Fenomena NAZARUDIN : Sebuah Potongan Kecil Dalam Rangkaian Panjang Sejarah Rezim Kleptokrasi Di Nusantara

Posted: 15/08/2011 in Budaya, Politik, Sejarah

Oleh : Rizky Agn Aditya

“Ada pertemuan antara Chandra Hamzah, Ade Raharja, dengan Anas Urbaningrum. Deal-nya adalah Chandra nanti akan terpilih menjadi ketua KPK dan Ade Raharja sebagai Wakil Ketua KPK dengan syarat Anas dan Anggelina Sondakh tidak boleh dipanggil KPK berkeaitan dengan kasus wisma atlet” (pernyataan Nazarudin kepada Iwan Piliang)

Fenomena Nazarudin begitu mencuat menghiasi hampir disemua headline media cetak dan elektronik di negeri ini. Masyarakat menjadi begitu heboh dan rame-rame mengutuk keras tindakan korupsi yang konon menyentuh angka Rp. 30 Milyar yang dilakukan Nazarudin. Sosok Nazarudin yang sebelumnya tidak begitu popular meski duduk di posisi bendahara umum dalam PD (Partai Demokrat) segera menjadi “model”, acuan, dan ukuran kebejatan moral manusia Indonesia.

Nazarudin begitu di benci, di hina, dibunuh karakternya, dan seakan Nazarudin tidak memiliki sisi lain selain kebejatan yang melingkupi dan tertanam dalam dirinya. Gegap gempita dan kehebohan masyarakat Indonesia menanggapi kasus ini seakan kasus ini merupakan barang baru dan pertama kali terjadi dalam sejarah Republik ini. Sekian kasus korupsi/penyelewengan kekuasaan dari satu rezim kepada rezim berikutnya seakan hanya menjadi informasi layaknya tayangan infotaiment yang setiap sore mewarnai layar kaca kita semua. Rentetan kasus penyelewengan dari satu rezim ke rezim selanjutnya tidak pernah dimaknai dalam sebuah pola sejarah yang terus berulang dalam bentuk yang nyaris sama dengan yang terjadi sebelumnya. Sejak kasus korupsi Rp. 1.6 Trilyun Edy Tansil ditahun 1996 sampai dengan kasus megascandal Century pada akhir 2008 yang konon merugikan keuangan Negara mencapai Rp. 6.7 Trilyun, public Indonesia terkesan tidak pernah memahaminya dalam sebuah kesadaran sejarah yang tidak boleh terulang lagi. Justru seakan-akan semua kasus tersebut menjadi semacam “Atraksi hiburan sulap” yang menarik rasa penasaran kita untuk larut dalam kemegahanya dan turut serta menarik minat kita menjadi pengamat yang baik untuk mendefinisikanya dalam versi kita masing-masing.

Sejarah perampokan negeri ini oleh pemerintahan yang korup (kleptokrasi) telah terjadi cukup lama, bahkan sejak kedatangan VOC di bumi Nusantara. Kedatangan VOC di bumi nusantara awalnya adalah untuk melakukan perdagangan rempah-rempah dengan kerajaan-kerajaan nusantara, akan tetapi niat itu kemudian berubah menjadi pendudukan dan penjajahan seiring dengan besarnya keuntungan yang diperoleh VOC di bumi nusantara. Kedatangan VOC pada tahun 1602 telah menghancurkan struktur masyarakat nusantara yang ketika itu sedang pada masa pra-kapitalis (pertanian), dengan kedatangan VOC posisi petani dahulunya kuat dan mampu mendorong penguasa pribumi (ningrat) untuk “berkompromi” dengan petani pengolah tanah dalam masalah kebijakan yang dinilai merugikan petani, kini menajdi sangat lemah akibat Affair yang terjalin antara ningrat pribumi dengan VOC. Hubungan VOC dengan ningrat pribumi terjalin mesra dan saling menguntungkan, ningrat pribumi membutuhkan perlindungan dari radikalisasi kesadaran petani dan status quo atas kedudukanya sebagai penguasa daerah, disisi lain VOC butuh birokrasi efisien tanpa harus mendatangkan dari negeri belanda dan agen vassal (pemerintahan boneka) yang mampu melayani kepentingan VOC. Keadaan tersebut berlangsung hingga peralihan pemerintahan dari VOC kepada Hindia-Belanda, bahkan pola kleptokrasi yang bermotif sama-pun terjadi hingga tiga orde pasca kolonialisasi yaitu orde lama, orde baru, dan orde reformasi.

Tulisan ini akan membahas pola kleptokrasi yang dilakukan pada empat rezim yang pernah dan sedang bercokol di negeri ini dari sejak rezim VOC dan Hindia-Belanda (kolonialisasi), Orde Lama, Orde Baru, dan Orde Reformasi. Kleptokrasi di zaman VOC dan Hindia Belanda sampai dengan orde reformasi secara umum memiliki karakter yang hamper identik, dimana kesemuanya mengambil dalam 2 bentuk korupsi yaitu korupsi top down dan korupsi middle up. Korupsi middle up adalah korupsi yang dilakukan birokrasi untuk mengeruk kekayaan pribadi dari sumber produktif yang dimiliki Negara/organisasi politik tertinggi. Sedangkan korupsi top down adalah korupsi yang dilakukan birokrasi untuk mengeruk kekayaan pribadi dari sumber produktif yang dimiliki rakyat biasa dan kelas menengah yang akan atau sedang berkembang.

Korupsi di Zaman Kolonialisasi.

Kolonialisasi VOC yang kemudian dilanjutkan oleh kerajaan Belanda merupakan awal buruk dari lembaran sejarah panjang negeri ini. Kedatangan kolonial pada 1602 telah menghancurkan tatanan masyarakat nusantara secara keseluruhan serta membawa dampak buruk terhadap kebudayaan bangsa ini. Kedatangan kaum penjajah di bumi nusantara awalnya adalah untuk melakukan perdagangan rempah-rempah dengan kerajaan-kerajaan nusantara, akan tetapi niat itu kemudian berubah menjadi pendudukan dan penjajahan seiring dengan besarnya keuntungan yang diperoleh kaum kolonial di bumi nusantara. Selama tiga setengah abad dibawah rezim colonial, pola pemerintahan di kerajaan-kerajaan nusantara yang pada umumnya tidak otoriter, segera berubah menjadi begitu otoriter dan korup pasca kedatangan kolonialisme di bumi nusantara. Kaum petani yang mampu memaksa ningrat pribumi untuk menghargai hak mereka dan tidak bertindak sewenang-wenang, kini menjadi lemah dalam menghadapi kaum ningrat pribumi yang di back up oleh penguasa colonial.[1] Dalam memuluskan jalan menuju monopoli perdagangan, kaum kolonial menuntut hak istimewa kepada ningrat pribumi yang berkuasa dan sebagai imbalan memberikan perlindungan politik dan militer kepada pengasa pribumi. Berfungsinya ningrat pribumi sebagai agen vassal (pembudak) kolonialisme yang dilakukan pemerintahan penjajah semakin memudahkan operasi eksploitasi super intensif yang dilakukan pemerintahan colonial terhdap masyarakat nusantara dari wilayah kota sampai ke desa secara besar-besaran.

Hubungan mesra antara kaum penjajah dengan penguasa pribumi ini berjalan penuh dengan korupsi dan pencurian hak-hak masyarakat nusantara secara radikal dan intensif. Pemerintah penjajah menaikan posisi bupati-bupati di jawa sejajar dengan pangeran kerajaan, akan tetapi para bupati tersebut tetap harus tunduk pada perintah Tuan Residence wilayah. Penguasa pribumi menuntut rakyat untuk tunduk dan patuh terhadap kekuasaan colonial, bahkan para demang dipaksa ikut serta dalam rangkaian penindasan ini, dalam perjalananya, penguasa pribumi dari tingkat demang sampai bupati sering membesar-besarkan nilai upeti yang harus di setor oleh petani kepada kaum penjajah demi mengeruk keuntungan dan kekayaan yang lebih besar dari petani miskin.[2] Ini adalah sebuah bentuk korupsi korupsi top down yang dilakukan birokrasi untuk mengeruk kekayaan pribadi dari sumber produktif yang dimiliki rakyat biasa yang paling purba terjadi di era penjajahan.

Selanjutnya budaya kleptokrasi terus dipertontonkan oleh rezim colonial bahkan menjadi semakin sistemik. Korupsi yang merajalela dalam bentuk korupsi bottom up di lingkungan birokrasi terus terjadi, hal ini diperparah oleh kebijakan keuangan yang ceroboh dengan membagikan deviden rata-rata 18% kepada semua pemegang saham dari tahun 1602 sampai 1800 semakin mempercepat kehancuran VOC pada 1789.[3] Pasal utama penyebab korupsi ini adalah kecilnya gaji yang diterima oleh para pegawai VOC. Sementara gaji pegawai rendahan VOC, yang hanya berkisar antara 16 gulden hingga 24 gulden per bulan, tak sesuai dengan gaya hidup di Batavia pada saat itu. Para pegawai setingkat juru tulis rata-rata menerima gaji 24 Gulden setiap bulan, sementara seorang Gubernur Jendral menerima 600 hingga 700 Gulden setiap bulan. Para pejabat VOC, mulai dari Gubernur Jendral hingga juru tulis, banyak memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Bahkan dalam banyak kasus ditemukan jabatan-jabatan khusus yang berhubungan dengan perdagangan diperjualbelikan dan diberikan kepada orang yang memberikan penawaran tertinggi.[4] Ini merupakan korupsi middle up tertua yang terekam sejarah bangsa ini sekaligus preseden buruk sejarah bangsa ini, korupsi yang dilakukan birokrasi untuk mengeruk kekayaan pribadi dari sumber produktif yang dimiliki rezim.

Korupsi di Zaman Orde Lama.

Pada zaman orde lama, korupsi terjadi tidak dalam bentuk yang terbuka dan terlihat secara umum. Korupsi terjadi secara middle up dan dalam wilayah yang sangat terbatas di wilayah tentara dan birokrasi penyelenggara Negara, korupsi terutama terjadi dalam penyusunan anggara belanja Negara. Antara 1951 – 1956 isu korupsi mulai diangkat oleh koran lokal seperti Indonesia Raya yang dipandu Mochtar Lubis dan Rosihan Anwar. Pemberitaan dugaan korupsi Ruslan Abdulgani menyebabkan koran tersebut kemudian di bredel. Kasus 14 Agustus 1956 ini adalah peristiwa kegagalan pemberantasan korupsi yang pertama di Indonesia, dimana atas intervensi PM Ali Sastroamidjoyo, Ruslan Abdulgani, sang menteri luar negeri, gagal ditangkap oleh Polisi Militer. Sebelumnya Lie Hok Thay mengaku memberikan satu setengah juta rupiah kepada Ruslan Abdulgani, yang diperoleh dari ongkos cetak kartu suara pemilu. Dalam kasus tersebut mantan Menteri Penerangan kabinet Burhanuddin Harahap (kabinet sebelumnya), Syamsudin Sutan Makmur, dan Direktur Percetakan Negara, Pieter de Queljoe berhasil ditangkap.

Nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda dan asing di Indonesia tahun 1958 dipandang sebagai titik awal berkembangnya korupsi di Indonesia. Upaya Jenderal AH Nasution mencegah kekacauan dengan menempatkan perusahaan-perusahaan hasil nasionalisasi di bawah Penguasa Darurat Militer justru melahirkan korupsi di tubuh TNI.

Jenderal Nasution dibawah perintah Soekarno sempat memimpin “operasi boedi” sebuah operasi tim pemberantasan korupsi pada masa ini, namun kurang berhasil. Karena ada indikasi bahwa Nasution juga merupakan koruptor dana anggaran USD 2.3 milyar diperuntukan sebagai dana anggaran modernisasi militer Indonesia.[5] Pertamina adalah suatu organisasi yang merupakan lahan korupsi paling subur. Kolonel Soeharto, panglima Diponegoro saat itu, yang diduga terlibat dalam kasus korupsi gula, diperiksa oleh Mayjen Suprapto, S Parman, MT Haryono, dan Sutoyo dari Markas Besar Angkatan Darat. Sebagai hasilnya, jabatan panglima Diponegoro diganti oleh Letkol Pranoto, Kepala Staffnya. Proses hukum Suharto saat itu dihentikan oleh Mayjen Gatot Subroto, yang kemudian mengirim Suharto ke Seskoad di Bandung. Kasus ini membuat DI Panjaitan menolak pencalonan Suharto menjadi ketua Senat Seskoad.

Korupsi zama orde lama di dominasi oleh pemain dari kalangan militer dan beberapa dari kalangan sipil. Secara keseluruhan hamper memiliki type sebagai korupsi middle up atau korupsi yang dilakukan birokrasi untuk mengeruk kekayaan pribadi dari sumber produktif yang dimiliki rezim. Dalam korupsi tersebut terlihat jelas nama-nama koruptor seperti Soeharto yang kemudian menduduki kekuasaan selanjutnya dibawah panji orde baru.

Korupsi Di Zaman Orde Baru

Pada zaman orde baru korupsi terjadi secara telanjang dan terbuka. Perilaku korup pejabat terjadi dengan sangat umum dan public pun memaklumkan karena represifitas pemerintah orba yang ketika itu sangat otoriter menjadikan masyarakat hanya bisa diam melihat perilaku korup pemerintah. Di era ini kasus korupsi terjadi dalam ratusan atau bahkan ribuan kasus, meskipun hanya beberapa kasus yang ter-blow up media dan diketahui masyarakat luas.

Saking besar dan seringnya korupsi terjadi, bahkan Transparency International (TI), lembaga internasional yang dikenal luas dengan komitmennya memberantas korupsi, menobatkan bekas Presiden Soeharto sebagai koruptor paling kaya di dunia.[6] TI mencatat kekayaan Soeharto dari hasil korupsi mencapai US$ 15-35 miliar. Sebagian besar di antaranya diduga kuat hasil jarahan selama 32 tahun berkuasa di Indonesia sejak 1967.[7] Nama Soeharto bertengger di pucuk daftar koruptor sedunia, di atas bekas Presiden Filipina Ferdinand Marcos dan bekas diktator Zaire Mobutu Sese Seko, yang berada di peringkat kedua dan ketiga dengan nilai korupsi terpaut cukup jauh dari Soeharto. Dalam kasus korupsi, Soeharto juga diduga melakukan tindak korupsi di tujuh yayasan (Dakab, Amal Bakti Muslim Pancasila, Supersemar, Dana Sejahtera Mandiri, Gotong Royong, dan Trikora) dengan kerugian negara Rp 1,4 triliun.

Selain Soeharto di zaman orde baru korupsi terjadi secara diaspora menyebar kesemua lini. Dalam hal ini korupsi di perusahaan migas Negara PT. Pertamina yang melibatkan dugaan korupsi dalam Tecnical Assintance Contract (TAC) antara Pertamina dengan PT Ustaindo Petro Gas (UPG) tahun 1993 yang meliputi 4 kontrak pengeboran sumur minyak di Pendoko, Prabumulih, Jatibarang, dan Bunyu. Jumlah kerugian negara, adalah US $ 24.8 juta. Kemudian kasus korupsi Proyek Kilang Minyak Export Oriented (Exxor) I di Balongan, Jawa Barat dengan tersangka seorang pengusaha Erry Putra Oudang. Pembangunan kilang minyak ini menghabiskan biaya sebesar US $ 1.4 M. Kerugian negara disebabkan proyek ini tahun 1995-1996 sebesar 82.6 M, 1996-1997 sebesar 476 M, 1997-1998 sebesar 1.3 Triliun. Kasus kilang Balongan merupakan benchmark-nya praktek KKN di Pertamina. Negara dirugikan hingga US$ 700 dalam kasus mark-up atau penggelembungan nilai dalam pembangunan kilang minyak bernama Exor I tersebut. Kemudian kasus Proyek Pipaisasi Pengangkutan Bahan Bakar Minyak (BBM) di Jawa (Pipianisasi Jawa), melibatkan Mantan Direktur Pertamina Faisal Abda’oe, Bos Bimantara Rosano Barack, dan Siti Hardiyanti Rukmana. Kerugian negara hingga US$ 31,4 juta. Seakan tidak pernah berhenti rentetan korupsi terus terjadi Korupsi di BAPINDO tahun 1993, pembobolan yang terjadi di Bank Pembangunan Indonesia (Bapindo) dilakukan oleh Eddy Tanzil yang hingga saat ini tidak ketahuan dimana rimbanya, Negara dirugikan sebesar 1.3 Triliun. Hampir semua kasus korupsi di negeri ini pada era orde baru dilakukan oleh kroni-kroni dan anak Soeharto, seperti kasus HPH dan Dana Reboisasi Hasil audit Ernst & Young Kasus HPH dan Dana Reboisasi Hasil audit Ernst & Young pada 31 Juli 2000 tentang penggunaan dana reboisasi mengungkapkan ada 51 kasus korupsi dengan kerugian negara Rp 15,025 triliun (versi Masyarakat Transparansi Indonesia). Yang terlibat dalam kasus tersebut, antara lain, Bob Hasan, Prajogo Pangestu, sejumlah pejabat Departemen Kehutanan, dan Tommy Soeharto.[8]

Seakan semua korupsi yang terjadi di era orde baru terjadi secara middle up, yang dilakukan kroni dan birokrat dari unsure kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri melalui pencurian kekayaan Negara. Korupsi besar rata-rata terjadi di wilayah middle up sedangkan korupsi secara top down terjadi juga dalam segala bentuk. Sebagai contoh kecilnya adalah korupsi yang dilakukan oknum kepolisian dan birokrasi dalam pembuatan dokumen-dokumen penting (sertifikat tanah, SIM, pengurusan ijin pendirian usaha, dll). Radikalisasi budaya korupsi terjadi secara massif pada era ini. Dari ujung pimpinan sampai dengan yang paling bawah sangat akrab dengan korupsi.

Korupsi di Zaman Reformasi

            Zaman reformasi berdiri atas sebuah ekspektasi besar atas sebuah impian ketatanegaraan yang jujur dan adil, serta dunia politik yang bersih terbebas dari korupsi. Sebuah gerakan besar yang terdiri dari kekuatan mahasiswa dan rakyat merobohkan benteng kekuasaan orde baru dibawah Soeharto. Reformasi yang ditandai dengan proses demokratisasi dan transparansi telah menjadi sebuah harapan perbaikan nasib rakyat Indonesia akibat pembungkaman missal yang dilakukan rezim orde baru sebelumnya.

Akan tetapi harapan itu musti kembali terhalang untuk terwujud, dominasi elite-elite lama dan pengaruh budaya lama kepada para pemimpin baru negeri ini telah menjadikan karakter penguasa negeri ini tidak jauh beda dengan karakter penguasa orde baru. Korupsi tetap menjadi bahaya laten yang terus menggrogoti kekayaan Negara dan kesejahteraan rakyat-pun tergadaikan oleh nafsu birahi kekuasaan dan kekayaan penguasa.

Di era reformasi kasus korupsi tidak berhenti begitu saja bahkan cenderung semakin meningkat jumlah dan kualitasnya. Kasus korupsi di era reformasi yang terjadi diantanya, kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) Kasus BLBI pertama kali mencuat ketika Badan Pemeriksa Keuangan mengungkapkan hasil auditnya pada Agustus 2000. Laporan itu menyebut adanya penyimpangan penyaluran dana BLBI Rp 138,4 triliun dari total dana senilai Rp 144,5 triliun. Di samping itu, disebutkan adanya penyelewengan penggunaan dana BLBI yang diterima 48 bank sebesar Rp 80,4 triliun. Kemudian kasus korupsi gubernur Nanggroe Aceh Darussalam Daud dengan kerugian Rp 30 miliar. Kemudian kasus korupsi mantan Kapolri Rusdihardjo ditahan di Rutan Brimob Kelapa Dua. Terlibat kasus dugaan korupsi pada pungli pada pengurusan dokumen keimigrasian saat menjabat sebagai Duta Besar RI di Malaysia. Dugan kerugian negara yang diakibatkan Rusdihardjo sebesar 6.150.051 ringgit Malaysia atau sekitar Rp15 miliar. Dan yang terbaru adalah korupsi bendahara umum partai democrat Nazzarudin yang konon menyentuh angka Rp. 30 Milyar .

Di era ini korupsi tidak hanya mengambil bentuk dalam Korupsi middle up (adalah korupsi yang dilakukan birokrasi untuk mengeruk kekayaan pribadi dari sumber produktif yang dimiliki Negara/organisasi politik tertinggi) dan korupsi top down (adalah korupsi yang dilakukan birokrasi untuk mengeruk kekayaan pribadi dari sumber produktif yang dimiliki rakyat biasa dan kelas menengah yang akan atau sedang berkembang). Akan tetapi ada motif yang paling bahaya dari korupsi yang terjadi di era reformasi yaitu State Capture Corruption, sebuah bentuk korupsi yang bertujuan menyandera dan menduduki Negara. Korupsi jenis ini melibatkan kekuatan modal internasional dengan tujuan menghabisi sumber daya ekonomi dalam negeri untuk dipersembahkan kepada kapitalisme global.[9]

State Capture Corruption mengambil bentuk dalam penerbitan UU yang sebenarnya bukan merupakan kebutuhan rakyat Indonesia akan tetapi merupakan UU “pesanan” yang memfasilitasi kebutuhan modal internasional. Banyak UU yang di terbitkan rezim reformasi yang melayani kepentingan modal internasional, semisal : UU Sisdiknas 2003, UU BHP, UU MINERBA, UU PMA 2007, dll. Semua UU tersebut dibuat atas prakarsa modal internasional dengan agen vasalnya yang berada di badan legislative.

Menurut Saya

Sejak kedatangan VOC mentalitas dan karakter kekuasaan sampai dengan hari ini ternyata tidak berubah. Kerusakan fatal yang disebabkan rekayasa social kolonialisme masih tetap membekas dan memperoleh bentuk yang paling menakutkan dalam state capture corruption. Sejak dahulu korupsi dan penghambaan bangsa kepada penjajah selalu terjadi dan selalu saja ada agen vassal yang memfasilitasi kepentingan-kepentingan penjajah dalam proses penjajahanya di bumi nusantara. Korupsi bukanlah hal baru di negeri ini sehingga sudah selayaknya korupsi tidak dipandang selayaknya infotaiment yang setiap hari mengumbar sensasi, harus ada kesadaran berpergerakan dan kerja dalam menghabisi budaya korupsi. yang terpenting adalah bukan sekedar pemberian punishment atau hukuman mati bagi koruptor, tapi revolusi kebudayaan, dan ini tidak mungkin dilakukan dengan prosedur demokrasi yang konvensional, melalui parlemen dan menggantungkan diri dalam kebobrokan sistem kepartaian. akan tetapi harus diupayakan melalui garis diluar system, Untuk itu, segenap kekuatan perubahan dari pemuda desa, kaum miskin perkotaan, kaum buruh pabrik, kaum petani, dan intelektual kerakyatan musti membangun blok masyarakat baru dengan konsolidasi pada tingkat yang paling rendah yaitu pedesaan, untuk menciptakan masyarakat yang sadar akan budaya, ideology, dan terbebas dari hegemony ideology sesat yang ditanam penguasa dalam cara pandang kita. Dari sanalah moralitas calon pemimpin bangsa akan ditempa, kesadaran revolusioner akan muncul ditengah sebuah gelombang perubahan yang organic, militant, dan bukan dipahami sebagai sebuah petualangan.


[1] Nicolas Dirk Ploegsma. Oorspronkelijkheid en Economisch Aspect van het Dorp of java en Madoera. Leiden. 1957 : 179 – 181. hubungan produksi antara petani dengan penguasa pribumi pada umumnya bersifat menghamba dengan membayar upeti 60% dari hasil panen, akan tetapi status kepemilikan tanah adalah milik petani bukan ningrat pribumi (kaum feodal) seperti yang lazim terjadi di eropa.

[2] George Mc Turnan Kahin. Nationalism and Revolution in Indonesia. Cornel University Press. 1952 : 12 – 13

[3] ibid

[4] Hal ini mirip dengan jual beli “jabatan PNS” yang terjadi saat ini.

[5] Soedisman. Pledoi Sudisman : kritik oto kritik seorang politbiro CC PKI. Teplok Press. 2000. 46 – 47

[7] Ibid

[9] Amien Rais. Selamatkan Indonesia. PPSK Press. Yogyakarta. 2008. 176 – 177

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s