaya untuk turut serta dalam mewarnai wacana publik tentang demokrasi dan sebagai media pembelajaran kita bersama, demikian kata Antonio Pradjasto, Direktur Eksekutif Demos, dalam pembukaannya. Merupakan acara perdana dari serangkaian diskusi yang rencananya akan diadakan satu atau dua kali di setiap bulannya. Semoga diskusi ini bisa diselengarakan dengan rutin berkelanjutan, dengan mengangkat tema-tema dan menampilkan pembicara yang bisa diusulkan oleh teman-teman peserta diskusi ini, imbuh Anton.

Diskusi perdana ini mengangkat tema “Gerakan Sosial vs Gerakan Politik” yang dimoderatori oleh Antonio Pradjasto, Direktur Eksekutif Demos, dengan pembicara empat orang yang representative dari gerakan sosial dan gerakan politik, yaitu: Savic Aliel’ha, Aktivis Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI); Setyo Budiantoro, Direktur Eksekutif Perkumpulan PRAKARSA; Rocky Gerung, Pendiri Partai Serikat Rakyat Independen (Partai SRI); dan Syaiful Haq, Wakil Sekjend. Partai Nasional Demokrat (Partai NASDEM). Seperti pada tahun-tahun lalu setiap jelang Pemilihan Umum (Pemilu), selalu ada saja partai-partai baru yang bermunculan. Seakan-akan itu menjadi sebuah keharusan, ungkap moderator dalam pengantar diskusi. Saat ini setidaknya ada dua partai baru yang berdiri, mungkin juga bukan kejutan karena sudah lama dipikirkan oleh para aktor di dalamnya, bahwa ini akan menjadi sebuah partai, yaitu Partai SRI dan Partai Nasdem. Disamping jalur berpartai, masih ada kawan-kawan yang tetap eksis dan konsisten memilih jalur gerakan sosial. Sedangkan Demos sudah lama mengusulkan agar kedua jalan gerakan ini untuk saling berhubungan. Memang hal itu disadari bukanlah pekerjaan mudah. 

Hari ini (Senin 22 Agustus 2011 – red) bertepatan dengan batas waktu pendaftaran administratif partai baru di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenhukham) yang akan berakhir pada pukul 00.00 WIB nanti, demikian disampaikan Syaiful Haq dalam mengawali paparannya. Yang tentu saja tidak mudah dalam memenuhi persyaratan administratif partai baru menurut UU Parpol yg baru (UU No.2 Tahun 2011), namun demikian Partai NASDEM sudah berhasil melengkapi segala persyaratan itu dan telah mendaftarkan di Kemenhukham, imbuh Syaiful. Semula beberapa kawan aktivis pernah bertemu untuk mempersiapkan strategi baru guna mengambil peluang untuk masuk ke ranah pergerakan politik elektoral. Namun kenyataannya memang tidak mudah ketika mengubah pergerakan, dari gerakan sosial menjadi gerakan politik, sampai pada kesimpulan membangun alat politik bersama. Menurut Syaiful yang pernah terlibat beberapa kali dalam konsolidasi gerakan, untuk menjelaskan ke organisasi masing-masing, bagaimana bentuk dan struktur organisasi politik yang akan dipilih, itu pun menjadi kesulitan tersendiri. Ketika awal dengan mengacu pada Undang-undang partai politik yang lama (UU No.2 Tahun 2008), konsolidasi kelompok gerakan masih bisa dimungkinkan untuk memenuhi persayaratan jika mau membangun wadah partai politik bersama. Problem pembiayaan masih bisa dikesampingkan ketika itu, namun ketika membahas strruktur sampai ke tingkat kabupaten/kota baru ketemu masalah. Karena dalam pergerakan yang selama ini dibangun kawan-kawan, umumnya struktur itu masih sebatas sampai di tingkat provinsi. Belum tuntas dalam mengurai persoalan struktur, kelompok gerakan dihadapkan dengan disahkannya Undang-undang Parpol yang baru (UU N0.2 Tahun 20111) oleh DPR periode 2009-2014, sehingga membuat ’kaget’ kelompok gerakan. Namun demikian tak membuat mundur konsolidasi kelompok gerakan, tapi juga tidak maju-maju, kata Syaiful. Karena konsolidasi kelompok gerakan dirasa menjadi semacam jalan ditempat, maka Syaiful secara pribadi (bukan kolektif) memilih untuk bergabung dengan kekuatan politik baru, yaitu Partai Nasdem. Salah satu alasan untuk bergabung dengan Partai Nasdem, karena partai ini berdiri tanpa tokoh politik (Elit politik lama-red), demikian menurut Syaiful Haq. Transformasi gerakan, seperti yang disebut oleh Demos dalam hasil riset tahun 2008 yakni repolitisasi yang rekomendasinya untuk masuk atau hijrah ke partai politik, namun mencatat juga banyak kelemahan bahwa mereka yang masuk sulit untuk dikontak kembali.

Problematikan konsolidasi gerakan tersebut juga dirasakan oleh Rocky Gerung dalam mempersiapkan Partai SRI. Yang lebih mengherankan, parpol dimaknai secara fisik dengan harus memiliki kantor hingga ke pelosok kecamatan, itu membuktikan kalau UU (UU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik) dibuat dengan dasar kebodohan, tegas Rocky. Dengan demikian, partai didirikan dengan alasan demografis. UU memaksakan parpol menyederhanakan diri sebelum ikut dalam pemilu. Jadi, UU itu ingin menyederhanakan parpol dengan hasil menyederhanakan demokrasi. Menurut Rocky, yang harus kita urus saat ini adalah mendistribusikan demokrasi dengan alat yang tepat, dalam hal ini saya memilih menggunakan alat partai politik. Dengan kepentingan menjadikan partai untuk mendeseminasikan nilai-nilai demokrasi. Artinya, kita ingin menghentikan demokrasi kita diatas pasir, kita ingin menjadikan masyarakat menjadi produsen demokrasi, menghidupkan republikan, tegas Rocky Gerung.

Bicara apakah Partai SRI neolib atau sosialis, kenapa mengkultuskan Sri Mulyani? Rocky menjelaskan, bahwa Sri Mulyani itu sebagai mistar ukur kepemimpinan, Sri Mulyani itu benchmark dengan apa yang disebut opini publik. Jika kelak ada yang bisa melewati mistar itu, nanti saya ganti benchmark itu! Pilihan intelektual ini adalah untuk mengkonfrontasi etichs. Dengan demikian partai akan dihuni oleh public educator bukan debt collector. Politik bisa berubah bukan karena tukar tambah kecerdasan, tapi kalau publik turut bekerja dalam wilayah kekuasaan itu. Dalam gerakan sosial dan gerakan politik, warga negara tidak boleh terbagi habis dalam politik. Yang primer adalah warga negara, pungkas Rocky.

Realitas sosial saat ini menampakkan adanya tendensi terhadap minoritas sangat kuat, ditambah dengan korupsi dan membuat frustrasi. Mungkin satu-satunya jawabannya adalah bangun  kekuatan politik baru yang benar-benar beda dari parpol yang ada pasca reformasi. Apakah pilihan masuk dalam ranah politik menjadi jawaban? Hal ini memang pilihan logis yang bisa menjawab kebutuhan tersebut. Ketika mimpi itu didesakkan, ternyata mereka tidak lolos verifikasi, dan membuat dampak psikologis ketika mimpi itu tidak tercapai. Energinya turun drastis, akhirnya kita mungkin harus bertanya apakah partai politik menjadi alasan untuk mendesakkan? Ada problem ideologis disitu. Kami punya bacaan, kalau kepentingannya untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat tidak perlu parpol, tegas Savic Aliel’ha. Parpol menyimpan permasalahan krisis kepercayaan, bahwa parpol hanya alat untuk merebut kekuasaan. Ketika kekuasaan diraihnya maka akan terlupakan. Di alam demokrasi, idealnya perubahan itu ditempuh melalui jalur partai, karena lebih efektif dan eifisien. Politik bukan hanya soal memilih orang yang benar, tetapi politik juga harus membuat kondisinya juga benar, imbuh Savic. Separti desakan para komunitas ’kanan’, yang mengagendakan Syariat Islam. Ada kondisi politik yang memaksa dia untuk melakukan gerakan kanan. Disisi lain kalangan civil society tidak punya daya tekan yang cukup, kekuataannya terlalu kecil dan network yang lemah. Mendirikan partai membutuhkan sekian persyaratan dan tidak cukup kesempatan untuk mengecek apakah orang tersebut track recordnya baik. Sedangkan gerakan sosial misinya lebih jelas dan fokus. Untuk itu dibutuhkan pendidikan politik kewargaan, menurut Savic. Domain civil society ada pada dialektika kontrol. Dengan demikian akan tetap bisa berkomunikasi dengan teman-teman dipartai, masih bisa mendesakan agenda yang harus didesakan. Kenyataannya sekarang kita nyaris tidak bisa berbuat apa-apa dalam mengahadapi kekerasan komunitas ’fundamentalis kanan’ dan celakanya kita malah yang dipaksa untuk memahami keadaannya. Disisi lain, parpol juga tidak dapat menjawab banyak persoalan tersebut. Saya khawatir, jika pengkaderan dan pendidikan politik kewargaan itu tidak dilakukan, 10 tahun ke depan kita akan minim aktivis dan krisis domain gerakan sosial. Padahal kekuasaan bisa tetap dalam track jika ada kekuataan kontrol, pungkas Savic Aliel’ha. Selain memperkuat gerakan sosial, diperlukan juga imajinasi untuk membangun semacam ”blok kebudayaan baru”.

Tema diskusi kali ini memang berkesan sangat provokatif, karena idealnya Gerakan Sosial dan Gerakan Politik itu bukan untuk dipertentangkan atau didikotomikan, tetapi menjadi satu kekuatan utuh dan berimbang yang saling bersinambungan. Gambaran relasi tersebut diusulkan oleh Setyo Budiantoro, Direktur Perkumpulan Prakarsa, dengan Membangun Agenda Bersama: Politik Keadilan dan Kesejahteraan. Pertama, musti segera diakhiri konsentrasi langgengnya kekayaan yang berpadu dengan politik (supercapitalism). Kedua, mesti segera diubah strukur dan sistem ekonominya dengan dibuat lebih inklusif. Ketiga, dengan memperbesar genuine middle class, transformasi ekonomi dengan menghindari jebakan sumber daya alam. Dan keempat, segera reformasi kesejahteraan seperti Sistem Jaminan Sosial Nasional, BPJS, dll. Lebih tegas lagi Budi mengatakan, ”Apapun gerakan, mau sosial atau politik, adalah membangun peradaban yang lebih maju”! Jika berrefleksi pada gerakan ’98, terbukti masa itu melupakan plattform bersama, sehingga oligarki pada masa itu dengan masa sekarang tetap sama. Kita harus punya imajinasi dalam membangun peradaban baru yang lebih baik. Ini tantangan kita bersama, khususnya gerakan sosial yang berpikir tentang sesuatu yang lebih riil bukan gerakan politik yang paketan, pungkas Setyo. (ih)

Sumber : http://www.demosindonesia.org/laporan-utama/4689-%E2%80%9Cgerakan-sosial-vs-gerakan-politik%E2%80%9D.html?print

Oleh : Rizky Agn Aditya

Teori Trickle Down Effect telah gagal dan saya menetapkan Triple Track Strategy, yaitu strategy pro-growth, pro-job, pro-poor. (Kampanye SBY-Boediono dalam Pilpres 2009)

Dalam kampanye plipres 2009, SBY-Boediono dengan keras menolak stigma sebagai agen neoliberalisme. Dalam setiap kampanye kesan populis selalu menjadi bahan pokok komunikasi politik kepada para konstituen, bahkan tidak jarang pasangan ini melakukan kecaman-kecaman keras terhadap hokum-hukum ekonomi neoliberal seperti hokum trickle down effect (hokum tetesan kebawah) yang menjadi bagian dari gagasan neoliberalisme.

Trickle down effect begitu popular dikala orde baru, hamper semua ekonom sampai dengan rakyat biasa begitu terpukau dengan teori ini dan Indonesia dianggap sebagai model paling berhasil dari penerapan teori ini, Indonesia dianggap sebagai “keajaiban ekonomi ASIA Tenggara”. Secara lebih sederhana trickle down effect dapat dipahami bahwa, kemakmuran akan dapat tercapai dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, tanpa perlu memperhitungkan pemerataan ekonomi. Dalam pandangan teori ini, suatu suntikan ekspansi ekonomi akan berdampak pada multiplier effect terhadap pelaku ekonomi di bawahnya, sehingga akan berimbas pada kemakmuran. Sebagai contoh pembangunan sektor konstruksi akan terimbas dampak positif jasa kontraktor langsung, produsen dan pedagang besi, produsen dan pedagang semen, pasir dan seterusnya. Bahasa lebih sederhananya lagi, teori ini mengibaratkan bahwa kemakmuran bagaikan tetesan air yang akan merata jika diteteskan dari atas akan menetes sampai ke bawah. Akan tetapi dalam kenyataanya, teori ini gagal ditandai dengan krisis 1997 dan terbongkarnya kebobrokan ekonomi yang penuh dengan korupsi, kolusi, nepotisme, yang melahirkan oligarki sampai dengan saat ini. Trickle down effect dianggap sebagai salah satu penyebab tidak adanya pemerataan yang melahirkan disparitas kesejahteraan yang tinggi, sehingga jurang si kaya dengan si miskin terlampau dalam karena trickle down effect hanya melahirkan trickle up effect (penggumpalan diatas), yang berarti PDB dan seluruh profit aktivitas ekonomi domestic maupun non-domestik hanya dikuasai beberapa orang saja.

Kalangan aktivis, ekonom kerakyatan, politisi, dan lapisan masyarakat bawah pun serta merta mengutuk konsep ekonomi ini, trickle down effect dianggap sebagai biang kehancuran ekonomi dan maraknya kapitalisme birokratik yang hidup dari rente, dan masyarakat menuntut perubahan radikal. Seakan gayung bersambut, tepatnya pada pemilu 2009 pasangan SBY-Boediono yang kala itu mencalonkan diri dari partai Demokrat yang berkoalisi dengan PKS, PKB, PPP membawa janji-janji kampanye yang manis dan menjajikan dengan kampanye ekonomi triple track strategy, yaitu sebuah strategi ekonomi yang konsen dalam peningkatan pertumbuhan melalui investasi dalam dan luar negeri, pengurangan pengangguran melalui industrialisasi, dan penanggulangan kemiskinan melalui dua hal tersebut. Susilo Bambang Yudhoyono menjanjikan pembangunan ke depan yang mengacu pada keserasian dan keseimbangan antar pertumbuhan dan pemerataan atau Growth with Equity. Dalam kenyataannya di banyak negara, termasuk di Indonesia, teori triple down effect telah gagal menciptakan kemakmuran untuk semua, Karena itulah, untuk mewujudkan pembangunan dan pemerataan secara bersamaan, saya menetapkan triple track strategy, yaitu strategi yang pro-growth, pro-job, dan pro-poor dalam pembangunan ekonomi nasional.,” ujar SBY dalam pidato kampanye di Jakarta, Rabu, 19 Agustus 2009. Kebijakan ini dinilai sebagai antitesis (lawan) dari strategy trickle down effect yang tidak menghasilkan pemerataan dan menjadi sebab kebangkrutan ekonomi 1997.

Setelah tiga tahun berkuasa, apakah kebijakan triple track strategy ala SBY-Boediono ini dapat keluar dari pengaruh trickle down effect serta terbukti manjur? Untuk menjawabnya saya ingin mengajukan data dari Merrill Lynch world wealth report yang menyatakan : That in 2010 Indonesia had 43,000 rich people (with assets of more than US$1 million), which is about 0.2 percent of the population. Their combined wealth equals 25 percent of Indonesia’s gross domestic product (Merrill Lynch world wealth report). Laporan ini di release oleh Merill Lynch sebuah perusahaan manajemen dan penasehat keuangan peringkat atas dunia menunjukan fakta bahwa pada tahun 2010 Indonesia memiliki orang kaya sebanyak 43.000 orang (dengan aset lebih dari US $ 1 juta), atau sekitar 0,2 persen dari populasi 230 juta masyarakat, dengan kekayaan yang jika digabungkan sama dengan 25 persen dari produk domestik bruto Indonesia. Angka dari Merrill Lynch tersebut menunjukan sebuah fakta bahwa jurang “si kaya dengan si miskin” di Indonesia sudah terlampau dalam dan diluar batas kewajaran. Bayangkan kekayaan 43ribu orang dari 230 juta jiwa masyarakat Indonesia mampu menguasai 25 GDP/PDB Indonesia. Selain data dari Merrill Lynch world wealth report, data mencengangkan juga di realease oleh LPS. Lembaga Penjamin Simpan (LPS) yang merupakan otoritas tertinggi dalam insurance saving di system perbankan Indonesia. Dari data terbaru yang di release LPS menunjukan jumlah dana nasabah kaya bank dengan simpanan di atas Rp 5 miliar mencapai Rp 1.011,17 triliun. Naik Rp 5,78 triliun dibanding akhir Juni 2011. Dari total simpanan tersebut, yang dijamin pemerintah melalui LPS mencapai Rp 1.481,85 triliun di Juli 2011. Jumlah itu mengalami kenaikan Rp 21,42 triliun, dibandingkan Juni 2011 yang sebesar Rp 1.460,42 triliun. Akan tetapi anehnya, meskipun terjadi kenaikan total simpanan namun jumlah rekening mengalami penurunan sebesar 826.839 rekening atau minus 0,83% dibandingkan dengan jumlah rekening pada bulan sebelumnya sebesar 99.553.678 rekening. Penurunan ini menyebabkan jumlah rekening per 31 juli 2011 hanya sebesar 98.726.839 rekening. Dari data yang disajikan LPS terdapat keanehan yang begitu mencolok mata kita, dimana tingginya jumlah simpanan tidak di imbangi oleh meningkatnya jumlah tabungan. Artinya jumlah kekayaan yang terasuransi dibawah LPS hanya dikuasai oleh beberapa gelintir kepala sesuai dengan data yang disajikan Merrill lynch.

Dari data yang tersaji, kini kita dihadapkan pada kenyaatan bahwa Triple Track Strategi yang katanya mampu menjadi antitesa dari Trickle Down Effect adalah bohong. Sejatinya Tripple Track Strategi adalah sama dengan Trickle Down Effect yang senyata-nyatanya masih melestarikan kesenjangan ekonomi yang dalam dan tidak mampu mengatasi pengangguran dan kemiskinan. hal ini sangat berbahaya dalam sistim demokrasi, karena kesenjangan menimbulkan kemungkinan-kemungkinan tingginya eskalasi konflik yang timbul akibat kesenjangan, serta menjadikan sirkulasi kekayaan hanya terpusat di kalangan-kalangan atas saja dan Menurut Jeffrey A. Winters, seorang profesor ilmu politik di Northwestern University di Amerika Serikat, kesenjangan yang lebar antara kaya dan miskin di Indonesia telah menciptakan oligarki dalam sistem demokrasi Indonesia. Para oligarki, menggunakan kekayaan mereka, untuk berusaha mendominasi akses kekuasaan melalui partai politik sebagai cara untuk melindungi dan menambah kekayaan mereka. Fenomena ini adalah pengulangan sejarah dari kegagalan trickle down effect yang tidak mampu menumbuhkan pemerataan persis yang dijalankan dalam kebijakan ekonomi orba. Lalu, masihkah kita musti percaya dengan janji-janji politisi???

Sumber :

Www.Detik.com

Www.LPS.go.id

Www.ekosospol.wordpress.com/2011/08/21/penghianatan-rezim-komprador-dan-oligarki-kekuasaan-musti-dihentikan/

Oleh : Rizky Agn Aditya

That in 2010 Indonesia had 43,000 rich people (with assets of more than US$1 million), which is about 0.2 percent of the population. Their combined wealth equals 25 percent of Indonesia’s gross domestic product (Merrill Lynch world wealth report)

Sebuah laporan yang di release oleh Merill Lynch sebuah perusahaan manajemen dan penasehat keuangan peringkat atas dunia menunjukan fakta bahwa pada tahun 2010 Indonesia memiliki orang kaya sebanyak 43.000 orang (dengan aset lebih dari US $ 1 juta), atau sekitar 0,2 persen dari populasi 230 juta masyarakat, dengan kekayaan yang jika digabungkan sama dengan 25 persen dari produk domestik bruto Indonesia. Angka ini menunjukan sebuah fakta bahwa jurang “si kaya dengan si miskin” sudah terlampau dalam dan diluar batas kewajaran. Hal ini sangat berbahaya dalam sistim demokrasi, karena menimbulkan kemungkinan-kemungkinan tingginya eskalasi konflik yang timbul akibat kesenjangan dan Menurut Jeffrey A. Winters, seorang profesor ilmu politik di Northwestern University di Amerika Serikat, kesenjangan yang lebar antara kaya dan miskin di Indonesia telah menciptakan oligarki dalam sistem demokrasi Indonesia. Para oligarki, menggunakan kekayaan mereka, untuk berusaha mendominasi akses kekuasaan melalui partai politik sebagai cara untuk melindungi dan menambah kekayaan mereka.

Fakta yang terlihat sangat telanjang sekaligus kejam kini telah dihadapkan pada segenap rakyat, bahwa wacana yang beberapa bulan lalu digencarkan oleh penguasa melalui jargon revitalisasi pancasila ternyata hanya bohong belaka. Rezim penguasa telah menghianati pancasila yang katanya adalah ideology tunggal atau asas tunggal negeri ini, akan tetapi pancasila terbukti telah lumpuh di kangkangi oleh oligarki politik yang saat ini menggurita dalam kehidupan ekonomi dan politik bangsa ini. Pancasila yang secara garis besar bertumpu pada nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, permusyawaratan, dan keadilan social, saat ini terbukti hanya menjadi alat klaim untuk melindungi kekuasaan seperti zaman orba. Kasus kekerasan yang berbasis isu agama yang terjadi akhir-akhir ini, tidak di usutnya kasus HAM berat yang melibatkan alat kekuasaan (militer dan alat Negara lainya),  disparitas ekonomi daerah yang menimbulkan sentiment akan tetapi terus dilestarikan rezim, pelestarian kejahatan demokrasi yang berbasis demokrasi procedural yang meminggirkan proses musyawarah, dan kebijakan ekonomi yang mengacu pada Washington concensus (Neoliberalism) sehingga menimbulkan proletarisasi (pemiskinan structural yang diselenggarakan negara) yang menghasilkan lebih dari 90 juta rakyat dalam kondisi terperosok dalam kumbangan kejam yang bernama kemiskinan, adalah rentetan bukti bahwa telah terjadi penghianatan oleh rezim berkuasa terhadap ideology yang sudah disepakati secara nasional yang bernama pancasila.

Kemerdekaan yang menjadi sebuah kosakata yang sacral hingga kita musti memperingatinya di setiap bulan agustus tanggal 17 seakan tidak memiliki arti penting lagi. Kemerdekaan yang telah kita rasakan selama 66 tahun ternyata tidak pernah membawa kita pada satu nasib yang lebih baik bahkan seakan akan rezim berkuasa hanya menjadi penjaga status quo “kolonialisme”. Struktur eksploitasi tidak pernah mengalami perubahan yang signifikan dan hanya diteruskan oleh penjajah yang berbeda warna kulit, jika dulu kita di jajah kulit putih, saat ini kita terjajah oleh kulit coklat yang tidak lain tidak bukan merupakan bagian dari bangsa kita sendiri. Kehidupan mewah yang dulu di nikmati petinggi-petinggi Hindia-Belanda dan kerja tanam paksa yang diberikan untuk pribumi kita, saat ini tersaji dalam bentuk yang berbeda tetapi dalam satu nafas yang sama yaitu exsploitation de l home par l home (penghisapan oleh manusia kepada manusia lainya). Pejabat bangsa ini tidak pernah merasa malu memanfaatkan kekuasaan untuk meraih kekayaan, padahal kekuasaan mereka adalah mandate rakyat yang sekaligus sebagai pembayar seluruh gaji yang dia nikmati selama ini. Lebih dari kritik masalah moral, kebijakan penguasa dalam wilayah ekonomi pun semakin terlihat bodoh dengan tetap menyelenggarakan rezim neoliberalism yang telah terbukti bangkrut di tanah airnya sendiri (AS dan Inggris) sekaligus menjadi penyebab resesi global dengan catatan prestasi menciptakan pengangguran 30 juta orang dalam 2 tahun di AS dan mengakibatkan 10 juta orang kehilangan tempat tinggal di AS yang sampai saat ini masih terasa dampaknya di AS, Inggris, dan seluruh dunia termasuk indonesia.

Pelanggaran terhadap ideology bangsa dan sekaligus kesesatan mengambil kebijakan ekonomi berorientasi pasar adalah factor utama kerusakan fatal yang terjadi dalam tubuh bangsa ini. Pelanggaran rezim terhadap ideology sekaligus telah membawa pada delegitimasi rezim secara konstitusional atau sama dengan rezim saat ini adalah inkonstitusional. Disisi lain kesesatan pengambilan kebijakan yang market oriented telah membawa pembangunan ekonomi era SBY-Bediono kian melenceng dari “keadilan”. Neoliberalisme hari demi hari kian menggerus laju perekonomian bangsa dan rakyat miskin makin dimiskinkan oleh kebijakan ekonomi neoliberal rezim ini. Berikut adalah sejumlah data yang berhasil penulis himpun dari berbagai sumber:

  • Di masa Raffles (1811) pemilik modal swasta hanya boleh menguasai lahan maksimal 45 tahun; di masa Hindia Belanda (1870) hanya boleh menguasai lahan maksimal selama 75 tahun; dan di masa Susilo Bambang Yudhoyono (UU 25/2007) pemilik modal diperbolehkan menguasai lahan selama 95 tahun. Teritorial Indonesia (tanah dan laut) telah dibagi dalam bentuk KK Migas, KK Pertambangan, HGU Perkebunan, dan HPH Hutan. Total 175 juta hektar (93% luas daratan Indonesia) milik pemodal swasta/asing(Sumber : Salamuddin Daeng(SD), Insititut Global Justice (IGJ)
  • Sebanyak 85% kekayaan migas, 75% kekayaan batubara, 50% lebih kekayaan perkebunan dan hutan dikuasai modal asing. Hasilnya 90% dikirim dan dinikmati oleh negara-negara maju. Sementara China tidak mengekspor batubara, Sekarang kita harus bertarung di pasar bebas dagang dengan China – Asean. Ibarat petinju kelas bulu diadu dengan petinju kelas berat dunia. Pasti Knock-Out ! Siapa yang melindungi rakyat dan tanah tumpah-darah kita ini?(Sumber : SD-IGJ)
  • Beberapa tahun terkhir kita impor 1,6 juta ton gula, 1,8 juta ton kedelai, 1,2 juta ton jagung, 1 juta ton bungkil makanan ternak, 1,5 juta ton garam, 100 ribu ton kacang tanah, bahkan pernah mengimpor sebanyak 2 juta ton beras(Sumber : RR) Pastinya ada yang salah dengan kebijakan yang diambil oleh Pemerintah Indonesia menyangkut sektor pertanian. Pasti juga ada agen kapitalis yang bermain di balik penindasan yang terjadi terhadap para petani Indonesia ini.
  • Penerimaan negara dari mineral dan batubara (minerba) hanya 3 persen (21 trilyun pada tahun 2006). Padahal kerusakan lingkungan dan hutan yang terjadi sangat dahsyat dan mengerikan!. Devisa remittance dari para tenaga kerja Indonesia (TKI) saja bisa mencapai 30 trilyun pada tahun sama.[Sumber : Tjatur Sapto Edy-(TSE)] Jadi kemanakah larinya hasil emas, tembaga, nikel, perak, batubara,timah,aluminium dan seterusnya, yang ribuan trilyun itu?…
  • Disepakati kontrak penjualan gas (LNG) ke luar negeri dengan harga antara tiga hingga 4 dollar Amerika/mmbtu. Padahal saat kontrak disepakati harga pasar internasional US$ 9/mmbtu(Sumber : TSE). Gas dipersembahkan buat siapa? Siapa yang bermain?
  • Dengan standar buatan Indonesia orang miskin di negeri ini tahun 2006 berjumlah 39 juta (pendapatan perhari 5.095,-) Tapi kalau memakai standar Bank Dunia/standar internasional US$ 2 per hari, maka orang miskin di Indonesia lebih kurang 144 juta orang (65%)(Sumber : FB). Lalu apa yang kita banggakan dari pemimpin bangsa ini?
  • Dengan 63 hypermarket, 16 supermarkets di 22 kota (termasuk 29 hypermartket Alfa dan jaringannya di seluruh Indonesia), maka Carefour Indonesia (komisarisnya jenderal-jenderal) total menguasai bisnis ritel. Bagaimana nasib jutaan warung-warung kelontong milik rakyat kecil? Atas nama liberalisme pasar semua digusur? (Sumber : Penelusuran di internet)
  • Sampai sekarang jumlah mall dengan konsep one stop shopping di JKT sekitar 80an dan akan bertambah tahun ini menjadi 90an .Smentara pasar tradisional yang dikelola PD Pasar Jaya tinggal 150an dlm keadaan “babak belur”. SIAPAKAH PEMILIK MALL ?? Smentara penghuni pasar tradisional mayoritas pribumi yg dengan memelas dan menjerit pendapatannya terus melorot.Siapa peduli mereka?Persaingan atas nama ideologi apa ini ?Atau penindasan rakyat macam apa ini? (Sumber : Penelusuran di internet)
  • Sepuluh tahun kedepan Indonesia akan impor biji gandum lk 10 juta ton(butuh devisa lk 42,5 triliun rupiah).Sekarang masih 5 juta ton/tahun. Itu artinya akan jadi importir terbesar didunia.Kebijakan pertanian dan pangan yg tidak pro petani/rakyat, membuat kita tergantung pada impor gandum dari AS, Kanada dan Australia. Budaya makan mie,roti dll ikut andil(sukses marketing kapitalis juga).Padahal di Meksiko mampu memproduksi mie dari tepung jagung atau di China Selatan dari tepung beras. Indonesia sebenarnya mampu membuat yang seperti itu bahkan tepung sagu melimpahruah, kalau mau. Tapi bisnis impor gandum dan jual beli terigu sudah jadi “kerajaan tersendiri” yang dinikmati kapitalis. Tak peduli kesengsaraan petani Indonesia.(Sumber : Penelusuran di internet).
  • Sampai saaat ini kebutuhan daging sapi nasional sekitar 400 ribu ton(1,8 juta ekor sapi).dari jumlah tsb baru bisa dipenuhi lk 65%. kekurangannya diimpor dari AS, AUSTRALIA, SELANDIA BARU, KANADA, IRLANDIA, BRAZIL. Pemerintah mencanangkan swasembada daging sapi thn 2014. tapi yang terjadi sejak tahun lalu adalah serbuan daging sapi impor, sapi siap potong impor, daging sapi beku impor yang menghantam usaha peternakan rakyat. Tak tergambar bagaimana program utk merealisasikan swasembada daging tsb secara gamblang.Tak beda dengan impor kedele, jagung, kacang tanah, gula dll berujung pada tdk diberdayakannya secara optimal kemampuan petani/peternak utk mengisi pasar dalam negeri guna menghadapi kebiasaan impor yang hanya menguntungkan segelintir pengusaha /kapitalis. Rezim ini berpihak ke siapa?(Sumber : Penelusuran di internet)
  • Indonesia disebut TANAH AIR. 175 jt ha TANAH dalam bentuk HPH,HGU,KONTRAK KARYA. AIR TAWARNYA dikuasai 246 perusahaan air minum dalam kemasan(AMDK). 65% dipasok oleh perusahaan asing (AQUA DANONE dan ADES COCACOLA). AQUA DANONE milik Prancis menguras air Indonesia dari 2001 sd 2008 saja lk 32.000.000.000 liter dengan laba yang dilapor hanya Rp 728 milyar. Pada label disebut dari mata air pegunungan,padahal dari exploitasi air tanah.Banyak kebohongan pihak AQUA yang dilansir Marwan Batubara(Tokoh LSM KPK-N),mulai dari volume,pajak,laba hingga dampaknya. Dan yang paling mengerikan menurut Erwin Ramadhan, ancaman terhadap ketersediaan air tawar di Indonesia, akan kering dimasa datang? TANAHAIR milik siapa?
  • Hutang Luar Negeri Indonesia (Pemerintah dan Swasta) sebesar dua ribu lima ratus trilyun rupiah (2.500.000.000.000.000) diantaranya dibuat selama 5 th pemerintahan SBY sebesar 300an triliun.. Bunga dan cicilan pokok 450 trilyun. Pertumbuhan ekonomi 4 – 6 % per tahun hanya untuk biaya bunga dan cicilan pokok hutang luar negeri.Sebuah sumber menyebut negara telah bangkrut secara akuntansi karena hutang lebih besar dari assets. Kekuatan ekonomi bangsa Indonesia telah terjebak dalam hutang berkepanjangan (debt trap) hingga tak ada jalan keluar! Kita akan terus hidup bergantung pada hutang.Sementara itu diduga ada mafia dlm “permainan hutang” ini yg mengambil keuntuangan dari “selisih bunga pinjaman hutang”.makin banyak pinjaman makin menguntungkan mafia ini. oh lintah darat terus menghisap darah rakyat.[Sumber : SD-IGJ, FUAD BAWAZIER(FB), RIZAL RAMLI(RR)]
  • Empat puluh tahun lalu pendapatan rakyat Asia Timur rata-rata sebesar US$ 100, bahkan China cuma US$ 50. Kini Malaysia tumbuh 5 kali lipat lebih besar dari pendapatan Indonesia, Taiwan (16 kalilipat), Korea (20 kalilipat), China (1,5 kalilipat) dan telah jadi raksasa ekonomi, politik, dan militer di ASIA.(Sumber : RR). Ke mana hasil sumber daya alam kita yang sudah dikuras selama hampir 40 tahun ini?.
  • Ekonomi Indonesia hanya dikendalikan oleh 400-an keluarga yang menguasai ribuan perusahaan Sejak Orde Baru mereka dapat monopoli kredit murah, perlindungan tarif, kuota, dan sebagainya. Semua itu karena mereka memberi upeti kepada penguasa(Sumber : RR). Sementara usaha kecil yang puluhan juta dianiya, digusur, dan dipinggirkan.
  • Akibat dari BLBI 1997, maka banyak bank berantakan. Kemudian direkapitalisasi ratusan trilyun. Bunga rekapitalisasi setiap tahunnya ditanggung oleh rakyat Indonesia melalui APBN sebesar puluhan trilyun untuk jangka 30 tahun ke depan(Sumber : FB). Yang menikmati BLBI di antaranya Syamsul Nursalim dkk, ongkang-ongkang kaki di Singapura(bahkan melalui Ayin tetap menjalin “persahabatan” dg PENGUASA Ind). Parahnya lagi, sekarang keadaan perbankan 66-70% sudah dikuasai oleh modal asing(Sumber : SD-IGJ). Sebagian bank yang dikuasai asing itu menikmati bunga rekapitalisasi yang ditanggung oleh APBN tersebut. Kesimpulannya, negara Indonesia ini sudah berantakan dalam aspek-aspek mendasarnya (teritori, keuangan, hutang).
  • Dengan iming-iming pinjaman US$ 400 juta dari the World Bank, Undang-Undang Migas harus memuat ayat: Indonesia hanya boleh menggunakan maksimal 25% hasil produksi gas-nya. Bayangkan, kita eksportir gas terbesar di Asia, tapi penggunaan gas-nya diatur dari luar. Akibatnya PT Pupuk Iskandar Muda dan PT Asean Aceh Fertilizer, tutup karena kekurangan pasokan gas(Sumber : RR). Ini tikus mati di lumbung padi! Bahkan sekarang harga gas untuk rakyat mau dinaikkan lagi.
  • Presiden AS Richard Nixon menginginkan kekayaan alam Indonesia diperas sampai kering. Indonesia ibarat realestate terbesar didunia yang tak boleh jatuh ke tangan Uni soviet atau China(Charlie Illingworth,seperti dikutip B Shambazy dalam buku John Perkins” Membongkar Kejahatan Jaringan Internasional. Bagaimana realita Indonesia setelah 40 tahun “pesan Nixon” ? Minyak , gas, emas,batubara, tembaga dll hampir kering dijarah. Ditambah dengan jeratan utang menggunung. Apakah para agen Nixon belum kenyang dan belum tobat?
  •  “Aku akan bekerja membangkrutkan negara negara yang menerima pinjaman sehingga negara negara itu selamanya akan terjerat utang . setelah itu mereka akan jadi sasaran empuk kepentingan kami (USA), berkait dengan ;pangkalan militer,hak suara di PBB,akes ke minyak bumi atau sumberdaya alam lainnya”. (John Perkins : ” CONFESSION OF AN ECONOMIC HIT MAN “)
  • Sejak 1998 sd 2009 lebih kurang 474 UU telah disahkan. Yang paling menyedihkan adalah UU bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam. Ciri umum UU tsb adalah ; 1. Hilangnya campurtangan negara dalam perekonomian dan diserahkan pada mekanisme pasar. 2. Penyerahan kekuasaan pada modal besar/asing dalam rangka ekspansi dan eksploitasi sumber daya alam di Indonesia.3.Perlakuan diskriminatif terhadap mayoritas usaha rakyat(Sumber : IGJ<April 2010). Tidak heran karena biaya amandemen UUD 45 dan pembuatan UU dibiayai UNDP, NDI,BANK DUNIA,ADB,USAID total $ US 740 juta ( Sumber : PETISI 28). Makin jelas bahwa neoliberalisme telah berkuasa dan melapangkan jalan nekolim menguasai ekonomi Indonesia.
  • Hutang perkepala rakyat Indonesia meningkat selama pemerintahan SBY , dari 5,8 juta (2004) menjadi 7,7 juta(2009). Jumlah hutang meningkat 31% dalam 5 tahun terakhir. PENINGKATAN TERBESAR SEPANJANG SEJARAH(Sumber : Tim Indonesia Bangkit). Cicilan pokok plus bunga yang dibayar dalam 6 tahun terakhir adalah 877,633 triliun(Sumber : SD-IGJ,Agsts 2010).Lebih besar dari APBN 2007.Melebihi seluruh pendapatan dari pajak setahun. Membangun atau menggali lubang…?
  • Kekayaan Indonesia 10 tahun terakhir ini meningkat 5 kali lipat menjadi Rp16.200 triliun, tertinggi peningkatannya di ASIA PACIFIC. Dari 230 juta penduduk Indonesia, 43 ribu orang punya kekayaan diatas 1 juta USD( lk rp 9 M), 20% pendudunya memiliki kekayaannya antara 10ribu USD sd 100 ribu USD(Rp 90jt sd Rp 900 jt). Delapan puluh(80%) penduduk memiliki kekayaannya dibawah USD 10 ribu atau Rp 90 jt(Sumber: Riset Global Wealth Report). Kekayaan meningkat tapi hutan gundul, perut bumi dikuras habis.

Dari kenyataan bahwa rezim kekuasaan telah melanggar konstitusi dan menerapkan sistim ekonomi neoliberal, hal ini membuktikan bahwa rezim kekuasaan adalah penjaga status quo kolonialisme atau menjadi penindas baru bagi bangsanya sendiri pasca dekolonisasi Belanda dan jepang pada 1945.

Kondisi eksploitasi super intensif yang dilakukan oleh kapitalisme global bahu membahu dengan penguasa komprador quisling pribumi melalui liberalisasi, privatisasi, dan kapitalisasi dengan terlebih dahulu melakukan pendobrakan konstitusi oleh rezim komprador ini musti diakhiri. Kemerdekaan yang selama ini masih dalam batas relative di tingkat politis musti dirubah, kemerdekaan 100%  untuk kedaulatan rakyat atas tanah, air, dan udara musti di raih. Untuk itu, segenap kekuatan perubahan dari pemuda desa, kaum miskin perkotaan, kaum buruh pabrik, kaum petani, dan intelektual kerakyatan musti membangun blok masyarakat baru dengan konsolidasi pada tingkat yang paling rendah yaitu pedesaan, untuk menciptakan masyarakat yang sadar akan kelas, ideology, dan terbebas dari hegemony ideology sesat yang ditanam penguasa dalam cara pandang kita. Dari sanalah kesadaran revolusioner akan muncul ditengah sebuah gelombang perubahan yang organic, militant, dan bukan dipahami sebagai sebuah petualangan.