Resensi Diskusi : Gerakan Sosial vs Gerakan Politik

Posted: 26/08/2011 in Politik, Sosial

Oleh Demos Indonesia 25 Agustus 2011 15:24:00

Di sore hari yang berangin Senin 22 Agustus 2011 lalu, sedikitnya ada 65 orang dengan latar belakang profesi dan organisasi yang beragam, seperti pengusaha muda, mahasiswa, aktivis LSM, aktivis partai, pengamat sosial politik, pekerja HAM, akademisi, anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD RI) dan keluarga korban kekerasan politik negara, berkumpul menghadiri acara Diskusi Terbuka yang diselenggarakan oleh Perkumpulan DEMOS.

Diskusi ini mengambil bertempat di teras kantor Perkumpulan DEMOS, yang berada di lantai 3 Gedung Griya Upakara – Cikini, Jakarta Pusat. Diskusi yang terbuka untuk umum ini diadakan di teras dinding terbuka dengan tenda knock-down bertiang balutan kain putih. Semilir angin sore itu sangat terasa turut ‘meramaikan’ acara curah pendapat dan gagasan diantara pembicara dan peserta diskusi. Diskusi ini diselenggarakan sebagai upaya untuk turut serta dalam mewarnai wacana publik tentang demokrasi dan sebagai media pembelajaran kita bersama, demikian kata Antonio Pradjasto, Direktur Eksekutif Demos, dalam pembukaannya. Merupakan acara perdana dari serangkaian diskusi yang rencananya akan diadakan satu atau dua kali di setiap bulannya. Semoga diskusi ini bisa diselengarakan dengan rutin berkelanjutan, dengan mengangkat tema-tema dan menampilkan pembicara yang bisa diusulkan oleh teman-teman peserta diskusi ini, imbuh Anton.

Diskusi perdana ini mengangkat tema “Gerakan Sosial vs Gerakan Politik” yang dimoderatori oleh Antonio Pradjasto, Direktur Eksekutif Demos, dengan pembicara empat orang yang representative dari gerakan sosial dan gerakan politik, yaitu: Savic Aliel’ha, Aktivis Front Perjuangan Pemuda Indonesia (FPPI); Setyo Budiantoro, Direktur Eksekutif Perkumpulan PRAKARSA; Rocky Gerung, Pendiri Partai Serikat Rakyat Independen (Partai SRI); dan Syaiful Haq, Wakil Sekjend. Partai Nasional Demokrat (Partai NASDEM). Seperti pada tahun-tahun lalu setiap jelang Pemilihan Umum (Pemilu), selalu ada saja partai-partai baru yang bermunculan. Seakan-akan itu menjadi sebuah keharusan, ungkap moderator dalam pengantar diskusi. Saat ini setidaknya ada dua partai baru yang berdiri, mungkin juga bukan kejutan karena sudah lama dipikirkan oleh para aktor di dalamnya, bahwa ini akan menjadi sebuah partai, yaitu Partai SRI dan Partai Nasdem. Disamping jalur berpartai, masih ada kawan-kawan yang tetap eksis dan konsisten memilih jalur gerakan sosial. Sedangkan Demos sudah lama mengusulkan agar kedua jalan gerakan ini untuk saling berhubungan. Memang hal itu disadari bukanlah pekerjaan mudah. 

Hari ini (Senin 22 Agustus 2011 – red) bertepatan dengan batas waktu pendaftaran administratif partai baru di Kementerian Hukum dan HAM (Kemenhukham) yang akan berakhir pada pukul 00.00 WIB nanti, demikian disampaikan Syaiful Haq dalam mengawali paparannya. Yang tentu saja tidak mudah dalam memenuhi persyaratan administratif partai baru menurut UU Parpol yg baru (UU No.2 Tahun 2011), namun demikian Partai NASDEM sudah berhasil melengkapi segala persyaratan itu dan telah mendaftarkan di Kemenhukham, imbuh Syaiful. Semula beberapa kawan aktivis pernah bertemu untuk mempersiapkan strategi baru guna mengambil peluang untuk masuk ke ranah pergerakan politik elektoral. Namun kenyataannya memang tidak mudah ketika mengubah pergerakan, dari gerakan sosial menjadi gerakan politik, sampai pada kesimpulan membangun alat politik bersama. Menurut Syaiful yang pernah terlibat beberapa kali dalam konsolidasi gerakan, untuk menjelaskan ke organisasi masing-masing, bagaimana bentuk dan struktur organisasi politik yang akan dipilih, itu pun menjadi kesulitan tersendiri. Ketika awal dengan mengacu pada Undang-undang partai politik yang lama (UU No.2 Tahun 2008), konsolidasi kelompok gerakan masih bisa dimungkinkan untuk memenuhi persayaratan jika mau membangun wadah partai politik bersama. Problem pembiayaan masih bisa dikesampingkan ketika itu, namun ketika membahas strruktur sampai ke tingkat kabupaten/kota baru ketemu masalah. Karena dalam pergerakan yang selama ini dibangun kawan-kawan, umumnya struktur itu masih sebatas sampai di tingkat provinsi. Belum tuntas dalam mengurai persoalan struktur, kelompok gerakan dihadapkan dengan disahkannya Undang-undang Parpol yang baru (UU N0.2 Tahun 20111) oleh DPR periode 2009-2014, sehingga membuat ’kaget’ kelompok gerakan. Namun demikian tak membuat mundur konsolidasi kelompok gerakan, tapi juga tidak maju-maju, kata Syaiful. Karena konsolidasi kelompok gerakan dirasa menjadi semacam jalan ditempat, maka Syaiful secara pribadi (bukan kolektif) memilih untuk bergabung dengan kekuatan politik baru, yaitu Partai Nasdem. Salah satu alasan untuk bergabung dengan Partai Nasdem, karena partai ini berdiri tanpa tokoh politik (Elit politik lama-red), demikian menurut Syaiful Haq. Transformasi gerakan, seperti yang disebut oleh Demos dalam hasil riset tahun 2008 yakni repolitisasi yang rekomendasinya untuk masuk atau hijrah ke partai politik, namun mencatat juga banyak kelemahan bahwa mereka yang masuk sulit untuk dikontak kembali.

Problematikan konsolidasi gerakan tersebut juga dirasakan oleh Rocky Gerung dalam mempersiapkan Partai SRI. Yang lebih mengherankan, parpol dimaknai secara fisik dengan harus memiliki kantor hingga ke pelosok kecamatan, itu membuktikan kalau UU (UU No.2 Tahun 2011 tentang Partai Politik) dibuat dengan dasar kebodohan, tegas Rocky. Dengan demikian, partai didirikan dengan alasan demografis. UU memaksakan parpol menyederhanakan diri sebelum ikut dalam pemilu. Jadi, UU itu ingin menyederhanakan parpol dengan hasil menyederhanakan demokrasi. Menurut Rocky, yang harus kita urus saat ini adalah mendistribusikan demokrasi dengan alat yang tepat, dalam hal ini saya memilih menggunakan alat partai politik. Dengan kepentingan menjadikan partai untuk mendeseminasikan nilai-nilai demokrasi. Artinya, kita ingin menghentikan demokrasi kita diatas pasir, kita ingin menjadikan masyarakat menjadi produsen demokrasi, menghidupkan republikan, tegas Rocky Gerung.

Bicara apakah Partai SRI neolib atau sosialis, kenapa mengkultuskan Sri Mulyani? Rocky menjelaskan, bahwa Sri Mulyani itu sebagai mistar ukur kepemimpinan, Sri Mulyani itu benchmark dengan apa yang disebut opini publik. Jika kelak ada yang bisa melewati mistar itu, nanti saya ganti benchmark itu! Pilihan intelektual ini adalah untuk mengkonfrontasi etichs. Dengan demikian partai akan dihuni oleh public educator bukan debt collector. Politik bisa berubah bukan karena tukar tambah kecerdasan, tapi kalau publik turut bekerja dalam wilayah kekuasaan itu. Dalam gerakan sosial dan gerakan politik, warga negara tidak boleh terbagi habis dalam politik. Yang primer adalah warga negara, pungkas Rocky.

Realitas sosial saat ini menampakkan adanya tendensi terhadap minoritas sangat kuat, ditambah dengan korupsi dan membuat frustrasi. Mungkin satu-satunya jawabannya adalah bangun  kekuatan politik baru yang benar-benar beda dari parpol yang ada pasca reformasi. Apakah pilihan masuk dalam ranah politik menjadi jawaban? Hal ini memang pilihan logis yang bisa menjawab kebutuhan tersebut. Ketika mimpi itu didesakkan, ternyata mereka tidak lolos verifikasi, dan membuat dampak psikologis ketika mimpi itu tidak tercapai. Energinya turun drastis, akhirnya kita mungkin harus bertanya apakah partai politik menjadi alasan untuk mendesakkan? Ada problem ideologis disitu. Kami punya bacaan, kalau kepentingannya untuk melakukan pendidikan politik kepada masyarakat tidak perlu parpol, tegas Savic Aliel’ha. Parpol menyimpan permasalahan krisis kepercayaan, bahwa parpol hanya alat untuk merebut kekuasaan. Ketika kekuasaan diraihnya maka akan terlupakan. Di alam demokrasi, idealnya perubahan itu ditempuh melalui jalur partai, karena lebih efektif dan eifisien. Politik bukan hanya soal memilih orang yang benar, tetapi politik juga harus membuat kondisinya juga benar, imbuh Savic. Separti desakan para komunitas ’kanan’, yang mengagendakan Syariat Islam. Ada kondisi politik yang memaksa dia untuk melakukan gerakan kanan. Disisi lain kalangan civil society tidak punya daya tekan yang cukup, kekuataannya terlalu kecil dan network yang lemah. Mendirikan partai membutuhkan sekian persyaratan dan tidak cukup kesempatan untuk mengecek apakah orang tersebut track recordnya baik. Sedangkan gerakan sosial misinya lebih jelas dan fokus. Untuk itu dibutuhkan pendidikan politik kewargaan, menurut Savic. Domain civil society ada pada dialektika kontrol. Dengan demikian akan tetap bisa berkomunikasi dengan teman-teman dipartai, masih bisa mendesakan agenda yang harus didesakan. Kenyataannya sekarang kita nyaris tidak bisa berbuat apa-apa dalam mengahadapi kekerasan komunitas ’fundamentalis kanan’ dan celakanya kita malah yang dipaksa untuk memahami keadaannya. Disisi lain, parpol juga tidak dapat menjawab banyak persoalan tersebut. Saya khawatir, jika pengkaderan dan pendidikan politik kewargaan itu tidak dilakukan, 10 tahun ke depan kita akan minim aktivis dan krisis domain gerakan sosial. Padahal kekuasaan bisa tetap dalam track jika ada kekuataan kontrol, pungkas Savic Aliel’ha. Selain memperkuat gerakan sosial, diperlukan juga imajinasi untuk membangun semacam ”blok kebudayaan baru”.

Tema diskusi kali ini memang berkesan sangat provokatif, karena idealnya Gerakan Sosial dan Gerakan Politik itu bukan untuk dipertentangkan atau didikotomikan, tetapi menjadi satu kekuatan utuh dan berimbang yang saling bersinambungan. Gambaran relasi tersebut diusulkan oleh Setyo Budiantoro, Direktur Perkumpulan Prakarsa, dengan Membangun Agenda Bersama: Politik Keadilan dan Kesejahteraan. Pertama, musti segera diakhiri konsentrasi langgengnya kekayaan yang berpadu dengan politik (supercapitalism). Kedua, mesti segera diubah strukur dan sistem ekonominya dengan dibuat lebih inklusif. Ketiga, dengan memperbesar genuine middle class, transformasi ekonomi dengan menghindari jebakan sumber daya alam. Dan keempat, segera reformasi kesejahteraan seperti Sistem Jaminan Sosial Nasional, BPJS, dll. Lebih tegas lagi Budi mengatakan, ”Apapun gerakan, mau sosial atau politik, adalah membangun peradaban yang lebih maju”! Jika berrefleksi pada gerakan ’98, terbukti masa itu melupakan plattform bersama, sehingga oligarki pada masa itu dengan masa sekarang tetap sama. Kita harus punya imajinasi dalam membangun peradaban baru yang lebih baik. Ini tantangan kita bersama, khususnya gerakan sosial yang berpikir tentang sesuatu yang lebih riil bukan gerakan politik yang paketan, pungkas Setyo. (ih)

Sumber : http://www.demosindonesia.org/laporan-utama/4689-%E2%80%9Cgerakan-sosial-vs-gerakan-politik%E2%80%9D.html?print

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s