Sejarah Peralihan System Produksi Subsitusi Ke System Produksi Industri Korporasi Di Indonesia

Posted: 03/08/2011 in Ekonomi, Sejarah

Dalam faham ekonomi-politik Marxisme dikenal sebuah pendekatan yang lazim disebut Materialisme Dialektika Historis (MDH). MDH kurang lebih memiliki pengertian bahwa “sejarah peradaban manusia adalah hasil kerja manusia yang selalu bergerak menuju pada kualitas yang lebih unggul melalui pertentangan internal yang terjadi antara kelas berkuasa dengan kelas terkuasai dalam lingkungan produksi”. dari landasan MDH tersebut diyakini bahwa gerak peradaban manusia yang terjadi adalah bagian alami dari konflik kepentingan antara kelas berkuasa dengan kelas yang dikuasai, semua berjalan dengan konkrit dan terpaku pada determinasi economistis. perubahan dari bentuk masyarakat komunal primitif ke bentuk masyarakat perbudakan, kemudian dari perbudakan ke bentuk masyarakat feodal, dan masyarakat feodal (kerajaan) ke bentuk masyarakat kapitalis (industrialis) di yakini terjadi karena pertentangan kelas. contoh kecilnya adalah, perubahan masyarakat feodal di prancis zaman Louis 14 ke bentuk masyarakat kapitalis yang mengenal pola produksi industri dan tatanan nation-state modern Republik Prancis terjadi adalah karena pertentangan kaum feodal yang menguasai alat produksi (tanah, air, dan seluruh faktor produksi yang ada) dengan kaum borjuis (pengusaha) yang ingin mengakhiri monopoli faktor produksi oleh kerajaan dan mem-privatisasi setiap faktor produksi agar industrialisasi yang dijalankan borjuis menjadi lebih efisien.

sampai dengan saat ini teori peralihan ekonomi-politik marxis mengenai peralihan feodalism ke kapitalism belum mampu dipatahkan secara telak oleh para pemikir ekonomi – politik. bahkan penggunaan teori MDH semakin menembus batas-batas paradigma yang ada, atau dengan kata lain teori ini digunakan oleh orang dari kubu kiri sampai dengan kanan dalam membaca fenomena sosial-ekonomi. meskipun demikian percobaan – percobaan revisi memang telah banyak dilakukan oleh para ilmuan amerika latin, afrika, dan eropa. dalam konteks indonesia, pembacaan peralihan system produksi dari sebuah tatanan formasi sosial belumlah begitu populer di indonesia, hal ini cukup berbeda dengan di kawasan amerika latin dimana kajian mengenai peralihan system produksi sudah menjadi barang umum disana. sehingga kemunculan pakar-pakar teori peralihan kebanyakan dari wilayah amerika latin, Afrika, dan Eropa seperti;  Andre Gunder Frank, Immanuel Wallerstein, Samir Amin, Arghiti Emmanuel, Louis Althuser, Etiene Balibar, Pierre Philipe-rey, Ernesto Laclau, Robert Brener, Hamzah Alavi.

Sejarah mencatat bahwa masuknya kolonialisasi Belanda dengan membentuk kongsi dagang VOC tahun 1602 merupakan periode awal proses peralihan kekapitalisme di Indonesia. Praktek kapitalisme kolonial menidentifikasikan peralihan melalui produksionis. Hal ini ditujukan dengan monopoli perdangangan sebagai bentuk dari artikulasi produksi kolonial. Kemudian penguasaan lahan pertanian yang luas oleh kolonial ternyata dipakai oleh kaum kolonial untuk memaksa bangsa pribumi menanam tanaman kebutuhan pasar ekspor kolonial. Spesialisasi komoditi hasil bumi merupakan pengkondisian mode of produksi kolonial yang juga melalui perluasan penguasaan lahan pertanian kaum pribumi. Pasca dibubarkannya VOC serta pasca perang Diponegoro proses peralihan kekapitalisme mengalami fase depedensia secara ekonomi terhadap kaum kolonial. Kekosongan kas kaum kolonial pasca perang Diponegoro serta perselingkuhan (Affair) sesat kaum priyayi dengan para kolonialis, maka dengan mudahnya kaum kolonial menerapkan cultuure stelsel pada tahun 1830-1870. Ini menandakan ekploitasi besar-besar oleh kaum kolonial baik hasil bumi serta tenaga kerja.

Modernisasi sebagai bagian dari proses peralihan kekapitalisme mulai dikenalkan oleh kaum kolonial dengan perangkulan kaum feodal pribumi dan kemudian semakin sistematis pasca politik etis. perangkulan kaum feodal pribumi sebagai investor dilakukan belanda dengan merangkul Mangkoenegoro IV untuk menginvestasikan modal pendirian PG Colomadu yang dirikan pada tahun 1861. pendirian PG ini membawa konsekuensi pada penggusuran lahan pertanian sebagai lahan pendirian infrastruktur industri dan sejalan dengan itu membawa akibat pada kemunculan petani tak bertanah yang kemudian menjadi kelas buruh (proletariat). Pada masa itu  pabrik gula berkebang pesat hingga PG di solo mampu memenuhi 30% kebutuhan gula Eropa. hal ini mendorong Mangkoenegoro VI membangun banyak pabrik-pabrik gula di sekitar karisidenan Surakarta. akan tetapi kemajuan pesat tersebut akhirnya runtuh juga di tahu 1930 akibat krisis malaise di eropa, gula pasir dari PG Colomadu dan Tasikmadu serta PG lain tidak bisa masuk ke pasar Eropa karena depresi ekonomi Eropa menggerus habis daya beli masyarkat Eropa secara keseluruhan.

Dari kenyataan sejarah tersebut terlihat jika kemunculan kapitalisme di Indonesia merupakan akibat dari internasionalisasi modal. Dalam perspektif nasional dan demokrasi, dan kemunculan buruh disebabkan oleh peralihan ke kapitalisme dalam pengertian produksionis, yaitu terjadinya artikulasi cara produksi, di mana kapitalisme menggusur feodalisme. Hal ini terjadi bukan karena kapitalisme telah kuat, melainkan karena ditopang oleh mode of production colonial.

Pergeseran pola produksi yang berlangsung di Eropa Barat membawa pengaruh pula pada pola produksi kolonial yang tidak hanya menjual hasil pertanian dan perkebunan, akan tetapi juga membawa efek pendirian pabrik gula yang bertujuan mengembangkan industri masal komoditas gula serta pengemasan teh, yang menandakan awal dari munculnya kelas buruh pabrik.

Penjelasan tersebut juga memperlihatkan kapitalisasi di daerah pertanian, dari lahan pertanian rakyat menjadi capitalist landed property yang memunculkan buruh tani. Sehingga, proletariat tidak saja dimiliki oleh buruh pabrik. Pasalnya Indonesia sebagai pengertian tanah dan air sebagai basis produksi, mensiratkan modus penindasan pada perampasan hak milik tanah dari petani-penggarap, hingga karenanya ia disebut kaum kromo, kaum proletar.

Jika merujuk kepada teori imperialisme, maka posisi Negara-Bangsa Indonesia sebagai proletar luar. Negara jajahan dan setengah-jajahan posisinya sama dengan proletar di Eropa. Proletar di Eropa adalah “proletar dalam”, sedangkan negara jajahan dan setengah jajahan adalah “proletar luar”. Sang terjajah akibat pengambilan nilai lebih negara maju disebut proletar luar.

Pemerintahan kiri di Eropa Barat menjadikan buruhnya lebih sejahtera dibandingkan dengan buruh yang berada di dunia ketiga. Keberadaan pabrik-pabrik akibat proses industrialisasi, mensyaratkan keadaan buruh kita pada kondisi minimum. Hal ini bisa diterangkan sebagai akibat bentukan industri kita yang dibangun dengan murahnya tenaga kerja dan relokasi industri dari negara maju. Semisal, upah minimum regional membuktikan tingkat kesejahteraan buruh di luar prioritas pembangunan ekonomi. Sistem upah tidak didasarkan pada kebutuhan primer sekunder buruh tetapi dari sisa atas banyaknya nilai lebih yang diambil.

Dari pemaparan tersebut, maka secara ringkas penindasan terhadap buruh disebabkan oleh tiga persoalan, yakni Persoalan Nasional, Demokrasi, dan Kerakyatan.

Perjuangan Kerakyatan adalah mengembalikan apa yang menjadi hak dari buruh dan petani kita. Yang dimaksudkan dengan hak adalah kemampuan petani untuk memproduksi kembali melalui kepemilikan tanah produktif oleh petani menggantikan kepemilikan tunggal oleh perusahaan-perusahaan perkebunan besar. Bagi buruh, tidak ada jalan lain kecuali perubahan manajerial pabrik dengan kesejahteraan buruh sebagai dasar hubungan produksi yang menguntungkan.

Sebagai suatu massa ataupun kelas, penindasan yang dialami buruh tidak hanya dilakukan oleh kaum borjuis. Ketika negara menjadi alat borjuis nasional dan borjuis transnasional serta tidak berpihak kepada buruh seperti menjadikan upah buruh murah sebagai keunggulan komparatif dan tindakan korporatis serta represif, maka hal tersebut menunjukkan ada persoalan demokrasi.

Sedangkan soal relokasi industri, investasi asing, utang luar negeri dan program pembangunan/ developmentalisme dan liberalisasi perdagangan menunjukkan adanya problem nasional.

Maka, perjuangan kaum buruh tidak semata-mata berwatak sosialis (perjuangan kelas buruh terhadap borjuis/ sosialisasi alat-alat produksi), tetapi juga berwatak nasional. Artinya, di aras nasional ini mengharuskan buruh bergabung dalam konsolidasi kerakyatan, konsolidasi demokrasi dan konsolidasi nasional.

sumber : diolah dari beberapa tulisan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s