Small Medium Enterprise Thailand dan Tantangan Globalisasi Ekonomi

Posted: 02/08/2011 in Ekonomi

Abad 20 dunia mengalami perubahan besar. Negara yang dahulu nenjadi sebuah tatanan yang dianggap paling ideal dalam mengatur dan memakmurkan masyarakat, justru jatuh pada sebuah kenyataan perang dan penjajahan. Penjajahan dunia barat kepada dunia timur, sampai dengan ledakan besar PD I dan PD II telah menyadarkan umat manusia bahwa ada yang salah dengan system dunia yang anarki. Sampai tibalah sebuah gagasan besar mengenai globalisasi di luncurkan sebagai anti-tesis system dunia yang anarki dan rawan konflik. Globalisasi menjadi produk paling mutakhir system ideal dunia pada abad 20, globalisme seakan menjadi agama baru umat manusia.

Selanjutnya globalisasi di ikuti oleh sebuah ajaran baru yaitu liberalisme ekonomi. Globalisasi tidak dapat dipisahkan dari liberalisasi ekonomi yang fokus pada integrasi ekonomi antar Negara. Diharapkan dari munculnya liberalisasi ekonomi tersebut akan muncul integralisasi dan interdependensi ekonomi antar Negara sehingga trauma konflik awal abad 20 hanya menjadi sebatas mimpi buruk di masa lalu dan umat manusia akan mendapatkan kesejahteraan yang di impikanya yang tidak di dapat ketika perang sedang berkecamuk.

Proses globalisasi yang massif terjadi di seluruh belahan dunia akhirnya memunculkan sebuah kesadaran integrasi ekonomi kawasan dalam lingkup regional. Sampai pada Desember 1997 para pemimpin ASEAN dan Negara-negara ASIA timur menyepakati terbentuknya ASEAN+3 melalui pertemuan di Malaysia. Kerjasama ini konsen dalam wilayah ekonomi, social, politik, budaya, dan kerjasama lainya. ASEAN+3 terdiri dari Negara ASEAN ditambah China, Korea Selatan, dan Jepang. Sementara itu konsolidasi integrasi ekonomi ASEAN gencar dilakukan sampai akhirnya pada pertemuan KTT ASEAN di Bali pada 2003 tercetus ide mengenai ASEAN Vision 2020. Dalam ASEAN Vision Negara-negara ASEAN sepakat menciptakan kawasan yang stabil, makmur, dan berdaya saing dengan cara menciptakan iklim perdagangan dan investasi kapital yang kondusif.[1]

Dorongan untuk menerapkan liberalisasi ekonomi yang mengarah pada pembentukan pasar kawasan semakin menguat pada tahun 2007. Pada tahun 2007 di Cebu Filipina para kepala Negara sepakat untuk mempercepat terwujudnya masyarakat ekonomi ASEAN pada 2015.[2] Upaya pembentukan pasar tunggal ASEAN 2015 berlangsung cukup massif sampai pada wacana pembentukan ASEAN Singgle Window (ASW) dan diawali dengan National Singgle Window (NSW) di masing-masing Negara ASEAN dengan tujuan menyederhanakan kepabeanan eksport – import di kawasan ASEAN.[3]

Pemberlakuan pasar tunggal ASEAN 2015 merupakan sebuah peluang sekaligus tantangan bagi small medium enterprise (SME) domestic. Tantangan kompetisi antar SME tentu tidak lagi hanya dengan korporasi besar dari dalam negeri atau luar negeri, akan tetapi kompetisi akan terjadi antar SME dalam kawasan regional ekonomi. Bagi beberapa Negara ASEAN SME merupakan soko guru utama ekonomi nasional dalam proses menciptakan stabilitas ekonomi nasional. Di Thailand proporsi SME dari seluruh unit usaha adalah 99.5% dari seluruh total unit usaha, dan ini merupakan yang tertinggi di ASEAN.[4] Kondisi tersebut kurang lebih terjadi di seluruh ASEAN dimana penggerak ekonomi mikro adalah SME.

Small Medium Enterprise atau yang akrab sebagai industry kecil menengah telah menjadi sebuah strategi baru dari pemerintah Thailand dalam menghadapi fenomena integrasi pasar di tingkat regional sehingga SME mendapat perhatian yang cukup besar dari pemerintah Thailand. Dan untuk meningkatkan peran SME dalam peningkatan perekonomian maka Thailand menerbitkan undang-undang promosi SME. Undang undang ini dibuat pada bulan Februari tahun 2000 yang mengatur tentang beberapa elemen dasar sebagai berikut:[5]

a. Komisi Promosi SME diketuai oleh Perdana Menteri dan wakilnya adalah menteri perindustrian dengan jumlah anggota sebanyak 25 orang. Tugas dan tanggung jawab dari Komisi ini adalah merekomendasikan perencanaan promosi SME kepada dewan kabinet, merekomendasikan insentif, dan peraturan-peraturan baru atau perubahan undang-undang terhadap institusi tertentu, dan mengawasi institusi tersebut dalam mengimplementasikan rencana aksi promosi SME.

b. Kantor Promosi SME merupakan sebuah badan semi pemerintah yang otonom dan bertanggungjawab terhadap pengkoordinasian perumusan rencana aksi promosi SME, mengelola dana promosi SME sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah disepakati dan dibuat oleh Komisi.

c. Dana promosi SME digunakan untuk membantu SME dan membiayai kegiatan badan-badan pemerintah atau organisasi swasta yang sudah disetujui oleh Komisi promosi SME.

Selain dari kebijakan UU Promosi SME pemerintah Thailand juga mendukung pengelolaan SME dalam bidang permodalan dengan mengesahkan UU Small Industries Finance Corporations pada tahun 2001 dibawah  pemerintahan Thaksin Shinawatra. UU tersebut berfungsi sebagai dasar hukum pengucuran modal kepada SME di Thailand. Kebijakan pengembangan SME tersebut adalah sebagai berikut:[6]

a. Mendirikan Bank Pembangunan SME. Pada tanggal 5 Juni 2001, kabinet menyetujui dikeluarkannya undang-undang Small Industries Finance Corporation (SIFC). Tujuan dikeluarkannya undang-undang ini adalah untuk meningkatkan fungsi SIFC yang membantu pengembangan Bank Pembangunan SME dengan persyaratan modal dasar pada tahun 2002 adalah sebesar 7.800 juta Baht. Tugas utama bank ini adalah untuk secara aktif terlibat langsung dalam kegiatan usaha yang mendorong pendirian dan perluasan SME, mengembangkan SME, menyediakan kredit dan jaminan kredit, menjadi mitra dalam investasi SME, menyediakan jasa konsultan atau jasa lainnya yang dikehendaki oleh menteri yang berkompeten. Bank ini dipercaya untuk membantu investasi dengan membeli saham-saham, mengeluarkan surat hutang (obligasi), melakukan bisnis mata uang sebagai salah satu jasa bagi SME, menyediakan jasa penyimpanan uang bagi mitra Bank dan masyarakat yang disetujui oleh menteri.

b. Meningkatkan sistem pendukung keuangan SME. Sistem pendukung ini berupa lima kebijakan yang mendukung peningkatan SME Thailand. Kelima kebijakan tersebut adalah: Pertama memberikan dukungan kepada SME untuk dapat masuk dalam daftar pada pasar modal termasuk dalam the Market for Alternative Investment (MAI) yang didirikan pada tahun 1991 dengan tujuan untuk memfasilitasi akses SME dalam mendapatkan bantuan dana. Kedua mengeluarkan SME Equity Fund (Dana perimbangan SME) dengan anggaran awal sebesar 1.000 juta Baht selama 10 tahun. Dana ini dapat dimanfaatkan dengan menginvestasikan pada kegiatan bisnis SME yang potensial. Ketiga mengeluarkan Venture capital fund (modal ventura) dengan anggaran awal sebesar 1.200 juta Baht. Dana ini digunakan untuk mendorong investasi dalam bisnis SME yang berbasis information technology atau SME yang mempunyai inovasi tinggi. Keempat mengeluarkan Dana Pemulihan ekonomi Thailand dengan anggaran awal sebesar 100 juta US dollar selama 7 tahun. Dana ini ditujukan untuk memberikan perimbangan dana pada SME dan merestrukturisasi SME. Pemegang sahamnya adalah Asian Development Bank (ADB), Japan Bank for Internatinal Cooperation (JBIC), Kredit anstalt fuer Wiederaubau (KfW) dan State Street Corporation (SsgA). Kebijakan yang terakhir adalah memperluas dan mengembangkan sistem jaminan kredit dengan cara merekapitalisasi Small Industry Credit Guarantee Corporation (SICGC) menjadi 8.000 juta Baht pada tahun 2003 dan mengembangkan kemampuan assessment (penilaian) resiko kredit. Kelima kebijakan ini dikembangkan pada pertengahan tahun 1999 oleh pemerintah sebelumnya dan direvitalisasi di bawah pemerintahan sekarang.

c. Fasilitas pajak. Pemerintah menginstruksikan departemen keuangan untuk mengkaji pajak dan skim insentif investasi SME yang merupakan salah satu dari tiga bidang pembayar pajak terbesar selain bidang pariwisata dan ekspor. Pola ini meliputi pemberian pajak pendapatan yang dipungut dari dividen, pajak keuntungan yang dipungut dari investasi dalam Bursa Saham Thailand (Stock Exchange) atau Dana ventura serta penurunan pajak pendapatan perusahaan SME.

Sekian proteksi pemerintah Thailand terhadap eksistensi SME melalui kebijakan yang berpihak pada SME telah menjadikan SME Thailand sebagai salah satu aktor dalam ekonomi internasional. Kinerja sector SME Thailand adalah yang terbaik di ASEAN, pada tahun 2007 ada lima industry skala SME yang masuk dalam 200 perusahaan terbaik di ASIA dengan pendapatan 1 milyar USD per tahun versi majalah forbes.[7] SME di Thailand selama ini merupakan motor penggerak dan penopang utama ekonomi Thailand terutama pasca krisis ekonomi 1997. Kontribusi SME di Thailand dalam penyediaan lapangan pekerjaan juga sangat signifikan, SME mampu menyerap 80.4% tenaga kerja di Thailand.[8] Pada tahun 2004 kontribusi SME terhadap GDP Thailand mencapai 37.8%.[9] Sementara kontribusi terhadap nilai eksport nasional mencapai 29%.[10] Sector SME di Thailand telah menjadi growth of engine ekonomi nasional dan juga menjadi fokus perhatian pemerintah. Ketergantungan pada investasi asing dan tekhnologi asing telah menjadi bagian dari masa lalu yang tak lagi relevan.


[1] Paskah Suzzeta. Keynote speech dalam seminar “Pasar Tunggal ASEAN 2015 : Strategi dan Peluang Korporasi Indonesia” diselenggarakan pada 31 mei 2007 di Jakarta

[2] Vientienn Action Program (VAP). 10th ASEAN Summit, Laos – Vietnam. 29 November 2004. http://www. Aseansec.org/VAP – 10th%20ASEAN%20Summit.pdf (akses 8 Februari 2010)

[3] Paskah Suzzeta. oP, Cit.

[4] Chaipat Poonpatpibul and Watsaya Lirnthammahisorn. Financial Acces of SME in Thailand : What Are The Roles of the Central Bank?. June 2005.SEACEN’s Collaborative research on SME’s and the role of central bank.

[5] Drs. Idup Suhady, Msi.. Model Vitalisasi Usaha Kecil Menengah di Berbagai Negara (Models of Vitalizing Small Medium Enterprises in Various Countries). PUSAT KAJIAN ADMINISTRASI INTERNASIONAL LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA. 2001 Jakarta, hal. 19

[6] Drs. Idup Suhady, Msi.. Model Vitalisasi Usaha Kecil Menengah di Berbagai Negara (Models of Vitalizing Small Medium Enterprises in Various Countries). PUSAT KAJIAN ADMINISTRASI INTERNASIONAL LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA. 2001 Jakarta, hal. 20 – 22

[7] Taiwan leads China in best SME’s list; forbes, http://www.asiaone.com/Business/News/SME+Central/Story/A1Story20070920-26213.html (akses 21 juli 2011)

[8] The white paper on SME of Thailand in 2004 and trend 2005. http://www.sme.go.th (akses januari 2011)

[9] Ibid.

[10] Internationalization Schemes for Thai SME’s. Asia Pacific Economi Cooperation. 26th Small Medium Enterprise Working Group Meeting. Kaohsiung, Chinese Taipei. 2008. http://aimp.apec.org (akses maret 2009 )

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s